Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini merupakan uraian tentang aksi dan reaksi yang terjadi dalam keluarga militer Jawa di komplek perumahan Halim Perdanakusuma. Aksi yang dimaksud di sini adalah sepasang orang tua dengan power yang ia miliki mentransmisikan nilai-nilai budaya yang mereka miliki untuk ditanamkan kepada anak, baik nilai budaya militer dan juga Jawa, yang mana tujuannya adalah untuk membuat anak disiplin dan bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi nyatanya, beberapa nilai yang diberikan oleh orang tua kepada anak memunculkan reaksi yang bervariasi, salah satunya adalah adanya resistensi. Ketika anak tidak puas dengan nilai-nilai yang ditransmisikan oleh orang tua, anak akan melakukan sebuah perlawanan (resistensi) secara diam-diam. Skripsi ini menunjukkan bahwa perbedaan yang ada dari budaya militer dan Jawa terdapat pada cara penyampaiannya dan bagaimana reaksi anak dalam menerima nilai-nilai yang diberikan. Data-data yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terlibat dengan para informan.

---

This thesis is aim to describe of actions and reactions that occur in a Javanese military family at Halim Perdanakusuma. The action here is a pair of parents with the power they have to transmit cultural values ​​they have to be imparted to children, both military and also Javanese culture, where the aim is to make children discipline and be accepted by society. But in fact, some of the values ​​given by parents led to varied reactions from children, one of which is the presence of resistance. When the child is not satisfied with the values ​​transmitted by parents, children will perform a passive resistance. This paper shows that there are differences of military and Javanese culture are on the way of delivery and the reactions to the child in receiving the values ​​given. The data used in this article was obtained through in-depth interviews and participant observation with the informant."

"Disertasi ini membahas proses masuknya Purnawirawan TNI ke dalam politik dan kinerjanya setelah berada di dalam arena politik. Penelitian ini menduga bahwa dengan berperannya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik akan memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil-militer di Indonesia. Dalam menjelaskan fenomena ini penelitian menggunakan pendekatan jaringan Actor-Network Theory (ANT). Pendekatan ANT berfokus pada relasi performatif antara aktor dengan actant baik human actant maupun non-human actant. Kedua actant ini bertindak sebagai mediators (pengambil alih tindakan aktor). Penelusuran pendekatan ANT berusaha menggali suatu peristiwa secara riil dan detail. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan data sekunder terkait.Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada tiga aktor Purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik (informan kunci) dan relasinya dengan sekian banyak human actant (informan) dan non-human actant. Penelitian ini.setidaknya menelusuri enam (6) non-human actant yang menjadi mediators. Keenam non-human actant tersebut adalah: Partai Politik dan Kondisi Politik secara umum; Pembentukan Karakter TNI;Purnawirawan TNI sebagai Warga Sipil; Usia Pensiun, Orientasi Kekuasaan dan Kegiatan pasca Pensiun Purnawirawan TNI; Pengalaman Dwi Fungsi ABRI; dan Organisasi Purnawirawan TNI. Sebagian non-human actant ini menggambarkan temuan “motif idealis” yang melatarbelakangi Purnawirawan TNI masuk ke ranah politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pada sebagian kecil Purnawirawan TNI berpolitik didasarkan pada “motif pragmatis”, seperti misalnya keinginan tetap berkuasa dan tujuan ekonomi. Tentang “motif pragmatis”, penelitian mengakui belum berhasil menggalinya secara lebih dalam, masih tergolong sebagai “background plasma” sebagaimana dikatakan oleh Pendekatan ANT. Penelitian juga menyimpulkan bahwa: 1) aktor Politisi Purnawirawan TNI yang berseberangan dengan rezim penguasa membentuk pilihan partai politik selain partai berkuasa; 2) pengelompokan Politisi Purnawirawan TNI mengikuti pola-pola tertentu; dan 3) terdapat beberapa bentuk partisipasi politik Politisi Purnawirawan TNI.Kedua, mengenai group formation relasi sipil-militer dan peran Politisi Purnawirawan TNI dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, penelitianmenyimpulkan bahwa: 1) Politisi Purnawirawan TNI tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan militer; 2) Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi (connector) dan peredam konflik (arbitrator-mediator) Politisi Sipil dengan Militer; 3) komitmen Purnawirawan TNI pada konstitusi dan politik negara berperan positif dalam konsolidasi demokrasi. Ancaman konsolidasi demokrasi muncul justru dari lemahnya infrastruktur dan institusionalisasi demokrasi. Ketiga, mengenai sumbangsih Pendekatan ANT pada studi sosiologis relasi sipil-militer, menyimpulkan bahwa relasi sipil-militer dipandang sebagai agregasi dari relasi performatif berbagai aktor sehingga diperoleh gambaran riil & detail relasi sipil-militer. Berdasarkan cara pandang demikian, penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik relasi sipil-militer di Indonesia is constantly made and remade, dapat terus berkembang. Pada saat penelitian ini dilakukan Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik politisi sipil dengan militer. Keempat, modifikasi-kritik penelitian ini terhadap Pendekatan ANT adalah: penelitian ini memasukan non-human actant yang tidak terbatas hanya pada saat tindakan aktor diambil (critical moment), tidak sebatas kondisi “here and now ”, namun juga konteks kesejarahan/pengalaman (related past time) aktor (seperti Pembentukan Karakter TNI dan Pengalaman Dwi Fungsi ABRI), sebagaimana juga menjadi masukan Boyana Peric terhadap Pendekatan ANT.

---

This dissertation examines the process of Retired Military (TNI) Personnels entering into practical politics and their performances after they are in the political arena. This research assumes that the role of Retired Military (TNI) Personnels in politics will provide new caracteristics in the pattern of civil-military relations in Indonesia. This phenomenon is explained by using the approach of Actor-Network Theory (ANT) which attempts to excavate an event with realness and detailness, based on the performative relations between actors (actant), human actant as well as non-human actant. The research methodology used is qualitative approach by excavating throughly the relational process between actors in the network. Data collection techniques used are interview, observation, and related secondary data source.

The result and conclusion of the research are as the following. First, there are 6 (six) non-human actants becoming mediators (change-taker of the actor’s steps of Retired Military into Politics). These six non-human actants consist of Establishment of TNI Characters; Political Party and Political Condition in General; Retired Military Personnel as Civil Citizen; Dual Functions of ABRI; Pension Age, Power Orientation and Activity after Pension of Retired Military Personnel; and Organization of Retired Military Personnel. Beside those six non-human actants which describe finding factor or ideal motive causing retired military personnel entering into politics, this research discovers a few retired military personnel joining politics based on pragmatic motive or factor, as a desire for constant authority and economic purpose. About this pragmatic motive or factor, the researcher admits unsuccessfully deep excavation, still classifying as “background plasma” as stated in the ANT approach. Moreover, the result research indicates as follow: 1) Conflict between actor of retired military and authoritarian regime sets up the option of political party against the ruling party; 2) Classification of retired military personnel follows certain patterns; 3) There are various forms of political participation of retired military personnel.

Second, group formation of civil-military relations and role of retired military personnel as politician in the consolidation of Indonesian democracy can be concluded as follow: retired military personnel as politician can not be stated to represent military interest; 2) Retired military personnel as politician has the capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military; 3) Commitment of retired military personnel to constitution and nation politics has positive role in democracy’s consolidation. The threat of democracy’s consolidation precisely emerges from the weakness of infrastructure and democracy institutionalization. Third, contribution of ANT Approach in sociological study of civil-military relations concludes as follow: 1) Civil-military relations are regarded as the aggregation of perfomative relations from various real actors so that it can provide real and detail description of civil-military relations. Based on that point of view, this research states that characteristics of civil-military relations is constantly made and remade. While conducting this research, retired military personnel as politician is able to bridge communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military. Fourth, Review modification to ANT approach is that this research includes actant non-human not only in critical moment as restricted in here and now condition, but also the history/actor experience (the establishment of TNI characters and dual functions of ABRI) as responded from the review of Boyana Peric to the ANT approach."

"ABSTRAKThe fourth industrial revolution has promised many breakthroughs in military affairs. From cyber weapons to partially autonomous weapons system, militaries of the great power have sought to maintain their edge in increasingly complex and unpredictable operating environment."

"The Second World War was a defining event in modern world history. Indias manpower and financial resources enabled the British Empire in particular and the Allies in general to win against the Axis powers. The Indian troops fought from Hong Kong in the east up to Italy in the west. The present monograph, based on archival data, attempts to highlight the complex interrelationship between Indian armed forces, society, and World War II. This monograph is a corrective to the cultural studies approach of totally neglecting blood and gore. But what is aimed here is not merely a traditional narrative of military history. Rather than merely providing a chronological account of military operations, an attempt has been made to integrate military history with the social and cultural contexts. Tools, ideas, and institutions of violence are fused with the host social fabric and the cultural context. The book is divided into two parts. The first four chapters of the book study the impact of manpower and economic mobilization and internal security on the Indian society, while the last three chapters of the volume deal with the Indian armed forces in combat. The aim is to show the interrelationship between training, technology, and tactics in the battlefields. Wherever possible, soldiers views of combat and the home front are given. Hence, the monograph is a blend of both history from the top and history from below."

"Setelah kekalahan Jepang Perang Dunia II, pembangunan Jepang dibidang militer dihentikan dan dipaksa oleh Amerika Serikat untuk fokus hanya pada pertahanan diri. Namun awal abad ke-21, perubahan situasi keamanan dan politik di wilayah seperti China dan Korea Utara telah mendorong Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan armada militernya. Dalam meningkatkan kapabilitas militer, Jepang melihat Indonesia sebagai negara militer terbesar di Asia Tenggara kemudian mengadakan kerjasama dalam bidang militer. Di bidang pertahanan, Jepang telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Indonesia dan Jepang juga mengembangkan kerjasama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan, pendidikan dan latihan (diklat), pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer Jepang dan Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai hubungan Jepang dan Indonesia dalam bidang militer. Jepang dalam ekspansi militernya melihat perkembangan Cina dan Korea Utara khususnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan. Jepang juga melihat potensi yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia yang diyakini oleh pihak Jepang sebagai salah satu negara yang akan berperan besar menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara yang juga penting bagi banyak negara maju dari seluruh dunia.

---

After Japan's defeat of World War II, the Japanese development of military field stopped and forced by the United States to focus solely on selfdefense. But the early 21st century, conversion of the security and political situation in China and North Korea have been encouraging Japan to improve its military and fleet capacity and capability. By enhancing military capability, Japan saw Indonesia as the largest army in Southeast Asia and entered into military cooperation of Japan-Indonesia later. Japan Self-Defense forces (JSDF) has been developing a global partnership for development of Indonesian defense capabilities and professionalization of Indonesian national armed forces, furthermore, conducting other field cooperations such as military personnel exchange, education and training, military-to-military cooperation and exercises, disaster response, and exchange of visits between high-ranking military officers. This research discusses the military relationship of Japan and Indonesia in the military field. Japan's military expansion saw the development of China and North Korea especially the tension in South China Sea Region. Japan also saw the potential possessed by Southeast Asian countries particularly Indonesia, which is believed by the Japanese as one of the Southeast Asian countries that played a major role that was able to maintaining Southeast Asia security."

