"Tidak lama setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meletuslah konfrontasi RI - Belanda yang dipicu oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Dalam konfrontasi ini Belanda berusaha melemahkan RI dengan cara menduduki daerahdaerah kekuasaan RI dan kemudian memprakarsai pendirian negara-negara dan daerah-daerah istimewa di daerah-daerah yang berhasil dikuasainya tersebut. Dari 15 negara dan daerah istimewa yang didirikan atas prakarsa Belanda, hanya ada tiga negara yang relatif kuat dilihat dart sumber daya a lam dan sumber daya manusia yang dimilikinya, yaitu TIT, NST dan Pasundan.
Tujuan Belanda yang sebenarnya mendirikan negara-negara dan daerah--daerah istimewa itu adalah untuk mengembalikan lagi kekuasaanya di Indonesia, dengan cara memfungsikan kembali alat kekuasaannya di Indonesia, yaitu Binnelands Bestuur dan KNIL di negara-negara dan daerah-daerah yang dibentuknya itu. Adanya kenyataan bahwa di Indonesia telah berdiri suatu negara yang merdeka, yakni RI mendorong pihak Belanda untuk menjalankan siasat federalistis, yaitu berusaha agar di Indonesia didirikan sebuah negara federal yang beranggotakan RI bersama-sama dengan negara-negara dan daerah-daerah istimewa yang dikendalikannya. Hal ini tampak dari persetujuan-persetujuan yang dilakukan antara RI dan Belanda, seperti persetujuan Linggajati dan Renville, di mana Belanda selalu menekankan pembentukan negara federal di Indonesia bilamana Indonesia telah menerima kemerdekaan dari Belanda.
Kesanggupan RI untuk mendirikan negara federal seperti tampak dalam Persetujuan Linggajati, pada gilirannya membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan pemimpin-pemimpin federalis yang kemudian bergabung di dalam PMF. Sejak akhir Desember 1948, ketika RI dalam keadaan lemah setelah agresi Belanda II, PMF banyak mengambil prakarsa-prakarsa politik untuk mencari jalan yang terbaik bagi RI, PMF dan Belanda dalam mengusahakan kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh Belanda. PMF antara lain mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan RI-PMF guna menentukan langkah-langkah bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Langkah politik PMF ini tidak sia-sia karena KMB akhirnya dapat berjalan dengan balk yang kemudian disusul dengan pendirian Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.
Akan tetapi RIS ternyata tidak dapat bertahan lama, kurang lebih delapan bulan setelah pendiriannya RIS bubar. Banyak faktor yang menyebabkan singkatnya masa hidup RIS. Pertama, tidak satu pun tokoh politik utama di Indonesia pada waktu itu yang bersedia mendukung keberadaan RIS. Kedua, hampir semua partai politik juga tidak menghendaki terus dipertahankannya RIS. Ketiga, di dalam lingkungan militer (TNI) justru telah lama dilakukan penggerogotan terhadap negara-negara bagian RIS di luar RI. Keempat, mayoritas rakyat Indonesia mengutuk negara-negara bagian yang mereka anggap sebagai bikinan Belanda dan niat untuk menguburkannya sekuat niat untuk menegakkan kembali RI lama. Dapat dikatakan bahwa penolakan elite politik Indonesia, partai-partai politik, TNI dan mayoritas rakyat Indonesia terhadap RIS pada hakekatnya adalah merupakan suatu sikap untuk mengikis habis sisa-sisa pengaruh kaum kolonialis Belanda di Indonesia.
RIS sebagai negara federal war lean KMB hanya didukung oleh pihak Belanda sendiri dan pemimpin-pemimpin ekeekutif 4 negara bagian, yaitu NIT, NST, Pasundan dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Partai-partai politik di negara-negara itu kebanyakan berasosiasi dengan partai-partai politik RI yang berusaha membubarkan RIS dan membentuk kembali negara kesatuan. Sedangkan rakyat di negara-negara tersebut pun lebih banyak yang ingin membubarkan negara-negara bagian daripada yang hendak mempertahankannya. Oleh karena itu, begitu Belanda pergi dari Indonesia dan pemimpin-pemimpin negara-negara bagian tersebut kehilangan tenaga akibat tekanan-tekanan dari golongan unitaris, maka RIS pun tidak memiliki pendukung sama sekali.
Pemberontakan APRA di Bandung tanggal 23 Januari 1950 dan percobaan coup Sultan Hamid II di Jakarta sehari kemudian Berta pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan tanggal 5 April 1950, pada gilirannya justru mempercepat keruntuhan RIS. Pada bulan akhir April 1950 kekuatan federalisme aama sekali telah lumpuh, dan akhirnya, Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1950 secara reami mengumumkan pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
