Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sampai saat ini masih dilanda krisis multi dimensi di antaranya krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, moral, dan lain-lain. Dalam kondisi demikian umat Islam mempunyai tanggung jawab besar dalam menata kembali kehidupan bangsa. Segala upaya perbaikan harus terus dilakukan, selama hal tersebut merujuk pada kebenaran hakiki, kebenaran Ilahi islam sebagai agama yang menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Salah satu nilai instrumental ekonomi Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Perkataan zakat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan alat yang merupakan rukun Islam yang kedua ini menunjukkkan betapa pentingnya zakat sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan sekaligus mempunyai dampak sosial kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 204 juta, 87, 2% di antaranya peragama Islam, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Apabila, potensi ini benar-benar dikembangkan dan dikelola secara optimal, maka, akan memberikan andil yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis, Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum di laksanakan secara penuh, sehingga belum cukup mampu mencapai tujuan pengelolaan zakat yang diinginkan. Di antara lembaga-lembaga amil zakat yang telah ada, salah satunya adalah Dompet Dhuafa Republika. Sampai saat ini Dompet Dhufa Republika termasuk Lembaga Amil Zakat terbesar di Indonesia yang tampak dalam jumlah dana zakat yang telah diterima pada tahun 2000 sebesar Rp. 6,7 milyar (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2000. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji pengelolaan zakat sebelum dan sesudah diberlakukannya, undang-Undang Nomor 38 Tahuh 1999 serta efektifitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat di Indonesia pada umumnya dan Dompet Dhuafa Republika pada khususnya."

"ABSTRAKPada 26 Oktober 2010 terjadi peristiwa bencana alam letusan Gunung Merapi. Korban Tewas Merapi Mencapai 347 Jiwa, korban luka bakar 196 orang, korban luka non bakar 151 orang, korban rawat inap 258 orang, dan jumlah pengungsi 58.389 orang di sejumlah 289 titik pengungsian. Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Pengelola (Amil) Zakat menjadi salah satu lembaga yang mengatasi dan membantu korban bencana alam letusan Gunung Merapi dengan menggunakan dana zakat. Sesungguhnya, pokok persoalan yang dihadapi selanjutnya bagaimanakah peran zakat dalam penanggulangan bencana alam dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dana zakat memungkinkan sekali untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Zakat mempunyai peranan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu dalam hal pendayagunaan terhadap korban bencana. Secara eksplisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Dana Zakat dapat didayagunakan untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi. Salah satu contohnya yaitu yang telah dilakukan Lembaga Pengelola (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika dalam pendayagunaan zakat terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, adapun program-program yang dilakukan antara lain sekolah ceria, medis, mekanik ponsel dan motor, peduli ternak, lansia, rumbamilsu, gruduk kampung, rumah sakit lapangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya pengaturan yang komprehensif mengenai pendayagunaan zakat beserta penyalurannya kepada mustahik zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola (Amil) Zakat, melalui revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

---

ABSTRACTOn 26 October 2010 disaster eruption of Merapi. Merapi killed 347 people Reaching 196 people, burns victims, injured 151 people, does not burn victims involved 258 inpatients and the number of displaced 58389 people in some evacuation 289 points. Dompet Dhuafa Republika Management Institutions of Zakat was one of the institutions that deal with natural disasters and assist victims of the eruption of the Merapi using charitable funds. Indeed, the main problem in the future, as the role of Zakat in coping with natural disasters and how to use Zakat of Dompet Dhuafa Republika for disaster victims in the Merapi volcano Yogyakarta. This study used normative research. Based on studies that allows occasions Zakat funds for distribution to disaster victims. Zakat plays a role in disaster management, namely in terms of victims of natural disasters. Clearly indicated in the explanation of article 16, paragraph (2) of law No. 39 of 1999 on Managing Zakat: "Eight ashnaf of Mustahiq are fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, and ibnussabil that the application can include people who are most economically powerless, such as orphans, the elderly, the disabled, people attended boarding school, neglected child, people who were in debt, displaced refugees and victims of natural disasters". Zakat Fund can be used for victims of natural disasters, the eruption of Mount Merapi. One example of the Institute of management (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika to use zakat to the victims of natural disasters in the eruption of Mount Merapi, Yogyakarta and for programs that include happy school, medical, mobile phones and auto mechanics, breeding care, the elderly, nursery home, gruduk village, field hospitals. The results show that the need for a comprehensive agreement on the use of mustahik Zakat distribution by management (Amil) Zakat, through revision of Act No. 38 of 1999, on Managing Zakat. "

