Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Republik Korea adalah ideologi asing yang diadopsi rakyat Korea Selatan menjadi dasar sistem pemerintahan negara yang telah melalui pertumpahan darah. Peristiwa menegakkan demokrasi yang dikenal dengan Demokrasi Gwangju 1980 berhasil membuat perubahan besar dalam ranah pemerintahan di Korea Selatan. Pada masa tersebut, kebijakan presiden Republik Korea Chun Doo-hwan, yang berasal dari kelompok militer, banyak mengundang protes dari kalangan masyarakat. Banyak warga sipil terutama mahasiswa-mahasiswi yang memprotes kebijakannya dan melakukan Gerakan Demokratisasi di beberapa wilayah Gwangju dan Jeonnam. Gerakan pro demokrasi yang terjadi menyebabkan pasukan militer di bawah pemerintahan Chun Doo-hwan melakukan persekusi terhadap warga sipil. Amerika Serikat yang merupakan sekutu juga ikut berperan dalam menangani kejadian di Gwangju. Berhubungan dengan persekusi oleh pemerintahan Chun Doo-hwan, muncul satu pertanyaan penelitian yang penting untuk dikaji, yaitu apa peran Amerika di balik persekusi militer di masa pemerintahan Chun Doo-hwan? Melalui metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Amerika Serikat terhadap perlawanan militer Chun Doo-hwan dalam Demonstrasi Gwangju 1980. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Amerika Serikat dalam perlawanan militer Chun Doo-hwan yaitu menyetujui dan mendukung pemerintah Korea Selatan untuk mengerahkan pasukan gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat untuk mengakhiri kekacauan dalam Demonstrasi Gwangju 1980.

---

Democracy is a foreign ideology adopted by the South Korean people as the basis form of the South Korean’s government system which has been through bloodshed. The event to uphold democracy, known as the 1980 Kwangju Democracy Movement, succeeded in making major changes in the realm of governance in South Korea. At the time, the policies made by the president of the Republic of Korea Chun Doo-hwan, who came from the military group, garnered many protests from the public. Many civilians, especially students, protested against his policies and carried out the Democratization Movement in some areas of Kwangju and Jeonnam. The pro-democracy movement that occurred caused the military forces under Chun Doo-hwan's government to persecute civilians. The United States, which is an ally, played a role in resolving the situation that occurred in Kwangju. Due to the persecution by Chun Doo-hwan's regime, one important research question arises, namely, what was America's role behind the military persecution in Chun Doo-hwan's reign? Through descriptive-analysis method, this study aims to explain what the United States' role in Chun Doo-hwan's military resistance in the 1980 Kwangju Demonstration is. The conclusion of this study is the United States' role in Chun Doo-hwan's military resistance was to approve and support the South Korean government to deploy joint ROK-US troops to end the chaos of the 1980 Kwangju Demonstrations."

"Dalam jangka panjang akan sangat riskan dan berbahaya apabila sistem perekonomian nasional sangat tergantung pada hutang luar negeri. Karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dalam membangun sumber pembiayaan domestik yang dapat diandalkan dalam menunjang perekonomian nasional.Dengan sistem kepesertaan yang bersifat wajib, terbuka dan beragam (compulsory, open and multiple coverage) serta bagian dari penegakan human rights, maka secara alamiah program jaminan sosial tenaga kerja akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk meraih kepesertaan yang besar, penerimaan iuran dan akumulasi dana investasi.Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, ternyata program jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya dapat diandalkan sebagai perlindungan bagi tenaga kerja melainkan juga sebagai penunjang perekonomian nasional dan pilar penyelamat dari turbulensi ekonomi. Bahkan di negara-negara welfare states program jaminan sosialnya terintegrasi dalam kebijakan fiskal.Bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, dengan menggunakan metade time series kuadrat terkecil berdasarkan data historis selarna 24 tahun, diperkirakan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia akan berkembang sangat datar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, sehingga diperlukan reformasi dalam penyelenggaraaan Jamsostek sehingga badan penyelenggara program Jamsostek lebih legitimate dan otoritatif.Reforrnasi dalam penyelenggaraan Jamsostek harus mencakup empat hal, yaitu adanya kontrol tripartit, law enforcement yang melekat pada Badan Penyelenggara Peningkatan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengelolaan oleh Badan Nirlaba."

"Peradaban manusia di abad ke-21 terancam runtuh akibat ulahnya sendiri. Melalui buku ini, Jared Diamond memberi ancar-ancar bagaimana menghindari keruntuhan itu sebelum terjadi.Diamond memberi contoh berbagai kasus keruntuhan peradaban di masa lalu dan musababnya. Ia menyodorkan hal yang telah mempengaruhi kelestarian atau keruntuhan peradaban, yakni kerusakan lingkungan, perubahan iklim, pengaruh peradaban musuh, pengaruh peradaban sahabat, dan yang terpenting adalah cara masyarakat itu sendiri menanggapi masalah lingkungan.Buku ini merupakan pasangan Guns, Germ & Steel yang menceritakan hal-hal apa saja yang melahirkan, membela, dan membesarkan peradaban Barat"

"Penelitian ini membahas tentang analisis perubahan Peraturan Gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perubahan kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan dan alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok dimulai dari proses perumusan kembali, adapun tahapan yang dilalui adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penomoran, autentifikasi dan penyebarluasan, serta pendokumentasian peraturan gubernur. Alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur adalah berdasarkan hasil penelitian tentang kadar partikel halus yang dilakukan BPLHD DKI Jakarta yaitu dari beberapa tempat khusus merokok yang berada di dalam gedung terdeteksi melewati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan jajak pendapat, kebijakan dengan tidak memperbolehkan adanya tempat khusus merokok didalam gedung mendapat dukungan lebih dari 90% dari masyarakat DKI Jakarta.

---

The research explains the analysis of the policy changes in the governor’s regulation no smoking areas. This research was conducted in Jakarta views of public policy changes. Theory used in this research is the theory of policy, public policy, and policy changes. The purpose of the research is to explain how the process of change and the reason for the governor regulations concerning no-smoking area in Jakarta. The research method used is used qualitative approach with descriptive research. The primary data in this research is form field study conducted by interviewing the parties involved in the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media.

By this research, These results indicate that the process of regulatory governor change on no-smoking area starting from the reformulation process, while the phase that is planning, preparation, discussion, enactment and numbering, authentication and dissemination, as well as regulatory documentation governor. Reason to governor regulatory changes is based on the results of research on levels of fine particles carried Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jakarta that of a dedicated smoking areas inside the building undetected past the threshold set by WHO. Based on the poll, the policy does not allow any smoking in the building where the support of more than 90% of the people of Jakarta."