Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bank konvensional pada umumnya, diantaranya adalah bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil pada sistem operasionalnya, lalu tidak sekedar profit-oriented tetapi juga mengemban misi-misi sosial, memiliki ragam produk khususnya pembiayaan yang lebih Iuas dibandingkan bank konvensional, selain itu tentu juga usaha yang dibiayai harus berdasarkan syariat Islam (halal) dan tidak makruh.Bank syariah sendiri mengalami kemajuan yang luar biasa salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Setelah beberapa periode mengalami kerugian akibat krisis moileter di Indonesia, pada tahun 2006 bank ini bangkit dan menjadi bank syariah terbaik di Indonesia tahun 2006 versi majalah Investor.Pesatnya kemajuan bank syariah di Indonesia dianggap karena selama ini bank syariah terus membidik pasar sharia loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Di lain pihak pasar sharia loyalis sudah mulai habis tergarap oleh bank-bank besar sepal-1i Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Artinya saat ini bank syariah mengalami kondisi persaingan yang sesungguhnya karena sama-sama membidik pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat suku bunga tabungan, deposito dan kredit berpengaruh terhadap tabungan dan deposito mudharabah serta piutang dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.Pengujian statistik yang dilakukan adalah analisis regresi sederhana antara satu variabel terhadap variabel Iainnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Sementara pengujian hipotesis dilakukan dua arah dikarenakan belum adanya suatu penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian ini.Dari basil penelitian yang telah dilakukan dengan tingkat keyakinan 95%. dapat dilihat bahwa Suku bunga tabungan pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Beberapa hal yang mendasari pengaruh ini, diantaranya adalah terdapat kemungkinan bahwa pasar sharia loyalis sudah mulai tergarap habis oleh bank-bank syariah yang cukup besar. Lalu yang kedua dana tabungan merupakan dana yang likuid bagi nasabah sehingga mudah untuk berpindah.Lalu selanjutnya suku bunga deposito pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang mendasari pengaruh ini, diantaranya adalah dana deposito meupakan dana yang tidak likuid bagi nasabah Hal ini dibuktikan ketika diteliti lebih lanjut pengaruh tingkat suku bunga deposito (peiode t) pada bank umum terhadap jumlah deposito mudharabah (periode t +1) pada Bank Muamalat Indonesia memiliki pengaruh yang negatif dengan tingkat signifikansi yang lebih baik.Sementara itu suku bunga kredit (konsumsi dan investasi) pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan dengan tingkat keyakinan 90% (a = 10%) terhadap jumlah piutang (murabahah dan is!ishna) pada Bank Muamalat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang mendasari pengaruh ini, diantaranya adalah faktor yang mempengaruhi suku bunga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mark-up dalam murabahah. Bahkan suku bunga ikut diperhitungkan ketika mark-up dalam transaksi murabahah ditetapkan. Sehingga dari sisi jumlah tidak akan jauh berbeda.Suku bunga kredit (modal kerja) pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan (mudharabah dan musyarakah) pads Bank Muamalat Indonesia. Terdapat beberapa hat yang-inendasari pengaruh ini, diantaranya faktor mark-up yang dapat mempengaruhi penentuan nisbah dan suatu pembiayaan. Walaupun demikian, semuanya tergantung pads proyeksi pendapatan itu sendiri. Lalu yang kedua faktor makro ekonomi yang sama-sama mempengaruhi kedua bank seperti SBI dan SWBI. Dad basil penelitian dapat dibuktikan tingkat suku bunga SBI memiliki korelasi yang positif terhadap SWBI. Namun karena kecilnya return yang ditawarkan oleh SWBI, maka bank-bank syariah lebih agresif dalam melakukan aktivitas pembiayaan.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari bank syariah dengan bank konvensional adalah pandangannnya mengenai risiko. Bila pads bank konvensional risiko terbesar terletak pada peminjam, karena mereka hams membayar bunga yang sudah ditetapkan berapapun pendapatan yang didapat dari pinjaman tersebut. Sementara pihak lain yaitu deposan dan bank tinggal menikmati bunganya saja. Disisi lain, pads bank syariah masing-masing pihak baik itu deposan, bank, dan peminjam memikul risiko yang sarna. Hal ini mungkin menjawab kenapa dana pihak ketiga bank syariah masih kurang dari 2 dari total perbankan nasional sementara pembiayaan bank syariah sudah diatas 2 % dari total perbankan nasional.