"Penelitian ini merupakan kajian historis tentang seorang tokoh bernama Miura Jo pada masa pendudukan militer Jepang di Bali dalam kurun waktu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi : (1) Bagaimana peran dan tindakan Miura pada masa pendudukan militer Jepang terhadap rakyat Bali dan (2) Bagaimana dasar pemikiran pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh Miura terhadap rakyat Bali pada masa itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teori-teori penulisan sejarah dalam analisis terhadap sumber-sumber sejarah primer dan hasil wawancara terhadap pelaku sejarah. Hasil penelitian menunjukan ada beberapa peran sentral yang dilakukan oleh seorang Miura di Bali pada masa pendudukan militer Jepang yaitu: (1) sebagai penghubung dan penasehat bagi rakyat Bali dan pemerintah, (2) menggagas reformasi keagamaan, (3) berusaha memprakarsai penguatan ekonomi rakyat Bali, dan (4) menjadi satu-satunya orang Jepang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) sebagai cerminan pengakuan baik kalangan rakyat Bali maupun pihak Jepang atas ketokohan seorang Miura. Latar belakang kehidupan terlahir pada keluarga, dimana ayahnya seorang pendeta dan ibu seorang pendidik turut berperan membentuk karakter humanis seorang Miura. Dia dapat menjalankan peran sebagai warga negara yang harus taat pada perintah untuk membantu kesuksesan pendudukan Jepang di Bali, disisi lain dia memberi 'sentuhan' nilai humanis persuasif pada kebijakan militeristik yang dijalankan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan demikian dia dapat diterima dan pendapatnya diamini oleh rakyat Bali. Akhir kisah hidup Miura menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan 'hadiah' dari Jepang.

---

This study analyzed the life of Miura Jo under Japanese occupation in Bali in the year of 1942-1945. The aims of this research are to analyze role and action of Miura and background of his approach to the people of Bali on that time. This is qualitative approach using the theories of history in analyzing the documents and data. The result shows there are number of Miura's important act among the people of Bali such as: (1) to be connector and adviser to the people of Bali in their relationship to Japanese military government; (2) the conceptor of the religious reform; (3) initiator the empowerment of Balinese in economic term; (4) to be representative of Japanese government in kenkokudoushikai, the Independent Preparation Committee of Bali. The last one can be determined as confession of the personage of Miura because he was only Japanese this committee. Background of his life, born in academic-religious family made strong foundation of his character in humanism as he showed in his approach to the Balinese. He acted as citizen of Japanese to support the country mission, but in the other hand, use persuasive-humanism approach in implementing the militaristic policy simultaneously. By that approach, he got the trust of Balinese. The ending of life of Miura showed the important thing that Indonesian independent was not 'gift' from Japan."

"Penelitian ini membahas tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Konfrontasi Indonesia–Malaysia: Operasi Dwikora Tahun 1963 – 1966. Semenjak Pemerintah Inggris menetapkan pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia merasa terancam dengan pembentukan Federasi Malaysia ini karena dianggap sebagai proyek neo kolonialisme Inggris yang bisa mengganggu kestabilan keamanan di Indonesia. Usaha dengan cara damai menemui kegagalan sehingga Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia dengan dicanangkan Dwikora. TNI AD dengan kesatuan KOSTRAD (Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat), AL dengan kesatuan Kompi X bagian dari KKO (Korps Komando AL), dan AU dengan kesatuan PGT (Pasukan Gerak Tjepat) bertugas untuk mengumpulkan intel, menyabotase, mengirimkan sukarelawan (sukwan) di daerah lawan, dll.

---

This research discusses the role of Indonesian Military In Indonesia – Malaysia Confrontation : Dwikora Operation (1963-1966). Since the establishment of the British Government establishes the Federation of Malaysia, Indonesia felt threatened by the formation of the Federation of Malaysia is being perceived as neo colonialism British project that could destabilize security in Indonesia. Enterprises by peaceful means had failed so Indonesian confrontation with the Federation of Malaysia was declared Dwikora.Indonesian Ground Force with unity KOSTRAD (Army Strategic Reserve Command), Indonesia Navy Force with unity Company X part of the KKO (Corps Commander Navy), and Indonesian Air Force with unity PGT (Shock troops) tasked to gather intelligence, sabotage, send volunteers (sukwan) in the area of the opponent, etc."