Hasil Pencarian

Ditemukan 193712 dokumen yang sesuai dengan query

Peneyelesaian sengketa business to business dan business to consumer electronic commerce melalui litigasi dan arbitrase di Indonesia.

Universitas Indonesia, 2000

S23464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizaldi

Penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi e-commerce dalam lingkup Business to Consumer (B2C) melalui Online Dispute Resolution = Consumer dispute resolution on business to consumer e-Commerce transaction through Online Dispute Resolution

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan transaksi e-commerce dalam lingkup Business to Consumer dan penyelesaian sengketanya melalui metode Online Dispute Resolution. Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan transaksi perdagangan semakin modern. Dengan menggunakan internet, setiap orang dapat bertransaksi secara bebas dan melewati batas-batas geografis. Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam transaksi e-commerce tetap memiliki resiko sengketa. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam transaksi e-commerce. Kedudukan konsumen dalam transaksi e-commerce juga menjadi sangat penting karena konsumen memiliki kedudukanyang lemah dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Dengan demikian, penyelenggaraan transaksi e-commerce dan penyelesaian sengketanya juga harus mempertimbangkan upaya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perlindungan Konsumen, dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi e-commerce dalam lingkup B2C. selain itu peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen juga dibahas dalam hal penyelesaian sengeketa transaksi e-commerce dalam lingkup B2C. Terakhir, penelitian ini akan membahas model ODR yang diterapkan di China oleh China International Economic and Trade Arbitration Commision (CIETAC) berdasarkan CIETAC Online Arbitration Rules.

This thesis discussed application of B2C e-commerce transaction and its dispute resolution through online dispute resolution mechanism. The development of information technology around the world have made trading transaction more modern than ever. E-commerce now is a global phenomenon that makes peoples use internet to make a deal. Using internet, nowadays, peoples can communicate freely and make a cross border transaction. However, e-commerce transaction have risk of dispute. Therefore, there should be a dispute resolution mechanism which accommodate every party in e-commerce transaction. Consumer also have a significant role in developing e-commerce. Consumer is always been in a weak position when dealing with business in e-commerce transaction. Consequently, the performance of e-commerce transaction must also cover the consumer protection. This research describe the legal provision concerning B2C e-commerce in ICT aspect, consumer protection aspect, and arbitration and altervative dispute resolution aspect. It also describe the roles of BPSK as the consumer dispute resolution body in settling B2C e-commerce dispute. And in the last part, this research will also discussed about the relevant model of ODR which is applied in China by China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) through CIETAC Online Arbitration Rules."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44951

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Liza Roihanah

Wanprestasi dan penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui Internet Business to Consumer (B2C) / Liza Roihanah

"ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya menjadi

alternatif untuk melakukan kegiatan bisnis dalam sistem komunikasi elektroniki

global yang sekarang dikenal dan disebut dengan electronic commerce (e-commerce)

atau perdagangan elektronik. Lintas batas negara sekarang ini bukan lagi menjadi

hambatan seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis atau transaksi perdagangan.

Media yang digunakan untuk mengatasi perbedaan negara tersebut adalah internet.

Internet dapat memfasilitasi suatu perikatan tanpa para pihak bertemu secara fisik

dalam ruang dan waktu yang sama. Dalam e-commerce, suatu peijanjian dapat dibuat

secara online. Perjanjian perdagangan secara online terdiri dari penawaran dan

penerimaan sebagaimana perdagangan secara konvensional. Pembentukan kontrak

dagang harus juga menyepakati tentang penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi

kemungkinan dari para pihak melakukan wanprestasi yang dapat ditempuh melalui

jalur litigasi atau non litigasi. Ketentuan mengenai komunikasi elektronik dan

penyelesaian sengketa harus mepiperhatikan dan mencakup mengenai perlindungan

konsumen.