"Sebagai salah satu sistem ekonomi Islam, zakat mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk mengangkat skala perekonomian negara. Apalagi Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara, mempunyai sumber dana yang besar untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itulah penulis merasa sangat tertarik untuk mengetahui strategi kebijakn yang efektif untuk pengelolaan zakat di DKI Jakarta dengan menggunakan metode.Analytical Hierarchi Process (AHP). Perencanaan kebijakan pengelolaan zakat dan infak/sedekah yang dianalisis adalah pengelolaan di 5 wilayah DKI Jakarta yang dikelola oleh badan yang bernama BAZIS DKI Jakarta. Karena BAZIS yang dimaksud dalam tesis ini berwilayah di DKI Jakarta, maka data yang digunakan adalah data dari BAZIS DKI Jakarta dan BPS (Biro Pusat Statistik). Proyeksi penerimaan zakat yang akan diterima BAZIS DKI Jakarta selama 10 tahun mendatang (2002-2013) dihitung dengan memperhatikan peningkatan penduduk dan PDRB perkapita DKI Jakarta. Guna pembuatan proyeksi clan analisis game theory dilakukan pengisian kuesioner tahap dua dan tiga oleh 3 (tiga) orang responden, dengan asumsi penyusun ketiganya mewakili masing-masing ke}ompok pelaku; BAZIS DIG Jakarta dan LAZ yang ada di wilayah DKI Jakarta. Karena itu penulis menganalisis strategi kebijakan pengelolaan dana ZIS di DKI Jakarta dari tahun 1999-2002. Merencanakan dan ditindaklanjuti dengan tahap berikutnya menyusun proyeksi kebijakan pengelolaan BAZIS DIG Jakarta yang efektif dan menentukan alternatif kebijakannya dengan metode AHP.Pendekatan AHP dilakukan dengan analisis program komputer Expert Choice. Dad hasil penelitian diketahui bahwa kecilnya dana ZI5 yang masuk ke BAZIS DKI Jakarta disebabkan oleh kelemahan strategi kebijakan pengelolaan. Kurangnya kesadaran masyarakat muslim DKI Jakarta dalam membayar ZIS. Penyaluran dana ZIS produktif yang kurang tepat dimana seharusnya penekanan itu terletak pada pembangunan usaha kecil-menengah dan kurangnya transparansi penyaluran dana infak/sedekah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan tnasyarakat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan asumsi bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Zakat tersebut, maka zakat sebagai salah satu sumber keuangan Islam mempunyai prospek yang cerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitalif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan komparatif Seluruh data diambil dari ballan-bahan k6?p\lS|Bk33Il yang betlraitan dengan obyek pcnelitian, baik dari Qufan, Hadis, pendapat para ulama dan ilmnwan Islam serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dikaji dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang digtmakan dalam penelitian ini, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam konstruksi pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif Untuk melengkapi data dan analisis, penulis melakukan wawancara dan pengamatan dengan sejumlah pengelola zakat antara lain Badan Amil Zakat, lnfak, dan Sadaqah (BAZIS) dan Lembaga Ami1Zakat (LAZ) yang dianggap reprmentatif yaitu, BAZIS DK1 Jakarta, Dompet Du?at`a Republika (DDR), Badan Zakat Nasional (BAZNAS), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Keempat lembaga ini berada di Jaltana dan sudah dncenal masyarakat sebagai lembaga yang baik, amanah, dan uansparan Penulis juga. mengkaji pengelolaan zakat pada berbagai negam yaitu Malaysia, Kuwait dan Pakistan melalui smdi kepustal-caan dan internet. Para ulama telah sepakat bahwa zakat selain sebagai ibadah khusus (mahgiah) juga sebagai ibadah sosial kemasyarakatan (muamalah ijtima'iyyah), wajib dilaksanakan sepanjang waktu dan tempat, IIIHICEI hukumnya hams selalu dinamis, aktual, universal, dan kondisional, sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, negara (pemerintah) mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukum berdasarkan maqasid asy-syar'iyyah atas dasar maglahah mursalah.Zakat sebagai ibadah harm, tentunya berkaitan dengan kepemilikan. Hal ini dijelaskan dengan tegas di dalam Q.s. al-Imran 3:189 bahwa Allah pemilik mutlak segala sesuatunya. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi diberikan limpahan dan penguasaan Serta pemanfaatan dari semua ciptaan-Nya dengan cara mengusahakan dan mengembangkannya. Namun, apabila harta ilu sudah terkumpul dalam jumlah tertentu, maka di dalamnya terdapat hak orang lain yang tidak berpunya (fakir miskin) baik yang merninta maupun yang tidak meminta (Q.s. az:-Zariyyat 5l:l9). Jadi berbeda dengan kepemilikan menunxt kapitalisme yang mementingkan diri sendiri (selfishness) dan sosialisme yang mementingkan orang lain (alrruism). Selain im, zakat jugs bertentangan demgan riba. Hal ini dijelaskan dalam Q.s. Hid I 1: I8.bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi peiaku-pelaku n'ba, karena di dalamnya terdapat nmsur kedzalirnan pads kedua belah pihak. Disinilah letak zakat dengan keadilan sosial, karma sebegian hafta orang kaya terdapat lfmk on-ang miskin. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap negara di dunia ini mempunyai cita-cita untuk membelikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan casa yang berbeda-beds, sehingga konsepnya juga berbeda. Di negara sekuler misalnya konsep yang digunakan adalah sistem kapitahsme dan sosialisme, sedangkan di negara Islam lconsep (maqdsid asy-syar'iyyah maglahah mursalah) mengandung nilai spiritual dan material. Perintah zakat dan shalat dalam Qur?an sangat peniing artinya untuk memaharni dengan tepat sifat sesungguhnya negara sejahtera dalam Islam. Fungsi kesejahteraan dari negara Islam ditegaskan ketika Khalifah Umar mengirim surat kepada Abu Musa bahwa sebaik-sebaik penguasa adaiah yang dapat memakmurkan masyarakatnya, dan sejelek-jeiek penguasa adalah yang menyengsarakan masyarakatnya.Untuk mengoptimalkan zakat seeara profesional sebailcnya belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a_w beserta para Khalifah beliau; dan juga negara-negara yang telah melaksanakan zakat dengan baik seperti Malaysia, Kuwait, dan Pakistan, di mana negara-negara tersebut telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena negara (pemerintah) mengimervensi pengelolaan zakat dengan memberikan motivasi, fasilitas, dan semangat yang kuat. Dengan demikian, di Indonesia tidak berlebihan kalau negara (pemerintah) Indonesia mernbentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat dari hasil kesepakatan antam pemerintah, ulama dan organisasi Islam, dengan, tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Karena potensi zakat yang terdapat di dalam masyarakat belum tergali, termasuk penduduk yang mayofitas bergama Islam (83%) belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk bexzakat, jenis hafta kekayaan dengan berbagai macam bentuknya belum tersentuh wajib zakat, dan BAZ/LAZ belum bekerja secara optimal, Dengan demikian, masalah tersebut dapat diatzsi apabila dilakukan melalui pendekamn dengan lconsep partisipatif yaitu semua pihak yang terlibat dan memiliki kepenlingan (srake holder) antara lain, pemerinlah, amil, muzaldri, dan mustdriq berparlisipasi secara aktif dan penuh semangat dalam melaksanakan kewajiban zakat. Konsep partisipatif ini terdixi dari dimensi perasaan memililci (sanse of belonging) terhadap kewajiban zakat, dimensi moral yang terkait dengan kepercayaan dan keterbukaan, dimensi pengetahuan dan pendidikan, dan dimensi hukurn dan hikmah. Keempat dimensi ini hams ditumbuh k bangkan seoara seimbang agar tercipta suatu masyarakat yang memjljki atmosir perzalralan, dalam ani di mana dan kapan saja umat Islam bcrada dapat mengeluarkan mkat atas dasar kesadaran dan lceikhlasan, bukan keterpaksaan, sehingga hikmah dan manfaat zakat akan dirasakan oleh semua umat manusia. Dengan tumbuhnya atmosiir perzakatan, maka harapan "zakat mampu meningkamkan kesejahteman masyarakat" akan menjadi kenyataan. Dan negara sejahtera (welfare state) yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, akan tercapai."

