Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana struktur hukum perusahaan yang ada di Indonesia saat ini mampu mengakomodir perubahan pengelolaan perusahaan yang berkembang dari pengelolaan perseroan tunggal, menjadi perseroan grup serta holding company, pengelolaan perseroan grup, serta holding tersebut bukan hanya dilakukan oleh sektor swasta, namun hal ini masuk dalam rencana strategis Pemerintah untuk membentuk holding company Badan Usaha Milik Negara BUMN yang membawahi perseroan-perseroan tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya holding company BUMN yaitu mendirikan holding company bidang perkebunan dengan cara melakukan pengambilalihan saham negara pada PT. Perkebunan Nusantara I s/d XIV kepada PTPN III Persero. Pengambilalihan saham tersebut menimbulkan beberapa isu hukum yaitu telah terjadinya perubahan sifat perusahaan dari Perseroan Tunggal menjadi Perseroan yang tergabung dalam suatu holding company, status PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV dari yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, apakah pengelolaan holding tersebut tidak melanggar kemandirian perusahaan perseroan yang tergabung dalam grup holding, serta bagaimana risiko hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan akibat dari menjalankan perintah dari holding.Pada dasarnya holding company belum diatur secara jelas dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.Tesis ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai holding companydalam struktur hukum perseroan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kekosongan serta ketidakpastian hukum dari pengelolaan perusahaan dengan pola holding tersebut, Dengan demikian untuk menimbulkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam iklim berusaha di Indonesia, maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur secara jelas dan teperinci mengenai holding companydalam struktur hukum perusahaan di Indonesia.

---

This thesis discusses how the existing corporate legal structure in Indonesia is able to accommodate changes in the management of a company that develops from the management of a single company, a group company and a holding company, the management of the group company, and the holding is not only done by the private sector, but this Entered into the Government 39 s strategic plan to establish a holding company of State Owned Enterprises SOEs that oversees certain companies as Parent Company with division by business line. There are concrete steps that have been taken by the Government in relation to realizing a holding company of SOE is establishing a holding company in the field of plantation by taking takeover of state shares in PT. Perkebunan Nusantara I to XIV to PTPN III Persero . Takeover of these shares raises several legal issues that have been the occurrence of changes in the nature of the company from a single company into a company incorporated in a holding company, the status of PT. Plantation Nusantara I, II, IV to XIV from the previous status as State Owned Enterprises SOEs to become a subsidiary of state owned companies, whether the management of the holding does not violate the independence of the company incorporated in the holding group, and how the legal risk of the act Done by a subsidiary resulting from executing orders from the holding.Basically the holding company has not been regulated clearly in the law of limited liability company in Indonesia. This thesis is prepared by normative legal research method to produce descriptive analytical data. The result of the research concludes that there is no clear regulation instrument regarding holding company in the legal structure of the company in Indonesia, which resulted in many vacancy and legal uncertainty from the management of the company with the holding pattern. Thus, to create legal certainty and comfort in the business climate in Indonesia, A legal mechanism is needed to clearly and in detail about the holding company in the corporate legal structure of Indonesia."

"Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari pengalihan saham milik negara pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Lebih lanjut, pembentukan holding company di sektor farmasi sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tentunya bersinggungan pada aspek hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan disusun secara deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembentukan holding company BUMN di sektor farmasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Perusahaan tetap melakukan pemberitahuan secara tertulis atau notifikasi meskipun terdapat ketentuan pengecualian terhadap perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan holding company BUMN farmasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha sepanjang tidak ada indikasi dan pembuktian dilakukannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN farmasi tidak dikecualikan dan tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya.

