Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan kebutuhan perumahan masih menjadi permasalahan sendiri yang perlu mendapat perhatian. Selain pengadaan secara fisik harus dipikirkan pembiayaan untuk mendapat fasilitas perumahan tersebut karena tidak semua masyarakat mampu untuk membeli rumah secara tunai. Saat ini terdapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional dan Asing. Dalam pemberian KPR berjangka panjang oleh Bank umumnya digunakan sumber dana yang berasal dari dana jangka pendek seperti deposito, tabungan atau giro. Bila hal ini terus berlangsung, tentu Bank akan mengalami ketidakcocokan antara sumber dengan penggunaan dananya (mismatch funding) sehingga perlu dilakukan mencarian sumber dana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan. Salah satu upayanya adalah dengan sekuritisasi aset atau dalam bidang property dikenal dengan pembiayaan sekunder perumahan/ Secondary Mortgage Facility (SMF). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Indonesia, Pemerintah mendirikan suatu lembaga keuangan yang khusus untuk menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau jangka panjang yaitu Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) yang bernama PT. Saran Multigriya Finansial (PT. SMF). Dalam proses sekuritisasi PT. SMF dapat berfungsi sebagai kordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan/atau Pendukung Kredit. Bahkan dalam rangka membangun dan mengembangkan Pasar sekunder perumahan, PT. SMF dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank dan/atau lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai KPR oleh Penerbit KPR. Oleh karena itu pelaksanaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Sekuritisasi Aset KPR dan dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman. Dalam Sekuritisasi Aset, bila Efek Beragun Aset (EBA) yang dikeluarkan berbentuk Surat Utang, diperlukan suatu SPV untuk membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Surat Utang. Konsep SPV yang digunakan di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Pengalihan piutang dalam sekuritisasi dilakukan dengan jual beli piutang KPR berikut Hak Tanggungan yang melekat padanya dari Kreditor Asal kepada KIKEBA. Mengenai Hak Tanggungan dengan beralihnya Perjanjian pokok turut beralih pula secara hukum kepada Kreditor Baru. Namun hal ini belum dilaksanakan dan baru akan didaftarkan peralihan tersebut bila ada Debitur KPR yang wanprestasi dan Bank Kustodian atau Wali Amanat perlu melakukan penyitaan atas obyek Hak Tanggungan. Sedangkan Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui Pemberian fasilitas pinjaman dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Pemberian Pinjaman KPR yang dijamin dengan Jaminan Fidusia atas piutang KPR yang dibiayai beserta jaminan yang melekat padanya.

---

Supply of Housing demand have its own problem and need more attention to be solved. Besides physical procurement we need to thinking of the housing financing since not every people in society can afford to pay in cash. Currently in society there is kind of Housing Financing called Home Ownership Loans (KPR) held by Government Bank and National or foreign Private Bank. In order to supply long term KPR, usually Bank use short term source of fund such as deposit, saving and Giro. If it is happens continuously, mismatch funding can not be avoided by Bank. So that it is very urgent to find out long term source of fund to support housing financing. One of the ways out is by asset securitization or in the property field called Secondary Mortgage Facility (SMF). To implement SMF in Indonesia, Indonesian Government established a special company to mainly engage in the business of providing medium and/or long term loan KPR issuer and KPR receivables securitization program that is Secondary Housing Financing Company (PPSP) namely PT. Sarana Multigriya Financial (PT. SMF). Regarding to securitization process, PT. SMF have several function such as global coordinator, underwriter, arranger, and/or credit enhancer. Moreover, in respect to build up and to develop Secondary Housing Market PT. SMF have authority to provide loans to Banks or financial institutions as KPR Issuer which is to be distribute as KPR. Refer to those functions, in Indonesia SMF implemented in two forms, i.e.: KPR receivables securitization program and Loan Agreement for Refinancing KPR. On KPR receivables securitization program, in the case Asset- Backed Securities (EBA) issued in the form of debt instruments, it will be issued by Special Purpose Company (SPV) appointed by PT. SMF. In this case, the SPV will purchase the receivables from Originator Creditor and issued the debt instruments. SPV in Indonesia is in the form of Asset-Backed Securities Collective Investment Contract (KIK-EBA). The KPR receivables including Hak Tanggungan attached thereto transferred by sale and purchase Agreement from Original Creditor to KIK-EBA. Any transfer of receivables as principal agreement shall result in the transfer of law of all rights and liabilities of Hak Tanggungan recipients to the New Creditor. Even for this moment, the transfers of Hak Tanggungan not register yet and shall be registered upon one of the KPR Debtor default and/or Custodian Bank or Wali Amanat need to execute the Hak Tanggungan object. Whilst mechanism of SMF in the form of Loan Agreement for Refinancing KPR is conducted by Loan Agreement secured by Fiduciary Security over KPR receivables."

