Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya klaim kesehatan yang disampaikan oleh produk Kiranti Sehat Datang Bulan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh health claims terhadap positive behavioral intentions dan apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen mempersepsikan health claims tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling ( SEM ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa health claims berpengaruh positif terhadap behavioral intention dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam mempersepsikan health claims seperti health knowledge yang signifikan berpengaruh terhadap health claims dan source of information and trust yang tidak berpengaruh signifikan terhadap health claims Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan.

---

The health claims made by Kiranti Sehat Datang Bulan product leads this study to analyze the impact of health claims to positive behavioral intentions and the factors influencing consumers? perception of the health claims. In addition, the study also aimed to compare the behavioral intentions between consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan. The analysis technique used is the Structural Equation Modeling (SEM).

The results indicated that the health claims has a positive impact to the behavioral intention. Other factors also influencing consumers? perception of health claims, such as the health knowledge that has an impact to the health claims and the source of information that has no impact to the health claims. The result also identify differences between the impacts of health claims to the behavioral intentions of consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan."

"Prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip didalam asuransi, yang mengaturTertanggung dan Penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Masalahnya antara lain, Pertama, bagaimana interpretasi hakim terhadap Pasal 251 Kode Komersial. Kedua, aturan hukum apa adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh hakim dalam hal terjadi perselisihan penolakan klaim asuransi, apakah itu diatur dalam perjanjian umum atau asuransi pengaturan yang diatur dalam kode komersial. Ketiga, apakah hakim memiliki menerapkan aturan hukum secara tepat dalam kasus antara Ny. Kwee Lanny bersama dengan David Laurence melawan PT. Commonwealth Life. Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sebagian data skripsi ini didasarkan pada literatur dan wawancara terkait. Dari hasil penelitian, tesis ini menyatakan bahwa (1) The juri menafsirkan artikel 251 dari kode komersial sebagai artikel yang berfokus pada kewajiban kepada Tertanggung, dan melindungi Penanggung. Namun dalam penerapannya Hakim harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, kehidupan dan kearifan lokal, (2) Dalam jika terjadi perselisihan tentang penolakan klaim asuransi, aturan yang seharusnya digunakan adalah pengaturan asuransi diatur dalam kode komersial sebagai khusus pengaturan tetapi harus memperhatikan nilai keadilan di masyarakat. (3) Keputusan Hakim tidak akurat dan tidak ada pertimbangan mengenai pelanggaran prinsip itikad baik sepenuhnya. Saran dari penelitian ini adalah bahwa para pihak harus menerapkan prinsip itikad baik sepenuhnya, terutama Tertanggung dalam mengisi formulir, dan Penanggung wajib menjelaskan risikonya yang dijamin dan dikecualikan, pelatihan khusus perlu diadakan untuk memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam asuransi, terutama prinsip itikad baik sepenuhnya untuk para Hakim, dan pelatihan diperlukan untuk Mahkamah Agung menambah pengetahuan hakim tentang keunikan hukum asuransi di Indonesia ranah hukum perdata.

---

The principle of utmost good faith is one of the principles in insurance, which governs the Insured and the Insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. The problems include, first, how the judges interpretation of Article 251 of the Commercial Code. Second, what legal rules are the most appropriate for judges to use in the event of a dispute rejection of an insurance claim, whether it is regulated in a general agreement or insurance arrangements stipulated in a commercial code. Third, whether the judge has applied the rule of law appropriately in the case between Mrs. Kwee Lannyalong with David Laurence against PT. Commonwealth Life. This thesis is a normative juridical study, part of this thesis data is based on literature and related interviews. From the research results, this thesis states that (1) The jury interprets article 251 of the commercial code as an article that focuses on obligations to the Insured, and protects the Insurer. But in its application the Judge must pay attention to the value of justice in the community, life and local wisdom, (2) In if there is a dispute about the rejection of an insurance claim, the rule that should be used is that the insurance arrangement is regulated in the commercial code as a special arrangement but must pay attention to the value of justice in the community. (3) Judges decisions are inaccurate and there is no consideration regarding the violation of the principle of good faith completely. Suggestion from this research is that the parties must apply the principle of good faith fully, especially the Insured in filling out the form, and the Insurer must explain the risk guaranteed and excluded, special training needs to be held to deepen knowledge of the principles in insurance, especially the principle of good faith in full for the Judges, and training needed for the Supreme Court to increase the judges knowledge of the uniqueness of insurance law in Indonesia in the area of ​​civil law."

