Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sistem pembayaran di dunia bisnis, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi alat pembayaran yang bersifat elektronik demi memfasilitasi kegiatan ekonomi masa kini. Skema pembayaran secara instan berfokus pada kecepatan, keamanan, dan inovasi. Sehingga dengan semua perubahannya, sistem pembayaran berbasis elektronik dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih efisien dan efektif. Penulisan mengkaji konstruksi hukum dan arah pengembangan instrumen pembayaran cek dan bilyet giro berbasis elektronik, demi keberhasilan program pembangunan yang memiliki akibat baik yang dibuat untuk memiliki konsekuensi hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberhasilan pengembangan cek dan bilyet giro berbasis elektronik perlu didukung lembaga negara yakni Bank Indonesia yang memiliki kewenangan regulasi untuk dapat memberikan kepastian hukum pada pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, bahan pustaka serta didukung dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cek dan bilyet giro dapat dibuat dalam bentuk elektronik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang terkait. Disamping itu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan cek dan bilyet giro elektronik berupa Peraturan Bank Indonesia.

---

In the business world, technological and digital advancements have influenced electronic payment tools to facilitate today's economic activities. The instant payment scheme focuses on speed, security, and innovation. So with all the changes, electronic payment systems can help people meet their needs more efficiently and effectively. This paper examine the legal construction and direction of the development of cheque payment instruments and electronic bilyet giro, with the aim of ensuring the success of development programs that yield positive outcomes and provide legal protection for the public. The Bank of Indonesia, a state institution with regulatory authority, must support the successful development of electronic checks and giro bills to ensure legal certainty in their implementation. This study employed the doctrinal research method, incorporating a legal approach, library materials, and interviews. The research concluded that electronic checks and bills can serve as valid proof and enjoy legal protection under relevant laws. In addition, the Bank of Indonesia has the authority to issue cheque regulations and electronic bilyet giro in the form of Peraturan Bank Indonesia."

"Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mengurangi praktik penarikan Cek Kosong selain dari pendekatan penerapan sanksi, yaitu dengan mengoptimalkan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Optimalisasi pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek dianalisis dari sumber dana yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Analisis difokuskan pada peraturan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional (PBI DHN), serta melihat mekanisme sweep account yang telah cukup lama dipraktikan oleh perbankan. Melalui analisis ini diharapkan benar-benar dapat menjunjung karakteristik utama Cek, yaitu dapat dibayarkan pada saat diunjukkan (payable on demand), sehingga Pemegang Cek terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai suatu instrumen pembayaran selain uang tunai terus meningkat.

---

This analysis aims to understand how to reduce insufficient fund of Check who drawn by drawer, that is with optimizing accomplishment of fund by a drawer. Optimizing accomplishment of fund by a drawer will be analyses from the drawer accounts on drawee that can be used to meet a demand. Analysis is focused on Indonesia Commercial Code (KUHD) and Bank Indonesia Regulation about National Blacklist of drawer who drawn of insufficient funds of Check (PBI DHN), also focused on sweep account mechanism which have been made by drawee. This analysis is expected that main characteristic of theCheck as an instrument that "payable on demand" really can be done until payee of the Check are protected and increasingly a society trusty to the Check as a payment instrument besides cash."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip prudential banking terhadap cek buruk dalam kasus cek kosong yang diterbitkan oleh Bank X dengan menganalisis undang-undang perbankan terkait. Penulis menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian terhadap cek buruk di Bank X memenuhi hukum dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan internal mengenai prinsip kehati-hatian terhadap cek buruk di Bank X telah sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku. Dalam prakteknya, Bank X tidak dapat bertanggung jawab untuk check buruk untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan undang-undang. Namun, peraturan yang berlaku pada prinsip kehati-hatian tidak dapat mendeteksi alamat palsu di KTP. Melalui tesis ini, penulis berharap bahwa Bank X harus memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan prudential banking terhadap cek yang buruk.

---

ABSTRACTThis research aims to describe and analyze the prudential banking principle against bad check in the case of bad check issued by Bank X by analyzing the related banking legislation. The Author uses research method of normative legal research with literature study. The research result shows that prudential banking principle against bad check at Bank X complied with laws and regulation. The research result shows that internal regulations regarding prudential banking principle against bad check at Bank X has been in accordance with the prevailing banking legislation. In practice, Bank X cannot be held accountable for bad check for implementing prudential banking principle in accordance with the legislation. However, current regulations on prudential banking principle are unable to detect fake address on KTP. Through this thesis, the Author hopes that Bank X should give more attention to the implementation of prudential banking against bad check. "

"ABSTRAKAnjuran untuk pembayaran secara giral telah dilakukan dan dimulai oleh menteri urusan penertiban dan modal swasta, Maksud surat edaranyang dikeluarkan oleh menteri tersebut adalah merupakan usaha untuk mempengaruhi penggunaan uang kartal pada masyarakat dengan mangalihkan kepada sistim pembayaran giral, Sekitar tahun 1970-an hasil dari usaha tersebut mulai tampak, pembandingan persentasi diantara uang giral dan uang kartal adalah 405 (uang giral) : 60%( uang kartal) hal ini cukup menggembirakan, namun usaha tersebut. terus dilakukan dengan harapan pada suatu saat penbandingan persentasi uang giral lebih besar dari pada uang kartal. perkembangan pemakaian uang giral oleh masyarakat menunjukan peningkatan yang pesat sekali. Hal ini kita lihat dalam grafik (jumlah uang yang beredar sejak tahun 1982 sampai tahun 1985) dari grafik tersebut dapat kita lihat peningkatan pemakaian uang giral dalam masyarakat. Pada tahun 1985 terlihat jumlah uang yang beredar kira-kira sebesar 975 milyar rupiah dan uang kartal sebanyak 526 milyar rupiah, dan uang kartal sebanyak 449 milyar rupiah. dari data tersebut dapat diperkirakan presentasinya sekitar 53,95% (uang giral) : 46,05% (uang kartal) perbandingan persentasi ini merupakan kebalikan dari perbandingan persentasi sekitar tahun 70 - an, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah terbiasa untuk menggunakan uang giral dalam kegiatan ekonominya. Ini berarti pula perbangkan telah dapat menghipun dana yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipergunakan sebagai biaya/dana pembangunan."