Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas merupakan bagian dari jenis-jenis risiko yang harus diantisipasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya tidak menyebabkan BPR tersebut ditutup oleh regulator. Peraturan terkait dengan Risiko Kredit sudah berkembang cukup baik dalam memitigasi risiko yang akan terjadi, sedangkan peraturan tentang Risiko Likuiditas baru mulai dibicarakan secara lebih intensif setelah terjadinya krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Penelitian ini menghitung pengaruh dari Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan terhadap penutupan BPR di Indonesia.

---

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) should anticipate Credit Risk and Liquidity Risk since those risks are crucial which can lead the banks to bankruptcy or being closed by the regulator. Regulation on Credit Risk has been developing quite well in mitigating the risks while the regulation on Liquidity Risk is about to discuss more intensively after the sub-prime mortgage crisis happened in the United States. This research calculates the effect of Credit Risk and Liquidity Risk either individually or simultaneously to the closure of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Indonesia"

"Profitabilitas memegang peranan penting guna memastikan lembaga keuangan mikro dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Studi ini berfokus pada sumber pendanaan dan profitabilitas dengan mempertimbangkan dua variabel yang merujuk pada profitabilitas, yakni Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) dengan menggunakan unbalanced data panel dari 314 Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia periode 2018-2021. Analisis regresi data panel yakni Fixed Effect Model telah digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menemukan jika sumber pendanaan jangka panjang yakni deposito dan pembiayaan pola channeling berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan sumber pendanaan jangka pendek seperti ekuitas, interbank borrowing fund, dan tabungan serta pembiayaan pola channelinng untuk jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ROE. Temuan tersebut akan memungkinkan BPR atau lembaga keuangan lainnya mengkonfigurasi sumber pendanaan guna memaksimalkan kinerja keuangan yang berdampak pada profitabilitas.

---

Profitability plays an important role in ensuring that financial institutions can survive in the long term. This study focuses on funding sources and profitability by considering two variables that refer to profitability, namely return on assets (ROA) and return on equity using the unbalanced data panel from 314 BPR in Indonesia for the 2018-2021 period. Panel data regression analysis using the Fixed Effect Model has been used in this study. Long term financing, like deposit, and channeling fund have a significant effect on ROA. Furthermore, short term financing like equity, saving and interbank borrowing fund have a significant effect on ROE, including channeling fund, The findings will enable BPRs or other financial institutions to utilize resources to maximize financial performance that has an impact on profitability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) pada BPR Agritrans Batumarta (BPR AB) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh BPR AB sampai pada dampak yang terjadi ketika menerapkan PA BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif laporan keuangan yang BPR AB pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan BPR AB telah menerapkan PA BPR dengan baik. BPR AB telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi implementasi PA BPR. Terkait dengan penerapan PA BPR, BPR AB belum sepenuhnya menerapkan PA BPR dikarenakan terdapat beberapa perlakuan akuntansi pada pos-pos tertentu yang belum menggunakan PA BPR, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian setelah penerapan PA BPR pada provisi kredit yang diberikan, provisi pinjaman diterima serta pendapatan bunga yang akan diterima. BPR AB telah menyusun laporan bulanan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan. Terdapat perbedaan antara penyusunan berdasarkan laporan bulanan dan PA BPR dalam perlakuan akuntansi atas PPAP kredit yang diberikan.

---

ABSTRACT

This research is aimed to look at the implementation of the PA BPR at BPR AB applied since January 1, 2011 began from preparations made by BPR AB to the impacts that occur when applying PA BPR. The analytical techniques used is descriptive comparative analysis by analyzing financial statements that have been made by BPR AB in 2009-2013. These results indicate that overall BPR AB has been able to implement PA BPR well enough. BPR AB has been well prepared to face the PA BPR. Related with the implementation of the PA BPR, BPR AB is not fully implements PA BPR. There are a few differences that occur in the recognition, measurement, recording and presentation after the application of PA BPR in provision of loans, provision of lending received and interest income will be received. BPR AB has completes a monthly report in accordance with the guidelines for the preparation of monthly reports. There are differences between the preparation based on monthly reports and PA BPR in the accounting treatment of PPAP of loans."

"ABSTRAKUndang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bankmelaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkanpada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kreditatau pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan. Kegiatanusaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditujukan kepadamasyarakat: golongan ekonomi menengah ke bawah daniberoperasi tanpa menerima bunga dari nasabah dengan konsepdasar Syariah Islam. Dalam hal ini terdapat tigapermasalahan, yaitu jaminan yang digunakan bagi pembiayaanpada bank, pelaksanaan pengikatan jaminan dan eksekusiterhadap jaminan. Penelitian yang dilakukan adalahpenelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatanyuridis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwajaminan yang diserahkan debitur kepada bank adalah jaminanpokok dan jaminan tambahan. Perjanjian Penyerahan Jaminandilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi olehnotaris. Bank dan debitur melakukan musyawarah untukmencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaianpembiayaan yang tidak terkembalikan, tidak melaluipelelangan dan pengadilan karena faktor waktu dan biaya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan variabel yang dominan mempengaruhi kinerja BPR di daerah pedesaan agraris di Jawa Barat. Digunakan data kinerja cross-sectional BPR untuk tahun 2015 di daerah Jawa Barat yang berpopulasi rumah tangga usaha pertanian >200.000. Analisis faktor eksploratoris mengungkap bahwa return on asset, keswadayaan operasional, serta profit margin membentuk faktor keberlanjutan finansial. Sementara gross loan portfolio dan rasionya terhadap total asset membentuk faktor jangkuan sosial. Model seemingly unrelated regression kemudian menemukan bahwa determinan keberlanjutan finansial ialah beban operasional dan pendapatan finansial, sementara determinan jangkauan sosial ialah modal. Namun atas keterbatasan penelitian, faktor jangkauan sosial kurang direpresentasikan variabel konstruknya.

