Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat tutur di wilayah perbatasan terhadap bahasa Indonesia, daerah, dan asing masih relevan untuk dicermati. Sehubungan dengah hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik responden masyarakat Banda dan Kombut yang berdomisili di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dan persepsi mereka terhadap bahasa Indonesia, daerah (bahasa Walsa dan Muyu), dan asing (bahasa Negara Papua Nugini) yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan bahasa Indonesia dan daerah. Untuk mencapai tujuan itu, model penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan jenis data primer dan sekunder. Sampel terdiri atas 108 masyarakat tutur Kampung Banda dan 110 Kampung Kombut. Data diolah dengan analisis tabulasi sederhana dan skala Likert dengan mengacu pada rumus skor rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Banda adalah sangat positif terhadap bahasa Indonesia, positif terhadap bahasa Walsa, dan tidak positif terhadap bahasa Negara Papua Nugini. Persepsi masyarakat Kombut adalah positif terhadap bahasa Indonesia, cukup positif terhadap bahasa Muyu, dan cukup positif terhadap bahasa Negara Papua Nugini. Kedua kelompok masyarakat tersebut berpersepsi demikian terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing karena mereka setia, bangga, dan sadar adanya norma bahasa Indonesia, Walsa, dan Muyu. Persepsi masyarakat Banda adalah tidak positif dan masyarakat Kombut cukup positif terhadap bahasa Negara Papua Nugini karena mereka tidak menggunakan bahasa Negara itu sebagai media komunikasi sehari-hari."

"Tulisan ini akan menggambarkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada Orang Papua pasca lebih dari 10 tahun proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diimplementasikan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Perubahan sosial budaya yang terjadi berawal dari proses adaptasi yang dilakukan oleh Orang Papua Asli ketika menanggapi ancaman proyek MIFEE. Proses adaptasi tersebut dilakukan melalui mengenal dan mempraktikkan cara-cara bertani sebagai upaya untuk menjaga eksistensi mereka disaat hutan dideforestasi dan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Analisis yang akan dilakukan akan melihat relevansi antara proses adaptasi yang orang Papua lakukan dengan kemungkinan terjadinya perubahan sosial budaya dalam kehidupan mereka. Tulisan ini akan menggunakan studi data dokumen sebagai basis analisis dan penulisan untuk melihat bagaimana proyek pembangunan yang dilakukan secara masif, perubahan lingkungan alam, serta sistem pertanian sebagai suatu “penemuan” bagi orang Papua dapat mendorong mereka beradaptasi dan menimbulkan perubahan sosial budaya bagi kehidupan mereka. Dari studi ini telah ditemukan bahwa bentuk perubahan sosial yang terjadi pada orang Papua di Kabupaten Merauke meliputi perubahan sektor perekonomian dengan timbulnya keberagaman mata pencaharian, perubahan pada sistem pangan lokal, dan perubahan pada pola pikir yang transaksional.

---

This paper will describe the forms of socio-cultural change that have occurred to Papuans after more than 10 years of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project being implemented in Merauke Regency, Papua Province. The socio-cultural changes that occurred began with the adaptation process carried out by indigenous Papuans when responding threats from the MIFEE project. The adaptation process is carried out through recognizing and practicing of farming methods as an effort to maintain their existence when the forest is deforested and converted into agricultural land. The analysis will look at the relevance of the Papuans adaptation process to the possibility of socio-cultural change in their lives. This paper will use document data studies as the basis for analysis and writing to see how massive development projects, changes in the natural environment, and agricultural systems as an "invention" for Papuans can encourage them to adapt and cause socio- cultural changes in their lives. From this study, it has been found that the forms of socio-cultural changes that occur to Papuans in Merauke Regency include changes in the economic sector with the emergence of livelihood diversity, changes in the local food system, and changes in transactional mindsets."

