Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDemokrasi mengakui individu setara dalam politik dan liberalisme, dengan gagasan individualisme normatif, mengakui individu setara dengan individu lainnya sebagai sesama individu, membuat kedua nampak bertentangan. Namun, kedua teori tersebut tetap digabungkan menjadi satu dan menciptakan sistem pemerintahan yang kita kenal dengan Demokrasi liberal. Dengan menggunakan pandangan Norberto Bobbio, tulisan ini mencoba menjelaskan keselarasan demokrasi dan liberalisme.

---

ABSTRACT<>br>Democracy acknowledged invidual are equal in political value and liberalism, with the idea of normative individualism, acknowledged individual are equal with each other, so it makes this two theories seems contradictive. However, these two theories were combined and created a new sistem that we knew as Liberalism Democracy. With Norberto Bobbio rsquo s thought, this study trying to explain the harmony of these contradictive theories."

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan telaah kritis terhadap teori politik John Rawls danJürgen Habermas dalam menghadapi persoalan fakta pluralisme, utamanyamengenai asas neralitas sebagai fondasi politik demokrasi liberal. Rawlsmengembangkan konsepsi politik tentang keadilan melalui gagasan konsensusyang saling bertumpang-tindih, sementara Habermas mengelaborasi gagasantentang validitas dan legitimasi politik di atas tindakan komunikatif. Penelitian iniberusaha menunjukkan bahwa politik demokrasi adalah ruang serba mungkinyang tidak dapat dipagari oleh eksklusi atau inklusi terhadap kategori tertentu.Melalui perspektif teori diskurus Habermas, penelitian ini berusaha mengupasdefisit dalam konstruksi teori politik prosedural Rawls tentang perumusan asasasaskeadilan politik. Sasarannya adalah mencapai suatu pemahaman tentangkeadilan politik yang tidak beku dan senantiasa terbuka terhadap segala rupakemungkinan baru.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis is a critical analysis of the political theory of JohnRawls and Jürgen Habermas in terms of addressing the pluralism, particularlyregarding the principle of neutrality as the foundation of liberal democraticpolitics. Rawls developed a political conception of justice through the idea ofoverlapping consensus, while Habermas elaborated the notion of political validityand legitimacy above the communicative action. This critical analysis aims toprove that democracy is a room with unlimited probability, which is most unlikelyto be restricted with neither exclusivity nor inclusivity towards particular groups.Through the perspective of Habermas’ discourse theory, this analysis seeks tounravel the deficit in the construction of Rawls’ political theory of the principlesof political justice. The objective is to achieve an understanding of political justicethat is not frigid and open to all sorts of new possibility."

"Penelitian mengenai Iahirnya Agrarische Wet 1870 ditelusuri sejak V.O.C. dilikuidasi, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gagasan Raffles dengan land rente nya diarahkan pemilikan tanah secara komunal menjadi kepemilikan perorangan, dalam penarikan pajak tanah, dan diooba melepaskan ikatan adat dan tradisi. Gagasan dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak berhasil.Setelah dilanda krisis keuangan, politik Kolonial mempraktekan stelsel Tanam Paksa, yang dampaknya sangat berpengaruh pada struktur sosial ekonomi, intensifikasi sistem produksi pra kapitalisme. Tanam Paksa menciptakan usaha pertanian yang padat karya bagi petani pribumi, dan usaha padat modal bagi pengusaha Eropa dan pengusaha asing lainnya (1830 - 1870).Sistem Tanam Paksa diparuh waktu tahun 1850 - 1870 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari kapitalisme komersial ke kapitalisme industri, dan pada perkembangan politik partai Liberal sangat berpengaruh dalam menentukan politik Kolonial Hindia Belanda Desakan para pengusaha Belanda yang mendapat dukungan dari golongan Liberal berhasil melahirkan Agrarische Wet 1870.

---

This research is aimed to explain about the birth of Agrarische Wet in 1870. It can be seen since the liquidation of VOC, that taken over by the Nederland india government. Raffles? idea about landrent was applied on the comunally owned ground to individually owned ground, on landrent inning, and the abolishing of custom and traditional ties. The idea was followed unsuccesfully by Dutch govemment.

