Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan bank selaku kreditur dalam menganalisis peningkatan risiko yang timbul dari kebijakan akuisisi yang dilakukan debitur dengan sumber pembiayaan dari PUT. Digunakan studi kasus Bank X sebagai kreditur dan PT Leyand International Tbk (PT Leyand) sebagai debitur yang akan mengakuisisi PT Asta Keramasan Energi (PT AKE) dan Sumatera Energy Capital Pte. Ltd (SEC). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perbankan secara umum, yaitu memahami risiko-risiko yang timbul dari langkah akusisi yang akan dilakukan debitur, memahami kelebihan dan risiko pelaksanaan PUT yang akan dilakukan debitur, mampu melakukan analisis terhadap kelayakan kredit yang diberikan kepada debitur yang akan melakukan akusisi dengan sumber dana dari PUT serta memberikan keputusan kredit yang tepat terkait rencana akuisisi yang dilakukan debitur dengan sumber pembiayaan dari PUT. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data industri kemasan plastik dan industri pembangkit listrik serta data laporan keuangan historis PT Leyand, PT AKE dan SEC. Atas dasar data-data tersebut dilakukan proyeksi atas kondisi keuangan konsolidasi PT Leyand setelah mengakuisisi PT AKE dan SEC. Proyeksi keuangan dibuat dalam tiga skenario, yaitu best case, most likely dan worst case.Analisis kelayakan kredit PT Leyand dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis atas proyeksi keuangan konsolidasi PT Leyand menunjukkan bahwa kinerja operasional perusahaan pada tahun 2008 kurang baik dimana perusahaan membukukan rugi bersih dan tidak mampu membayar bunga bank. Namun pada tahun 2009 perusahaan mampu membayar bunga bank walau pada skenario most likely dan worst case masih membukukan rugi bersih. Sementara kondisi keuangan diperkirakan baik karena akuisisi dibiayai oleh setoran modal hasil PUT. Dengan mempertimbangkan hasil proyeksi serta karakter manajemen dan pemegang saham yang baik maka Bank X merekomendasikan agar fasilitas kredit modal kerja PT Leyand dapat diteruskan sampai dengan jatuh tempo dengan adanya tambahan syarat. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan bank selaku kreditur terkait dengan rencana debitur untuk melakukan akuisisi dengan sumber pembiayaan PUT adalah melakukan analisis industri, analisis laporan keuangan historis dan membuat proyeksi laporan keuangan konsolidasi debitur serta perusahaan yang diakuisisi, melakukan perbandingan proyeksi bila tidak dilakukan akuisisi serta memberikan rekomendasi keputusan kredit.

---

This thesis discussed about steps that should be done by bank as creditor in analyzing the increase of risk from acquisition plan taken by debtor with financing resource from right issue of stocks. Using case study of Bank X as creditor and PT Leyand International Tbk (PT Leyand) as debtor that will acquire PT Asta Keramasan Energi (PT AKE) and Sumatera Energy Capital Pte. Ltd (SEC). Hopefully this research could give many benefits for banking industry for general in understanding risks risen from acquisition plan of debtor, understanding strengths and risks of right issue done by debtor, ability in analyzing the feasibility of the credit given to debtor who have acquisition plan with financing resource from right issue of stocks and having right credit decision relating with that. Research methodology being used was data collection of plastic packaging industry and electrical generating industry and also historical financial reports of PT Leyand, PT AKE and SEC. Based on the data, we built the projection of consolidation financial report of PT Leyand after they acquiring PT AKE and SEC. The projection was built in three scenarios, best case, most likely and worst case. The feasibility credit analysis of PT Leyand was done qualitatively and quantitatively. The analysis of projected consolidation report of PT Leyand after acquisition showed that the operating performance in 2008 would be bad where the company would book net loss and could not pay interest expense. But in 2009, the company could pay interest expense although in most likely and worst case scenario they still book net loss. Meanwhile, the financial condition was predicted in good performance because the acquisition would be financed by equity from right issue of stocks. Considering the projection results and the good character of management and shareholder, Bank X recommended that the working capital facility of PT Leyand could be continued until the due date with additional covenants. From the analysis, we summarize that the steps should be taken by bank as creditor relating with debtor's acquisition plan with financing resource from right issue of stocks are analyzing the industry, analyzing the historical financial report and building the projection of consolidated financial report, comparing the projection of non acquisition condition with after acquisition condition and giving recommendation of credit decision."

