Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai pengalaman kandidat perempuan dalam Pemilu DPR RI Tahun 2009 yang rentan praktik korupsi. Penelitian akan mencari tahu praktik korupsi seperti apa yang terjadi dalam Pemilu 2009 dan bagaimana respon perempuan menghadapi praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemetaan secara komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap perempuan. Penelitian ini adalah penelitian berperspektif perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik korupsi terjadi secara masif dalam Pemilu DPR RI Tahun 2009 dan dan adaptasi yang dilakukan oleh perempuan adalah terseret dalam arus korupsi tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik korupsi berdampak mempengaruhi keterpilihan mereka serta konsep perempuan sebagai agen anti korupsi menambah beban mereka. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan dilakukannya persiapan untuk Pemilu-pemilu berikutnya dengan strategi yang berbeda, mendorong proses pencalonan demokratis dalam partai politik, menekankan terjadinya makna demokrasi substansial ketimbang terlalu fokus pada demokrasi prosedural serta menghilangkan teori perempuan sebagai agen anti korupsi.

---

The focus of this thesis is about the experiences of women candidates during 2009 Indonesia parliamentary election which was vulnerable to corruption. This study attempts to look for various forms of corruption in 2009 election and how women respond to them. The objective of this study is to draw out a comprehensive mapping of the impacts of corruption towards women. The study took a woman?s perspective using qualitative method. The result of the study discovered that massive corruption practice took place during the 2009 Indonesian election and found how women participated as their adaptation mechanism to the system. In conclusion, corruption influences the process of women being elected and that the concept of women as an anti-corruption agent burden them. Hence, this study recommends for different strategies conduct for the upcoming elections, encourage political parties to have democratic candidacy process, to put more focus on the implementation of substantial democracy rather that procedural democracy and eliminate the concept of women as anti-corruption agents."

"ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas obyek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak angket DPR? Bagaimana implikasi Putusan a quo berkaitan penggunaan hak angket DPR kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi? Penelitian doctrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar Putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK bahwa posisi KPK berada di ranah eksekutif, sehingga tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Pertimbangan yang tidak konsisten dibarengi tidak dibedahnya makna "hal penting, strategis, dan berdampak luas" sebagai kriteria dipergunakannya hak angket DPR. Kedua, implikasi putusan a quo terhadap penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah dapat terganggunya status independensi KPK. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara eksesif dapat merintangi, mempolitisasi kasus pemberantasan korupsi yang ditangani KPK. Diperlukan penegasan pembatasan penggunaan hak angket DPR khususnya kepada tugas KPK dalam bidang yudisial, serta pengekangan diri panitia angket DPR untuk tidak memasuki batas-batas yang ditentukan hukum."