Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perilaku herding secara keseluruhan, pada saat keadaan imbal hasil saham positif dan negatif, serta pada saat tingkat volatillitas tinggi dan rendah. Menggunakan data saham harian di negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) pada tahun 1997-2017. Dengan melakukan penelitian mengenai perilaku herding yang ada di negara ini, diharapkan dapat membantu investor untuk melihat potensi risiko yang ada di negara tersebut. Menggunakan metode CSAD yang dikembangkan oleh Chang et al (2000), hasil penelitian menunjukkan adanya perilaku herding secara keseluruhan, pada saat keadaan imbal hasil positif dan negatif, serta pada tingkat volatilitas tinggi dan rendah di negara India, Cina, dan Afrika Selatan. Perilaku herding yang terjadi pada saat tingkat imbal hasil rendah dan tinggi menunjukkan bahwa investor cenderung merespon untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan menghadapi kerugian investasi. Herding yang terjadi pada saat tingkat volatilitas rendah menunjukkan kurangnya informasi yang tersedia di dalam pasar, sehingga mengikuti keputusan investor melalui pergerakan harga saham menjadi salah satu pilihan keputusan investasi.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the existence herding behavior in BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) stocks market and asymetric herding behavior in 1997-2017 by using daily data of the stocks price. This research aims also to help the investors to know the potential risk in each BRICS countries as their reference to do the investment decisions. By using the CSAD method (Chang et al, 2000), the results shows that there is an existence of herding behavior in all period and asymetrically in India, China, and South Africa and mixed evidence in Brazil and Russia. Herding behavior occurs when the level of market return in positive and negative implies that the investors tend to response to the gain than facing the loss, that is why the investors tend to mimic other investors in order to save their value of the portoflio. When herding behavior occurs in high level of volatility it implies that the level of uncertainty in the countries are really high, so they tend to observe the market movement and mimic others. Herding behavior occurs in low level of volatility implies that there is insufficient information in the market so the investors ignore their prior information and tend to observe the big market movement as the references to their investment decisions."

"Shanghai Cooperation Organisation (SCO) merupakan suatu kerjasama keamanan yang melibatkan Cina, Rusia, Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kerjasama keamanan regional yang terbentuk pada tahun 2001 ini merupakan transformasi dari kerjasama The Shanghai Five yang terbentuk pada tahun 1996 dan beranggotakan seluruh anggota SCO kecuali Uzbekistan. Kerjasama SCO berfokus untuk memberantas terorisme, ekstremisme, dan separatisme yang kerap mengancam keamanan Cina, Rusia, beserta negara-negara Asia Tengah. Namun di balik isu keamanan non-tradisional yang diusung, ternyata Cina dan Rusia sebagai great power dalam kerjasama SCO memiliki kepentingan energi terhadap negara- negara Asia Tengah yang juga tergabung di dalamnya. Kepentingan energi Rusia dan Cina beserta kapabilitas nasional yang besar dari kedua negara great power tersebut tentunya memainkan peranan penting dalam pembentukan SCO maupun masa depan dari kerjasama keamanan tersebut. Usaha perluasan pengaruh di Asia Tengah maupun usaha untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di Asia Tengah merupakan faktor-faktor dominan yang menentukan interaksi Cina, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah dalam kerjasama SCO.

---

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is a security cooperation that involves China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. The regional security cooperation that was established in 2001 is a transformation of The Shanghai Five, a cooperation that was established in 1996 and involved all of the current member states of SCO, except Uzbekistan. SCO focuses on eliminating terrorism, extremism, and separatism, the most prominent threats for China, Russia, and the Central Asian states. Non-traditional threats are undeniably the main focus of SCO, however the involvement of China and Russia in this institution are driven by their interests in Central Asia related to energy security. China and Russia?s energy interest, as well as their national capability, play important roles regarding the establishment of SCO and the future of this security cooperation. The attempts to spread influence and to balance US? influence in Central Asia are the dominant factors that determine the interaction between China, Russia, and Central Asian states in the SCO."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."

"Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

---

In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law.

