Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penyusunan gugatan yang diajukan oleh WALHI melawan Lapindo Brantas, dkk, yang mana dalam gugatannya diterapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban khusus di bidang lingkungan hidup, akan sangat menarik untuk mempertanyakan kedudukan asas tanggung jawab mutlak sebagai dasar hukum pengajuan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 2 (dua) aliran dalam melihat kedudukan asas tanggung jawab mutlak ini, yaitu aliran yang menganut asas tanggung jawab mutlak sebagai bagian dari gugatan perbuatan melawan hukum dan aliran kedua yang menganut asas tanggung jawab mutlak sebagai dasar hukum pengajuan gugatan yang berdiri sendiri. Namun, dengan mengacu kepada hukum acara perdata sebagai pedoman beracara di pengadilan dalam perkara perdata di bidang lingkungan, maka asas tanggung jawab mutlak selama ini menjadi bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis is discussing the preparation of a lawsuit filed by WALHI against Lapindo Brantas, et al, which the lawsuit is applied by the principle of strict liability as one of the lawsuits tort (Perbuatan Melawan Hukum). As a special form of responsibility in the environmental law field, it will be very interesting to question the status or position of the strict liability principle as the legal basis of lawsuit. This study is using a normative juridical approach, with descriptive analysis of qualitative data analysis method. The results of this thesis indicate the presence of two (2) points of view for displaying position of strict liability principle. The first point of view argue that strict liability principle is still one of a tort lawsuit and the second point of view argue that the principle of strict liability is stand-alone as the legal basis. However, according to the Indonesia?s civil procedural law as the guidance for the court process in terms of regulation, the principle of strict liability still become one of the tort lawsuit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan pembaca dengan penjelasan yang mendalam tentang konsep tanggung jawab majikan dan bagaimana konsep ini berkaitan erat dengan perkembangan tanggung jawab mutlak di Indonesia, dan untuk tujuan itu perbandingan antara sistem hukum di Indonesia akan dilakukan terhadap sistem hukum yang diterapkan di Belanda. Tanggung jawab majikan dapat dimengerti sebaga penerapan tanggung jawab kepada majikan atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga karena perbuatan pekerjanya selama masa dipekerjakan. Untuk menghindari tanggung jawab yang menitikberatkan kewajiban ganti rugi terhadap majikan dibutuhkan pembatasan dan pengecualian untuk diterpakan dalam pelaksanaan teori tanggung jawab majikan ini. Tanggung jawab majikan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab mutlak karena jika penerapan konsep ini tidak memberikan ancaman yang berarti bagi majikan maka harus ada ancaman majikan akan dimintakan tanggung jawab mutlak atas segala perbuatan pekerjanya. Setelah membuat perbandingan tersebut, legislator di Indonesia perlu melakukan amandemen terhadap hukum Indonesia yang saat ini digunakan untuk dapat mengimbangi pertumbuhan kebutuhan hukum dari masyarakat.

---

This research aims to provide the reader with a thorough explanation on the concept of vicarious liability and how it is closely connected to the development of liability without fault in Indonesia, and for that purpose a brief comparison between the Indonesian legal system will be made against the Dutch legal system. Vicarious liability can be understood as the imposition of liability on the employer for damages inflicted on a third party by their employee during the course of their employment. As to not making it employer heavy, necessary limitations and expectations need to be observed in implementing the theory of vicarious liability. Vicarious liability can be closely linked with liability without fault in the sense that, if the implementation of this concept does not pose enough threat to the employers then they should be held strictly liable for damages caused by their employees. After making the relevant comparison, it is found that the Indonesian legislator needs to make amendment on our current law in order to cope up with the ever-changing need of the society."

"ABSTRACTThis thesis discussed about the lawsuit filed by the Minister ofEnvironment of Republic of Indonesia to PT Kalista Alam, which in the lawsuitcontained the principle of strict liability as part of a lawsuit filed by the plaintiff inUnlawful Act (PMH). The theory used in this thesis is about absolute liability inArticle 88 and article 1365 in Indonesian Civil Code. Article 88 UUPLH is thespecification or lex specialists from article 1365 in Indonesian Civil Coderegulating the Unlawful Act. It?s called lex specialist because perpetrators underarticle 88 different UUPLH with responsibility under article 1365 in IndonesianCivil Code.

---

ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh MenteriLingkungan Hidup Republik Indonesia kepada PT. Kalista Alam, dimana dalamgugatannya terdapat asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagiangugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab mutlakyang ada di dalam Pasal 88 UUPLH dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 88UUPLH merupakan kekhususan atau lex specialis dari Pasal 1365 KUHPerdatayang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dikatakan lex specialistkarena pertanggungjawaban pelaku berdasarkan pasal 88 UUPLH berbeda denganpertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata."