Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 24611 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1976
304.66 PRO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1973
304.66 PRO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1980
304.66 PRO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi - BKKBN Pusat,
INPRKBN
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Sigit Raharjo
"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling.
Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.
This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.
The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T53802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azrohal Hasan
"

Studi ini mengangkat tentang Kampanye politik program kontrasepsi di masa pemerintahan presiden Soeharto yang terjadi antara tahun 1967-1989 di Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali dari dua sisi, yaitu pemerintah, dari segi sosialisasi, dan masyarakat dari segi penerimaan, dalam penerapan kebijakan keluarga berencana. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan pandangan yang menyeluruh terhadap peristiwa sejarah penerapan program keluarga berencana di Jakarta pada tahun tersebut. Saat itu, kota ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akibat semakin majunya ekonomi dan pembangunan. Hal ini pun menarik pendatang dari berbagai daerah. Namun sayangnya, rendahnya kualitas SDM para pendatang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat di Jakarta rendah, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya anak yang harus ditanggung. Penelitian serupa tentang kependudukan, sebelumnya banyak dihasilkan oleh para pakar kependudukan dan kesehatan, seperti karya Firman Lubis & Anke Niehof (2003). Metode penelitian pada studi ini menggunakan konsep pendekatan korporatis dan struktur sosial dari Hegel sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa sejarah. Pemerintah memulai Program keluarga berencana pada tahun 1967, dengan Jakarta sebagai pilot projectnya, sebagai solusi masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi.

 


This research discusses about the political campaign on contraception during Soehartos reign between 1967 and 1989 in Jakarta. In this study, the authors tried to explore from two sides, the government, in terms of publication, and society, in terms of acceptance, on implementing the family planning program. This step was taken because the writer aims to get a comprehensive view of the historical events regarding the implementation of the family planning program in Jakarta during the period. At that time, the number of population in Jakarta highly increased due to the advancement of the economy and development. It attracted migrants from various regions in Indonesia to move to the city. However, the low quality of human resources of the migrants made the level of welfare of the people in Jakarta low, one of the reasons was because of the large number of children they must look after. Previously, similar research on population was produced by the experts of population and health, for example Firman Lubis and Anke Niehof (2003). The writers study utilizes historical method by using the concept of Hegels corporate approach and social structure as a tool for understanding historical events. Indonesias government began the family planning program in 1967, with Jakarta as the pilot project, as a solution to high population growth.

"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sakinah Tunufus
"Skripsi ini merupakan kebijakan kependudukan di Singapura. Dinamika kependudukan di Singapura dipengaruhi oleh ledakan penduduk setelah Perang Dunia II. Pada awalnya kesadaran akan masalah kependudukan digerakkan oleh para sukarelawan yang tergabung dalam Singapore Family Planning Association (SFPA). Pada tahun 1965 pemerintah mengambil alih peran SFPA dengan dibentuknya Singapore Family Planning and Population Board (SFPPB). Sebagai lembaga pemerintah, SFPPB mengeluarkan kebijakan Keluarga Berencana untuk meminimalisasi laju kelahiran penduduk di Singapura. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar akan menimbulkan bahaya bagi stabilitas negara.

This thesis is a pipulation policy in Singapore. Singapore population dynamics are influenced by the population explosion after Worl war II. At first awareness of population problems are driven by volunteers who joined at Singapore Family Planning Association (SFPA). In 1965 the goverment took over the role of SFPA with the formationn of Singapore Family Planning and Population Board (SFPB). As a goverment agency, issued a policy of family Planning SFPPB to minimize tho total fertility rate in Singapore. The rate of population growth will pose a huge danger to the stability of the country."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S42665
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>