Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang The arbitrase dan Resolusi Sengketa Alternatif telah diatur pada penegakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. sebelum berlakunya UU arbitrase, primer ,sebelum Mahkamah Agung menghasilakn Peraturan No. 1 Tahun I994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghargaan Arbitrase Asîng (Peraturan) masih ada halangan kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Selama waktu itu Mahkamah Agund Indonesia sebagai badan tertinggi peradilan berpendapat bahwa putusan arbitrase internasional tidak diimplementasikan di Indonesia. Segera setelah penerbitan Peraturan putusan arbitrase asing dapat diterapkan karena kejelasan dalam Hukum prosedur Indonesia tentang hal itu. Dalam rangka untuk mengatur dalam hukum nasional, pada tanggal 12 Agustus 1999 UU Arbitrase diundangkan yang mengatur' tentang bagaimana putusan arbitrase intentasional yang dilaksanakan. Tulisan ini akan membahas bagaimana pelaksanaan hukum arbitrase saat Undang-Undang ini akan datang ke 12 tahun.

---

Law No. 30 of 1999 on The Arbitration and Alternative Dispute Resolution has been set on the enforcement of international arbitral award in Indonesia. before the enactment of Law arbitration, primer, before the Supreme Court Regulation No. menghasilakn 1 Year I994 on Procedures for the Implementation of Foreign Arbitral Awards (the Regulation) is no obstacle to the stakeholders in implementing the decision of the international arbitration in Indonesia. During that time the Court Agund Indonesia as the highest body of justice argued that the international arbitration decision is not implemented in Indonesia. Immediately after the issuance of foreign arbitral awards may be applied for clarity in Indonesia procedure law about it. In order to set in national law, on August 12, 1999 Arbitration Act was enacted which set 'of how the arbitration decision international implemented. This paper will discuss how the implementation of the current arbitration law this Law will come to 12 years."

"Suatu yang perlu disambut dengan gembira atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 L.N 1999 – 138 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena hal itu merupakan babakan baru dalam bidang pengaturan tentang arbitrase di Indonesia yang selama ini menggunakan aturan-aturan tentang arbitrase memakai aturan hukum yang lama, yaitu seperti; Reglement opde Burgerlijke Rechtsvording S 1847 – 52 (Rv), Herziene Indonesisch Reglement S 1941 – 44 (H.I.R) dan Rechtsreglement Buitengesweten S 1927 – 227 (Rbg). Dengan berlakunya UU No. 30 – 1999 aturan-aturan tersebut dicabut berlakunya yang mengatur bidang arbitrase."

"Tesis ini membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York 1958 sejak 1981 yang berarti Indonesia tunduk pada konvensi untuk mengakui dan melaksanakan putusan dari arbitrase asing. Selanjutnya Indonesia membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai peraturan pelaksana dan mengisi kekosongan dari peraturan hukum. Pada tahun 1990 dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat peraturan mengenai arbitrase asing. Meskipun telah terdapatnya aturan yang mengatur mengenai putusan arbitrase asing akan tetapi pelaksanaan dari putusan arbitrase asing belum berjalan dengan baik. Indonesia dianggap sebagai “unfriendly arbitration state” yang terkadang sulit untuk melaksanakan putusan arbitrase, terutama yang melibatkan pihak asing. Pelaksanaan ini menjadi penting sebab penyelesaian sengketa kerap menjadi pilihan utama bagi investor asing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal terhadap bahan hukum serta dilakukan studi putusan dengan Nomor Putusan 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki ketentuan hukum mengenai putusan arbitrase asing. Pada studi putusan menunjukkan terdapat satu putusan yang ditolak dan tiga putusan yang diterima untuk diakui akan tetapi pihak yang kalah dalam putusan tersebut mengajukan upaya hukum sehingga putusan arbitrase asing tidak berjalan. Efektivitas dari putusan arbitrase belum berlaku efektif.

---

This thesis discusses the recognition and implementation of foreign arbitration awards in Indonesia. Indonesia has acceded to the 1958 New York Convention since 1981, which means that Indonesia is subject to the convention to recognize and enforce awards from foreign arbitration. Furthermore, Indonesia made Supreme Court Regulation Number 1 of 1990 Concerning Procedures for Executing Foreign Arbitration Awards as implementing regulations and filling the gaps in legal regulations. In 1990 Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution was enacted which contained regulations regarding foreign arbitration. Even though there are rules governing foreign arbitration awards, the implementation of foreign arbitration awards has not gone well. Indonesia is considered an “unfriendly arbitration state” where it is sometimes difficult to implement arbitration awards, especially those involving foreign parties. This implementation is important because dispute resolution is often the main choice for foreign investors. The research method used in this research is doctrine on legal materials and a decision study was carried out with Decision Number 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Decision Number 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Decision Number 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017, Decision Number 154 K/Pdt/2018. The research results show that Indonesia has legal provisions regarding foreign arbitration awards. The study of decisions shows that there was one decision that was rejected and three decisions that were accepted to be recognized, but the party who lost the decision filed legal action so that the foreign arbitration award did not take effect. The effectiveness of the arbitration award has not yet become effective."

"It is possible for an Indonesia party who has lost his case abroad whereby the Foreign Creditor as the winning party is trying to obtain recognition and enforcement of the arbitration award not in Indonesia as the original country of the Debtor but abroad, where the Indonesian party also has assets, to defend himself before the Central Jakarta District Court by requesting the foreign arbitration award to be annulled among others based on the consideration that the Foreign Arbitration Award was not decided according to Indonesian law, in accordance with the choice of law of the parties (the arbitrators have manifestly exceed their powers). the award is contrary to Indonesian Public Policy or the award has been set aside by the Indonesia Court based on the law parties have chosen, while the final purpose of arbitration actually is to reject any reinvestigation of the respective case."

"ABSTRAKArbitrase telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis diIndonesia dalam proses penyelesaian sengketa. Pengaturannormatif mengenai arbitrase dituangkan dalam Undang-UndangNo. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut telahdiatur berbagai ketentuan mengenai arbitrase, di antaranyamengenai pelaksanaan putusannya. Berkaitan dengan haltersebut, walaupun secara normatif pengaturannya telahditentukan, dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrasedi Indonesia masih banyak menemui hambatan. Oleh karena itutimbul permasalahan yaitu faktor apa saja yang menjadipenghambat pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia danlangkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai efekti itaspelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia di masa yangakan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitianhukum non doktrinal yang salah satu tujuannya adalah untumenganalisis dan memberikan jawaban tentang masalahkeefektifan bekerjanya seluruh struktur institusionalhukum. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatdari sumber pertama yakni hakim, arbiter, investor,mahasiswa, BANI, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sertadata sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan.Hasilpenelitian ini menunjukan adanya beberapa faktor terutamaberkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosiologis yangmenjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan putusanarbitrase di Indonesia. Hambatan itu di antaranya berasaldari undang-undang, pengadilan, penegak hukum, dan budayahukum. Selain itu, dalam penelitian ini juga dikemukakanbeberapa langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaanputusan arbitrase di masa yang akan datang dapat lebih baikyakni pembenahan terhadap aturan normatif, usahapelembagaan arbitrase dalam masyarakat, pembentukan sistemkemitraan antara badan arbitrase dengan pengadilan, danpeningkatan akuntabilitas dan profesionalisme para penegakhukum."