"Krisis moneter tahun 1998 mengakibatkan turunnya nilai rupiah terhadap USD secara drastis menjadi Rp 14.900/USD. Disamping itu, inlfasi juga naik drastis ke angka 45.4%. Dengan turunnya nilai rupiah dan naiknya inflasi secara drastis, sebaliknya meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul di Dompet Dhuafa Republika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indikator makroekonomi Indonesia yaitu inflasi, nilai tukar USD terhadap rupiah dan harga emas terhadap besarnya penerimaan zakat yang terkumpul. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, dan penelaahan terhadap teori. Data-data yang digunakan bersumber dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika, Bank Indonesia, dan Bloomberg dari periode 1993 sampai dengan 2009. Metode pengolahan data yang digunakan adalah uji normalitas data eror, regresi linier dan uji asumsi, uji t, uji R2, uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga indikator makroekonomi berpengaruh seacara signifikan terhadap besarnya penerimaan zakat yang terkumpul.

---

Monetery crisis in 1998, caused Rupiah falled drastically to Rp 14.900/USD. In the other side, inflation rate also increased drastically to 45.4%. The fallen of the rupiah and the rising of inflation caused the total collected zakah in Dompet Dhuafa Republika rised.

The pupose of this research is to know the impact of macroeconomic indicators changes which consist of inflation, exchange rate and gold price to the total amount of collected zakah in Dompet Dhuafa Republika. Those indicators are found from literature study and existing theory. The data used for this research are from Amil Zakah Foundation Dompet Dhuafa Republika, Central Bank of Indonesia and Bloomberg from 1993 until 2009.

The methods used to process the data are data error normality testing, linier regression testing, t testing, R2 testing and F Testing. The result of this research shows that those three indicators changes impact significantly to the total collected zakah in Dompet Dhuafa Republika."

"Tesis ini mengkomparasikan ciri, perilaku, dan efektifitas kepemimpinan di dna lemuaga zakat di Indonesia. Tesis ini juga membandingkan pengaruh ciri dan perilaku kepemimpinan terhadap efuktifitasnya. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS ver 17.0. HasH penelitian memperlihatktm walau tidak terdapat perbedaan yang signifikan dariciri, perilak:u. dan efektifitas kepemimpinan di kedua lembaga itu, namun terdapat perbedaan pengarub ciri dan perilaku kepemimpinan baik secara terpisah maupun secara simultan terbadap efektifitas kepemimpinan di PKPU dan Dompet Dhuafu Republika. Hasil tersebut juga menyarankan perlunya perbatian yang lebih besar dan manajemen terhadap peningkatan kapasitas dan infrastruktur kepemimpinan organisasi di masa datang.

---

This thesis compares characteristics, behaviours, and leadership effectiveness in two major zakah management institutions in indonesia and its influences. The research is conducted through quantitative approach using SPSS ver 17.0. The result shows that there is no significant differences from the characteristic, behaviour and leadership effectiveness in those two institutions, but there is a different irifluence from the characteristic and leadership behaviour either separately or simultaneously to the leadership effectiveness in PKPU and Dompet Dhuafa Republika. These results also suggest the management to pay more attention in improving leadership capacity and irifrastructure in the organization for future development"