Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Pembinaan Narapidana merupakan suatu usaha untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan kepribadian dan kemandirian yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna dihubungkan dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Pembinaan narapidana melibatkan seluruh komponen yaitu petugas sebagai pembina dan narapidana sebagai yang dibina serta sarana / fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan.serta peran serta masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi pula oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai faktor pendukung dan penghambat. Melalui analisis SWOT akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan daftar dokumen. Pada kenyataannya arti penting peranan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatanyang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak punya keterampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak dijumpai narapidana yangmenganggur. Sepanjang sejarah, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang lebih banyak dihuni oleh para penganggur atau dengan kata lain adanya pengangguran yang tidak kentara di dalam Lapas dan banyaknya narapidana yang tidak memiliki keterampilan kerja. Maka dari itu arti dari sebuah Perencanaan Strategi di Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang menjadi sangatpenting, untuk menelaah dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tesis ini bertujuan untukmengetahui bagaimana peranan kegiatan kerja bagi narapidana dapat ditingkatkan dalam memberikan bekal keterampilan dan keahlian bagi narapidana agar dapat digunakan mencari nafkah setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

---

ABSTRACTPrisoners Mentoring Program is an effort to restore the community to free prisoners armed with personality and independence skills needed to become good and useful citizens connected with the Indonesian Penal System. Coaching involves all components of the inmates as coaches and officials who supervised inmates as well as facility / facilities of the Institute Pemasyarakatan.serta community participation. Coaching inmates influenced by the internal environment and the external environment as enabling and inhibiting factors. Through the SWOT analysis will be able to know the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by the Class I Cipinang Penitentiary.The method used in this study is a qualitative research method. Data were collected through interviews, direct observation and document lists. In fact the importance of the role of collaborative activities in Class I Cipinang Penitentiary can not be offset by the performance of Corrections optimally, it isstill seen by many inmates as residents Institute Pemasyarakatanyang not work and there are still many prisoners who had no job skills, or in other words, there's also a yang menganggur inmates. Throughout history, Class I Cipinang Penitentiary more populated by the unemployed or in other words theexistence of unemployment that are not apparent in the number of prisons and inmates who do not have job skills. Thus the meaning of a Strategic Planning Workshop Penitentiary in Class I Cipinang be extremely important, to examine and find solutions to these problems. This thesis aims untukmengetahui how the role of collaborative activities for inmates can be improved in providing sustenance for inmates skills and expertise that can be used to make a living after being released from prisons Class I Cipinang."

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tayak dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak. Pendidikan selain merupakan hak juga merupakan kebutuhan bagi anak sebagai bekal kehidupannya kelak di masyarakat.Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak, khususnya di Lapas Anak Pria Tangerang, masih kurang sesuai dengan kebutuhan anak untuk bekal kehidupannya di masa depan. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor-faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan kondisi anak didik yang berbeda, yaitu : latar belakang kehidupan, latar belakang perbuatan, lamanya pidana, jenis pelanggaran hukum, serta keterbatasan sumber daya dari pihak Lapas untuk dapat mengakomodasikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sedang secara ekstemal, faktor yang mempengaruhi adalah masih adanya stigma negatifmasyarakat terhadap anak didik pemasyarakatan.Untuk mengkaji model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, make kerangka berfikir mengacu pada Teori Konstruktivisme oleh Bodnar (Didang Setiawan, 2004) yang mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang aktif. Lingkungan pembelajaran perlu di kondisikan agar memiliki situasi yang mampu membuat murid dapat menciptakan pengetahuannya melalui aktivitasnya sendiri, baik fisik maupun mental. Mengacu teori tersebut penulis mengumpulkan data dengan pendekatan kualitatif dengan jumiah responden 24 prang, terdiri dari : tokoh pendidikan dan pemerhati anak, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Kepala-kepala Lapas Anak, Tenaga pengajar/guru, dan anak didik pemasyarakatan.Dari hasil anaiisis data, penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak saat ini masih dirasakan masih kurang optimal memenuhi kebutuhan anak didik, oleh karena itu diperlukan bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak didik berupa pendidikan khusus.