---

This study aims to find the dominant variable affecting the performance of Bank Perkreditan Rakyat plural, BPRs in rural agrarian areas in West Java. This study use the cross sectional BPRs performance data in 2015 in the districts of West Java with a farming household population of 200,000. Exploratory Factor Analysis revealed that return on asset, operational self sufficiency, and profit margin have high loadings on one factor, establishing the financial sustainability dimension. While, gross loan portfolio and its ratio to total asset load high on the other component, establishing the social outreach dimension of BPR performance. A seemingly unrelated regression model was then fitted on the factor scores. Operational expense ratio and its ratio to total asset are found to determine the financial sustainability of BPR performance, while capital was found to determine the social outreach performance factor. However, because of the limitations faced by this research, the social outreach factor is inadequately represented by its constructing variable."

"Dalam hal pencoretan Sertipikat Jaminan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana sesuai dengan alamat Debitor baik itu Debitor perorangan maupun Debitor badan hukum, dan masyarakat merasa awam, karena sebagai pelaku bisnis mereka tidak pernah menyadari bahwa betapa pentingnya sertipikat jaminan fidusia kalau yang pada kenyataanya tidak pernah dicoret walalaupun hutang Debitor sudah dinyatakan lunas oleh pihak Bank atau Kreditur.Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pencoretan Jaminan Fidusia di Bank. Untuk membahas permasalahan tersebut penelitian difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan antara lain; Bagaimana sejarah perkembangan terbentuk UU Fidusia di Indonesia?, Bagaimana Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Bank?, Bagaimana Proses Pencoretan Jaminan Fidusia oleh Bank?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.Secara teoritis, penelitian dan penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai tambahan literatur untuk memahami mengenai lembaga jaminan fidusia dan pencoretan jaminan fidusia di Bank dan sebagai masukan bagi para pelaku bisnis, khususnya yang ingin memperoleh fasilitas kredit dari bank yang menjaminkan benda-benda bergerak mereka sebagai agunan kredit di Bank. Pasal 25 ayat (3) UUJF merupakan konsekuensi lebih lanjut dari Pasal 16 UUJF, yaitu kewajiban penerima fidusia memberitahukan tentang hapusnya jaminan fidusia yang telah didaftarkan, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencoretan catatan di Kantor Pencatatan Fidusia pada hakikatnya hanya merupakan tindakan administratif saja. Demikian pula kalau ada pelepasan hak atau peristiwa musnahnya benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Permasalahannya adalah bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF, yang ditunjuk untuk memberitahukan adalah penerima fidusia, padahal setelah tagihannya dilunasi, atau objek jaminan musnah atau hilang, penerima fidusia sudah tidak punya kepentingan lagi dengan benda fidusia, apakah masih terdaftar di KPF atau tidak. Untuk penghapusan ikatan jaminan berdasarkan pelunasan, memang debitor/pemberi fidusia pada waktu hendak melunasi sebaiknya mensyaratkan, bahwa penerima fidusia memberikan surat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 25 ayat (3) UUJF. Dalam Pasal 26 UUJF dikatakan, bahwa hapusnya jaminan fidusia ditindaklanjuti dengan pencoretan fidusia yang bersangkutan dari daftar Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi pencoretan itu dilakukan atas dasar surat pemberitahuan dari penerima fidusia, yang menyatakan bahwa perikatan untuk mana diberikan jaminan fidusia telah dilunasi, dilepaskannya hak jaminan fidusia atau musnahnya benda jaminan fidusia.

---

In the case of write-off certificate Assurance Warranty Fiduciary Fiduciary Registration Office at the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia or Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia where the Debtor in accordance with the address of either the Debtor or Debtor's individual legal entity, and people feel ordinary , because as a business they never realized that how important the certificate if the fiduciary in fact never crossed walalaupun debtor has been declared payable in full by the bank or lender.

The study is titled Against the Law Review write-off Guarantee Fiduciary Obligations of the Bank. To address these problems the research is focused on three (3) issues among others: How Do They formed the historical development of Fiduciary Law in Indonesia?, How Imposition and Fiduciary Assurance Register in Bank?, How to write-off process by the Bank's Fiduciary Warranty?. Approximation method used is empirical and the juridical approach to the specification used in this research is analytical descriptive research.

Theoretically, the research and writing of literature is intended as an adjunct to understanding the fiduciary institutions and strikes at the Bank's fiduciary and as an entry for business people, especially those that wish to obtain credit facilities from banks that pledged to move their bodies as loan collateral at the Bank. Article 25 paragraph (3) UUJF a further consequence of Article 16 UUJF, the fiduciary obligation to tell the recipient about the abolition of fiduciary which have been registered, by attaching a statement regarding the abolition of debts, waivers or disappearance of objects that become the object of fiduciary. Strikes a note in the Office of the Fiduciary Record in essence only an administrative action only. Similarly, if there is a waiver or disappearance of objects fiduciary events that have been registered. The problem is that under Article 25 paragraph (3) UUJF, who was appointed to notify the recipient of a fiduciary, but after the bills paid, or security object destroyed or lost, the receiving fiduciary had no fiduciary interest again with the object, is it still listed in KPF or not . To guarantee the elimination of the bond repayment is based on, does the debtor / fiduciary giver at the time was about to pay off should require that recipients provide a letter fiduciary as defined by Article 25 paragraph (3) UUJF. In Article 26 UUJF said, that the abolition of fiduciary fiduciary followed up with strikes in question from the list of Fiduciary Registration Office. So the write-off was made on the basis of notification from the receiving fiduciary, which states that the engagement to which the fiduciary is given has been paid, the release of fiduciary rights or disappearance of objects fiduciary. "