Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai tentang analisis kriminologis terhadap fenomena atau kasus pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Pembalakan liar di Indonesia sulit diberantas habis. Walaupun dampak yang diakibatkan bersifat negatif dan global, hal tersebut tidak menyurutkan para penebang liar melakukan pembalakan liar.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa saja bentuk-bentuk empat objek dalam Kriminologi pada kasus pembalakan liar, yang merupakan salah satu aksi dari kejahatan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil studi kasus yang telah dihimpun oleh LSM, yang juga merupakan sebuah penelitian dan investigasi dari LSM dan data-data sekunder. Dalam penelitian membahas kasus pembalakan liar ini dengan 4 objek kajian dalam Kriminologi, yaitu pelaku kejahatan, kejahatan, korban dan reaksi sosial.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aksi tindakan pembalakan liar berhubungan erat dengan kejahatan kejahatan korporasi dimana aparat pemerintah dapat terlibat dan menjadi pelaku kejahatan.This Final Paperwork (TKA) discussed criminology analysis of illegal logging phenomena or case at Tanjung Puting National Park. Illegal logging in Indonesia is very difficult to combat entirely. The illegal activity has very high negative impact both nationally and globally, however the offenders seemed has not been discouraged.

The objective of this study was to describe the illegal logging case, which could be categorized as one of the environmental crimes, according to four terms of subjects in criminology. This study used qualitative approach by picking some case compiled by certain NGO, which has been investigated and studied by the NGO, with some additional secondary data. The illegal logging was discussed from the stand point of four subbjects in criminology, i.e. the offender, the crime, the victim and the social reaction.

Results of this study concluded that illegal logging activity is very closely linked with corporate crimes, where governmental officer could be involved or become the offender."

"The diversity of the pandan flora from the Lore Lindu National Park has never been reported. Recent floristic study recognised 6 species belonging to Pandanaceae occur in the area. Freycinetia minahassae, F.celebica and Pandanus sarasinorum are the common species found in Sulawesi. Freycinetia oblanceolata and F. polystachya are new records.Freycinetia celebica is rediscovered. The endemic states of F.minahassae and P.sarasinorum are toppled. The extended distribution area of P. gladiator is recorded."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian kerjasama upaya rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah antara PT. Garuda Indonesia (persero), BUMN dibidang transportasi udara antara WWF Indonesia, berbadan hukum Yayasan. Dalam ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi hutan menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan khususnya materi/isi perjanjian kerjasama rehabilitasi hutan serta kaidah-kaidah hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut perlu diperbaiki dengan melengkapi para pihak dalam perjanjian kerjasama seperti ini dengan mencantumkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu pihak, untuk efektifitas pelaksanaan perjanjian. Kegiatan rehabilitasi hutan adalah satu kegiatan yang berjangka panjang sehingga jangka waktu perjanjian perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan pohon yang ditanam.

---

This thesis discusses an agreement between PT. Garuda Indonesia (Persero),- State owned Enterprises in the air transportation- with WWF Indonesia-the Foundationthe agreement concerning forest rehabilitation in Sebangau, National Park Central Kalimantan. In term of the forestry legislation clearly states that forest management including forest rehabilitation authority of the Government, the Ministry of Forestry. Legal research conducted is based on normative analysis of forestry legislation, especially the material/content of the rehabilitation agreement and the rules of contract law in Indonesian Civil Code (Book III). The results suggest that the agreement needs to be fixed in the agreement such as this does not include the Ministry of Forestry (MoF) as one party, for the effective implementation of the agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."