"Tujuan umum studi ialah mendeskripsikan strategi Muslim Papua pada posisinya yang tersubordinat untuk memperoleh pengakuan akan identitas budayanya pada masa Otsus. Ruang lingkup studi memfokuskan pada arena politik identitas yang mencakup Muslim Papua, Muslim pendatang, dan Kristen Papua. Identitas dalam studi ini dilihat dengan perspektif teoritik Bourdieu bahwa identitas merupakan objektivikasi representasi mental melalui praksis-praksis pelaku sosial dan subjektivikasi penanda-penanda objektif melalui strategi manipulasi simbolik. Konstruksi identitas dilakukan melalui pertarungan kekuasaan dan simbolik antara pelaku-pelaku sosial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pembentukan Majelis Muslim Papua (MMP) tahun 2007. Kesimpulan studi adalah bahwa strategi Muslim Papua untuk mendapatkan pengakuan akan identitas budayanya dilakukan dengan merumuskan jati dirinya secara fleksibel, yaitu memadukan antara ke-Islam-an dan e-Papua-an, mengkontestasikan identitas budayanya dengan Muslim pendatang dan Kristen Papua dalam arena politik identitas. Studi ini juga penunjukkan bahwa identitas budaya, seperti etnik dan agama, tidak hanya berfungsi sebagai penanda objektif, tetapi juga kekuasaan simbolik. Identitas tersebut dikonstruksi, dikontestasikan, dan digunakan sebagai instrumen politik. Implikasinya, konstruksi identitas diperlukan untuk melegitimasi relasi dominasi dalam ranah kekuasaan objektif. Namun, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari orang awam, identitas budaya ini hanya berfungsi sebagai penanda. Pembentukan Majelis Muslim Papua menunjukkan upaya merepresentasikan ke-Islam-an ke dalam ke-Papua-an. Ke-Indonesia-an bagi Muslim Papua, merupakan upaya membangun identitas ke- Papua-an yang sejati sekaligus membangun ke-Islam-an yang moderat, inklusif, dan toleran.

---

This research is addressed to describe the strategy of Moslem Papua within subordinated position, to get recognition for its cultural identity in the period of Special Autonomy. Scope of study focuses on the field of identity politics, involving: Moslem Papua, Moslem migrant, and Christian Papua. The cultural identity is defined according to Bourdieu theoretical framework, i.e. object of mental representations through social practices, of objectified representations, and internalizing of objective identity markers through symbolic manipulation strategy. It is resulted from symbolic and power contestation among agents in a specific field. The study is undertaken by qualitative approach, using case study of establishment of Moslem Papua Assembly in 2007. The conclusion of this study is the strategy of Moslem Papua to get recognition for their cultural identity is undertaken by construction of its identity fluidly, i.e. acculturation between Islam-ness and Papua-ness, contestation with Papua Moslem migrant and Christian Papua in the field of identity politics. The fact of this finding is that cultural identities, such as ethnic and religion, do not only function as sign but symbolic power as well. So, these identities are constructed, contested, and used as political instrument by identity maker. It implicates that identity formation is needed to legitimate a relation of domination in the field of objective power. Nevertheless, in experience of everyday life of the common in Papua, cultural identities function as sign. The establishment of Moslem Papua Assembly constitutes as action to represent Islam-ness into Papua-ness. Meanwhile, Indonesia-ness for Moslem Papua is understood as developing truly Papua-ness together with moderate Islamic principals."

"This study explains the negative externalities of Information and Communication Technology (ICT) development with the distribution of information on grievance experienced by people in Papua Land, Indonesia. The approach uses fixed effects and instrumental variable regression at district level with panel data. The main result shows that there is a positive relationship between ICT development and social conflicts that occur in Papua Land. Further estimates show that there are two potential mechanism in which conflict intensifies by ICT development in Papua Land, ethnic polarization, including polarization of Indigenous Ethnic Papuans, and the economies’ natural resource intensity as represented by GDP per capita.

---

Studi ini menjelaskan eksternalitas negatif dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan adanya penyaluran informasi atas ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat di Tanah Papua, Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah fixed effect dan instrumental variable regression pada tingkat distrik dengan data panel. Hasil utama menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perkembangan TIK dan konflik sosial yang terjadi di Tanah Papua. Estimasi selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme potensial yang dapat mendorong intensitas konflik yang diakibatkan oleh perkembangan TIK di Tanah Papua yaitu, polarisasi etnik, termasuk polarisasi penduduk asli Papua, dan perekonomian berbasis sumber daya alam yang direpresentasikan melalui PDB per kapita."