After monetary crisis, Dutch colonial govemment practised Culture System, with the great effects on socio-economic structure and pre-capitalism intensive production system- Culture System created a work-intensive farming pattern for native peasant, and at the same time capital-intensive for Europeans and foreigner entrepreneurs (1830-1870).

In the late Culture System, 1850-1870, it caused the economic growth from comercial to industrial capitalism, and also had a great influence on the Liberal Party's power to colonial policy in East india. The private entrepreneurs' pressure, supported by Liberal patron, leaded to the birth of Agrarlsche Wet in 1870."

"Pluralisme secara tepat dimaknai sebagai suatu pandangan yang menerima berbagai konsepsi mengenai tujuan-tujuan hidup. Pluralisme kemudian dipahami sebagai pemahaman bersama mengenai tradisi, identitas, dan moralitas. Keseluruhan aspek tersebut bermula dari pengertian manusia sebagai agen yang bebas. Seluruh pembicaraan mengenai bagaimana manusia hidup dalam situasi berbeda ditentukan pada tiga nilai dalam masyarakat modern: pertama, kondisi demokratis (pilihan sosial didasarkan pada prosedur yang bebas, tidak memaksa, dan menerima suatu diskusi terbuka pada isu yang akan diputuskan secara bersama). Kedua, Liberalisme (suatu pandangan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan seperti, kebebasan atas kepercayaan, kebebasan ekspresi, dan kebebasan untuk memilih). Ketiga, Pluralisme (pandangan yang mengedepankan hak setiap individu untuk mendefinisikan dan menjalankan hidup menurut cara pandang masing-masing dalam keadaan damai). Melihat ketiga aspek penting tersebut, maka dapat dimaknai bahwa masyarakat liberal adalah suatu kondisi minimum untuk mewujudkan suatu keadaan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, Karena masyarakat liberal dibentuk dari individu-_individu yang memegang komitmen dalam perbedaan, dan terkadang tidak saling cocok mengenai apa yang disebut sebagai hidup yang baik dan cara mewujudkannya. Dalam perwujudan masyarakat modern, sebagai sebuah masyarakat liberal, Pluralisme tumbuh sebagai implikasi clan keyakinan yang mendasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih sendiri bagi dirinya dalam memandang konsepsi mengenai kebaikan hidup. Pembelaan terhadap Pluralisme, mengemuka dengan disampaikannya ide mengenai Incommensurability nilai-nilai. Beberapa sistem nilai secara bersamaaan sesungguhnya dapat secara sama divalidasi dalam status Incommensurable, karena menentukan satu nilai yang mengatasi nilai-nilai yang lain adalah suatu kemustahilan, jika kita mau berkomitmen pada kehidupan damai dalam perbedaan. Asumsi yang dibuat dalam melihat nilai-nilai Incommensurable satu sama lain adalah secara sederhana atas pemahaman bahwa tidak mungkin menentukan suatu ukuran rasional dalam menakar nilai-nilai tersebut dalam suatu skala hitung. Sampai pada titik ini dapat dimengerti bahwa dimungkinkan adanya suatu tarik-menarik di antara perbedaan-perbedaan nilai-nilai itu dalam suatu sistem moral. Implikasi dari Liberalisme adalah: masyarakat liberal tidak hanya melindungi kebebasan setiap individu, namun juga memperbolehkan tumbuh berkembangnya perbedaan dan persaingan pandangan dalam melihat dunia secara konseptual. Berpikir untuk melewati batas ideologi pribadi dan kelompok atas nama kebebasan individu sebagai agen bebas adalah sesuatu yang menjadi cerminan masyarakat liberal yang pluralis. Apa yang kemudian menjadi penting adalah usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat liberal yang menyadari nilai-nilai Pluralisme dalam dirinya. Namun nilai yang ada dalam dirinya itu harus dibentuk dan dihadirkan. Incommensurability nilai-nilai memungkinkan hal tersebut, karena kesadaran untuk memahami yang lain akan muncul dan menyadari potensi sebagai agen yang bebas, individu tidak terkurung dalam eksklusivitas identitas dan nilainya, tetapi memiliki jiwa inklusif yang memungkinkan perkembangan pribadinya dalam mewujudkan cita-cita hidupnya. Principle of harm yang muncul kemudian lebih sebagai suatu resep untuk mengobati kemungkinan yang ditimbulkan suatu penguasaan mayoritas atas individu, karena adalah lebih baik mengembalikan suatu konsepsi kebaikan kepada individu daripada memberikannya pada kelompok atau budaya yang dianut mayoritas. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah terjadinya suatu intervensi ilegal atas individu."