Bagaimana ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa internasional dan

nasional mengenai kebebasan para pihak (party autonomy) untuk menentukan pilihan

hukum ((choice o f forum) dan pilihan forum (choice o f forum). Bagaimana ketentuan

hukum yang melindungi konsumen dalam penggunaan komunikasi elektronik untuk

kontrak dagang internasional antara Business to Consumer (B2C). Bagaimanakah

proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum di Indonesia mengenai

perdagangan internasional melalui internet Business to Consumer (B2C). Penelitian

ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Pada umumnya, penelitian yuridis

normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Data

sekunder tersebut dapat dikualifikasi sebagai bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier.

Prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang adalah suatu

kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan ke dalam kontrak dagang dengan

menentukan choice oflaw dan choice o f forum melalui jalur litigasi (pengadilan) atau

non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Masing-masing sistem hukum common

law dan civil law mengakui adanya suatu transaksi e-commerce dengan membuat

ketentuan dan peraturaan yang mengaturnya dan juga memuat mengenai upaya

perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Penyelesaian sengketa ecommerce

yang akhir-akhir ini melalui dipraktekkan secara online (

resolution) bisa dijadikan suatu alternatif berdasarkan kesepakatan para pihak untuk

menggunakan jalur tersebut. Penyelesaian sengketa di Indonesia tidak boleh

melanggar ketertiban umum yaitu mengenai perlindungan konsumen, hendaknya

dilakukan dengan proses cepat, adil dan mudah dilakukan.

ABSTRACT

Development of technology information at full speed becomes an alternative

to conduct business to activity in global electronic communication system nowadays

known as and named with electronic commerce (e-commerce). Cross-border country

now not becomes inhibiting people to conduct business or trade transaction anymore.

The use of medium to overcome the distinction country is internet. Internet can

facilitated an agreement without each parties meet in one time and one dimensions

physically. On the e-commerce, an agreement can be formed by online. Online trade

transactions agreement comprising with offer and acceptance as the conventional

trade transaction. Formation of trade contract must also form with an agreement of

dispute resolution for the anticipation feasibility of the party whose breach the

contract to go trough of litigation and non litigation. The provision of electronic

communication and the settlement of dispute resolution shall have concern and

provide with consumer protection.

How the provision of law about international and national dispute resolution

specifically concern with party autonomy to establish choice of law and choice of

forum. How the provision of law to protect the consumer which is use electronic

communication for the international trade contract between businesses to consumer

(B2C). How the legal action (process) of dispute resolution according with

Indonesian law concern with international trade by means o f internet business to

consumer (B2C). This research uses the normative juridical methodology. In general,

normative juridical research constitute with study documentation which is use

secondary data. The secondary data can be qualified in primary law material,

secondary law material and tertiary law material.

Mechanism of dispute resolution in the trade contract is an agreement

between the party included in their trade contract determining with choice of law and

choice of forum through of litigation (by court) and non litigation (alternative dispute

resolution). Each of common law and civil law system recognizing of e-commerce

transaction with make the provision and rules of e-commerce and also provision of

consumer protection in e-commerce. Recently, online dispute resolution adjusting in

the settlement of e-commerce dispute resolution, it can be an alternative if based on

agreement between the parties. In Indonesia, dispute resolution should conducted

with expressly, fair, easy to be done and not against of public policy in Indonesia

relating with consumer protection."

2008

T36842

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Angela Yohanna

Arbitrase Online sebagai Bentuk dari Online Dispute Resolution dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis E-Commerce: Studi Komparatif Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia dan Singapura = Online Arbitration as a Form of Online Dispute Resolution in Resolving E-Commerce Business Disputes: A Comparative Study of Alternative Dispute Resolution Institutions Dispute Resolution Institutions in Indonesia and Singapore

