Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memasuki abad 21 khususnya setelah masa resesi, Indonesia memasuki era transisi di bidang perokonomian terutama dalam aspek moneter, dimana pasar keuangan menjadi fondasi utama untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional. Unsur utama pasar keuangan tersebut adalah pasar modal yang berfungsi sebagai media penyalur modal kepada pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya baik untuk untuk mengembangkan bisinisnya, maupun menjadi eksistensinya dalam perkonomian yang semakin terbuka sejak pertumbuhan perdagangan pasar bebas. Kesempatan inilah yang dipakai oleh pelaku-pelaku ekonomi secara timbal balik, yaitu antara masyarakat dan Perusahaan Perusahaan yang melakukan Penawaran Perdana (IPO) atau sudah Terbuka (Tbk), dimana pihak yang satu mengharapkan keuntungan dengan memasukan modal dan pihak yang lain mendapatkan sumber modal segar untuk menjalankan bisnisnya, yang dapat secara berangkai menciptakan efek pasar keuangan yang bertumbuh secara positf. Untuk melakukan kerjasama antara pelaku-pelaku ekomoni tersebut secara sinergis, maka diperlukan lembaga-lembaga pendukung dan para profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalalah Notaris. Dalam perkembangan kegiatan pasar modal yang semakin pesat, seorang Notaris pasar modal yang cukup ahli di bidangnya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal tersebut, sehingga dalam prakteknya munculah Notaris Pengganti pasar modal. Peraturan mengenai Notaris pengganti cukup tertera jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tidaklah demikian dengan Notaris Pengganti pasar modal, oleh sebab itu dalam menentukan peran dan kewenangan Notaris Pengganti pasar modal diperlukan pendekatan yang cukup mendalam baik secara normatif maupun praktek. Peran Notaris Pengganti pasar modal saat ini memang tidak dapat dihindari, tetapi hal itu juga harus menjadi bahan telaah secara kritis guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang profesional dan sah secara hukum.

---

Entering the 21st century, especially after the recession, Indonesia entered a transitional era in the economy sector especially in the monetary aspect, where the financial markets became the main foundation to rejuvenate the national economy. One of the major financial markets is capital market transaction that have functions as a medium to distribute capital for the economic stakeholder that need of funds to run the business or developing, and keep its existence in an increasingly interconnected economy is open since the growth of free market trade. The opportunity is used by economic stakeholder are reciprocal, between the community and the Companies that perform Initial Public Offering (IPO) or is already Public (Tbk), where one party want gain profit by entering the capital and the other to get a capital to run the businesses, that hopefully can be sequential create the effect of the financial markets to grow. To make synergy between economy stakeholders, its necessary to support the institutions and the professions as the capital market, and one of the most important is Notary profession. In the development of capital market activity is rapidly increasing, a Notary Public of capital markets that expert in the field often fail to meet market demand to make the necessary agreements in capital market activities, so in practice right now appears Substitute Notary of capital markets. Regulation on Notaries replacement fairly stated clearly in the Law Notary, but not so with the role Substitute Notary in the capital markets, and therefore determining the role and authority of Substitute Notary in capital market approach is clearly needed that is quite profound, both normative and practical. The role of Substitute Notary of capital markets at this time is unavoidable, but it must also be critically examine task in order to make a capital market activities that legal and professional."

"Keberadaan Notaris di dalam transaksi kegiatan di pasar modal sangat dibutuhkan, terutama terkait pembuatan akta-akta otentik. Notaris yang menjalankan kegiatan di bidang pasar modal, harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor VIII D.1. Dalam hal seorang Notaris berhalangan untuk menjalankan jabatannya baik karena sakit atau karena sebab lain,Notaris dapat mengajukan cuti dan kemudian akan digantikan oleh seorang Notaris Pengganti. Akan tetapi syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam menjalankan peran Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tidaklah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK. Mengenai Kedudukan Notaris Pengganti ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris Pengganti berhak menggantikan kewenangan Notaris dalam membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal, Pendapat kedua menyatakan bahwa kewenangan yang diperoleh Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal itu melekat pada diri Notaris yang bersangkutan, sehingga Notaris Pengganti hanya dapat menggantikan tugas dan kewenangan Notaris secara umum dan tidak diperkenankan untuk membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal. Pada prakteknya, Notaris yang digantikan akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan akan menanggung risiko dari akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti tersebut sehingga akta yang dibuat tetap sah dan mengikat sebagai akta otentik.

---

The existence of a Notary in the transaction activity in the capital market is necessary, especially related to the establishment of authentic deeds. Notaries who have activities in the capital market first must be registered in Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK now known as Otoritas Jasa Keuangan) and comply the requirement that be regulated in Bapepam regulation VIII.D.1. In case a notary can not do his/her task because he/she sick or because of another reason, he/she can request to take a vacation and replaced by a substitute notary. But, both laws about notary or Bapepam regulation did not set the requirement to be a substitute notary in carrying out the rule of the Notary as one of capital market supporting professional. There are 2 opinions about position of Substitute Notary From Capital Market Notary. The first one opine that the substitute notary can replace a notary`s authority to make a deed about transaction in the capital market based on the law about notary. The second one opine that the notary`s authority as one of capital market supporting professional was stick to the person(to the notary) so the substitute notary can simply replace notary`s duties and authorities in general and did not allowed to make a deed about transaction in the capital market. In practice, notary who replaced will be required to make a statement letter which basically states he/she will bear all the risk for the deeds that made by his/her substitute notary so the deeds that made by his/her substitute still valid and binding as an authentic deed."

