"Tesis ini mengkaji tentang Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito sebagai sosok wanita pergerakan Indonesia, sejak Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 hingga terpilihnya menjadi anggota DPR dan Konstituante berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955. Dalam mengkaji sosok Sukaptinah sebagai wanita pergerakan, terungkap bagaimana lingkungan sosialnya mendukung pembentukan kepribadiannya sebagai sosok wanita yang berpikiran maju, peduli terhadap penderitaan kaumnya dan bangsanya, konsisten serta memiliki jiwa kemandirian yang kuat.
Berbagai fakta yang diperoleh dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari sumber tertulis maupun lisan mengungkapkan bahwa berbagai kemajemukan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan sosok Sukaptinah sebagai wanita pergerakan. Latar belakang kehidupan keluarga aktivis Muhamadiyah dalam lingkungan tradisional abdi dalem kraton Yogyakarta, dimana wanita lebih banyak berperan dalam wilayah domestik mengurus rumah tangga, berinteraksi dengan pendidikan Barat sekuler yang kontras dengan pendidikan kebangsaan Taman Siswa. Ia mempunyai kedekatan emosional dan kultural yang unik dengan tokoh pembaharu pendidikan, baik pasangan Kyai dan Nyai Dahlan maupun Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara.
Pada tahun, 1928 sebagai aktivis Jong lslamieien Bond Dames Afdeeling, pemudi Sukaptinah berpartisipasi aktif dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-1 tanggal 22 Desember yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Sebagai ketua organisasi Istri Indonesia yang independen selama 3 periode pada dekade 1930-an Sukaptinah -yang selanjutnya dikenal sebagai Ny. Sunaryo Mangunpuspito - mempunyai audit yang tidak sedikit dalam meningkatkan kesadaran wanita Indonesia ke arah kehidupan bemasyarakat dan berbangsa menuju Indonesia Raya.
Pada tahun 1938, perjuangan isteri Indonesia agar wanita Indonesia duduk dalam Gemeenteraad (dewan kota) berhasil di Semarang, Surabaya, Cirebon dan Bandung. Salah seorang diantaranya adalah Ny.Sunaryo Mangupuspito di Semarang. Menjelang pecahnya Perang Pasifik, organisasi lsteri Indonesia yang dipimpinnya memprakarsai Rapat Umum bersama beberapa organisasi wanita lainnya di Jakarta dan Semarang melakukan protes terhadap Volksraad karena tidak ada anggota wanita dalam lembaga tersebut. Ia juga mengorganisir organisasi-organisasi wanita untuk mendukung aksi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang menuntut Indonesia mempunyai parlemen sendiri.
Kongres Perempuan Indonesia ke-4 di Semarang (1941) yang dipimpinnya menghasilkan keputusan yang progresif, seperti mengusulkan kepada Volksraad agar memasukkan Bahasa Indonesia dalam rencana pelajaran sekolah HMS dan AMS, memberi dukungan kepada GAPI atas penolakannya terhadap ordonansi wajib militer (militiedienstplicht) buat bangsa Indonesia, serta mengirim mosi kepada pemerintah kolonial agar hak memilih (actief kiesrecht) anggota dewan haminte juga diberikan kepada wanita Indonesia.
Pada masa pendudukan Jepang, Ny. Sunarjo Mangunpuspito mendampingi Empat Serangkai memimpin kantor bagian Wanita Putera dan menjadi ketua Hujinkai pusat. Dilibatkannya istri pamongpraja dalam aktivita Hujingkai, mengakibatkan para istri pamongpraja tersebut tidak mungkin lagi mengisolir diri di menara gading dan menjaga jarak dengan rakyat kebanyakan seperti pada masa Hindia Belanda. Mereka dituntut harus menyatu dengan masyarakat untuk mengadakan dapur umum, mengorganisir rapat-rapat yang bersifat politis untuk memobilisasi kaum wanita membantu Jepang. Di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ny, Sunaryo Mangunpuspito bersama dengan Ny. Maria Ulfah Santoso SH., berhasil memperjuangkan terjaminnya kesamaan hak wanita dan pria dalam konstitusi UUD-RI 1945 (pasal 27).
Bagi Ny.Sunaryo Mangunpuspito, perjuangannya membela tanah air untuk lepas dari penjajahan merupakan perwujudan dari ajaran agama Islam dan ia tetap konsisten memperjuangkan perbaikan dan kemajuan kedudukan wanita. Ia tetap aktif dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) disamping menjadi Ketua Umum Muslimat Masyumi.
Karir legislatif Sukaptinah Sunup Mangunpuspito, yang dimulainya sejak menjadi anggota Gemeenteraad Semarang, BPUPKI pada akhir masa pendudukan Jepang, setanjutnya setelah Indonesia merdeka sebagai anggota KNIP dan Badan Pekerja KNIP, anggota DPRS (1950-1955), mencapai puncak dengan terpilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan merangkap sebagai anggota Kontituante hasil Pemilu 1955. Meskipun demikian aktivitasnya dalam organisasi wanita tetap ditekuni hingga usia senja dalam memperjuangkan kemajuan wanita dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dijamin dalam konstitusi."