---

Every people have the right to receive good education and learning based on their needs. This is also applied for children who are in conflict with law and/or are currently in Juvenile Correctional Center (Lembaga Pemasyarakatan Anak). Education is not only a right for children but is also a need for their future Iife.

The current implementation of formal and non formal education for children in Juvenile Center has not met the need for their future life. There are internal and external factors that influence the quality of education in the Center. The internal factors include the condition of children such as their life background, behaviour background, the length of their sentence, type of the cases, and the limitation of the Center's resources to implement the teaching learning activities that meet to children' needs. The external factor mainly is the negative stigmatisation to the convicted children from the community.

The Constructivism theory by Bodner (Didang Setiawan, 2004) was applied to study the education model that perfectly meet the children need. The theory believes that learning is an active social process and the learning environment should be conditioned to support the situation to encourage children to improve their knowledge through exploring their activities, both physically and mentally. The study use qualitative research to collect the data from 24 respondents include education specialist and children right expert, the Directors from Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, the Director of Directorate of Special Education, several Head of Juvenile Correctional Center, Educator/teachers and children in the Juvenile Correctional Center.

The analysis data show that the implementation of formal and non formal education at Juvenile Correctional Center are still unable to meet the children's need. Therefore, it is important to have an alternative education, called Special education, which meet the children' need and character in the JuveniIse Correctional Center."

"Tingginya angka kriminalitas menyebabkan dibutuhkan suatu lembaga yang melakukan pembinaan untuk mengurangi angkat kriminalitas tersebut. Lembaga Tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melalui lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan agar tercipta pembinaan yang baik membuat suatu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah Revitalisasi Penyelenggaran Pemasyarakatan Pemasyarakatan. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam klasifikasi pembinaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciangir menjadi pilot project terhadap klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security yang ada di Indonesia. Pada implementasinya permasalahan yang ada yaitu lembaga pemasyarakatan minimum security masih kekurangan jumlah hunian narapidana dan juga kekurangan pada sumber daya manusia serta dalam anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang menggunakan teori dari Edward III tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi dokumentasi sebagai data sekunder serta analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah pada implementasi kebijakan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciangir telah melaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan serta tujuan yang ada pada kebijakan tersebut.

---

The high crime rate causes an institution that guides to reduce the adoption of crime. The Institution is the Directorate General of Corrections which through correctional institutions guides prisoners so as not to repeat their actions. The Directorate General of Corrections in conducting coaching to create good coaching makes a policy. The policy is the Revitalization of Correctional Institutions. The policy explains that there are various kinds of fostering classifications namely Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, and Minimum Security. Penitentiary Class II B Ciangir became a pilot project on the classification of the Minimum Security Penitentiary in Indonesia. In its implementation the existing problem is that the minimum security correctional institution still lacks the number of prisoners' dwellings and also lacks in human resources and the budget. This study aims to provide an overview of how to implement a revitalization policy in the implementation of correctional services using theories from Edward III on policy implementation. The method used in this study is the post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews that become primary data, the study of documentation as secondary data and the analysis used in this study is qualitative. The results obtained in this study are the implementation of the policy Class C Class II B Penitentiary has implemented quite well and following the rules and objectives of the policy.

"

"Pavement design is determine of the type and pavement construction thicknesse to accomodate traffic for along design life. estimation of traffic is very importance to the pavement design result. Lane with is one from several problems wich impluence to estimation of design traffic, and lane width of road in Indonesia was varies and very different with foreign. Lane width of road can affect to riding confort and for road user safety, so road user behaviour will different depend on lane width of road is used. This paper discusses correction factos to design traffic effect of lane width, especially for road with two lanes two way. Activities undetaken are included literature reiview, canalization survey or vehicle wheel path on several road links with two way with different lane width and data analysis. Based on the analyisis result, found that for road with two lane two way and lane width is less than minimum lane width of 3.5 metres, so wheel path of vehicle wich use wheel path on design lan eis more increase. Thus for estimation of traffic in design lane is required correction factor. especially for roads with fairly heavy volume, regional corners, climbs or descendants , then the amount of lane width correction factor (fw) should be based on the survey results directly in the field. "