Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia.Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012.Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012.Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang

---

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012.

The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period.

In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012.

Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap perubahan organisasi. Dengan analisis secara micro-foundation yang dapat memilah dan menampilkan heterogenitas dari teori dynamic capability. Pada penelitian ini juga menganalisis efek moderasi dari knowledge-based capital pada hubungan gaya kepemimpinan dengan kapabilitas dinamik individu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pemimpin ketika membuat perubahan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan yang dimediasi oleh kapabilitas dinamik individu terhadap perubahan organisasi. Hasil penelitian ini juga menegaskan penelitian sebelumnya tentang kapabilitas dinamis individu yang mampu memainkan peran penting dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan ketidakpastian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the influence of leadership style on organizational change. With micro foundation analysis that can parse the heterogeneity of dynamic capability theory. This study also analyzes the moderation effects of knowledge based capital on leadership style relationships with individual dynamic capabilities to gain a better understanding of leader behavior when making changes.The results of this study indicate that there is a positive relationship between leadership styles mediated by the dynamic capabilities of individuals towards organizational change. The results of this study also confirm previous research on the dynamic capabilities of individuals who are able to play an important role in responding to changes in the environment of uncertainty"

"ABSTRAKDalam satu dasawarsa ke belakang, masyarakat telah menyaksikan berbagai konflik kekerasan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Jenisnya bermacam-macam diantaranya ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.Tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mengambil nilai-nilai dari peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Bima untuk dijadikan pembelajaran dalam penanganan konflik di Indonesia khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di lahan masyarakat.Penelitian tesis ke Kabupaten Bima, Provinsi NTB ini juga untuk meninjau dan menggali permasalahan secara langsung kondisi masyarakat pasca terjadinya bentrokan berdarah. Dikeluarkannya SK penambangan di Bima melahirkan konflik yang bersifat vertikal dan horizontal yang penyelesaian permasalahannya bisa dilakukan dengan mengacu kepada UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

---

ABSTRACTWithin a decade, the Community has witnessed violent conflict in several areas in Indonesia. For the example is the injustice among resource sharing and there is no socialization to the community. The purpose of this research is to take values from the conflict events that occurred in the Bima district to be learning as a conflict solutions in Indonesia. Especially those caused by mining activities.Research concentration in the thesis is Bima DistrictWest Nusa Tenggara Province and also to review and explore issues directly to the community after bloody clashes. Mining permit in Bima caused vertical and horizontal conflict between community and Government. The resolution of the problem can be made referring to the Law Number 7 / 2012 about social conflict resolution."

"Penelitian ini difokuskan pada kesiapan individu untuk perubahan organisasi khususnya faktor penentu dan dampak dari kesiapan untuk perubahan pada perilaku kerja kontraproduktif. Meskipun hanya sedikit penelitian yang berusaha untuk mengintegrasikan faktor-faktor ini, penelitian ini memiliki potensi untuk mempengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Selain itu penelitian ini difokuskan pada PT. Semen Indonesia SIG yang merupakan perusahaan milik negara / perusahaan manufaktur semen dengan proses dan konten perubahan yang telah ditentukan terlebih dahulu.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sub-variabel tekanan normatif yang diwakili oleh norma agama mempengaruhi secara positif kesiapan untuk perubahan. Itu berarti semakin banyak individu yang religius, semakin banyak kemungkinan individu yang siap untuk perubahan. Temuan penting lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan untuk perubahan berkaitan secara negatif dengan perilaku kerja kontraproduktif. Semakin siap seorang individu terhadap perubahan, maka semakin rendah kemungkinan individu tersebut terlibat dalam perilaku kerja kontraproduktif.Meskipun mendapat hasil yang signifikan, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena semua responden berasal dari industri manufaktur yang sama yang khusus memproduksi semen. Oleh karena itu generalisasi ke industri lain berpoteni menimbulkan masalah. Kedua, penelitian ini dilakukan dalam sebuah perusahaan milik negara BUMN yang berarti temuan akan bermasalah bila digeneralisir ke perusahaan non BUMN. Ketiga, penelitian ini dilakukan dalam budaya Indonesia dan sub-budaya yang ada di Indonesia sub-budaya Jawa Timur, sub-budaya Sumatera Barat, dan sub-budaya Sulawesi Selatan dan generalisasi temuan ke luar budaya yang sejenis tersebut akan bermasalah. Keempat, karena sifat kuesioner adalah self-report, maka penelitian ini telah menerapkan instrumen untuk mengidentifikasi respon yang diinginkan secara sosial socially desirable response or SDR . Sementara hasil penelitian menunjukkan tidak adanya SDR yang signifikan dalam kuesioner, namun SDR tersebut tidak dapat sepenuhnya dicegah. Kelima, metode pengumpulan data adalah cross section yang tidak memungkinkan elemen waktu menjadi faktor dalam analisis. Dalam hal ini, studi longitudinal dapat dilakukan.