"Tesis ini membahas Notaris Pengganti yang melakukan rangkap jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif; dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam tesis ini, di dalam tesis ini akan diuraikan pengaturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti, Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan serta tanggung jawab Notaris yang digantikan terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan. Pengganturan penggangkatan Notaris Pengganti diatur dalam pasal 33 UUJN dan pasal 22-23 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014. Notaris Pengganti yang rangkap jabatan tetap mempunyai kewenangan membuat akta. Akta yang dihasilkan oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan adalah akta otentik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris yang digantikan bertanggung jawab seara moril terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan.

---

This thesis discusses Substitute Notary doing dual position. To answer these problems, this research using normative juridical research method the data collection tool to the study of literature. Based on the cases raised in this thesis, in this thesis will be detailed arrangements regarding the appoinhnent of Substitute Notary the Notary Deed which made by Subtitute Notary who have dual position and responsibilities of notaries who replaced to substitute Notary who have dual position. Arrangements regarding the appointrnent of Substitute Notary is regulated in article 33 and artisle UUJN 22-23 Rule of Law and Human Rights No. 25 of 2014. Notary substitute who have dual position still have the authority to make the deed. Deed which made by Notary who have dual position is an authentic deed in accordance with the legislation. Notary who replaced by Notary substitute dual position has morale responsible of appointment of Substitute Notary."

"Memiliki performa keuangan dan operasional yang superior akan selalu menjadi tujuan akhir semua perusahaan di dunia. Salah satu cara terbaru untuk mencapainya adalah memiliki kapabilitas dinamis dynamic capabilities . Di sisi lain, meningkatnya kontribusi dari sektor jasa terhadap ekonomi secara keseluruhan meningkatkan pentingnya melakukan inovasi jasa. Namun, inovasi jasa berbeda dengan inovasi lainnya yang sudah dikenal lebih luas. Perlu pemahaman yang berbeda mengenai inovasi jasa untuk mengetahui dampaknya terhadap competitive advantage sebuah perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kapabilitas dinamis membantu perusahaan untuk melakukan inovasi jasa. Namun, studi yang pernah dilakukan tentang konsep-konsep yang berbeda ini tersebar. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk meringkas dan menyatukan temuan-temuan dalam studi tersebut, yang dirumuskan dalam pernyataan masalah sebagai berikut: ldquo;apa hubungan antara kemampuan dinamis dan kinerja perusahaan, dan apa pengaruh inovasi layanan terhadap hubungan antara kemampuan dinamis dan kinerja perusahaan? rdquo; . Studi ini pertama-tama mendefinisikan bahwa kapabilitas dinamis terbagi menjadi 3 kapabilitas: adaptif, serap, dan inovatif. Selain itu, studi ini juga mengasumsikan konsep inovasi jasa secara lebih komprehensif, yang mencakup perubahan dan peningkatan dalam konsep produk jasa, proses penyampaian jasa, serta pendapatan dan model bisnis dari jasa tersebut. Selain itu, inovasi jasa tidak hanya mencakup inovasi yang bersifat radikal, akan tetapi juga mencakup inovasi yang bersifat incremental. Studi ini menyimpulkan bahwa inovasi jasa memediasi hubungan antara kapabilitas dinamis dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang ingin meningkatkan performan keuangan dan operasional mereka, mereka dapat melakukan inovasi jasa untuk meningkatkan dan menciptakan penawaran jasa baru. Namun, untuk dapat melakukannya, mereka harus melakukan dan memiliki kemampuan dinamis terlebih dahulu. Implikasi praktis, batasan, dan rekomendasi untuk studi ke depannya juga dibahas dalam studi ini.

---

Gaining a superior financial and operational performance has always been the ultimate goal of all firms in the world. One of the emergent ways to achieve them is to possess dynamic capabilities. On the other hand, the increasing contribution from service to the overall economies makes the needs to innovate the service product become increasingly important. But, service innovation is a different thing with other kinds of innovation commonly known. It needs different understanding to know its impact on the achievement of superior firm performance. Some scholars argue that dynamic capabilities help the firm to do service innovation. However, the research about these different concepts is scattered.

Therefore, this research aims to summarize and integrate them, which can be formulated in the problem statement of ldquo;what is the relationship between dynamic capabilities and firm performance, and what influence does service innovation have on the relationship between dynamic capabilities and firm performance? rdquo;. This research firstly defines that dynamic capabilities can be disaggregated into adaptive, absorptive, and innovative capabilities. Also, this research views service innovation in a more comprehensive way, which includes any changes and improvement in the service concept, service delivery process, and revenue and business model. Furthermore, service innovation involves not only radical innovation but also incremental innovation.