"Tulisan ini menganalisis efektivitas pemilihan penyelesaian sengketa Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dan bagaimana implementasi Arbitrase Online sebagai bentuk dari Online Dispute Resolution di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat normatif kualitatif. Perkembangan teknologi yang berdampak kepada kegiatan transaksi jual-beli menjadi hal yang tidak terlepaskan dari kebutuhan masa kini. Kehadiran penyelesaian sengketa dengan media online menjadi suatu urgensi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam menjawab sengketa yang berpotensi timbul di kemudian hari. Peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa arbitrase online karena umumnya e-commerce menuangkan Klausula Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di dalam kontrak baku elektronik yang sudah mereka standarisasi. Dalam praktiknya keabsahan Klausula Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dapat dipertanggungjawabkan karena sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait implementasi Arbitrase Online di Indonesia dibandingkan dengan Singapura sudah dapat terlihat jelas melalui regulasi terkait prosedur pelaksanaan arbitrase online yang terdapat dalam lembaga-lembaga arbitrase yang ada di kedua negara. Melalui perbandingan antara kebijakan yang berlaku di kedua negara tersebut tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana bentuk pelaksanaan arbitrase online yang dapat menjamin keefektifan dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce.

This paper analyzes the effectiveness of Arbitration dispute resolution selection in Electronic Standard Contracts and how the implementation of Online Arbitration as a form of Online Dispute Resolution in Indonesia compared to Singapore in resolving e-commerce business disputes. This research is prepared by using a normative qualitative doctrinal research method. The development of technology that has an impact on buying and selling transaction activities is something that cannot be separated from today's needs. The presence of dispute resolution with online media is an urgency to ensure legal certainty and protection in answering disputes that could potentially arise in the future. Researchers focus on online arbitration dispute resolution because e- commerce generally includes the Arbitration Clause as an option for dispute resolution in the electronic standard contract that they have standardized. In practice, the validity of the Arbitration Clause in the Electronic Standard Contract can be accounted for because it is in line with the laws and regulations and legal principles applicable in Indonesia. Regarding the anticipation of Online Arbitration in Indonesia compared to Singapore, it can be clearly seen through regulations related to the procedures for implementing online arbitration contained in arbitration institutions in both countries. Through a comparison between the policies that apply in the two countries, this paper can provide an overview of how the form of implementation of online arbitration can guarantee effectiveness in resolving e-commerce business disputes."

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Candra Ahmadi

E-business dan E-commerce

Yogyakarta: Andi, 2013

005.276 CAN e

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Yabunaya Salsabila Yuniar

Tinjauan Yuridis Terkait Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Persetujuan untuk Pengiriman Surat Elektronik Pemasaran oleh Pelaku Usaha E- Commerce Melalui Metode Opt-In (Studi Komparatif antara Indonesia dan Kanada) = Juridical Review Regarding Consumer Protection in Giving Approval for Sending Marketing Electronic Mail by E-Commerce Business Actors Using the Opt-In Method (Comparative Study between Indonesia and Canada)

"Pengiriman surat elektronik pemasaran atau dikenal dengan email marketing yang dilakukan tanpa persetujuan sah secara eksplisit telah menjadi suatu masalah yang mengganggu kenyamanan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu permintaan persetujuan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui metode opt-in kepada konsumen sebelum dapat melaksanakan pengiriman surat elektronik pemasaran. Dalam hal ini, tidak adanya pembatasan metode opt-in yang dapat digunaj menimbulkan kebingungan bagi konsumen, dan bagi pelaku usaha dalam mengaplikasikannya dalam formulir permintaan persetujuan terkait. Hal tersebut dapat mengancam pemenuhan hak konsumen atas rasa aman dan nyaman. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis normative serta pendekatan komparatif dimana Penulis membandingkan peraturan serta penerapan opt-in di Indonesia dan Kanada. Hasil dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa pengaturan metode permintaan persetujuan opt-in di Indonesia belum cukup melindungi konsumen walaupun telah terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujan konsumen sebelum dapat mengirimkan surat elektronik pemasaran e-commerce. Sementara itu, Kanada telah mengatur metode opt-in secara lebih terbatas dengan melarang metode opt-out seperti pre-checked boxes serta permintaan persetujuan langsung melalui surat elektronik. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memberikan panduan lebih terkait penerapan metode opt-in dalam rangka melindungi konsumen dan mempermudah pelaku usaha dalam meminta persetujuan.

