Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi negara dalam menangani tindak pidana hacking internasional bedasarkan Convention on Cybercrime. Metode penentuan yurisdiksi tindak pidana hacking dalam Convention on Cybercrime memakai prinsip teritorialitas, nasionalitas, dan prinsip lainnya yang diakui oleh peraturan domestik negara anggotanya. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan, praktik negara-negara anggota Convention on Cybercrime pada utamanya memakai prinsip teritorialitas dan nasionalitas dalam menentukan yurisdiksi atas tindak pidana hacking. Dalam praktik di Indonesia, penentuan yurisdiksi terhadap tindak pidana hacking memakai prinsip teritorialitas dan nasionalitas yang dikaitkan dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana hacking tersebut.

---

The focus of this study is about determining a state jurisdiction in international hacking offences according to Convention on Cybercrime. In determining the jurisdiction, Convention on Cybercrime recognizes territoriality principle, nationality principle and other principles recognized by the member states? domestic laws. From the analysis, it is seen that most member states? practices use the territoriality and nationality principle in determining the jurisdiction for hacking offences related to the damage caused to one state. The regulations and practices of jurisdiction to international hacking offences in Indonesia shows that Indonesia recognizes the same principles as the Convention on Cybercrime."

"Terorisme adalah suatu konsep kejahatan yang telah dikenal dalam hukum internasional sejak 1937. Walaupun demikian, perhatian masyarakat internasional untuk mencegah dan menanggulanginya baru tampak secara signifikan pada akhir abad ke-20. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya frekuensi serangan teroris secara tajam di berbagai belahan dunia, yang merenggut korban jiwa yang tidak sedikit dan menimbulkan akibat-akibat yang luar biasa terhadap aspek politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Kekejaman teroris yang ditunjukkan oleh fakta bahwa korban ditargetkan secara acak (indiscriminate attack) membuat negara negara semakin menegaskan komitmen mereka untuk memberantas terorisme. Namun dalam praktiknya, pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam hukum internasional masih menemui beberapa kendala yang berkaitan dengan apakah: (1) masyarakat internasional telah mengkriminalisasi terorisme secara universal, (2) hukum internasional dapat menjangkau pelaku terorisme di luar batas-batas teritorial negara, dan (3) hukum internasional dapat menjangkau pelaku terorisme di luar batas waktu. Pemikiran ini menimbulkan pertanyaan apakah terorisme telah dikualifikasi sebagai kejahatan internasional dalam hukum internasional, dengan memperhatikan apakah: (1) terorisme telah diterima sebagai kejahatan internasional dalam hukum perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, (2) pelaku terorisme dapat diadili berdasarkan yurisdiksi universal, dan (3) pelaku terorisme dapat diadili berdasarkan asas retroaktif. Baik pandangan yang mendukung dan menentang kualifikasi terorisme sebagai kejahatan internasional sama-sama memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, di dalam penulisan ini, pandangan-pandangan tersebut diuraikan secara mendalam, termasuk pandangan Indonesia menurut ketentuan hukum yang berlaku dan aplikasinya oleh pengadilan nasional."