Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada saat ini perekonomian dunia mengarah kepada perekonomian global sehingga muncul global financial market. Dengan demikian transaksi antar pelaku ekonomi negara-negara dengan mata uang, tingkat inflasi dan kebijakan moneter yang berbeda-beda perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar terjadi kondisi yang saling menguntungkan (win and win condition). Perusahaan multinasional dalam melakukan perdagangannya selalu menggunakan mata uang asing. Perusahaan tersebut juga memiliki aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya yang nilainya sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar, tingkat bunga dan harga barang dan jasa. Dengan demikian jika nilai tukar berubah ke arah yang berlawanan dengan yang diharapkan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian, jadi perusahaan menanggung resiko atas perubahan nilai tukar (currency exposure). Banyak perusahaan-perusahaan mengatasi currency exposure dengan cara hedging. Tindakan hedging tujuannya adalah melindungi perusahaan dari penurunan nilai aktiva maupun pasiva dari kerugian akibat perubahan nilai tukar dengan cara memindahkan resiko dari satu individu atau perusahaan kepada individu atau perusahaan lain. Salah satu tindakan hedging yang paling umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional adalah dengan cara transaksi swap, khususnya currency swaps. Transaksi swap merupakan tindakan pembelian dan penjualan valuta asing pada waktu yang bersamaan, tetapi tanggal penyerahan yang berbeda. Sedangkan currency swap adalah persetujuan antara perusahaan dengan swap dealer atau bank untuk menukar dua jenis mata uang pada periode tertentu. Transaksi swap sangat penting dalam interbank market dan transaksi ini makin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut survey Bank of International Settlements, Switzerland, pada tahun 1992 transaksi swap mewakili 39% dari seluruh transaksi antar bank. Dalam melakukan transaksi swap, "harga' yang perlu diperhatikan adalah swap rate, yang merupakan selisih antara forward rate dan spot rate (forward rate - spot rate). Swap rate dapat berubah-ubah jika tingkat bunga berubah. Jika tingkat bunga suatu negara berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah relatif terhadap tingkat bunga negara lain, maka swap rate juga dapat berubah. Karena dengan adanya perubahan tingkat bunga, maka selisih antara forward dan spot rate juga dapat berubah. Pada kondisi keseimbangan pasar menurut teori Interest Rate Parity, perbedaan tingkat bunga pada dua negara besarnya sama dengan persentase perbedaan antara forward dan spot rate, yang disebut dengan forward premium/discount. Jika forward rate lebih tinggi nilainya dari spot rate, maka mata uang dalam kondisi forward premium, sedangkan jika lebih rendah disebut forward discount. Jika tidak terjadi keseimbangan pasar, maka dapat dilakukan covered interest arbitrage, yakni tindakan para pelaku pasar valuta asing untuk mengambil keuntungan dari perbedaan antara interest differential dengan forward premium/discount. Contoh tindakan covered interest arbitrage jika terjadi kondisi perbedaan tingkat bunga antara dua negara lebih tinggi dari forward discount, adalah : para trader dapat meminjam uang pada negara dengan tingkat bunga lebih rendah dan menginvestasikannya pada negara dengan tingkat bunga lebih tinggi, kemudian mengkompensasi di pasar valuta asing melalui transaksi forward. Maka pendapatan yang diperoleh dari selisih tingkat bunga akan lebih besar dari discount mata uang tersebut."

"Credit Default Swaps (CDS) sparked the interests of government and financial institutions around the globe due to its role within the 2008 financial crisis in the United States of America. A CDS is used by an investor to earn profits from selling protection or to hedge against the likeability of a counterparty to default (credit event). CDS is often traded within the OTC market, however since financial crisis of 2008, CDS are categorized as a high risk financial instrument and types of CDS required to be traded, executed, and cleared through designated entities. Though played a role within the financial crisis of 2008, CDSs are still often used for investment tools for investors, as the regulatory framework of the derivative has been improved drastically since the overhaul of the American financial system by Title VII of the Dodd Frank Act of 2010. Within Indonesia’s legal framework CDSs are acknowledged however lacks comprehensive investor legal protection such as in the United States of America. Therefore, the Author finds it interesting to comprehend CDS in Indonesia and then comparing it to the legal framework in the United States of America. The main focus of this undergraduate thesis is discussing the investor legal the investor legal protections provided in Indonesia and the United States of America; and to further elaborate how the both governments enact laws to overcome risks within the CDS transactions. This research uses the micro-comparison method that results in a juridical-normative research. The purpose of this research is to provide insight to improve the legal framework of CDSs in Indonesia. This research concludes that there are little to none investor protection provided in Indonesia regarding CDS, moreover Indonesia may adapt the regulations the government of the United States of America utilized to overcome the 2008 financial crisis.

---

Credit Default Swaps (CDS) menarik perhatian pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia karena perannya dalam krisis keuangan tahun 2008 di Amerika Serikat. CDS digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan proteksi atau untuk melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan gagal bayar dari pihak lawan (credit event). CDS sering diperdagangkan di pasar OTC, namun sejak krisis keuangan 2008, CDS dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang berisiko tinggi dan jenis CDS harus diperdagangkan, dieksekusi, dan dikliringkan melalui entitas tertentu. Meskipun berperan dalam krisis keuangan tahun 2008, CDS masih sering digunakan sebagai alat investasi bagi investor, karena peraturan derivatif telah diperbaiki secara drastis sejak perombakan sistem keuangan Amerika Serikat melalui Title VII Dodd Frank Act tahun 2010. Dalam hukum Indonesia, CDS diakui namun tidak memiliki perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor seperti di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk memahami CDS di Indonesia dan kemudian membandingkannya dengan kerangka hukum di Amerika Serikat. Fokus utama dari skripsi ini adalah membahas perlindungan hukum bagi investor yang diberikan di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana kedua negara tersebut memberlakukan hukum untuk mengatasi risiko dalam transaksi CDS. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang bersifat yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan untuk memperbaiki hukum CDS di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan investor yang diberikan di Indonesia terkait CDS masih sangat minim, sehingga Indonesia dapat m"

"Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa 'd ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa'd. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan line faciliiy di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa 'd bukan pada pencairan akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan line facility dan perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produkproduknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih fleksibel."