"Tulisan berikut ini akan berusaha mengelaborasi beberapa asumsi pokok mengapa pemerintah menetapkan pajak dalam masyarakat dan perkcmbangan kondisi signifikannya di masa sekarang tenitama setelah merebaknya isu liberalisasi perdagangan dunia. Kebijakan pemerintah secara umum dalam tutisan ini menipakan kebijakan politis (political policy) yang merupakan out-put dari proses pengaturan masyarakat dalam sebuah negara. Bagaimana masyarakat diatur dan kebijakan perencanaan perabangunan yang dilakukan pemerintah akan sekaligus merupakan sebuah pola pertahanan pemerintah untuk menjaga kelanggengan kdniasaan. Di sini, artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan untuk mengatur agar tidak terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium), jurang atau kesenjangan sosial (social inequality) dan, pada akhinrya, kekacauan politik (chaos)."

"Tesis ini membahas mengenai liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia di WTO, khususnya ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) dengan melihat pada Schedule of Commitment dan regulasi domestik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode nonnatif preskriptif untuk melihat scjauh mana perkembangan liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia serta kesiapan Indonesia dalam rnenghadapi liberaJisasi agar dapat memanfuatkan peluang sekaligus melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi sektor telekornunikasi di Indonesia telah dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta berakhimya konsep monopoli di sektor telekomunikasi Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menghadapi liberalisasi agar dapat efektif memanfaatkan hasil libernlisasi.

---

This thesis is concerning about liberalization of telecommunication sector in Indonesia as Indonesian's commitment in WTO, especially stipulation in General Agreement on Trade in Services (GATS) by refers on Schedule of Commitment and domestic regulation in Indonesia. This research is conducted using nonnative prescriptive methods to discover how far are the liberalizations of telecommunication sector development in Indonesia and the preparation of the country in dealing with liberalization so it will be able to take advantage of opportunities and also to protect Indonesia’s interests. The result of the research shows that the liberalizations of telecommunication sector in Indonesia has initiated by the Act no 36, 1999 About Telecommunication and the end of monopoly concept in Telecommunication sector of Indonesia. Within the development, the govermment conducted moderate value of supporting effort in order to deal with liberalization to be effective in utilize liberalization output."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan liberalisasi commercial presence perbankan dan prinsip akses pasar sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia, keselarasan pengatural commercial presence dalam peraturan Bank Indonesia dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar dalam GATS serta memberikan masukan untuk penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan commercial presence perbankan di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakanpendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih liberal dibandngkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS. Pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia telah menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS sehingga peraturan telah selaras dengan pprinsip akses pasar dalam GATS. Hasil penelitian anatar lain menyarankan bahwa optimalisasi peran da kontribusi bank asing terhadap pengembangann perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan.

---

This thesis discusses the application of Indonesia's commitment to the liberalization of commercial presence in banking and the principle of market access in accordance with the GAlS in the regulations of Bank Indonesia, the alignment settings of commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia with the commitment of Indonesia and the principle of market access in GATS as well as advise for improvements related to setting commercial banking presence in Indonesia This thesis uses the method that is prescriptive nonnative research using qualitative approaches.Based on the research, setting commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia is more liberal when compared with Indonesia's commitment in the GATS so that the setti ngs are not in line with lndonesias commitment in the GATS. Settings commercial banking presence in the regulations of Bank fudonesia has adopted the principle of nmrket access aCCOiding to the provisions of GATS so that the settings have been aligned with the principles of market access in GATS. Among other results suggest that optimization of the role and contribution of foreign banks to the economic development of Indonesia should be improved."