Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai pelaksana Program Penjaminan terhadapKewajiban Bank Umum, tugas BPPN antara lainmelaksanakan restrukturisasi asset serta menjualasset-asset milik bank BBKU dimana pada saat bank dilikuidasi kedudukan BPPN menggantikan kedudukannasabah penyimpan dana yang telah dibayarkankewajibannya, dan bersama Kreditur Pihak Terkait yangbelum dibayarkan kewaj ibannya berkedudukan sebagaipihak kreditur konkuren. Pada kenyataannya BPPN dalampenyelesaian BBKU telah mengambil terlebih dahuluhaknya (telah meminta pembayaran terlebih dahulu),dengan demikian pada saat bank dilikuidasi assetassetnyatelah habis, sehingga kedudukan PihakTerkait yang bukan pemilik/pemegang saham bankmenjadi tidak terlindungi (dirugikan). Permasalahandalam tulisan ini, apakah kreditur-Kreditur yangtermasuk pihak terkait mendapatkan perlindungan hukumterhadap jaminan pembayaran piutang-piutangnya ?bagaimanakah posisi BPPN pada saat likuidasi sebagaiLembaga Pelaksana Penjaminan yang mengambil alih hak tagih bagi bank-bank penerima BLBI ? Untuk menjawabpermasalahan tersebut dilakukan penelitian melaluimetode kepustakaan dengan mencari data-data yangbersumber dari bahan-bahan hukum primer, hukumsekunder dan hukum tertier, serta melalui metodependekatan analisis, sehingga mendapatkan hasilpenelitian, bahwa terdapat dualisme dalam proseslikuidasi bank, di satu pihak berdasarkan kewenanganBPPN, di lain pihak berdasarkan ketentuan PP No. 25Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, PembubaranDan Likuidasi Bank; Yang menyebabkan para pemegangsaham bank (Pesero) kedudukannya menjadi tidakterlindungi akibat adanya ketentuan yang diatur dalamprogram penjaminan pemerintah dihubungkan denganproses penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN."

"Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang sangat penting baik sebagai penerima simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Sehingga faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi sangat penting pula dipelihara. Penyimpan dana mau menyimpan dananya di bank umum apabila dia yakin bahwa dananya akan aman tersimpan. Kepercayaan masyarakat akan lenyap apabila kondisi keuangan bank dalam keadaan buruk antara lain tidak likuid yaitu bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Apabila ini terjadi, maka nasabah akan mengambil dananya di bank beramai-ramai (rush) sebagai cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank umum. Hal ini terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda yang mempengaruhi kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan yang memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Penjaminan Pemerintah (blankeet guarantee) terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun mengingat kebijakan program penjaminan tersebut bersifat sementara dalam rangka langkah darurat untuk mengatasi krisis perbankan sehingga apabila tidak disertai dengan kebijakan yang lebih jelas akan menimbulkan moral hazard dikalangan perbankan maupun masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program penjaminan pemerintah terhadap penghimpunan dana masyarakat dan perkembangan kinerja perbankan serta untuk melihat hubungan antara suku bunga penjaminan dengan suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.Data yang digunakan adalah data skunder dari Bank Indonesia tahun 1993 - 2003 untuk deposito dari tahun 1995 - 2003 untuk data perbankan dan suku bunga, sedangkan data pendapatan perkapita bersumber dari data Biro Pusat Statitik periode 1993-2003. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui analisis tabulasi dan grafik, analisis korelasi, analisis regresi serta analisis sensitivitas terhadap simpanan dana pihak ketiga, kinerja bank, suku bunga deposito, suku bunga penjaminan, suku bunga SBI serta pendapatan perkapita.Dari hasil penelitian terhadap dampak Program Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara program penjaminan pemerintah dengan penghimpunan dana masyarakat artinya program penjaminan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan penghimpunan dana masyarakat di Bank Umum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi fungsi deposito dengan memasukkan variabel program penjaminan sebagai variabel dummy. Sementara itu selama pelaksanaan program penjaminan secara tidak langsung telah mendorong perbaikan kinerja bank umum sebagai akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia.Berdasarkan hasil estimasi pengaruh suku bunga penjaminan terhadap hubungan suku bunga deposito dan suku bunga SBI, ditemukan bahwa suku bunga penjaminan memiliki pengaruh dalam penentuan suku bunga simpanan. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran acuan penentuan suku bunga simpanan yang sebelumnya selalu mengacu kepada suku bunga SBI maka setelah adanya program penjaminan, suku bunga penjaminan menjadi acuan bank dalam menentukan suku bunga simpanannya."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahantahun 1997 merupakan penyebab utama memburuknya kondisisektor perbankan nasional. Krisis yang terparah dalam sejarahperbankan Indonesia menyebabkan banyak bank dicabut izinusahanya, dibekukan kegiatan usahanya dan dimerjer antarbank. Dampak ikutan dari penutupan bank-bank tersebut terjadirush secara besar-besaran sehingga mengakibatkan kepercayaanmasyarakat pada perbankan nasional mencapai titik terendah.Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut berbagaiupaya penyehatan perbankan digulirkan Pemerintah antara laindengan pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional, programrestrukturisasi perbankan dan pemberlakuan Program PenjaminanKewajiban Pembayaran Bank Umum (Blanket Guarantee). Denganlatar belakang permasalahan tersebut dirasa perlu menelitibagaimana pelaksanaan Program Penjaminan Bank Umum ini.Dengan pendekatan penelitian normatif yang bersifatdeskriptif analitis didapat hasil penelitian sebagai berikut.Tujuan dari diberlakukannya Program Penjaminan Bank Umum ini telah mencapai apa yang diharapkan yaitu dapat memulihkankembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.Indikasi keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terusmeningkatnya dana pihak ketiga pada perbankan nasi.onal. Saatini Program Penjaminan Bank Umum telah berlangsung lebih dari5 tahun, seiring dengan telah pulihnya kepercayaan masyarakatdan amanat Undang-Undang Perbankan tentang pembentukanLembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta persaingan usaha yangsehat maka dipandang perlu untuk meninjau kembali cakupandari Program Penjaminan ini dari jaminan yang sangat luas(blanket guarantee) menjadi jaminan yang terbatas (limitedguarantee) dan secara bertahap akan digantikan dengan LPS."

