Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisa ini dimulai dalam rangka menghadapi desakan harmonisasi hukum persaingan usaha dalam menghadapi integrasi ekonomi regional yakni ASEAN Economic Community yang juga mengakibatkan meningkatknya kekhawatiran pealku usaha mengenai frekuesni dan ketidakpastian hukum bagi tindakan merger internasional. Selanjutnya, hukum persaingan usaha di Indonesia, Singapura dan Thailand merupakan negara-negara yang dipilih untuk dilakukan analisa terlebih dahulu karena tingkat perkembangan hukum persaingan usaha yang lebih maju dibandingkan negara ASEAN lainnya serta signifikansi kekuatan ekonomi negara-negara ini bagi wilayah ASEAN.Selain itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan mengenai merger yang dilarang yang bagaimanakah yang diatur dalam Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia, Singapura dan Thailand dan bagaimakaah perbedaanya. Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa kategori ketentuan mengenai merger yang dilarang yang meliputi definisi merger, merger yang dikecualikan, sanksi, penilaian merger dan bentuk-bentuk merger yang dilarang.

---

The analysis commenced under the urge to harmonize the competition law in ASEAN countries in the face of regional economic integration known as the ASEAN Economic Community which stimulates the growing concern among entrepreneurs due to the ever increasing frequency and uncertainty of international merger practices within the region. In addition, the competition law of Indonesia, Singapore and Thailand were chosen to be firstly analyzed among other ASEAN members notwithstanding several factors such as the level of competition law development and also the level of economic significance of these countries within ASEAN. Furthermore, the main issues of the comparative analysis lies within the prohibited mergers terms regulated under the Act of Republic of Indonesia No.5/1999 , Singapore Competition Act and Thailand Trade Competition Act and its distinctions. In this case the main issues of the analysis are answered through descriptive research method. It can be concluded that the regulated terms concerning prohibited mergers under the competition law of the abovementioned countries can be categorized mainly to several parts, namely the definition of merger, exceptions, sanctions, merger assessment and forms of prohibited mergers."

"Krisis ekonomi dan moneter telah melanda Indonesia sejak tahun 1998. Dunia usaha dituntut untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomian negara kita. Satu hal yang tampak menonjol dari krisis tersebut adalah munculnya fenomena pergeseran peran pendorong kegiatan ekonomi Indonesia dari para pelaku ekonomi berskala besar (conglomerates and corporates) kepada para pelaku ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut Unit Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Peran UMKM sangat diharapkan bisa meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun masih ada beberapa kendala.Banyak UMKM yang feasible namun tidak bankable, sehingga akhirnya mereka harus menerima kenyataan bahwa usahanya akan tetap kerdil. Seharusnya tidak ada lagi kesulitan bagi UMKM untuk mengakses kredit ke pihak perbankan mengingat Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sebagai jalan keluar, pengusaha kecil akhirnya membentuk organisasi atau kelompok swadaya daya lembaga pembiayaan. Tujuannya, memberdayakan pengusaha/pengrajin kecil atau super mikro untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. Pelaku ekonomi menggabungkan diri dalam kegiatan arisan atau perkumpulan keuangan SIMPAN PINJAM atau BMT Balai Mandiri Terpadu yang umumnya bersifat memprioritaskan kepedulian terhadap pengusaha/pengrajin mikro.Gambaran bagaimana UMKM mengatasi problema untuk memperoleh kemudahan dalam pembiayaan usahanya, bagaimana pemerintah seharusnya menerbitkan landasan hukum, sistem dan mekanisme yang kesemuanya terpadu untuk menjembatani agar kesenjangan antara kebijakan dan pendekatan sektor perbankan dengan karakteristik dan kondisi riil usaha kecil dapat teratasi, merupakan pekerjaan rumah baru bagi pemerintah yang disumbang tesis ini. Dari eksistensi lembaga pembiayaan ini nampak adanya keharusan untuk membuat regulasi mengenai sistem dan mekanisme guna meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan. Regulasi sangat diharapkan agar tujuan mewujudkan, mengintegrasikan atau menghubungkan beberapa unsur pokok yang diperlukan dalam sebuah sistem dan mekanisme dapat terpadu. Unsur-unsur tersebut terdiri dari bank yang khusus didirikan untuk memberi kredit kepada usaha kecil. Lembaga yang memberikan penjaminan atas kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan lembaga untuk mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan dan pemberian teknis kepada usaha kecil. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme tersebut diperlukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Usaha Kecil serta peraturan pelaksanaannya.Semoga"

"Jurnal merupakan bagian penting dari koleksi perpustakaan yang menjadi kendaraan yang paling penting untuk komunikasi ilmiah global. E-jurnal, oleh karena itu, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah publikasi berkala yang diterbitkan dalam bentuk digital yang akan ditampilkan di layar komputer. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan media digital, e-jurnal yaitu menghemat ruang dan waktu; mudah diakses; simple dan mudah dibawa; Cost dan harga jual yang lebih terjangkau; Menggalakkan gerakan Go Green. Pemanfaatan ejurnal bagi pustakawan: untuk pengembangan karier pustakawan, mudah membuat literatur sekunder seperti Indeks, Abstrak dan semacamnya.; dapat membuat Jasa kesiagaan informasi; resensi, review atau tinjauan; Kumpulan naskah-naskah untuk diterbitkan atau didokumentasikan di perpustakaan. Karya-karya pustakawan tersebut diatas berfungsi untuk lebih mensosialisasi pemanfaatn e-journal kepada civitas akademika."