"Nilai waktu merupakan nilai yang penting untuk perencanaan dan evaluasi jaringan transportasi karena termasuk bagian dalam generalized cost, yang juga erat kaitannya dengan nilai reliabilitas. Nilai waktu merupakan nilai uang yang pengambil keputusan mau membayar untuk menurunkan waktu transportasi, sedangkan nilai reliabilitas merupakan nilai uang yang pengambil keputusan mau membayar untuk mengurangi variabilitas waktu transportasi. Namun, studi transportasi barang di Indonesia kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan transportasi penumpang, sehingga data nilai waktu dan nilai reliabilitas angkutan barang yang terkini tidak tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menentukan nilai waktu dan nilai reliabilitas untuk transportasi barang di Indonesia. Untuk memperkirakan nilai-nilai tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan survei stated preference kepada pihak shipper, carrier, dan freight forwarder. Sejumlah sampel berhasil dikumpulkan di tengah sulitnya melakukan survei selama pandemi COVID-19, untuk kemudian nilai waktu dan nilai reliabilitas diestimasi menggunakan model logit. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan, rata-rata nilai waktu untuk moda jalan raya (truk) adalah sekitar Rp.138.029 per pengiriman per jam, dan moda laut adalah sekitar Rp.80.433 per pengiriman per jam, sedangkan rata-rata nilai reliabilitas untuk truk adalah sekitar Rp.979.615 per pengiriman per jam, dan moda laut adalah sekitar Rp.364.107 per pengiriman per jam. Hasil ini juga menunjukkan bahwa reliabilitas memegang peranan penting dalam angkutan barang di Indonesia.

---

Value of Time (VOT) is an important value for designing and evaluating transportation network because of its part in generalized cost, which also closely related to the Value of Reliability (VOR). VOT is the monetary value that decision makers are willing to pay to reduce transportation time, while VOR is the monetary value that decision makers are willing to pay to reduce variability of transportation time. However, since studies on freight transport in Indonesia have received less attention compared to passenger transport, the updated data of VOT and VOR for freight transport were unavailable. Therefore, this study attempts to determine the VOT and VOR for freight transport in Indonesia. In order to estimate those values, data collection was carried out with stated preference surveys for shippers, carriers, and freight forwarders. Utilizing samples that were successfully collected amidst the difficulties of conducting surveys during COVID-19 pandemic, VOT and VOR were estimated using the logit model. Based on the survey results and calculations, the average VOT for truck is about Rp.138.029 per shipment per hour, and sea is about Rp.80.433 per shipment per hour, whereas the average VOR for truck is about Rp.979.615 per shipment per hour, and sea is about Rp.364.107 per shipment per hour. These results also indicate that reliability holds significant role in freight transport in Indonesia."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa karakteristik perjalanan primer (point to point) dari truk angkutan barang di kawasan Tanjung Priok, dengan memilih angkutan yang menggunakan Terminal Angkutan Barang (TAB) Tanah Merdeka dan TAB Pulo Gebang sebagai tempat perhentian sementaranya. Analisa terhadap karakteristik ini ditujukan untuk mendapat gambaran tentang produktivitas angkutan barang serta menggunakannya sebagai bahan untuk memperbaiki logistik kota yang ada saat ini. Produktivitas perjalanan angkutan barang sangat terkait dengan kegiatan “bergerak” dan “diam”. Oleh karenanya, produktivitas digambarkan oleh indikator kecepatan untuk kondisi truk bergerak dan indikator waktu untuk kondisi truk dalam keadaan diam. Melalui Travel Diary Survey diperoleh kesimpulan bahwa persentase waktu diam truk ternyata lebih lama dibandingkan waktu bergeraknya (52.15% untuk TAB Pulo Gebang dan 52.21% untuk TAB Tanah Merdeka), dimana porsi terbesar waktu diam terjadi di area pabrik atau industri untuk melakukan bongkar muat. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem penjadwalan bongkar muat di pabrik maupun pelabuhan serta pengurangan kemacetan, yang kesemuanya dapat mengurangi waktu siklus truk hingga 19,80% per perjalanan dari waktu eksisting.