Marketing electronic mail, also known as email marketing, which is carried out without explicit valid approval has become a problem that disturbs consumer comfort. Therefore, a request for approval is required by business actors through the opt-in method to consumers before sending marketing e-mails. In this case, the absence of restrictions on the opt-in method that can be used creates confusion for consumers, and for business actors in applying it in the related approval request form. This can threaten the fulfillment of consumer rights to a sense of security and comfort. This research was conducted in the form of normative juridical research and a comparative approach in which the author compared the regulations and implementation of opt-in in Indonesia and Canada. The results of the research in the preparation of this thesis are that setting the opt-in approval request method in Indonesia is not enough to protect consumers even though there is an obligation for business actors to obtain consumer approval before sending e-commerce marketing e-mails. Meanwhile, Canada has regulated the opt-in method in a more limited way by prohibiting opt-out methods such as pre-checked boxes and direct approval requests via electronic mail. This research suggests that Indonesia should provide more guidance regarding the application of the opt-in method in order to protect consumers and make it easier for business actors to seek approval."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Munib Ansori

Determinan pertumbuhan business to consumer e-commerce lintas negara: implikasi untuk kebijakan di Indonesia = Determinant factors of cross country business to consumer e-commerce growth: implication for policy in Indonesia

"ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memacu pertumbuhan Business to Consumer B2C e-commerce lintas negara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel pada 14 negara dalam periode 2010-2016. Pendekatan analisis ekonometrika berupa regresi linier berganda dengan teknik estimasi Generalized Least Square GLS diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemacu perdagangan online. Studi ini memberikan kesimpulan bahwa penetrasi pengguna internet, kesiapan regulasi transaksi elektronik, dan kemudahan akses modal ventura merupakan pemacu pertumbuhan B2C e-commerce karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil simulasi kondisi terbaik, medium, terburuk, dan khusus Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan publik di Indonesia sehingga dapat digunakan oleh regulator sebagai bahan kajian untuk mengembangkan e-niaga di Tanah Air.

ABSTRACT

This research is intended to identify the factors that influence and drive the growth of cross country Business to Consumer B2C e commerce. The data used in the research is panel data on 14 countries in the period 2010 2016. The analytical approach of econometrics of multiple linear regression with Generalized Least Square GLS estimation technique is applied to identify the factors that become the driver of cross country e trade. This study concludes that internet user penetration, electronic transaction regulation, and ease of venture capital access are the driving force because it has a significant and positive influence to the B2C e commerce growth. This conclusion is reinforced by simulation results of the best, medium, worst, and specific condition in Indonesian. Therefore, the results of this study have implications on public policy in Indonesia, so that it can be used by the regulator as a lesson learned to develop e commerce business in the country."

2018

T51653

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ruth Ivannie Romauli

Perlindungan Konsumen dalam Praktik Potongan Harga Palsu oleh Pelaku Usaha pada E-Commerce di Indonesia dan Perbandingannya dengan Australia = Consumer Protection Law in False Discounts by E-Commerce Business Actors in Indonesia and its Comparison with Australia