---

In the early 2020, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises finally executed the establishment of state-owned pharmaceutical holding company. The establishment of the holding company was legitimated by the issuance of Government Regulation (PP) Number 76 of 2019, which mandates addition of state capital participation into PT Bio Farma (Persero), making it the parent of the state-owned pharmaceutical holding. The state capital participation was obtained from the transferred shares of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk. The establishment of state-owned pharmaceutical holding was aimed to increase the effectiveness and efficiency of the company. In the other hand, the establishment certainly relates with legal aspects of business competition as stated in Law No. 5 of 1999 and its derivate laws and regulations. In this research, the author uses juridical-normative law method with descriptive-analytic through a qualitative approach. This research finds that the establishment of the state-owned pharmaceutical holding has been done in accordance with the provisions in the competition law. The company has sent notification to KPPU even though it is not obligated to regarding to the exemption of regulated practices. Furthermore, the establishment of state-owned pharmaceutical company did not violate Law No. 5 of 1999 insofar as there is no indication or evidence of monopolistic practices and unfair business competition. In carrying out its business activities, state-owned pharmaceutical holding is not exempted and remain subject to all provisions in Law no. 5 of 1999 and its derivative laws and regulations."

"Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, energi baru dan terbarukan di Indonesia, melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melakukan pembentukan holding dan membagi menjadi enam subholding dengan stream bisnis yang berbeda pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan holding sub holding Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait motif restrukturisasi, strategi Perusahaan dan dampak restrukturisasi Perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan explanatory case study. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak dari restrkturisasi Perusahaan telah menjawab keseluruhan motif atau ekspektasi dari Manajemen dan pemegang saham Perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi Perusahaan dapat menciptakan Perusahaan lebih fokus, agile, lean, streamlining decision making dan operational excellence. Penelitian ini mengurai proses end to end restrukturisasi Perusahaan mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan, sehingga dapat merumuskan strategi kebijakan di masa yang akan datang baik untuk Perusahaan maupun Pemerintah. Selain itu, penelitian ini menguatkan teori pada studi sebelumnya bahwa salah satu motif restrukturisasi Perusahaan adalah untuk meningkatkan fokus dan transparansi Perusahaan. Penelitian mengenai restrukturisasi perusahaan tidak banyak dilakukan karena keterbatasan informasi yang komprehensif.

---

In 2021, one of the oil, gas, and new and renewable energy companies in Indonesia restructured by establishing a holding and dividing it into six sub holdings with distinct business segments. This study seeks to provide an overview of the motivations, strategies, and consequences of corporate reorganisation through the formation of a holding sub holding. This study aims to explore the related motives of restructuring, corporate strategy and the impact of corporate restructuring. To be able to address research questions, the researchers employed a qualitative methodology involving an explanatory case study. According to the findings of the study, the impact of the Company's restructuring reached all the motives or expectations of Management and Company shareholders. The restructuring of the company can make it more focused, agile, and lean, while also streamlining decision-making and enhancing operational excellence. This study explores the complete process of corporate restructuring, including the motives, strategies, and implications of corporate restructuring, in order to formulate future corporate and government policy strategies. In addition, this study reinforces the theory in previous studies that one of the motives for corporate restructuring is to increase corporate focus and transparency. Due to a lack of comprehensive data, research on corporate restructuring is not extensively conducted."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepemilikan kas perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ45 pada periode tahun 2008-2014. Penelitian ini menggunakan model data panel fixed effect. Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik perusahaan secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepemilikan kas perusahaan. Variabel karakteristik perusahaan yang terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepemilikan kas perusahaan adalah net working capital, arus kas/cash flow, capital expenditures, leverage, pembayaran dividen serta ukuran perusahaan.

---

This research is conducted to analyze the effect of the firm characteristics to the company's cash holdings. Samples in this research are all companies that are listed in the LQ45 index in period 2008-2014. This study uses fixed effect models data panel. The research proves that firm characteristics can significantly affect the level of corporate cash holdings. As the variable, Firm Characteristics proved significantly affect the company's cash holdings level are net working capital, cash flow, capital expenditures, leverage, dividend payment and the firm size."

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas dewan komisaris, pengendalian keluarga dan kepemilikan institusional terhadap tingkat Cash holding perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengendalian keluarga dan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap cash holding. Dengan sampel 565 tahun perusahaan yang terdaftar di BEI penelitian ini menemukan efektifitas dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap cash holding perusahaan. Pengendalian keluarga terbukti berpengaruh negatif sedangkan, kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap cash holding perusahaan. Pengendalian keluarga dan kepemilikan institusi tidak terbukti memoderasi pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap cash holding perusahaan.