---

Sharia banks has their own uniqueness compared to common conventional banks, which is, it use profit sharing rather than interest rate, and then it does not always profit-oriented but also has social mission in their operational system, after that it has more financing product than conventional banks, and of course the investment must be based on Islam sharia.Sharia banks were also enjoying incredible growth, one of them is Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia is the first sharia bank in Indonesia. For few periods, Bank Muamalat Indonesia was suffering loss because of the monetary crysis in Indonesia but recently it succeed becoming the best sharia bank 2006 in Indonesia for Investor Magazine version.Many people assuming that the growth of sharia banks in Indonesia were incredible because they were just aiming the sharia loyalis market, who believe that interest rate is forbidden. On the other side, sharia loyalis market starting to short of after some largest sharia banks such as Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri aiming them as their target. It means nowdays sharia banks is moving to the real competition since sharia banks and conventional banks is aiming at the same target which is the rational market, who very sensitive to return. The purpose of this research is to see how far the savings, deposits, and loan rate could effect to the mudharabah savings, mudharabah deposits, receivables and financing in Bank Muamalat Indonesia.For analyzing and process the data, the author use simple regression between one variable to another variable, so it will be show the direct influence from one variable to another variable. While the hypothesis was tested by two tail test because there is no research which can be the basis for this research were found.The result of this research with level of confidence 95%, one can see that the savings rate in common banks had negative influence and significant to the mudharabah savings in Bank Muamalat Indonesia. Some of the reasons are there is a possibility that sharia loyalis is started to sort. And the second is the fund in the savings was liquid for the depositor, so it can be easily moved.Next thing is the deposits rate has negative-not significant influence to mudharabah deposits in Bank Muamalat Indonesia. Some of the reasons are the fund in the deposits was not Iiquid for the depositor. This things was proved by analyzing the influence of deposits rate (at period t) in common banks to the mudharabah deposits (at period t + 1) in Bank Muamalat Indonesia which is also negative and have a better significance level.Meanwhile, the loan rate (consumption and investment) in common banks has negative influence and significant (a = 10%) to receivables (murabahah and istishna') in Bank Muamalat Indonesia. The reasons are the factor which influencing interest rate is also to factor which influencing mark-up in murabahah. Even the interest rate were calculated in mark-up. So there would not be so much different between interest rate and mark-up.And the loan rate (working capital) in common banks has negative influence and not significant to financing (mudharabah and musyarakah) in Bank Muamalat Indonesia. Some of the reasons are mark-up factor which can influencing the profit sharing of the financing. Eventhough it depends on the sales projection itself. And the second things is the makro economy factor such as SBI and SWBI which influence both banks were same. From the result of the research, one can see the SBI rate has positive correlation with SWB1 rate. But the return of SWBI were too low, so sharia banks were tend to be more aggressive in giving financing. From this research, we can conclude that the main difference between sharia banks and conventional banks is their risk perspective. In conventional banks, the biggest risk were on the creditor side because they should give the interest payment whatever the return of the loan. Meanwhile depositor and the bank were just enjoying the interest. On the other side, sharia banks whether the debitor, banks or creditor were having equal risk. This things should answer why until now the third-party fund were still less than 2 % from the total national banks, while the financing in sharia banks has more than 2 % from the total national banks."

"Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut, para pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha, harus dapat mendukung timbulnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa, tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Namun dalam kenyataannya, konsumen di dalam pembangunan ekonomi selalu berada di posisi yang lemah dan tidak mampu memperjuangkan haknya. Selama ini ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkanlah peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaksana usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembangunan ekonomi, jual-beli adalah kegiatan terpenting. Hal tersebut juga termasuk di dalam pembanguan ekonomi islam. Dalam jual-beli menurut sistem ekonomi Islam, para pelaku yaitu penjual dan pembeli terikat pada Hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan pedoman di dalam. kegiatan mereka agar masing-masing pihak tidak dirugikan. Dalam kegiatan jual-beli menurut Hukum Islam, pembeli sebagai konsumen sangatlah dilindungi. Melalui skripsi ini akan dibahas mengenai aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen apa saja yang terdapat dalam jual-beli menurut Hukum Islam dan bagaimana penerapannya pada produk jual-beli di Bank Syariah."

"Tindakan pencucian uang merupakan suatu cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal ? usul dana yang telah mereka peroleh dari tindak kejahatan. Terdapat beberapa tahap dalam proses pencucian uang : (1) placement,(2) layering, (3) integration. Proses tersebut umumnya dilakukan dalam beberapa metode. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang ? Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang prinsip mengenal nasabah/ (KYC). Pada aturan tersebut mewajibkan bank untuk memiliki sistem informasi dan kendali internal untuk memastikan prinsip mengenal nasabah dapat berjalan dengan baik. Saat ini Bank BTN telah memiliki sistem informasi untuk memenuhi kewajiban yang telah ditulis dalam ketentuan yang terkait. Sistem tersebut dapat mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh nasabah, namun proses identifikasi nasabah dan analisis transaksi dilakukan secara manual. Pada penelitian ini memberikan solusi kepada bank untuk mengembangkan sistem menggunakan pendekatan expert system yang dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan.Dalam penelitian ini metodologi penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu (1) metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tinjauan literatur berupa buku, jurnal, artikel internet, karya akhir, dan wawancara; (2) Metodologi analisis : Metode analisis sistem dan metode evaluasi pengendalian internal sistem KYC.

---

Money laundering is used by some people to hide their fund that they rise from crime action. There are money laundering sequences process such as : (1) placement, (2) layering, (3) integration. That process is usually used in many methods. The goverment of Indonesia has issued Anti Money Laundering Act and rules of Bank Indonesia that set about know your customer principles. In that rules, bank must has information system and internal control to ensure know your customer principles will done. Bank BTN has information system to fullfill that rules from Bank Indonesia. Their system can identified transaction that their customer did, but the process of identification still do manually.

In these research will give the solution to bank to develop their system use expert system approach taht will increase the information quality For the research method divided into two parts : (1) gathering information by : literatur study, journals, articles,thesis, and interview; (2) analysis method : (1) system analysis and internal control method system for implementation of KYC."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."