---

This study is is focused on individual readiness for organizational change specifically the determining factors and the impact of readiness for change on counterproductive work behavior. Although little research has attempted to integrate these factors, this research has the potential to influence organizational change success. Furthermore the research is focused on PT. Semen Indonesia SIG that is a state owned enterprise cement manufacturing company whose change content and process are predetermined.Results of this study showed that the sub variable normative pressure represented by religious norms influences positively readiness for change. That means the more an individual is religious, the more the likelihood that individual is ready for change. Another important finding of this research shows that readiness for change negatively relates to counterproductive work behavior. The more an individual is ready for change the lesser the likelihood that individual engages in counterproductive work behavior.Despite the significant results, this study still has limitations because all the respondents were from the same industry that is manufacturing industry specifically cement manufacturing. Therefore generalizing into other industries would be problematic. Second, the research was done within a state owned enterprise SOE that means the findings would be problematic when extended beyond SOE. Third, the research was done within the culture of Indonesia and its sub cultures Eastern Javanese sub culture, Western Sumatra sub culture, and Southern Sulawesi sub culture and generalizing the findings beyond similar culture would be problematic. Fourth, due to the self report nature of the questionnaires, this research has employed an instrument to identify socially desirable response SDR . While the results showed no significant SDR in the questionnaires, SDR could not be fully prevented. Fifth, the method of data collection was cross section which does not allow time element to be a factor in the analysis. In this case, longitudinal study is warranted."

"Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang mendukung ketahanan nasional. Ketidakmampuan untuk mencapai ketahanan pangan disebut sebagai kerawanan pangan. Angka Rawan Pangan (ARP) tertinggi berada pada kawasan Maluku Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kerawanan pangan rumah tangga berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES) di kawasan Maluku Papua, menganalisis model risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut, dan menyusun strategi pengendalian risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut. Data yang digunakan merupakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 yang diselenggarakan oleh BPS. Tingkat kerawanan rumah tangga di kawasan Maluku Papua menurut AKG pada kategori sangat rawan pangan sebesar 26,2 persen dan pada kategori rawan pangan sebesar 28,2 persen, sedangkan menurut FIES pada kategori rawan pangan berat sebesar 2,1 persen dan pada kategori rawan pangan sedang sebesar 10,7 persen. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan AKG secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT laki-laki, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT berstatus tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih rendah, jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak, rumah tangga yang tidak memperoleh bantuan pangan, rumah tangga miskin, tinggal pada daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan FIES di kawasan Maluku Papua secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT perempuan, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi, rumah tangga yang memperoleh bantuan pangan, tinggal di daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Upaya pengendalian risiko kerawanan pangan rumah tangga di kawasan Maluku Papua dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan rumah tangga.

---

Food security is a part of economic security which supports national security. Food security is the inability to achieve food security. The food insecurity rate in Maluku and Papua is the highest. The purposes of this study are to measure the level of household food insecurity based on Recommended Daily Allowance (RDA) and Food Insecurity Experience Scale (FIES) in Maluku and Papua, analyze the risk model of household food insecurity, and also develop a strategy for controlling risk of household food insecurity. This study uses Sosio-Economic National Survey (Susenas) Data by Statistics Indonesia on March 2018. According to RDA, the level of household most food insecurity is 26.2 percent and the level of household food insecurity is 28.2 percent. According to FIES, the level of household severe food insecurity is 2.1 percent and the level of household moderate food insecurity is 10.7 percent. The risk of household food insecurity based on RDA in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The risk of household food insecurity based on FIES in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The efforts to control the risk of household food insecurity in Maluku Papua can be optimized by household empowerment."

