Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Limbah radioaktif yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi nuklir terus bertambah. Penghasil limbah dan atau badan pelaksana dapat menerapkan tingkat klierens untuk mengurangi jumlah limbah radioaktif. Penelitian dilakukan di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-Badan Tenaga Nuklir Nasional Kawasan Nuklir Serpong. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsentrasi aktivitas radionuklida yang terkandung di dalam limbah radioaktif praolah, menganalisis prakiraan dampak penerapan tingkat klierens limbah radioaktif pada aspek ekonomi estimasi penghematan biaya pengolahan limbah radioaktif padat secara kompaksi , menganalisis prakiraan dampak penerapan tingkat klierens limbah radioaktif pada aspek sosial kesehatan pekerja radiasi dan masyarakat: hitung jumlah limfosit dan menganalisis prakiraan dampak penerapan tingkat klierens limbah radioaktif pada aspek lingkungan dosis yang diterima oleh tanah, badan air dan tanaman . Jumlah sampel limbah radioaktif sebanyak 11 drum 100 liter, pekerja radiasi 27 orang dan masyarakat 33 orang. Analisis limbah menggunakan alat spektrometer gamma digiBASE, menghitung dosis di lingkungan menggunakan perangkat lunak RESRAD OFFSITE, dan analisis biaya menggunakan metode valuasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat delapan sampel limbah radioaktif yang masuk kategori klierens dan sisanya masih di atas batasan klierens, penerapan tingkat klierens dapat mereduksi biaya pengolahan, penerapan tingkat klierens tidak memberikan dampak pada penurunan kadar limfosit dalam darah, dan juga tidak memberikan tambahan dosis di lingkungan. Tingkat klierens perlu segera diterapkan agar dapat mereduksi volume limbah radioaktif yang ada di fasilitas interim storage.

---

The radioactive waste generated from utilization of nuclear technology continues to grow. Waste generator and or operator able to apply clearance level to reduce the amount of radioactive waste. The study was conducted at the Center for Radioactive Waste Technology National Nuclear Energy Agency at Serpong Nuclear Region. The aims of study to identify the activity concentration of radionuclides contained in radioactive waste pre treatment, to analyze impact forecasts of radioactive waste clearance level on the economic aspects estimated cost savings of compactible radioactive waste treatment , to analyze impact forecasts of radioactive waste clearance level on the social aspects health of radiation workers and the public count the number of lymphocytes and to analyze impact forecasts of radioactive waste clearance level on the environmental aspects the dose received by the soil, water bodies and plants . The number of samples are 11 samples of radioactive waste, 27 samples of radiation workers and 33 samples of the public. Analysis of radioactive waste using digiBASE gamma spectrometer, calculate the dose of radiation in the environment using RESRAD OFFSITE computer code, and cost analysis using economic valuation methods. The results showed that there were eight samples of radioactive waste in the category clearance and remaining is still above the clearance limit, application clearance level can reduce the cost of processing, the application clearance level no impact on the decreased levels of lymphocytes in the blood, and also did not provide additional radiation dose in the environment. The clearance level needs to be applied in order to reduce the volume of radioactive waste in interim storage facility."

"Commander's responsibility as a legal concept has been adopted in the Indonesian legal system. The term commander's responsibility has a specific definition, however the concept has not been comprehended well enforcement agency. In Abilio 's ,v case, for example, there has been misinterpretation of the concept. The concept of commander's responsibility under international law has been confused with superior responsibility under administrative law. The article intends to clarity the understanding of the concept and haw it was implemented in the Abilio's case."

