Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this work, Professors Mancini and Rosenfeld have brought together an impressive group of authors to provide a comprehensive analysis on the greater demand for religions exemptions to government mandates. Traditional religious conscientious objection cases, such as refusal to salute the flag or to serve in the military during war, had a diffused effect throughout society. In sharp contrast, these authors argue that today's most notorious objections impinge on the rights of others, targeting practices like abortion, LGTBQ adoption, and same-sex marriage. The dramatic expansion of conscientious objection claims have revolutionized the battle between religious traditionalists and secular civil libertarians, raising novel political, legal, constitutional and philosophical challenges. Highlighting the intersection between conscientious objections, religious liberty, and the equality of women and sexual minorities, this volume showcases this political debate and the principal jurisprudence from different parts of the world and emphasizes the little known international social movements that compete globally to alter the debate's terms."

"The concept of religious freedom is the modern human rights concept, with which the modern world hopes to tackle the phenomenon of religious pluralism, as our modern existence in an electronically shrinking globe comes to be increasingly characterised by this phenomenon. To begin with, the concept of religious freedom, as embodied in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, seems self-evident in nature. It is the claim of this book, however, that although emblematic on the one hand, the concept is also problematic on the other, and the implications of the concept of religious freedom are far from self-evident, despite the ready acceptance the term receives as embodying a worthwhile goal. This book therefore problematizes the concept along legal, constitutional, ethical and theological lines, and especially from the perspective of religious studies, so that religious freedom in the world could be enlarged in a way which promotes human flourishing."

"ABSTRACTJaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitusional itu belumlah cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut."

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."

"Di tengah intoleransi yang sedang berkembang di Tasikmalaya, Jawa-Barat, yang sedang berkembang, mulai muncul penanaman nilai-nilai toleransi. Beberapa studi sebelumnya menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya peran institusi negara, kurikulum formal dalam institusi pendidikan, dan peran dari guru dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didik. Namun, kami melihat bahwa toleransi itu juga ditanamkan oleh lembaga pendidikan berbasis Islam (pesantren) kepada peserta didik (santri) melalui kurikulum terselubung. Kurikulum terselubung yang diterapkan yaitu ajaran tanbih yang merupakan pedoman pesantren yang mengajarkan nilai-nilai luhur hidup rukun antar sesama umat manusia. Tanbih disebarkan melalui saluran pendidikan kepada para santri dan sekolah rintisan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dalam berbagai kasus tertentu, dalam institusi pendidikan berbasis agama seperti pesantren, nilai-nilai toleransi diajarkan melalui kurikulum terselubung. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan pimpinan pesantren, guru, peserta didik, dan santri dari salah satu pesantren yang memiliki pengaruh cukup penting di Tasikmalaya, pada Pondok Pesantren Suryalaya. Berdasarkan temuan data di lapangan bahwa penanaman tanbih kepada peserta didik masih menemukan keragaman dampak terhadap sikap toleransi. Secara analisis teoritik melalui kurikulum terselubung, penanaman nilai-nilai tanbih di lingkungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Suryalaya perlu dioptimalkan kembali karena pada dasarnya terdapat kondisi nilai-nilai tradisional yang melekat kuat pada komunitas agama di Tasikmalaya dan secara umum di Indonesia.

---

In the midst of the growing intolerance in Tasikmalaya, West Java, the values of tolerance are beginning to emerge. Several previous studies explained that this was due to the role of state institutions, the formal curriculum in educational institutions, and the role of teachers in instilling values of tolerance in students. However, we see that tolerance is also instilled by Islamic-based educational institutions (pesantren) in students (santri) through a hidden curriculum. The hidden curriculum that is implemented is the tanbih teaching which is the guideline for Islamic boarding schools that teach the noble values of living in harmony among human beings. Tanbih is disseminated through educational channels to students and pesantren pilot schools. This study aims to explain that in certain cases, in religion-based educational institutions such as Pesantren, the values of tolerance are taught through a hidden curriculum. The data in this study were obtained through observation, literature study, and in-depth interviews with pesantren leaders, teachers, students, and students from one of the Islamic boarding schools that have a significant influence in Tasikmalaya, at Pondok Pesantren Suryalaya. Based on the findings of data in the field, planting tanbih for students still found a variety of impacts on tolerance. In theoretical analysis through a hidden curriculum, the cultivation of tanbih values within the Suryalaya Islamic Boarding School Education Foundation needs to be re-optimized because basically there are conditions for traditional values that are strongly attached to the religious community in Tasikmalaya and general in Indonesia."

"Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa adanya jaminan yang diberikan kepada Negara terkait dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah nyatanya juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berlandaskan UUD 1945 dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah maka dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Religious Nation State dimana sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya pembedaan besarnya jumlah pemeluk masingmasing. Hal ini yang perlu untuk di buktikan terlebih dahulu, bahwa Negara memang telah memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dengan jalan mengimplementasikannya di dalam kehidupan beragama. Untuk itu penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian Deskriptif-normatif, dengan menyajikan pendekatan data berupa keadaan dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, dan dari beberapa kasus yang ada, di ambil salah satu sampel kasus untuk dapat diteliti penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia.Dari hasil penelitian ini nantinya diperoleh simpulan, bahwa negara lewat aparaturnya telah gagal menjalankan dan mengimplementasikan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Sehingga konstitusi dapat dikatakan hanya bagus diatas kertas. Keadaan ini dibuktikan dari beberapa kasus terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dimana salah satu kasus yang dianalisa adalah kasus yang dialami oleh Jemaat GKI Yasmin Bogor.

---

Indonesian Constitution of 1945 requires that the assurance given to the State concerned in terms of freedom of religion, belief, and worship in Indonesia. The assurance of freedom of religion, belief, and worship in fact also regulated in act no. 39 of 1999 on Human Rights, act no. 12 of 2005 on Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights. Based on the Constitution of 1945 and other laws relating to freedom of religion, belief, and worship it is said that Indonesia is a Religious Nation State in which a religious nation-state that protects and facilitates the development of all religions adopted by people without any distinction of the large number of religious. It is necessary to be proved first, that the State does have the protection and assurance of freedom of religion, belief, and worship by implementing it in the religious life. For the writing of this research is more directed to the descriptive-normative research, the present approach to data is a state of some of the cases that occur in society, and of some of the cases, in one grab sample of cases to be investigated the application of the law under the Act which related to freedom of religion, belief, and worship in Indonesia.

From these results will be obtained conclusion, that the state apparatus has failed to carry through and implement the freedom of religion, belief, and worship. So the constitution is applied only on paper and it is not applied in public life. This situation is evidenced in some cases related to freedom of religion, belief, and worship where one of the cases analyzed is the case that the Church of GKI Yasmin Bogor."