"Corak bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini sangat bervariatif, hal itu berimplikasi pada pergeseran fungsi, kewenangan dan kedudukan organ-organ Negara dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Salah satu implikasi dari Perubahan iklim sistem ketatanegraaan pasca Reformasi ialah, terjadi pemangkasan terhadap fungsi dan kewenangan lembaga MPR, Dahulu MPR memeliki kewenangan yang paling kuat dalam sistem ketatanegraaan Indonesia sebagai lembaga tertinggi Negara. Sehingga mendistribusikan kekuasaanya secara vertical-struktural, namun setelah terjadi Perubahan UUD 1945, maka kini MPR telah menjadi lembaga tinggi Negara dan kekuasaannya ada pada lembaga Negara lain secara horizontal-fungsional, sehingga MPR sudah bersetara dengan lembaga-lembaga Negara lain seperti DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK dan KY. Akan tetapi tidak ada suatu hal yang salah dengan keinginan untuk memperkuatkan lagi fungsi dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan. Fakta empiris membuktikan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini eksistensi MPR lebih kepada lembaga seremonial, seharusnya sebagai lembaga yang menjadi tempat bernaungnya para anggota DPR dan DPD, seyogyanya MPR dapat menjadi tempat para wakil rakyat bermusyawarah untuk membicarakan hal-hal strategis. Namun selama ini Negara sudah kehilangan esensi bermusyawarah, DPR lebih kental dengan kekuatan politik partai yang penuh dengan lobi dan belum tentu apa yang diputuskan menjadi kepentingan seluruh masyarakat. Ketika MPR diperkuatkan fungsi dan kewenangan dalam sistem ketatanegraan Indonesia, maka ada kebijakan-kebijakan strategis dan substantif yang bisa dibahas secara bersama antara DPR dan DPD dengan melepas atribut partai atau kedaerahan. Akan tetapi tentu kewenangan MPR juga perlu dibatasi hanya pada hal-hal fundamental, seperti masalah penguatan ideologi, menjadi lembaga yang menengahi kisruh politik yang mampu memecah belah bangsa.

---

The style of building the Indonesian constitutional system today is very varied, it has implications for the shift in the function, authority and position of State organs in the hierarchy of statutory regulations. One of the implications of climate change in the post-Reform constitutional system is that there was a reduction in the functions and authority of the MPR institution. In the past, the MPR had the most powerful authority in the Indonesian constitutional system as the highest state institution of the State. So that it distributes its power verticallystructurally, but after the changes to the 1945 Constitution, the MPR has now become a high state institution and its power is horizontally functional in other state institutions, so that the MPR has become equal with other State institutions such as the DPR, the President, DPD, BPK, MA, MK and KY. But there is nothing wrong with the desire to strengthen the function and authority of the MPR in the constitutional system. Empirical facts prove that in the practice of the Indonesian constitution so far the existence of the MPR is more to ceremonial institutions, it should be an institution that houses the members of the DPR and DPD, should the MPR be a place for representatives of the people to deliberate to discuss strategic matters. But so far the State has lost the essence of deliberation, the DPR is more thick with party political power that is full of lobbying and not necessarily what is decided is in the interests of the whole community. When the MPR is strengthened functions and authority in the Indonesian administrative system, there are strategic and substantive policies that can be discussed together between the DPR and DPD by removing the party or regional attributes. But of course the authority of the MPR also needs to be limited to fundamental matters, such as the problem of strengthening ideology, becoming an institution that mediates political chaos capable of dividing the nation."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dampak usaha komunitas terhadap perubahan sosial melalui pendekatan maqashid syariah indeks yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahrah, Imam AM Najjar dan Imam Asy-Syatibi serta menggunakan metode T-Paired Test dalam melihat dampak sebelum dan sesudah adanya usaha tersebut Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui survei dan data sekunder dari Pemerintah Desa Bandok dan lembaga-lembaga terkait. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya usaha peternakan ayam tersebut berdampak positif signifikan terhadap perubahan sosial, perubahan linkungan, perubahan spiritualitas dengan nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) sebesar 2,00.1,65 dan 2,75. Namun berdampak positif tidak signifikan terhadap perubahan ekonomi dengan nilai rata-rata MSI gabungan sebesar 0,481. Kemudian hasil pengujian T-Paired Test diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat pendapatan yang didorong oleh adanya penyerapan tenaga kerja serta perubahan jenis pekerjaan kepala keluarga sebelum dan sesudah adanya usaha tersebut

---

This Study aims to analyze the impact of community business on social economic change and social welfare using the maqashid sharia index approach proposed by Imam Abu Zahrah, Imam AM Najjar and Imam Asy-Syatibi and using T-Paired Test Method to see the impact before and after the existence of the Business. This Type research is quantitative descriptive using primary data through surveys and secondary data from the Bandok Village government and related institutions. From this research it can be concluded that thec chicken farming business has a positive significant impact on social, environmental and spirituality change with maqashid sharia Index (MSI) values of 2,00. 1,65 and 2,75. However, there is no positive significant impact on economic changes with an average combined MSI of 0.481. Then the results of the T-Paired Test showed that there were significant impact in income level which were driven by absorption of labor and changes in the type of work of the head of the family before and after the existensce of business."