In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh identitas pada kota benteng pada Kremlin di Kota Moskow dan Bastille di Kota Paris. Studi berfokus pada eksistensi dan signifikansi benteng yang memperlihatkan perbedaan pada ritual dan settings pada pembangunan dan perkembangan kedua benteng dari abad pertengahan hingga sekarang. Ritual, yang diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara kultur atau simbolis, dan settings, yang diartikan sebagai latar belakang, menjadi kajian spesifik dikarenakan perannya sebagai sebuah landasan dalam pembangunan serta representasi identitas dari benteng. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan bahwa benteng muncul dari kebutuhan mempertahankan kota yang dilakukan pada abad pertengahan dan eksistensinya bergantung pada signifikansinya pada identitas dari masyarakatnya. Identitas tersebut dapat diimplementasikan pada urban fabric di sekitar benteng dan simbolisme yang dibangun pada masyarakatnya. Kremlin bertahan dan fungsional hingga sekarang karena simbolismenya sebagai tempat kekuasaan dan identitas Rusia. Di sisi lain, eksistensi Bastille tidak bertahan karena identitasnya yang kental dengan absolutisme Kerajaan Perancis sehingga benteng tersebut dihancurkan pada Revolusi Perancis. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada implementasi identitas pada urban fabric di sekitar Kremlin yang membedakan gaya arsitekturnya dengan bangunan di sekitarnya, sementara Bastille memainkan skala untuk menyimbolkan dominansi Kerajaan Perancis.

---

This thesis discusses the influence of identity on the fortress city on the Kremlin in Moscow and the Bastille in Paris. The study focuses on the existence and significance of these forts, which reveals the differences in rituals and settings in the construction and development of these two forts from the Middle Ages to the present. Ritual, which is defined as a series of activities carried out culturally or symbolically, and setting, which is interpreted as the background, are a set of specific studies because it has been included as the basis for the development and identity representation of the fort. Based on the results of the analysis, it was found that these forts emerged from the need to defend the city, which was carried out in the Middle Ages and their existence depended on their significance on the identity of its people. This identity can be implemented in urban structures around the fort and the symbolism that is built in the community. The Kremlin survives and is functional today because of its symbolism as a place of power and Russian identity. On the other hand, the existence of the Bastille did not last because of its strong identity with the absolutism of the French Empire, so the fortress was destroyed in the French Revolution. Another fundamental difference lies in the implementation of identity in the urban fabric around the Kremlin, which distinguishes its architectural style from the surrounding buildings, while the Bastille plays on a scale to symbolize the dominance of the French Empire."

"Kepastian hukum sangatlah penting dalam iklim usaha, termasuk dalam perihal perlindungan terhadap hak merek. Praktik trademark piracy terjadi ketika terjadi pendaftaran merek oleh seorang individu atas merek yang bukan miliknya dengan itikad buruk. Terkait hal tersebut terdapat dua pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi Merek terkenal di Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan dan penerapan perlindungan hukum bagi merek terkenal dari tindakan trademark piracy di Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Penulis juga menganalisis sengketa merek terkenal di Indonesia dan Republik Rakyat Cina dan melakukan perbandingan mengenai penerapan peraturan merek terkenal dalam tindakan trademark piracy dengan metode penelitian yuridis-normatif dan dengan pendekatan kualitatif. Walaupun istilah trademark piracy belum diatur secara jelas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 dan belum diatur secara jelas juga mengenai perlindungan bagi merek terkenal terutama terhadap praktik trademark piracy. Namun pada dasarnya suatu merek terkenal dapat memperoleh perlindungan dari praktik trademark piracy dengan adanya konsep merek terkenal dan itikad buruk. 

---

Legal certainty is very important in the business climate, including in terms of the protection of trademark rights. The practice of trademark piracy occurs when there is a trademark registration by an individual for a trademark that does not belong to him in bad faith. In this regard, there are two main issues studied, namely how to regulate legal protection for well-known marks in Indonesia and how to compare the regulation and application of legal protection for well-known marks from trademark piracy in Indonesia and the People's Republic of China. The author also analyzes well-known trademark disputes in Indonesia and the People's Republic of China and compares the application of well-known trademark regulations in trademark piracy with juridical-normative research methods and with a qualitative approach. Although the term trademark piracy has not been clearly regulated in law number 20 of 2016 and has not been clearly regulated regarding protection for well-known marks, especially against the practice of trademark piracy. But basically a well-known brand can get protection from the practice of trademark piracy with the concept of a well-known brand and bad faith."

"Timbulnya kesulitan-kesulitan dalam mempelajari suatu bahasa asing seringkali disebabkan karena adanya perbedaan bahasa ibu dari bahasa asing tersebut, seperti halnya antara bahasa Rusia (BR) dan bahasa Indonesia (B1) yang secara tipologis maupun secara genealogis sangat berbeda. Salah satu perbedaan tersebut dapat dipelajari pada pronomina persona dari kedua bahasa tersebut. Meskipun pronomina persona sepintas nampaknya merupakan masalah yang sederhana, tetapi ternyata keberadaannya sangat penting. Untuk itu, dalam skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti pronomina persona BR dan BI dengan menggunakan metode analisis komparatif yang ditinjau secara morfologis dun sintaksis. Secara morfologis, baik pronomina persona BR dan BI mempunyai tiga bentuk persona, yaitu persona pertama, persona kedua dan persona ketiga dimana masing-masing bentuk persona tersebut juga mempunyai bentuk tunggal dan jamak. Pronomina persona BR juga mengalami perubahan berdasarkan jenis, jumlah dan kasus sedangkan dalam pronomina persona BI dikenal adanya reduplikasi yang tidak terdapat dalam BR. Secara sintaksis, baik pronomina persona BR dan BI dapat berperan sebagai bagian atau anggota kalimat, baik sebagai subjek dan objek. Permutasi dalam BR dapat memberikan topikalisasi atau penekanan pronomina persona dalam suatu wacana tanpa mengubah fungsi dan artinya, sedangkan permutasi dalam BI akan menyebabkan perubahan fungsi dan pronomina persona. Preposisi dalam BR, jika dirangkaikan dengan pronomina persona, maka pronomina persona tersebut akan mengalami perubahan berdasarkan kasus sesuai dengan kasus yang dikuasai oleh preposisi tersebut. Sebaliknya preposisi dalam BI mempunyai bentuk klitik yang tidak terdapat dalam BR."

"ABSTRAKTren terbaru menunjukkan negara telah menetapkan banyak cara untuk mengundang investor asing, salah satunya adalah melalui pelonggaran kebijakan investasi. Keterbukaan peraturan seperti itu menyebabkan posisi yang tidak seimbang antara negara tuan rumah dan investor asing, serta meningkatnya pelanggaran tenaga kerja, sebagaimana dibuktikan oleh banyak kasus investor yang melarikan diri ketika melakukan investasi. Ini menunjukkan betapa pentingnyaketentuan perlindungan tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi dan peraturan pelaksanaan tenaga kerja. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum Investasi memastikan perlindungan tenaga kerja dan pendekatan pengaturan untuk mencegah pelanggaran tenaga kerja. Suatu analisis akan memproyeksikan apakah pendekatan pengaturan tersebut akan menjadi solusi yang efisien terhadap masalah pelanggaran perburuhan. Situasi serupa dari para investor yang melarikan diri terjadi di Republik Korea, Prancis, dan Australia. Namun, dampak negatifnya terhadap tenaga kerjajauh lebih kecil daripada Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini lebih lanjut membahas bagaimana kontrol pengaturan FDI di Korea, Prancis dan Australia mengurangi pelanggaran perburuhan. Persamaan dan perbedaan akan ditemukan dalam hal prosedur hukum terkait pemberhentian kewajiban pekerja dan investor.Skripsi ini menyimpulkan bahwa verifikasi mengintegrasikan BKPM pada kegiatan investasi tidak cukup untuk mencegah pelanggaran tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja Indonesia jauh lebih lemah daripada negara lain dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan persyaratan pelaporan.

---

ABSTRACTThe recent trend shows countries have established many ways to invite foreign investors, one of which is through easing investment policies. Such regulatory openness has led to imbalanced position between the host country and foreign investor, and increased labor violation, as evidenced by numerous cases of fleeing investor when disinvesting. This shows how significant the labor protectionprovisions in investment law and implementing regulations on labor. In light of Law No. 25 Year 2007 concerning Investment as implementing law containing labor protection in Indonesia, this research aims to identify how the Investment law ensures labor protection and regulatory approaches to prevent labor violation. An analysis would project whether such regulatory approach will be the efficient solution towards the issue of labor violation. Similar situations of fleeing investors occur in Republic of Korea, France, and Australia, however, the negative impact on labor is much lessen than Indonesia. Hence, this research further discusses how regulatory control of FDI in Korea, France and Australia reduces the labor violation. Similarities and differences will be found in terms of the legal procedure in dismissing workers and investors obligations. The research concludes that the BKPMs integrate verification on investment activities is not enough to prevent labor violation and Indonesia labor protection is much weaker than other countries with the absence of advance notification and reporting requirements"