Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi keterlanjuran' adanya kegiatan eksploitasi migas di kawasankonservasi di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1970-an selama 30 tahun.Hingga saat ini kondisi tersebut masih berlangsung di 12 kawasankonservasi yang melibatkan 12 perusahaan migas, belum ada solusipenyelesaiannya, apakah harus dlhentlkan atau dilanjutkan. Hal inimengakibatkan gangguan pada fungsi kawasan konservasi dan produksimigas menjadi marjinal, tidak dapat dikembangan secara optimal.Penelitian Studi kasus dilakukan di kegiatan migas PERTAMINA Sangattadi Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur menggunakan metode analisis:indeks kualitas Iingkungan, valuasi ekonomi dan model system dynamics.Teori-teori tentang pengelolaan sumber daya alam, konservasi sumber daya alamhayati, dan ekonomi lingkungan, akan dijadikan Iandasan untuk memadukan teoridan praktek pengelolaan kegiatan eksploitzsi migas (yang berorientasi ekonomi)dan pengelolaan taman naslonal (yang berorientasi konservasi) dengan suatupengelolaan yang optimal, sehingga kawasan konservasi sebagai fungsipenyangga kehidupan tetap dapat dipertahankan keberadaannya dan harustetap diupayakan pelestarian, perlindungan dan pemanfaatannya.Fokus kajian adalah: (1) apakah dampak kegiatan eksploitasi migasdi kawasan konservasi dapat ditekan agar tidak menimbulkan kerusakanpada kawasan konservasi?; (2) apakah nilai manfaat migas dan nilaiekonomi total potensi kawasan konservasi dapat menentukan berlanjut atautidaknya kegiatan migas di kawasan konservasi?; dan (3) Model pengelolaansumber daya alam migas seperti apa yang dapat menopang pembangunanberkelanjutan di kawasan konservasi?Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1) kinerja pengelolaan lingkungankegiatan migas berpotensi dapat ditingkatkan guna minimisasi dampakyang terjadi pada kawasan konservasi dengan melaksanakan pengelolaanIingkungan berbasis konservasi, dengan mengintegraslkan aspek teknis,ekonomi, lingkungan, dan sosial; (2) nilai manfaat cadangan migas dannilai ekonomi total potensi kawasan konservasi dapat menentukanberlanjut atau tidaknya kegiatan eksploitasi migas di kawasan konservasi;(3) model yang dibangun dapat menentukan skala waktu optimum bagipotensi cadangan migas yang Iayak dieksploitasi, atas dasar nilai ekonomitotal potensi kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan migas,dengan memperhitungkan dampak sekunder yang terjadi.Rumusan penelitian menghasllkan "model pengelolaan sumber daya alammigas di kawasan konservasi yang dapat menjamin kelestanan fungsikawasan konservasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar"."

"Buku ini cukup menarik perhatianku, karena aku seorang pencinta alam. Sekilas buku ini terkesan berat materinya ketika aku menggenggamnya. Halaman demi halaman kubuka dari belakang ke depan.Topik-topik yang disajikan cukup menarik karena sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mulai dari soal kerusakan sumber daya alam di darat, laut hingga udara, ibu Ulfah Utami membahasnya dari sudut pandang ilmiah dan islam.Memang apa yang dikemukakan seperti penebangan hutan yang berlangsung antara 2000-2005 adalah yang tercepat yaitu sebesar 1,871 juta hektar atau 2% setahun. Ini setara dengan 51 km2 per hari. Angka yang sangat fantastis tentunya.Aku terkesan dengan kedalaman berpikir ibu Utami ini. Ia mampu menyajikan materi konservasi sumber daya alam dengan bahasa yang mudah dicerna sehingga tidak membuat kepalaku pusing.Sebagai pencinta laut, walau bukan seorang pelaut, aku semakin dicerahkan oleh cara bu Utami memaparkan seberapa jauh intervensi manusia telah merusak ekosistem terumbu karang mulai dari tingkat global hingga ke dalam wilayah Indonesia sendiri.Beliau tidak hanya memaparkan masalah melainkan juga memberikan solusi. Sebenarnya masyarakat tradisional Indonesia telah mengenal sistem pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan. Contohnya, pertanian di lereng-lereng gunung menerapkan petakan persawahan bergaya terasering dan rorak untuk menghindari terjadinya tanah longsor. Memang nenek moyang kita, bukan hanya orang pelaut tetapi juga, petani yang ulung."

"Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya atam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya.Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan.Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi."

"Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya.Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan.Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi."

"Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"