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dari program pengembalian dana (cash back) yang dihitung sebagai komponen bunga dalam menentukan criteria simpanan layak bayar oleh LPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan deskripsi mengenai pengaturan cash back oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan studi kasus terhadap pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bang IFI. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terjadi kesimpangsiuran hokum dalam pengaturan cash back yang akibatnya berdampak dalam pembayaran klaim nasabah Bank IFI. Selain itu, pengaturan tegas mengenai cash back dalam PLPS tersebut masih membuka kemungkinan kasus seperti Bank IFI kembali terjadi maka penulis menyarankan agar terdapat larangan terhadap pengadaan program cash back oleh Bank.

---

The Essay is about The Legal Review of Cash Back Program which is counted as interest's component in determining Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). This research uses qualitative method which produces descriptive analytical data concerning description about cash back regulation by Deposit Insurance Corporation which will be related to the case of IFI Bank Liquidation.

The result stated that before IDIC Regulation Number 2/PLPS/2010 about Deposit Insurance Program was valid; there was an ambiguous of cash back regulation which leads to the case of The Refund of Costumer Claim in IFI Bank. Moreover, the explicitness of that cash back regulation, in the newest IDIC Regulation, still opens a possibility for case like IFI Bank to reoccur. Therefore, the researcher suggests that cash back program by Bank should not be allowed."

"ABSTRAKDalam pemberian kredit sindikasi adalah hal yang lazimapabila lembaga bank selaku kreditur sindikasi memintapihak ketiga menanggung debiturnya untuk menjamindiperolehnya pelunasan utang. Keberadaan penanggungdalam hubungan hukum yang terjadi antara kreditursindikasi dan debitur ini memberikan perlindungan hukumbagi kreditur sindikasi akan kepastian pelunasan utangdebitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.Penganggung dapat diminta pertanggungjawabannya untukmemenuhi utang debitur apabila ia telah melepaskan hakistimewa yang telah diberikan oleh Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUH Perdata) sehingga lazim dilakukanoleh kreditur sindikasi untuk meminta penanggungmelepaskan hak-hak istimewa tersebut demikepentingannya. Akan tetapi, kendati penanggung telahmelepaskan hak-hak istimewa tersebut, yang berarti iabersedia untuk melunasi utang debitur yang ditanggungnya,seringkali penanggung tidak mau memenuhi kewajibannyauntuk melunasi utang debitur kepada kreditur sindikasiketika ternyata debitur cidera janji atau wanprestasi. Untukmengatasinya, pengajuan permohonan pernyataan pailitmenjadi alternatif penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadappenanggung, kreditur sindikasi harus memenuhi syaratsyaratyang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNo. 4 tahnu 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkankeharusan debitur memiliki sedikitnya dua orang krediturdan memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih. Dalam skripsi ini akan dianalisa mengenai syaratyang harus dipenuhi oleh kreditur sindikasi dalampengajuan permohonan pernyataan pailit terhadappenganggung dalam rangka penyelesaian pailit terhadappenanggung dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."