"Tindakan pemberian potongan harga atau diskon merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Namun, dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang menggunakan strategi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menawarkan potongan harga palsu tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Tindakan ini merugikan konsumen karena melanggar haknya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Sayangnya, dalam praktiknya tindakan ini belum dapat diatasi secara maksimal di Indonesia. Dalam melakukan analisis, Penulis menggunakan penelitian doktrinal dimana penulis berfokus pada doktrin yang berupa aturan, norma, dan nilai yang ada. Penulis mencoba untuk mengidentifikasi apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelangaran melalui contoh kasus di Indonesia yang memiliki indikasi tindakan potongan harga palsu dan membandingkan dengan Australia terhadap pengaturan dan penanganan kasus yang serupa. Dari hasil penelitian Penulis tersebut, tindakan potongan harga palsu merupakan bentuk pelanggaran hukum perlindungan konsumen, tetapi nyatanya peraturan yang terdapat di Indonesia dan lembaga konsumen belum dapat mengatasi kasus ini dengan optimal sedangkan Australia dinilai lebih unggul dalam mengatasi tindakan potongan harga palsu ini. Oleh karena itu, timbul urgensi untuk melakukan pembaharuan peraturan dan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran potongan harga palsu di Indonesia.

The act of providing discounts is a strategy used by businesses to increase sales. However, in practice, many business actors use this strategy not in accordance with applicable regulations, namely by offering false discounts that are not in accordance with actual information. This action is detrimental to consumers because it violates their rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the right to obtain correct information. Unfortunately, in practice this action has not been able to be overcome optimally in Indonesia. In conducting the analysis, the author uses doctrinal research where the author focuses on doctrine in the form of existing rules, norms, and values. The author tries to identify whether the act can be considered as a violation through examples of cases in Indonesia that have indications of fraudulent discounts and compares with Australia on the regulation and handling of similar cases. From the results of the author's research, the act of fake discount is a form of violation of consumer protection law, but in fact the regulations contained in Indonesia and consumer institutions have not been able to overcome this case optimally while Australia is considered superior in overcoming this fake discount. Therefore, there is an urgency to reform regulations and law enforcement against false discount violations in Indonesia."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisis implementasi hukum pajak dalam upaya menggali potensi pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi business-to- consumer (B2C) electronic commerce

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S10217

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ridwan Tri Avianto

Analisis implementasi e-business dan e-commerce di industri asuransi : studi implementasi e-business dan e-commerce dalam perspektif difusi adopsi inovasi

"Keberadaan e-commerce sebagai cara mutakhir untuk melakukan bisnis sedikit banyak telah mengubah pola kehidupan masyarakat dunia. Kerap kali dipertanyakan dan diperdebatkan apakah fenomena e-commerce pada hakikatnya merupakan ancaman atau justru peluang bagi para pelaku bisnis di tanah air. Pemahaman mengenai karateristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh e-commerce memerlukan suatu kemampuan berpikir secara lateral (outside the box). Skenario pengembangan teknologi informasi harus sejalan dengan tataran strategi dan aktivitas operasional bisnis perusahaan dan harus berada dalam kerangka arsitcktur bisnis.

Dari penelitian yang dilakukan di PT Asuransi Raksa Pratikara, terungkap bahwa adopsi e-commerce pada perusahaan ini didorong oleh motif merebut konsumen segmen retail, meningkatkan efisiensi dan efektivitas poses internal perusahaan, dan untuk menyediakan jalur distribusi yang baru bagi konsumen, yaitu dengan mengimplementasikan e-business dan e-commerce ke dalam tiga komponen besar yaitu proses, organisasi, dan teknologi. Hingga saat ini implementasi tersebut masih pada tahap use of the innovation on a reguler basis. Dan Raksa tennasuk pada tipe Authority innovation-decisions, yaitu keputusan menerima inovasi ditentukan oleh dewan direksi.

Pada perusahaan ini, e-commerce merupakan inovasi yang lambat diadopsi (adopted more slowly), karena penerapan e-commerce hingga kini menunjukan tingkat relative advantage, compatibility, observability, trialability yang masih rendah dan masih sangat complex.

Saran untuk perusahaan ini, yang masuk dalam perusahaan berkategori new fundamentals dan opportunities taken, adalah mengimplementasikan e-commerce dengan menggunakan strategi defersifikasi. Yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekarang untuk membuka peluang jangka panjang pada design produk atau bentuk aktivitas lain yang sama sekali baru."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12247

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian