Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACTThis research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development."

"Dengan Iahirnya UU No.22/1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengarahkan paradigma penyelengaraan pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis. Konsekuensi dari otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang parlisipatif, untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Perencanaan pembangunan ini kemudian terefleksikan dalam instrumen fiskal yaitu APBD. Penganggaran juga merupakan proses yang sangat penting sebagai katalis pembangunan. Perencanaan pembangunan yang partisipatif menuntut adanya ruang publik yang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan. Ruang publik ini di akomodasi oleh UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan proses bottom up dari perencanaan.Di dalam proses musrenbang itu sendiri yang memiliki wadah partisipasi bagai masyarakat grass root adalah pada Musrenbang Kelurahan. Di DKI Jakarta, kota metropolis dengan kompleksitas permasalahan sosial, untuk Iebih memberdayakan masyarakatnya Pemprov DKI Jakarta memodifikasi Musrenbang dengan pemberian pagu anggaran ke Kelurahan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan (Penguatan Kelurahan) sebesar 1 Milyar dan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sekitar 1 milyar per kelurahan. Pada dasarnya Musrenbang kelurahan serta kebijakan penganggaran yang dibuat Pemprov DKI Jakarta mengadopsi konsep pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemberdayaan masyarakat sena pemerintah kelurahan sebagai urban manager. Namun yang menjadi pertanyaan apakah proses pelaksanaan musrenbang kelurahan telah melibatkan partisipasi masyarakat, atau hanya mobilisasi dan partisipasi semu yang mencari Iegitimasi publik bahwa dokumen perencanaan yang dibuat partisipatif. Untuk itu diperlukan studi untuk mengungkapkan gambaran Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, yang akan mengkaji lebih dalam pada jenjang partisipasi manakah partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan dilihat dari bentuk-bentuk partisipasinya (representasi kehadiran, akses informasi, pemberian usulan, pengambilan keputusan, kontrol pengawasan), peran pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk kemudian menghasilkan usulan strategi perencanaan partisipatif yang tepat di DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan tipe studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk menganalisa pelaksanaan musrenbang kelurahan tahun 2006 dengan juga menggunakan data tahun 2005 sebagai bahan masukan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan Studi dokumentasi. lnforman dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah provinsi dan kotamadya, pejabat kelurahan Nlenteng, Serta dari unsur Masyarakat yaitu Ketua RT,RW, anggota dewan kelurahan, pengurus PKK, karang taruna dan tokoh agama/masyarakat.Hasil dari penelitian ini adalah, pertama; Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang Kelurahan di Keturahan Menteng dengan mengacu pada tangga partisipasi menurut Amstein tennasuk dalam jenjang panisipasi Informasi. Kehadiran peserta kurang representatif Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, informasi sudah mulai diberikan namun sangat terbatas, sarana bagi masyarakat untuk melakukan feedback juga masih kurang. Masyarakat sedikit terlibat dalam proses penyusunanl perumusan kegiatan, masyarakat telah dapat memberikan usulan yang dibatasi, namun tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Pengambitan keputusan tetap ditangan pemerintah, selain itu tidak ada kontrol dan pangawasan dari masyarakat. Kedua; Peran pemerintah dalam musrenbang kelurahan adalah fungsinya sebagai regulator dan sosialisasi Serta pendampingan, namun sosialisasi yang dilaksanakan kurang berhasil, para perencana pemerintah pun masih mencari konsep yang tepat datam perencanaan. Sementara peran masyarakat khususnya para Ketua RT dan RW memiliki peran yang sangat penting untuk menjaring usulan masyarakat yang kemudian menjadi usulan prioritas yang dibahas- Peran tokoh masyarakat/agama, karang taruna serta organisasi sosial lainnya belum sepenuhnya diberdayakan, sementara perempuan dapat berperan dalam musrenbang keiurahan ini, hanya melalui kegiatan PKK, karena telah ada arahan kebijakan Provinsi melalui pengembangan posyandu. Ketiga; Faktor-faktor yang mempengaruhi musrenbang kelurahan antara Iain: faktor internal yaitu eksternal dan imptikasi kebijakannya dimana dalam akhir penelitian ini peneliti menggagas strategi parencanaan partisipatif dalam musrenbang kelurahan."

"Desentralisasi perencanaan pembangunan dalam konteks/kerangka multilevel telah mendapat banyak perhatian dan diteliti tetapi penelitian yang memfokuskan pada keselarasan masih langka, terlebih lagi yang memasukkan perspektif/konsep agency relationship, inside bureaucracy dan representative bureaucracy secara simultan. Menggunakan paradigm post-positivism dan metode studi kasus, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis derajat desentralisasi dan derajat kesalarasan perencanaan pembangunan pertanian multilevel di Lampung dan Jawa Tengah dan sekaligus merekonstruksi tatakelola perencanaan pembangunan pertanian multilevel terdesentralisasi. Hasil penelitan memperlihatkan derajat desentralisasi rendah, derajat keselarasan tinggi dan tatakelola perencanaan pembangunan pertanian multilevel terdesentralisasi dilakukan selama ini dengan pendekatan integrating role dan bersifat centraliazed-fragmented. Tatakelolaa perencanaan pembangunan perlu direkonstruksi dengan memperkuat kedudukan an peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah beserta kelembagaan sekretariatnya, termasuk wewenang mengkoordinaskan segala kebijakan dan program di wilayahnya dan terhadap instansi vertikal di wilayahnya dan wewenang dalam konteks penganggaran. anggaran pembangunan pertanian yang selama ini dipegang pusat kementerian pertanian . Penelitian ini telah memberikan kontribusi dalam analisis desentralisasi dari perspektif multilevel, mengembangkan agency theory melalui analisis bersifat multilevel bukan hanya hubungan bersifat langsung/level tunggal , memperkuat teori inside bureaucracy, dan mengembangkan teori representative bureaucracy dengan memperkenalkan analisis representative bureaucracy pada perspektif kelembagaan dalam arti bagaimana suatu lembaga yaitu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah beserta organ/institusinya.

---

Despite an increased interest in multilevel decentralized development planning, it is surprising that research focused on the alignment is scarce, especially those included agency relationship, inside bureaucracy and representative bureaucracy simultaneously. This study aimed at analyzing decentralization and alignment degree of agriculture multilevel development planning in devolution in four regional governments Lampung Province, Lampung Tengah Regency, Jawa Tengah Province and Sukoharjo Regency and further more reconstructing the governance of agriculture decentralized multilevel development planning. Unlike the previous study, the decentralization measurements within the context of decentralized agriculture development planning focused on decentralization with the notion of devolution so that the study was able to reflect the level of authority possessed by local autonomy in the agriculture development planning. In analyzing development planning alignment, this study focused not only on measuring degree of alignment but also bureaucrat behavior. This study contributed to enrich the decentralization and decentralized development planning through the insertion of concept theories of inside bureaucracy, shirking, vertical externality in its analysis. "