"Dalam era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat; salah satu teknologi yang cukup banyak digunakan adalah teknologi nuklir. Teknologi nuklir dimanfaatkan dalam penelitian-penelitian dan pengembangan kegiatan di berbagai bidang kehidupan.Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi (P3TIR) adalah salah satu bagian dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Di tempat itu banyak dilakukan penelitian-penelitian dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan zat radioaktif. P3TIR yang berlokasi di Jalan Raya Cinere, Pasar Jum'at, terletak di dekat daerah perumahan yang cukup padat penduduknya. Dari kegiatan dan penelitian yang dilakukan di tempat itu, akan dihasilkan limbah. Limbah yang terjadi harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari dan merusak lingkungan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis, sumber dan berapa besar limbah radioaktif yang terjadi pada kegiatan yang ada, dan kemudian meminimalkan pengelolaan limbah tersebut.Metodologi yang akan digunakan adalah dengan pengisian kuesioner oleh tiap kepala kelompok kegiatan di P3TIR dan wawancara langsung kepada kepala sub bidang pengelolaan limbah, serta studi literatur dari beberapa buku referensi, yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa P3TIR telah melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif dengan baik dan teratur sesuai prosedur yang seharusnya. Selain itu, P3TIR juga selalu melakukan pemantauan secara berkala terhadap lingkungan sekitarnya, memberikan pelatihan kepada para pegawainya dan memberikan penyuluhan dan pendidikan pada masyarakat tentang radioaktif."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Sumber Pencemaran Laut Berbasis Darat mulai dari pengaturannya dalam berbagai instrumen hukum internasional, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. International Law of the Sea memandang bahwa pencemaran laut yang bersumber dari darat terbatas pada aktivitas manusia di darat yang menyebabkan pencemaran laut, baik yang langsung dibuang ke laut, maupun yang bermuara ke laut. Berdasarkan teori akuntabilitas negara, tindakan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki tanggung jawab internasional apabila negara yang bersangkutan telah memenuhi unsur tanggung jawab negara. Namun, meskipun UNCLOS adalah sumber utama hukum yang mengatur semua hal tentang lautan, ketentuannya mengenai tanggung jawab atas pencemaran lingkungan laut, harus dibaca dan dipahami bersama dengan Artikel Komisi Hukum Internasional tahun 2001 tentang Tanggung Jawab Negara untuk Tindakan yang Salah Secara Internasional. . Untuk mempertanggungjawabkan masalah ini dapat dibedakan menjadi tiga upaya yaitu dengan menggunakan atau membentuk regulasi, membentuk program atau badan khusus, dan menggunakan langkah-langkah lain yang terkait dengan upaya penanggulangan pencemaran laut. Penulis juga menyarankan agar ketiga bentuk pertanggungjawaban yang dibahas untuk mengatasi masalah ini belum cukup, harus dibarengi dengan kerjasama atau koordinasi antar negara dan internasional. Selain itu, penulis berpandangan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling mendukung bentuk usaha yang lain.ABSTRACTThis thesis discusses the sources of land-based marine pollution starting from the regulation in various international legal instruments, the parties that can be held accountable, to the forms of accountability that can be carried out. The research method used in this thesis is normative juridical normative research using descriptive analytic method. The International Law of the Sea considers that marine pollution originating from land is limited to human activities on land which cause marine pollution, either directly discharged into the sea or which empties into the sea. Based on the state accountability theory, the actions of a state can be said to be a country that has international responsibility if the country concerned has fulfilled the element of state responsibility. However, although UNCLOS is the main source of laws governing all matters concerning the oceans, its provisions regarding responsibility for pollution of the marine environment, should be read and understood in conjunction with the International Law Commission Article 2001 on State Responsibility for Internationally Wrong Actions. . To account for this problem can be divided into three efforts, namely by using or forming regulations, forming special programs or agencies, and using other steps related to efforts to tackle marine pollution. The author also suggests that the three forms of accountability that are discussed to overcome this problem are not sufficient, it must be accompanied by cooperation or coordination between countries and internationally. In addition, the author is of the view that the forms of accountability in question cannot stand alone, but must mutually support other forms of business."

"Skripsi ini membahas mengenai pencemaran laut yang bersumber dari darat (land-based sources) dan bagaimana hukum internasional dan beberapa negara di dunia mengatur mengenai perihal tersebut. Land-based sources merupakan sumber penyumbang pencemaran laut terbanyak dibandingkan dengan sumbersumber lainnya. Kandungan dari land-based sources sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan pengaturan yang komprehensif untuk mencegah dan mengelolanya. Secara internasional, perjanjian multilateral pertama yang menyinggung permasalahan ini adalah UNCLOS 1982 yang mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk mencegah terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh land-based sources. UNCLOS 1982 tidak memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait hal-hal apa saja yang termasuk ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut. Dalam perkembangannya, beberapa negara di Benua Eropa dan di wilayah Amerika Tengah telah melahirkan perjanjian regional terkait pencegahan pencemaran laut dari land-based sources. Perjanjian-perjanjian tersebut dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas dan bahan-bahan apa saja yang menjadi ancaman terhadap lingkungan laut, sehingga dapat dijadikan pedoman di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa negara yang dijadikan acuan adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Indonesia, dimana di keempat negara tersebut telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dari land-based sources. Akan tetapi, negara-negara tersebut menemui kendala berupa kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, seperti kurangnya dana dan tenaga ahli. Peneliti juga menemukan beberapa contoh kasus terkait dengan land-based sources dan bagaimana prinsipprinsip hukum lingkungan internasional dapat digunakan untuk mencegah kasus itu dapat terjadi. Pada akhirnya, tetap dibutuhkan suatu perjanjian internasional dengan ruang lingkup yang sama luasnya dengan UNCLOS 1982, namun sama komprehensifnya dengan perjanjian-perjanjian regional yang dibuat oleh beberapa negara di Benua Eropa dan wilayah Amerika Tengah.

---

This thesis is going to explain about marine pollution originating from land-based source and how international law and several countries in the world set about the subject. Land-based sources of marine pollution is the largest contributor to the sources compared to other sources. Land-based sources consist of variety of substances and activities, so it takes a comprehensive arrangements to prevent and manage this problem. Internationally, the first multilateral agreement pertaining to this problem is the 1982 UNCLOS that encourages its member states to adopt the provisions that?s being used internationally to prevent marine pollution caused by land-based sources. Unfortunately, 1982 UNCLOS does not provide more specific requirements on what is the provisions that?s being used internationally, so it can be adopted as guidelines in the creation of national legislation. Some countries are used as a references in this thesis, they are the United States, United Kingdom, France and Indonesia in which they all have adequate legislations to prevent marine pollution from land-based sources. However, these countries are encountering many obstacles to implement their legislation as their government lack of priorities to this problem by not giving enough fund and expertise that onto this problem. The researcher also found several examples of cases related to land-based sources and how the principles of international environmental law can be used to prevent these cases to happen. At the end, the researcher believes that the world needs an international agreement with the same broad scope of the 1982 UNCLOS, but also its comprehensive arrangements of some regional agreements made by several countries in Europe and Central American Region."