This research concludes that service innovation mediates the relationship between dynamic capabilities and firm performance. So, for firms who want to improve their financial and operational performance, they can do service innovation to improve and create new service offerings. But, to be able to do so, they should do and possess the dynamic capabilities beforehand. Lastly, the practical implications, limitations, and recommendations for future research are also discussed in this research."

"Penelitian ini membahas mengenai pentingnya dan perlunya penyelarasan pengaturan mengenai Medium Term Notes dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, Surat Edaran KSEI No. 05/2021, dengan peraturan perundang-undangan terkait serta tanggung jawab hukum Notaris dalam penyelenggaraan penerbitan Medium Term Notes di Pasar Modal berdasarkan POJK No. 30/2019. Diharapkan dengan adanya pengaturan kewajiban akta Notaris di dalam Peraturan OJK, penerbitan Medium Term Notes dapat berlangsung dengan teratur dan dapat melindungi Notaris karena terdapatnya dasar kewenangan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang lebih terperinci terkait dengan pembuatan dokumen penerbitan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menilik secara peraturan perundang-undangan bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris di pasar modal dalam penerbitan Medium Term Notes

---

This study discusses the importance and need for harmonization of regulations regarding Medium Term Notes in Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering, KSEI Circular Letter No. 05/2021, with the relevant laws and regulations as well as the legal responsibilities of a Notary in administering the issuance of Medium Term Notes in the Capital Market based on POJK No. 30/2019. It is hoped that with the regulation of Notary deed obligations in OJK Regulations, the issuance of Medium Term Notes can take place regularly and can protect Notaries because there is a basis for Notary authority based on laws and regulations and more detailed guidelines related to making issuance documents by Notaries. This study uses a juridical-normative research method which looks at the laws and regulations on the roles and responsibilities of a Notary in the capital market in the issuance of Medium Term Notes."

"Peran Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Magang Notaris Untuk Menjadi Notaris Profesional rdquo; Tesis ini membahas mengenai proses magang yang secara wajib harus ditempuh oleh calon notaris yang sudah lulus dari program studi kenotariatan dan secara amanat Undang-undang wajib untuk menjalani proses magang selama 24 duapuluh empat bulan berturut-turut dikantor notaris, melihat amanat Undang-undang ini tentu dapat dilihat betapa pentingnya proses magang ini untuk calon notaris, namun pengaturan mengenai proses magang ini sendiri masih belum dapat dikatakan optimal dan sempurna, padahal tentu tujuan utama dari proses magang calon notaris adalah untuk mempersiapkan notaris yang profesional dan siap melayani masyarakat dalam hakekatnya sebagai pejabat publik, oleh karenanya organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah dari profesi notaris harus dapat memberikan regulasi dan peraturan mengenai proses magang tersebut dengan lebih tegas dan konkret, sehingga visi organisasi untuk melahirkan notaris yang amanah dan dapat melayani masyarakat dengan profesional dan penuh integritas dapat terpenuhi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses magang calon notaris memang terbukti sangat penting, karena diamanatkan oleh Undang-Undang dan proses magang itu sendiri memberikan calon notaris gambaran untuk menjalankan suatu kantor notaris yang profesional dan panutan dalam bentuk notaris senior yang berkompeten. Sedangkan organisasi INI masih kurang atau dapat dikatakan dalam persiapan untuk memberikan regulasi yang lebih jelas dalam hal kualitas tempat magang dan jenis-jenis pelatihan apa yang harus didapat oleh para calon notaris yang akan menjalani magang.

---

The role of the organization that oversees Notary Profession Ikatan Notaris Indonesia In Regard of Apprenticeship Program to Become an Professional Notary rdquo This Thesis focused on how an internship or an apprenticeship program that should be followed by candidate of notary as one of prerequirements to be a notary as the Law had regulated for them to follow this program for 24 twenty four months consecutively in a senior notary office rsquo s, looking at the Law that regulate these programs we could see hou crucial and essential these apprentinceship program were for the candidate or soon to be notary, however the rules that regulate them has not been strict and thourogh in general, regardless these program is made to serve a purpose that the notary candidate will be ready to serve the public and be a professional notary that fullfill the task of a notary as a public official, thats why the organization that overseeing all of the notary activity Ikatan Notaris Indonesia should give a clear and direct regulations regarding the apprentinceship program, that should also fulfill the vision of the organization itself, to help nurtute a notary that can serve the public well with Professionalism and Integrity. This study will use the research method of form of normative juridical research that focused to find logic in a law from its normative sides, the research typology are an descriptive research that focused on giving an data as thorough as possible, perhaps about human, social phenomenon and other form of phenomenon, in this study is concluded that an apprenticeship program is crucial for the notary candidate for a numbers of reasons, because the law itself mandated them, and the candidate will get an imagery of how to run an professional notary office and getting an role model in a form of a capable senior notary. However INI as the notary organization still lack or still in preparation to give a more clear regulation regarding the quality of the notary office that the apprenticeship program will be held and what kind of training these notary candidate should get while they rsquo re in the program."