"Untuk mengatasi permasalahan akan kebutuhan perumahan yang meningkat dari tahun ketahun, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan mengeluarkan kredit pemilikan rumah (KPR) yang diselenggarakan melalui Bank Pemerintah maupun Bank Swasta. Dimana pembangunan KPR ini ada yang diselenggarakan khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) perdepartemen maupun diselenggarakan untuk masyarakat umum. Salah satu pembangunan KPR yang diselenggarakan khusus untuk PNS perdepartemen adalah KPR PNS Departemen Pertanian, dan salah satu pembangunan KPR yang diselenggarakan untuk masyarakat umum adalah KPR BTN. Adapun masalah utama yang dihadapi dalam hal pemberian kredit perumahan oleh Bank pemberi kredit adalah mengenai terbatasnya sumber dana yang digunakan untuk memberikan kredit perumahan, dimana biasanya, Bank pemberi kredit hanya mengandalkan sumber dana berupa dana jangka pendek dari alokasi tabungan, deposito, dan giro dari para nasabahnya serta dana jangka panjang dari pemerintah saja. Oleh karena itu, kemudian pemerintah juga mengeluarkan suatu kebijaksanaan baru, yaitu dengan mengeluarkan sistem pembiayaan dan penyediaan dana dengan sistem Secondary Mortgage Facilities, dimana dengan sistem tersebut permasalahan mengenai terbatasnya sumber dana pemberian kredit perumahan tersebut dapat tertanggulangi, sebab dalam sistem ini, Bank pemberi KPR selain mendapat sumber dana jangka pendek dari alokasi tabungan, deposito, dan giro para nasabahnya dan dana jangka panjang dari pemerintah, juga mendapat dana berupa kredit jangka panjang dari Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (PFPSP)."

"Residential mortgage lending becomes a funding option for housing sector becaouse of such reason as, in one hand, many people living in cities and urban areas require more residentials than that of rural citizens, consenquantly housing development in the city and urban areal have grown rapidly...."

"Residential mortgage lending becomes a funding option for housing sector because of such reason as, in one hand,many people living in cities and urban areas require more residentials than that of rural citizens,consenquently housing development in the city and urban area have grown rapidly...."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas proses sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) yang mendapatkan dukungan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terhadap KPR Sejahtera yang telah diterbitkan-merupakan aset yang tidak likuid- akan diubah menjadi aset yang likuid melalui penjualan KPR Sejahtera kepada penerbit efek beragun aset melalui proses sekuritisasi aset. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum negara kesejahteraan dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang privat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses penjualan aset secara true sale yang merupakan inti dari proses sekuritisasi aset. Dalam penjualan aset secara true sale, salah satu persyaratannya adalah bahwa aset yang dijual tersebut-KPR Sejahtera-merupakan aset yang bebas dan dapat dialihkan serta dapat dipindahtangankan tanpa adanya hambatan seperti larangan dari peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan hambatan dalam penjualan KPR Sejahtera secara true sale. Karena berdasarkan peraturan tersebut, KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank pelaksanamendapatkan fasilitas dari pemerintah-masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, dalam penelitian ini menyarankan mengenai keuangan negara perlu adanya kejelasan ruang lingkup keuangan negara - tidak memperluas ruang lingkup negara tersebut.

---

This thesis discusses review of the legal aspects of process of securitization on credit assets Housing Welfare (KPR Sejahtera) to gain support facilities through the Government Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). KPR Sejahtera has issued mortgage -an illiquid assets- will be converted into liquid assets through the sale of the issuer Prosperity Mortgage backed securities through a process of asset securitization. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principles found in the legislation, scholars and opinion legal doctrine of the welfare state and the transformation of the legal status of state money to private money. The results of this study concluded that the major obstacles in the process of selling a true sale of assets that constitute the core of the process of asset securitization. In a true sale of assets sales, one of the requirements is that the asset is sold the mortgage-KPR Sejahtera-as an asset that is free and can be transferred and transferable without restriction such as the prohibition of legislation. In this regard, Article 2 of the letter (i) , Law Number 17 of 2003 on State Finances is an obstacle in the sale of a true sale Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera). Because under these legislation, Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera) which issued by bank executive getting government facilities within the scope of state finances. Therefore, to resolve these obstacles, this study suggest that the clarity of the state finance is a must to determined the scope of state finance - which do not expand the scope of the state finance."