Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengangkat masalah perempuan bekerja dan hubungannya dengan streotip pekerjaan perempuan, tenaga murah dan soal pembagian peran domestik yang yang timpang. Tulisan ini memberikan potret beberapa negara khusunya di wilayah Asia Tenggara dimana masih terdapat diskriminasi di bidang-bidang pekerjaan yang bias gender atau "sesuai porsinya" sebagai perempuan. Sehingga ini menyebabkan hambatan dan kerugian perkembangan karier perempuan."

"Legally there is no discrimination against women in the field of education, such as discernable in laws concerning formal education. Schools are generally co-educational; even those schools which initially are meant to enroll only boys (technical schools) or only girls (schools for home economic) are how open to both sexes. However statistical data show that there is a greater percentage of illiteracy among woman...[...]Non-formal education is provided by governmental instances, women's organization and private enterprises as well with a view to increasing the potentials of men and women; enrollment in these courses, arranging from literacy classes to agricultural training and in home economics, is voluntarily. Informal education is received through experiences in the family circle and other social groups, exposure to the mass media and by attending the traditional and modern theater. To what extent discrimination against women is apparent through informal education further social research may be able to reveal."

"Asas keseimbangan merupakan asas yang dibutuhkan dalam suatu perjanjian, sebagai petunjuk bahwa isi suatu perjanjian merupakan kesepakatan para pihak yang adil dan serasi. Demikian pula pada perjanjian antara pemerintah dengan mitranya, karena dalam melaksana kan tugasnya seringkali pemerintah melakukan perbuatan keperdataan berupa perjanjian-perjanjian, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian pemborongan pekerjaan dan sebagainya. Dalam hal ini maka kegiatan pemerintah tersebut telah masuk ke dalam lalu lintas perdata, sehingga segala transaksi yang dibuat dalam perjanjian tersebut seharusnya tunduk kepada hukum keperdataan. Sedangkan pada pelaksanaannya, pemerintah berpedoman kepada Keputusan Presiden (Keppres), yang mengatur ketentuan-ketentuan bagi pihak pemerintah dalam melaksanakan perjanjian. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan rambu-rambu pemerintah dalam melakukan perjanjian, supaya kepentingan umum tidak dirugikan. Namun seringkali pihak yang bermitra dengan pemerintah merasakan ketida keseimbangan mengenai isi perjanjian. Keppres, tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak seimbang, ketidakseimbangan terjadi ketika pejabat menyusun rincian perjanjian dengan menggunakan kewenangan diskresinya, sehingga memungkinkan timbulnya ketidakseimbangan secara ekonomi maupun secara hukum. Asas keseimbangan, menjadi tolok ukur atau cara untuk mengetahui ada atau tidaknya kesepakatan dalam perjanjian apabila ada pihak swasta yang merasa bahwa perjanjian yang ditandatanganinya dengan pemerintah tidak adil. Skripsi ini membahas mengenai peran asas keseimbangan dalam mewujudkan kesepakatan yang sah pada perjanjian dimana pemerintah sebagai salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan alat pengumpul data yang berupa studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca."