Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bisnis di Indonesia telah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan hingga saat ini, pada awalnya hal tersebut dimaksudkan hanya untuk menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah serta kesejahteraan prajurit TNI yang tidak dapat dipenuhi dari anggaran saja. Permasalahan timbul ketika lahirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang mengatur tentang penertiban bisnis militer tersebut. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada penggunaan fasilitas negara oleh badan hukum milik TNI, sehingga tidak jelas aturan, status hukum serta kepemilikan unit usaha tersebut. Pokok permasalahan adalah mengapa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendirikan badan usaha yang menghasilkan keuntungan? dan badan hukum apakah yang sesuai dengan kriteria Undang-undang nomor 34 Tahun 2004? Serta bagaimana status hukum keuangan dalam perseroan yang didirikan oleh TNI? dalam penulisan ini, digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, lalu setelah dilakukan analisa.Simpulan dalam penulisan ini adalah TNI mendirikan mendirikan unit-unit usaha untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, sedangkan badan hukum yang sesuai adalah badan hukum yang masih dapat menggunakan fasilitas negara sebagai asetnya, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi TNI untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada. Bentuk badan hukum yang cocok adalah Persero. Mengenai status hukum keuangannya, Persero merupakan ruang lingkup keuangan negara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yangmenyatakan kekayaan pihak lain yang menggunakan fasilitas negara merupakan ruang lingkup kekayaan negara. Saran dalam penulisan ini, pembentukan persero hendaknya dilandasi peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah agar dapat menjadi dasar serta memperkuat keputusan pemisahan kekayaan negara yang akan dijadikan aset persero. Terakhir, Solusi penertiban bisnis TNI hendaknya bersifat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah maupun TNI sendiri."

"Perubahan yang terjadi di dunia makro telah membuat banyak perusahaan terpaksa melakukan berbagai perubahan dalam manajemennya, antara lain adalah restrukturisasi. Perubahan pada struktur ini dapat terjadi karena merger atau bergabungnya dua perusahaan atau lebih untuk mencapai efisiensi dan meningkatkan daya saing dengan perusahaan saingan (Harris, 1997). Efisiensi pada perusahaan akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksana dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini manusia memiliki sejumlah predisposisi yang menentukan tingkah laku yang akan dumunculkannya pada saat-saat tertentu. Diantara predisposisi itu adalah sikapnya terhadap perubahan dan gaya belajar yang dimilikinya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran sikap karyawan BUMN terhadap perubahan, gambaran gaya belajar mereka dan hubungan antara gaya belajar dan sikap terhadap perubahan ini. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah gaya belajar dan variabel terikatnya adalah sikap terhadap perubahan.Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Responden penelitian ini minimal telah bekerja di BUMN selama minimal dua tahun. Dari data kontrol didapatkan 218 orang yang memenuhi syarat untuk diolah data-datanya. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner gaya belajar dan Change Inventory. Kuesioner gaya belajar diadaptasi dari Learning Style Questionnaire (LSQ) yang dikembangkan oleh Peter Honey dan Alan Mumford sebagai pengembangan dari Teori Experiential Learning yang digagas oleh David A. Kolb (1984). Sikap terhadap perubahan diukur dengan Change Inventory yang diadaptasi dari Eales-White (1994).Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan sikap terhadap perubahan. Ini berarti bahwa kedua konstruk yang diukur terbukti secara statistik memiliki hubungan satu sama Iain. Selebihnya didapat pula gambaran bahwa sebagian besar karyawan memiliki gaya belajar Reflektor dan sikap terhadap perubahan Logika Rasional.Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya yaitu kurangnya jumlah frekuensi yang mengisi tiap sel dalam tabulasi silang sehingga diusulkan dalam penelitian lanjutan hal ini dapat diatasi terlebih dahulu. Selain itu juga diusulkan dilihat sumbangan tiap gaya belajar terhadap sikap terhadap perubahan dan juga hubungan masing-masing gaya belajar dengan tiap sikap terhadap perubahan, sehingga akan terlihat gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan kedua konstruk ini."

"ABSTRAKPenyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN).Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara, badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, yang kemudian dianalogikan kepada kerugian negara sehingga penyelesaian ganti kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha.

---

ABSTRACT

Settlement of damages towards state-owned enterprise administrators up to this time is an important issue in a line with increasingly anthusiasm to develop achievement capabilities of the state-owned enterprises to become one of state economic activator which could be aligned with state-owned enterprises in the other countries. A lot of regulations which are regulate about state-own enterprise is become majority causes restrictedly achievement capabilities of the state-owned enterprises, so that it unable to compete with private companies as it should be. According to mentioned above, this thesis being purposeful to learn about damages concept in the law of public finance, to learn about is the state-owned enterprise damages constitute state damages, and to learn about settlement of damages towards state-owned enterprise administrators.

Research method which used in this thesis is normative method with research character is descriptive that is to give describes about public finance, state damages, state-owned enterprise, state-owned enterprise administrators, and settlement of damages including settlement of damages towards state-owned enterprise administrators based on the theories and according to the law. This research is using primary and secondary datas. Secondary datas obtained through literatures research by using primary, secondary, and tertiary law substances through observationed and interviewed, then using qualitative descriptive to analyzing the datas.

Result of this research are settlement of damages towards state-owned enterprise this time regulated by multi-laws, that is in private law, state administration law, and criminal law. This condition is a consequence of public finance meaning which is so extensive according to the Public Finance Law, which analogized to the state damages so that settlement of damages are regulated by regulation which associated to public finance and state-owned enterprise law it selves, besides that, based on the state-owned enterprise types, state-owned enterprise also regulated by corporation law appropriately as a corporation and bussiness entity as it should be."