Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemampuan berkomunikasi, merencanakan dan merancang, serta kode etik profesi yang diamati oleh beberapa industriawan terhadap lulusan S1 baru bidang Teknik Mesin masih lemah. Oleh karenanya untuk meningkatkan kualitas lulusan dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan perguruan tinggi dan dunia kerja, perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan strategi pembelajarannya. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran yang mampu mengantisipasi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja. Inovasi Iptek Kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok yang terdiri dari lima kompetensi, yaitu pertama, kemampuan dalam merancang rekayasa di bidang permesinan yang memperhatikan kaidah prosedur dalam desain, kaidah penelitian dan ekonomi, kedua, kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan (kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam grup, perilaku sesuai dengan kode etik profesi). Ke lima kompetensi di atas selanjutnya disebut '5SB'."

"Peranan penerimaan dalam negeri khususnya dari penerimaan pajak semakin hari semakin meningkat. Terlebih lagi ketika Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan program pemulihan ekonomi melalui Letter of Intend hasil kerjasama dengan IMF. Hal ini mengharuskan DJP, sebagai institusi pengumpul pajak, untuk melakukan terobosan sehingga dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN. Keberhasilan DJP merealisasikan target penerimaan pajak akan menyukseskan program pernerintah untuk menstabilkan APBN sehingga dapat mewujudkan APBN yang sustainable.Untuk itu, DJP mencanangkan program Reformasi Administrasi Perpajakan yang digulirkan sejak tahun 2001. Reformasi ini ditujukan untuk; (i) meningkatkan kepatuhan perpajakan; (ii) meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan; dan (iii) meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Untuk merealisasikan program ini, DJP menetapkan kebijakan pembentukan Kantor Pajak WP Besar pada tahun 2002. Kantor tersebut dibentuk untuk mengadministrasikan sejumlah kecil wajib pajak besar tertentu dan dikembangkan dalam kerangka modernisasi administrasi perpajakan yang komprehensif meliputi aspek software, hardware, dan humanware.Masalah pokok yang dibahas pada tesis ini adalah melakukan analisis atas sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari penerapan kebijakan pembentukan Kantor Pajak WP Besar tersebut. Efektivitas akan dianalisis dengan dua pendekatan yaitu pendekatan sasaran dan pendekatan konstituen. Pendekatan sasaran akan menganalisis efektivitas dengan mengukur tingkat pencapaian pada Kantor Pajak WP Besar berdasarkan data-data dan fakta empiris yang ada. Sedangkan pendekatan konstituen akan menganalisis efektivitas kebijakan dengan mengukur tingkat kepuasan wajib pajak berdasarkan data primer dari hasil kuesioner kepada wajib pajak. Sedangkan efisiensi dianalisis dengan membandingkan antara biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pajak WP Besar.Sasaran yang akan diukur efektivitasnya adalah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan (meliputi perbaikan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi), penerapan prinsip-prinsip good governance, peningkatan kepatuhan perpajakan, pencapaian penerimaan pajak, peningkatan pertumbuhan penerimaan, dan peningkatan kepuasan wajib pajak atas pelayanan dan kualitas jasa yang dihasilkan. Kepuasan wajib pajak akan dianalisis dari lima dimensi yaitu tampilan fisik, keandalan, cepat tanggap, jaminan, dan empati.Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan berjaian efektif yang dibuktikan dengan pembentukan struktur organisasi yang Iebih ramping dan disusun berdasarkan fungsi, penghapusan Kantor Pemeriksaan Pajak, melakukan pemisahan antara Fungsional Pemeriksa di KPP dan Fungsional Penyidik di Kanwil, memindahkan penyelesaian keberatan dari KPP ke Kanwil sehingga lebih objektif, dan pembentukan Account Representative yang bertugas melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap sejumlah wajib pajak tertentu. Modernisasi juga dibuktikan dengan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu yang dilengkapi dengan work flow dan case management, penerapan e-payment dan e-SPR Serta pengawasan kasus perpajakan secara otomatis. Penerapan prinsip good governance juga berjalan efektif melalui penerapan dan pengawasan Kode Etik Pegawai, pembentukan complaint center, help desk dan pembuatan Desk Tax and Custom pada Komisi Ombudsmans Nasional.Kantor Pajak WP Besar belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan masih jauh di bawah 100 %. Tanpa memasukkan unsur PPh Migas, realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pajak WP Besar juga masih dibawah target yang ditetapkan yaitu tahun 2002 hanya 82 % dan tahun 2003 hanya 95 %. Pembentukan kantor pajak WP Besar secara umum mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan dan jasa yang dihasilkan. Namun demikan, untuk dimensi cepat tanggap, jaminan dan empati masih perlu ditingkatkan lagi karena masih ada sekitar 19 % responden yang belum puas. Kebijakan pembentukan Kantor Pajak WP Besar juga sangat efisien yang dibuktikan dengan rasio biaya pemungutan dan penerimaan yang sangat rendah yaitu sebesar 2,1 % tahun 2002 dan 1,6 % tahun 2003.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis merekomendasikan agar kebijakan pernbentukan Kantor Pajak WP Besar terus dilanjutkan dengan menerapkannya pada kantor pajak yang lain terutama berkaitan dengan modernisasi administrasi dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Penulis juga merekomendasikan beberapa perbaikan untuk menyempurnakan kebijakan seperti penyusunan pedoman organisasi, pedoman sistem dan prosedur, penyempurnaan e-SPT, peningkatan pengawasan atas penerapan kode etik, rotasi Account Representative. Perbaikan juga perlu dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penyuluhan kepada wajib pajak, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan sesuai standar, serta melakukan penegakan hukum yang ketat jika terdapat pelayanan kepada wajib pajak yang tidak sesuai standar."

"Didalam iklim dunia usaha yang kompetitif dewasa ini, suatu perusahaan dituntut untuk dapat bekerja seefisien mungkin, dengan tidak mengorbankan efektifitasnya, bila tidak ingin gagal dalam memenangkan persaingan di pasar yang sangat kompetitif saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas ini adalah melalui pemilihan atau pengembangan metode perencanaan dan pelaksanaan proses produksi/ proyek yang dapat menekan biaya dan lamanya waktu pelaksanaan proses produksi/ proyek tersebut. Salah satu metode yang mulai banyak digunakan saat ini adalah Network Analysis. Tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Network Analysis tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu proses produksi atau suatu pekerjaan yang bersifat proyek. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan tersebut adalah : 1 . Menjelaskan bahwa Network Analysis merupakan salah satu cara yang balk yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, balk perencanaan anggaran maupun perencanaan pelaksanaan pekerjaan/ proyek. 2. Menjelaskan bahwa Network Analysis pun dapat digunakan untuk mengukur dan menilai hasil pelaksanaan pekerjaan/ proyek tersebut (untuk melihat efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan bagian pekerjaan / proyek yang telah dilaksanakan). Dengan adanya penilaian atau evaluasi tersebut maka diharapkan pihak manajemen akan dapat mendeteksi segala penyimpangan yang terjadi sedini mungkin, dan dengan segera dapat menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut, sebelum menjadi fatal. 3 Menjelaskan bahwa Network Analysis juga dapat rnembantu pihak manajemen didalam menentukan bilamana suatu pekerjaan tersebut dapat dilakukan, berapa lama batas toleransi waktu yang diizinkan atas keterlambatan yang terjadi dan bagaimana konsekwensinya atas setiap keterlambatan yang terjadi ( baik konsekwensi atas lamanya pelaksanaan pekerjaan/ proyek, maupun terhadap biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan/ proyek secara keseluruhan ), berapa lama waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan/ proyek secara keseluruhan. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah perusahaan konstruksi (kontraktor bangunan) yang didalam melaksanakan pekerjaan/ proyeknya dilakukan melalui beberapa tahapan. Metode penelitian yang digunakan adalah selain studi literatur yang dapat mendukung landasan teori, juga melalui survey ke perusahaan konstruksi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi dan efektifitas dapat dicapai melalui Network Analysis, selama Network Analysis tersebut diterapkan secara konsekwen."

"Kehadiran BUMN yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, telah menjadikannya sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapainya ditunjukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran secara nasional. Tetapi akhir-akhir ini keberadaan badan usaha tersebut mulai diperdebatkan, karena dianggap tidak sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu kegiatannya yang juga dianggap tidak transparan dan tidak efisien dianggap hanya menghamburhamburkan keuangan negara saja. Adanya perubahan global yang terjadi diseluruh dunia, yang diikuti oleh liberalisasi (keterbukaan) dalam bidang ekonomi, menyebabkan terjadinya persaingan baru antar negara didunia. Dengan semakin terbukanya sistem ekonomi dunia tersebut menjadi tuntutan bagi BUMN untuk mampu melakukan persaingan usaha. Persaingan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik ini akan menjadi semakin berat, karena munculnya produk-produk baru dengan kualitas tinggi bahkan dengan harga lebih murah. Dapat dipastikan bahwa produk negara maju akan merajai pasar karena keunggulan yang dimilikinya baik dalam hal mutu, harga maupun teknologinya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa usaha BUMN memang tidak mengikuti mekanisme pasar, disebabkan campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam pengaturan manajemen BUMN. Intervensi yang diberikan dalam bentuk proteksi maupun fasilitas lainnya, telah menjadikan BUMN bekerja secara tidak efisien dan tidak profesianal. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN tersebut, adalah dengan melakukan "Swastanisasi" (privatisasi). Swastanisasi yang dikemukakan oleh Savas dalam bukunya: "Privatization, The key to Better Government" merupakan paradigma baru mengenai perlunya pengurangan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi serta lebih meningkatkan peran swasta. Melihat phenomena yang terjadi, maka diperlukan strategi baru bagi pengembangan produk BUMN untuk mampu melakukan persaingan dengan produk asing. Salah satu strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan produktivitas maupun efisiensi perusahaan. Dengan kedua ukuran tersebut dapat diketahui kemampuan BUMN dalam melakukan efisiensi. Dari hasil pengukuran menunjukan bahwa beberapa BUMN beroperasi secara tidak efisien. Maka untuk meningkatkan efisiensi tersebut diperlukan langkah konkrit bagi pembenahan manajemen BUMN secara menyeluruh dan secara terus menerus, baik dalam organisasi, manajemen, Sumter Daya Manusia, teknologi, harga, kualitas produk, dan mekanisme pasar. Dengan efisiensi tinggi diharapkan BUMN mampu melakukan persaingan pasar secara lebih kompetitif. Swastanisasi yang harus diikuti oleh peningkatan efisiensi perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: pertama, sejauh mana swastanisasi sudah perlu dilakukan; kedua, BUMN mana yang sudah siap untuk siswastakan; dan ketiga, bagaimana bentuk kepemilikan dan status badan usaha yang sesuai. "

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dan regresi linier sederhana. Analisis SWOT adalah untuk mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, dan analisis regersi linier sederhana digunakan untuk menghitung potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan dari masing-masing potensi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mendekati potensi riil. Dari hasil perhitungan potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah dan tingkat efisiensi pajak daerah seperti Pajak Hotel adalah sebesar 52,08 persen, Pajak Restoran 43,56 persen, Pajak Reklame 53,37 persen, dan Pajak Hiburan 53,16 persen tergolong sangat efisien, dengan kriteria efisiensi kineija keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang dari 60 persen sangat efisien. Dari hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel adalah sebesar 4,23 persen Pajak Restoran 7,13 persen Pajak Reklame 18,08 persen Pajak Hiburan 4,45 persen tergolong tidak efektif, dengan kriteria efektifitas kineija keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang 60 persen tidak efektif."