"Sektor perbankan memiliki posisi vital dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Strategi akuisisi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan sistem perbankan. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka oleh lembaga keuangan bank. Pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka tidak hanya tunduk pada aturan di bidang perbankan melainkan juga wajib tunduk pada aturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai pelaksanaan MTO. Aturan tersebut secara spesifik diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dengan adanya aturan tersebut, maka dengan pendekatan yuridis-normatif skripsi ini akan meninjau mengenai penerapan pelaksanaan akuisisi PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) oleh Industrial Bank of Korea (IBK) dan meninjau kepemilikan saham IBK setelah dilakukannya akuisisi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Dengan adanya aturan mengenai batas kepemilikan saham bank umum diharapkan dapat menjadi pelindung perekonomian Indonesia khususnya pada sektor perbankan.Kata kunci: akuisisi, bank, penawaran tender wajib (MTO), batas kepemilikan saham.

---

The banking sector has a vital position in maintaining the stability of the country's economy. The acquisition strategy is one of the steps taken by the government to maintain the health of the banking system. This thesis discusses the implementation of bank acquisitions in the form of public companies by bank. The acquisition of a bank in the form of a public company is not only subject to the rules in the banking sector but also must comply with the rules in the capital market that govern the implementation of the MTO. These rules are specifically regulated through Decree of the Directors of Bank Indonesia Number 32/51 / KEP / DIR / 1999 concerning Requirements and Procedures for Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation Number 9 / POJK.04 / 2018 concerning Public Company Takeovers. Then, with a juridical-normative approach this thesis will review the implementation of the acquisition of PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) by the Industrial Bank of Korea (IBK) and review the ownership of IBK shares after the acquisition is associated with Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchases of Commercial Bank Shares and Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.03 / 2016 concerning Commercial Bank Share Ownership. With the existence of rules regarding the limit of share ownership of commercial banks, it is expected to be able to protect the Indonesian economy, especially in the banking sector. acquisition, bank, MTO, share ownership limit."

"Pemegang saham minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai proses penawaran umum terbatas dengan HMETD yang dilakukan dalam rangka konversi utang menjadi saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa PT Central Proteinprima Tbk dalam proses RUPS Independen telah terbukti melanggar ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulan yang didapat adalah pengaturan mengenai HMETD terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Pasal Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 dan IX.D.4; perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 dan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk, mengakibatkan RUPS Independen tidak sah, namun penawaran umum terbatas yang telah dilaksanakan tetap berlaku.

---

Minority shareholders are regularly disadvantaged in the transaction containing conflict of interest. Bapepam has enacted Rule Number IX.E.1 regarding Conflict of Interest as a form of legal protection to the minority shareholders. Main issues discussed in this research are how the regulation rules on the process of limited public Offering conducted with the Rights Issue in order to debt to equity swap transaction, legal protection to the minority shareholders in a transaction that contains a conflict of interest, and procedures performed by the Independent Shareholders of PT Central ProteinaprimaTbk.

This thesis is using the method of normative juridical research on its research and is a qualitative descriptive research. The research found that PT Central Proteinprima Tbk, during the process of Independent General Meeting of Shareholders, has been proven to violate the applicable provisions regarding conflicts of interest and not in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

The conclusion is the regulation of rights issues contained in Article 82 paragraph (1) and (2) Capital Market Law, Bapepam Rule Number IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 and IX.D .4; legal protection on the conflict of interest transactions contained in the Law On Limited Liability Company, Capital Market Law and Bapepam Rule Number IX.E.1 and through the application of principles of good corporate governance by the company; violations committed by PT Central Proteinaprima Corporation, giving a result that the Independent General Meeting of Shareholders is not lawful, but limited public offerings which have been executed still remain valid."

"Dengan ditawarkannya saham-saham perusahaan PMA yang bergerak di bidang pertambangan umum melalui pasar modal, dapat terjadi benturan antara ketentuan tentang penawaran tender yang mengacu kepada undang-undang pasar modal, elan ketentuan Indonesianisasi saham yang terdapat dalam kontra-kontrak karya pertambangan.Mekanisme penawaran tender disatu sisi memberikan kesempatan para pemegang saham publik untuk mengambil keputusan terhadap saham yang dimilikinya dengan jaminan adanya keterbukaan informasi, kewajaran dan keadilan, namun disisi lain mekanisme tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses going private suatu perusahaan terbuka, sekaligus menjadikan kepemilikan asing menjadi seratus persen di perusahaan PMA Terbuka khususnya yang bergerak di bidang pertambangan umum, karena suatu aksi korporasi yang lazim dalam kegiatan di pasar modal.Dari fakta yang adz, berdasarkan pemberitaan di media massa, permasalahan yang dikuatirkan telah terjadi, dan dalam rangka menemukan bagaimana penyelesaian terhadap persoalan tersebut, diperlukan pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, dan kepentingan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Indonesianisasi saham, dan penawaran tender.Dengan penelitian yuridis normatif, diambil kesimpulan bahwa penawaran tender atas saham Perusahaan PMA Terbuka di bidang Pertambangan Umum wajib dilaksanakan oleh pengendali baru perusahaan, meskipun pengendali baru perusahaan tersebut adalah pihak asing."