Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini dunia keuangan dan perbankan khususnya perkreditan telah berkembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut perlu terus dikembangkan dengan pembinaan Yang tepat. Disamping itu perlu juga dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan ini. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah yang di dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan dikeluarkannya Paket: Kebijaksanaan 29 Mei 1993 (Pakmei). Dalam Pakmei ini diwajibkan kepada semua bank untuk memberikan kreditnya sebesar 20% dari total kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut kepada pengusaha kecil melalui KUK, kecuali bagi bank-bank asing dan bank-bank campuran yang 50% Kreditnya diberikan untuk ekspor. Peraturan ini dikeluarkan karena ada kecenderungan dari bank-bank yang enggan untuk memberikan kreditnya kepada pengusaha kecil melalui KUK karena berisiko tinggi, yaitu risiko terjadinya kredit macet. Sehubungan dengan hal itu, maka bank yang memberikan kredit bagi pengusaha kecil melalui KUK diperbolehkan untuk mengasuransikan kredit tersebut kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo). Adanya asuransi kredit ini dimaksudkan agar bank tidak segan-segan untuk memberikan kredit kepada para pengusaha kecil, karena apabila terjadi kredit macet, maka risiko tersebut telah beralih kepada penanggung (PT. Askrindo). PT. Askindo akan menanggung kerugian yang diderita oleh bank sebesar 70% dari kerugian riil. Jadi bank tidak harus menanggung seluruh kerugian yang dialami dari adanya kredit macet. Pakmei ini dikeluarkan untuk membantu para pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan dan memajukan usahanya. Dalam pemberian KUK di BDN, asuransi kredit ini merupakan salah satu alternatif bagi bank untuk mengamankan kredit yang telah dikeluarkan bagi para pengusaha kecil, dan sebagai salah satu pemecahan untuk mengatasi kendala dalam penggunaan lembaga jaminan fiducia dan hipotik dalam praktek di BDN."

"Pemberian kredit kepada pengusaha kecil adalah sarana yang penting untuk mengembangkan dunia usaha kecil. Namun demikian, usaha kecil di Indonesia belum dapat berkembang sebagaimana halnya dengan usaha besar. Hal ini disebabkan terutama karena pemberian kredit di Indonesia lebih menekankan pada agunan kredit. Walaupun konsep pemberian kredit kepada pengusaha kecil merupakan hal yang diwajibkan, tetapi hingga dewasa ini masih merupakan "das sollen", yang masih memerlukan upaya yang terus menerus dalam waktu yang relatif lama, untuk menjadikannya suatu "das sein". Dari sekian banyak faktor yang turut mempengaruhi tercapainya das sollen menjadi das sein itu, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum atas skim-skim kredit dengan persyaratan ringan, agar mudah dimanfaatkan oleh usaha kecil. Tanpa itu, usaha kecil tidak akan mungkin untuk memanfaatkan peluang memperoleh kredit sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Kredit Usaha Kecil dalam Pakjan 1990."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan terhadap Penyisihan Kerugian kredit pada Bank di Indonesia pada periode tahun 2003 sampai dengan 2012. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan kualitas aktiva produktif. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan terhadap Penyisihan Kerugian kredit pada Bank di Indonesia. Dimana NPL, Kredit Macet, dan Jumlah Kredit yang diberikan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Penyisihan Kerugian kredit. Sedangkan laba bersih memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Penyisihan Kerugian kredit. Pengaruh secara bersama-sama dapat dilihat pada hasil R2 bahwa variasi variabel NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan dapat menjelaskan variabel Penyisihan Kerugian kredit sebesar 59,36%.

---

The purpose of this research is to examined the effect of NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances for Loan Loss Provisions of Banks in Indonesia in the period of 2003 to 2012. The data used was in the form of financial statement which included a balance sheet, income statement, and earning asset quality. By using Pooled Least Square method, the research result shows that partially, there is a significant effect between NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances to Loan Loss Provisions of Banks in Indonesia. Whereas NPL, Bad Debt, and Total Loans & Advances have a significant positive effect on Loan Loss Provisions. Meanwhile, Net Income has a significant negative effect on Loan Loss Provisions. Collective influences can be seen in the result of R2 that the variable variation of NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances can explain the variable of Loan Loss Provisions at 59.36%."

"Beberapa tahun belakangan ini marak dibicarakan masalah bagaimana membantu pengusaha-pengusaha perekonomian. Harapan itu tetap ada, namun diakui ada setumpuk kendala dalam pengembangannya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan menyangkut pengembangan usaha kecil. Kredit Usaha Kecil untuk pengusaha kecil, hanya satu contoh dari kredit yang diusahakan pemerintah untuk membantu permodalan usaHa kecil. Tetapi hal itu tidak mudah di peroleh begitu saja, ada banyak persyaratan yang harus dilalui. Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) tak bisa berjalan lancar akibat ada kendala aspek hukum yang di hadapi pengusaha kecil. Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta ketentuan pelaksana lainnya, memungkinkan adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil masa penerapan prinsip syariat Islam dalam kegiatan muamalah sudah dapat dilakukan secara lengkap dan utuh. Bank itu adalah Bank Muamalat Indonesia. Dengan sistemnya tersebut dapat meringankan kendala aspek hukum yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)."