---

This study is aimed to analyze the characteristic of primary trip (point to point) of freight trucks in Tanjung Priok area, particularly the ones who use Tanah Merdeka Freight Terminal and Pulo Gebang Freight terminal as their transit point. The analysis is intended to get the overview of truck productivity, and then use it for further improvement on city logistic system. Trip productivity is related to the activities of “moving” and “stay”. Hence, trip productivity is described by the speed indicator to represent the trucks on moving, and time indicator to represent the stay condition. The Travel Diary Survey shows that the portion of idle time is bigger than the one of movement time (52.15% and 52.21% are idle times for Pulo Gebang and Tanah Merdeka, respectively), where the biggest portion of the idle time occurred at the industry and factoy area for loading unloading acitivities. Improvement can be made by improving the scheduling system of load /unload in factory/industry and port area, and reducing the congestion. They are expected to reduce the truck cycle time up to 19.80% per trip."

"Last mile delivery merupakan segmen transportasi logistik yang paling banyak menuai dampak negatif akibat fragmentasi yang terjadi serta diperumit dengan fakta bahwa sebagian besar segmen itu terjadi di kawasan urban, kawasan padat penduduk yang juga tinggi akan mobilitas. Dampak negatif hasil transportasi logistik; berupa polusi (suara, udara, dan getar), kemacetan, intrusi visual, dsb; tidak hanya dirasakan oleh para pelaku logistik, melainkan masyarakat luas yang tidak terlibat langsung pada kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah sebagai administrator kota berkewajiban untuk menjamin kualitas hidup rakyatnya. Di sisi lain, operator logistik selaku penggerak sektor ini juga memiliki keterbatasan dalam pengubahan sistem operasinya akibat memerlukan modal yang tidak sedikit, terbatasnya margin, serta tuntutan konsumennya akan pelayanan yang baik dengan harga yang murah. Kedua pemangku kepentingan tersebut, pemerintah dan operator logistik, merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar akan implementasi perbaikan sistem transportasi logistik dalam kota. Kolaborasi antar keduanya diperlukan, meski masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi gap kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dalam mewujudkan suatu solusi permasalahan logistik. Solusi yang dibahas pada penelitian ini adalah Urban Consolidation Center, Bahan bakar B20, Limited Traffic Zone, serta Pembaruan Armada. Metode survey melalui kuisioner dan wawancara kepada operator logistik dan administrator kota pemerintah dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari masing masing pihak terhadap masing-masing isu dari solusi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua belah pihak masih memiliki pengetahuan yang kurang dalam implementasi kebijakan baru sebagai solusi permasalahan logistik, terutama pihak pemerintah. Walaupun pengetahuannya masih kurang, operator logistik menunjukkan bahwa pihaknya responsif dan terbuka terhadap isu-isu terbaru. Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan bahwa pihaknya turut memperhatikan pandangan operator logistik dalam mencanangkan kebijakan. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh fasilitas yang dibahas pada penelitian ini mungkin untuk diimplementasikan.

---

Last mile delivery is the logistics transportation segment that is most likely to produce the negative impacts due to the occuring fragmentation and is complicated by the fact that most of these segments occur in urban areas-densely populated areas that are also high in mobility. Negative impact from the logistics transportation such as pollution (sound, air, and vibration pollution), congestion, visual intrusion, etc. are not only felt by who are involved, but also the wider community who are not directly took a part in these activities. In this case, the government as the administrator of the city is obliged to guarantee the quality of life of its people. On the other hand, logistics operators as the drivers of this sector, also have limitations in changing the operating system due to the need for a capital which the amount of it is not small, limited margins, as well as consumers demands for good service at low prices. The two stakeholders the government and the logistics operator are the parties who have a major influence on the implementation of improvements to the logistics transportation system in the city. Collaboration between the two is needed, although each party has its own interests. The purpose of this study is to identify the gap of the interests of each stakeholder in realizing a solution to logistics problems. The solutions that will be discussed in this study are, Urban Consolidation Center, B20 Fuel, Limited Traffic Zone, and Fleet Renewal. The survey method are conducted through questionnaires and interviews with the logictics operators and the city administrator government in order to get the insights from each party on each of the issues of the solution. The results of this study shows that both of the parties have lack of knowledge of the implementation of the new policy as the solution for the logistics problem, especially the government. Eventhough the knowledge is still lacking, the logistics operator shows they are still responsive and open with the recent issues. In the other hand, the government also shows that they pay attention to the logistics operators viewpoint regarding to the decalaration of the policy. From those two aspects, we can conclude that the whole amenities which are discussed in this study could be implemented."