---

This study aims to examine the effect of the effectiveness of the board of commissioners, family control and institutional ownership to the company's Cash holding level. This study also examines family control and institutional ownership as a moderating variable of the effectiveness of the board of commissioners towards cash holding. With sample 565 firm years listed on the IDX. This study found the effectiveness of the board of commissioners negatively affect the company's Cash holding. Family control proved to have a negative effect whereas, institutional ownership has no effect on the company's Cash holding. Family control and institutional ownership are not proven to moderate the effect of the board's effectiveness on the company cash holding."

"Direktur Keuangan adalah posisi strategis yang bertugas merumuskan strategi, membuat kebijakan, dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CFO wanita terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa apakah hubungan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan cash holding perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel fixed effect dan random effect, dengan 341 perusahaan di sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CFO wanita memiliki hubungan negatif dengan nilai perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa gender perempuan mungkin memiliki kecenderungan untuk lebih berhati-hati, menolak risiko, kurang percaya diri, dan kurang kompetitif dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. Namun demikian, perusahaan dengan kepemilikan kas yang lebih tinggi akan memiliki hubungan negatif yang lebih lemah antara CFO perempuan dan nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa cash holding yang tinggi dianggap memberikan peningkatan likuiditas dan biaya pembiayaan yang lebih rendah, distribusi dividen, dan potensi keberlangsungan perusahaan yang lebih kuat di masa krisis. Studi ini memberikan wawasan tambahan bahwa karakteristik gender penting dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan strategi keuangan perusahaan dan harus dipertimbangkan ketika memilih CFO di perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

---

Finance Director is a strategic position in charge of formulating strategies, making policies, and managing all matters related to the company's financial aspects. This study aims to examine the effect of female CFO on the firm value. In addition, this study will also examine whether that association is influenced by the firm cash holding policy. Hypothesis testing is conducted by using data panel fixed effect and random effect regression analysis, with of 341 companies in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 to 2018. The results of the study shows that female CFO has a negative association with the firm value. This finding confirms that female gender may have the tendency to be more cautious, risk averse, less confidence, and less competitive in investment decision making, so it will reduce firm value. Nevertheless, firms with higher cash holdings will have weaker negative association between female CFO and firm value. This finding indicates that high cash holding perceived to give liquidity increase and lower cost of financing, dividend distribution, and stronger survival potential in crisis period. This study gives an additional insight that gender characteristics matter in policy making related to company financial strategies and should be considered when choosing a CFO in the company to maximize firm value. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab holding company terhadap perbuatan sub-holding company dan subsidiary company. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan holding company di Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai pertanggungjawaban holding company terhadap anak perusahaannya. Dan ketiga, pembahasan mengenai pandangan pengadilan Indonesia terhadap corporate group. Ketiga pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus mengenai corporate group khususnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/N/1998, Putusan Mahkamah Agung No.1038 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Penilitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai corporate group di Indonesia masih kurang lengkap dan jelas sehingga menimbulkan kerancuan-kerancuan mengenai perspektif yang harus diterapkan terhadap corporate group.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the liability of a holding company towards the actions done by its sub-holding and subsidiary companies. This thesis will mainly focus on three issues. First, the Indonesian regulation on holding companies. Second, holding company's liability towards the actions done by its sub-holdings and subsidiaries. And third, the perspective which Indonesian court adopt towards corporate group. These discussions are done based on the considerance of the judges in corporate group cases mainly in the Supreme Court Verdict No. 01/K/N/1998, Supreme Court Verdict No.1038 K/Pdt.Sus/2010, and Supreme Court Verdict No. 496 K/Pdt.Sus/2008. This research is a normative juridical research using legislation and case approach. This research concludes that the Indonesian regulation on corporate group is still incomplete and inapprehensive which leads to confusion on the perspective that should be adopted towards corporate group."