Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi semua orang, namun harga rumah yang semakin lama semakin mahal membuat tidak semua orang sanggup membelinya. Hal ini yang membuat lembaga perbankan menyediakan fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi dengan cara yang mudah. Salah satu produk pembiayaan untuk rumah dari bank syariah adalah pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, dimana antara bank dan nasabah bekerjasama untuk membeli sebuah rumah, kemudian nasabah melakukan pembayaran ke bank secara berkala untuk mengambil alih kepemilikan rumah tersebut secara bertahap hingga pada akhir pembiayaan, rumah tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam KPR syariah, bagaimana konsep jaminan pembiayaan ini, serta bagaimana status kepemilikan sertifikat atas rumah yang menjadi objek pembiayaan.Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian ini adalah eksplanatoris analitis. Pembiayaan ini cocok untuk jangka waktu diatas 10 tahun. Dalam ketentuan musyarakah mutanaqishah tidak disinggung mengenai jaminan, tetapi bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dapat meminta jaminan kepada nasabah yang bersangkutan. Walaupun rumah tersebut selama masa pembiayaan merupakan milik bersama bank dan nasabah, tetapi didalam sertifikat rumah tersebut bank mengkuasakan rumah atas nama nasabah. Karena musyarakah mutanaqishah ini merupakan produk baru perbankan dalam pembiayaan rumah, ketentuan yang mengatur nya belum lengkap dan jelas, sehingga diharapkan dibuat ketentuan-ketentuan baru sebagai dasar untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini berjalan dengan baik.

---

Houses are one of the basic need for everyone, but houses prices are getting more expensive so that can not be affordable for everyone to buy. These things that makes banking institutons facilitated houses financing facilitation for peoples whose wants to have houses in easy ways. One of the financing product for houses from islamic banking is Musyarakah Mutanaqishah financing (Diminishing Partnership), which where between bank and customers working together to buy a house , then the customer do payment to the bank periodically to take over the house ownership phasecally until the end of funding time, the house would be customer fully owned. This research would study how implementation Musyarakah Mutanaqishah financing process in Islamic mortgages, how the funding guarantee concept, and how house sertificate ownership status that be financing object.

The research implemented in normative juridic way, and the result in analytic explanatory way. This funding is suitable for time periode upper than 10 years. In Musyarakah Mutanaqishah terms is not ruled about guarantee, but islamic banking in case to implement prudential banking principles, can take guarantee to the customers. Eventhough the house during funding time is owned together bank and customer, but in the house sertificate bank authorizing the house in the name of customer. Because of Musyarakah Mutanaqishah is new product banking in home financing, the ruling terms is not complete and clear yet, so that it is hoped that new terms and rules are maked as basic foundations for implementation of musyarakah mutanaqishah financing running in good ways."

"Terdapat perbedaan konsep kepemilikan antara hukum Islam dengan hukum nasional terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai pemilik atas rumah. Berdasarkan hukum tanah nasional Indonesia, kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat atas tanah. Sedangkan hukum Islam mengatur untuk dibuat secara tertulis terhadap penguasaan suatu benda tetap tetapi tidak diatur secara rinci mengenai bentuk tertulis seperti sertifikat. Yang menjadi pokok permasalahan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah syariah pada akad pembiayaan murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, kemudian kepemilikan rumah atas nama Bank Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pemilikan rumah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah sudah sah sedangkan berdasarkan hukum tanah nasional, tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat atas tanah tercantum nama bank yang membuktikan bahwa bank membeli & memiliki rumah, karena sertifikat atas tanah tercantum nama nasabah.

---

AbstractThere is difference concept of ownership between Islamic Law and National Law relating the position of Islamic bank as the owner of the house. Because according land law in Indonesia, evidence that the Islamic banks as the owner of the house is certificate of land. While Islamic law not regulate in detail about evidence of ownership is certificate of land. The first main problem is how the implementation Islamic financing ownership house in contract murabahah, ijarah al muntahiyah bi al tamlik, musyarakah mutanaqishah and ownership house of Islamic Bank according Islamic law dan positive law in Indonesia and the constraints faced by Islamic Banks in ownership house. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses empirical legal research. The results of this research stated, position of the bank as the owner according Islamic law is valid, but based on the Land law in Indonesia, there is not evidence of ownership certificate of the land under the name of the Islamic Bank that prove banks buy & own house, because the certificate of land under the name of customer directly."

"Dalam kontrak ekonomi, denda merupakan bagian inheren yang akan disepakati oleh para pihak. Tapi seringkali klausula denda ditentukan dengan proporsi yang tidak berimbang, dengan ketentuan yang memberatkan salah satu pihak, seperti penerima fasilitas pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah tentang ketidakadilan dalam penentuan klausula denda pada kontrak pembiayaan syariah, khususnya musyarakah. Penulis mengkaji juga kelengkapan aturan yang berlaku di Indonesia tentang klausula denda pada kontrak syariah, serta praktik klausula denda pada akad musyarakah di sebuah bank syariah. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan berupa buku, majalah, karya tulis yang berkaitan dengan sanksi denda dan kontrak syariah, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa klausula sanksi denda dibenarkan secara syariah dan penentuan besarannya diserahkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang menzalimi, perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait pengaturan klausula sanksi denda pada kontrak syariah, mengingat aturan yang ada belum secara terperinci memuat hal ini.

---

In economy contracts, the penalty is an inherent part, that would be agreed upon all parties. But the penalty clause is often determined by the proportion that are not balanced by giving onerous provisions of either party, such as the recipient's financing facilities. In this study, the focus is on the unfairness problem in the determination of penalty clauses in the contracts of Islamic finance, especially Musharaka. The author also examines the completeness of the rules in force in Indonesia penalty clause in the contract about sharia, penalty clauses and practices on Musharaka contract in an Islamic banking. The author uses literary approach. The results of the study based on the literature in many books, magazines, treatise relating to financial penalties and contract sharia, author authors analyzed based on analytic descriptive method and content analysis. In this research, was found that the penalty clause sharia justified and determination upon amount left on the agreement of the parties. Therefore, to avoid practices that oppress, needs to be made more detailed rules related to setting penalty cl"

"Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah terhadap Non-Performing Financing bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan jenis panel data seimbang (balance panel data), dari 40 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah observasi sebanyak 800 dalam periode per kuartal tahun 2016-2020. Dengan menggunakan pendekatan random effect model (REM), hasil dari studi ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan linear dan non-linear terhadap Non-Performing Financing. Pengaruh signifikan non-linear pada akad mudharabah membentuk huruf U, sedangkan pada akad musyarakah membentuk huruf U terbalik. Lebih lanjut, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan akad musyarakah ketika proporsi pembiayaan keduanya mengalami peningkatan pada titik optimum tertentu. SIZE dan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Non-Performing Financing. FDR dan Exchange Rate memiliki pengaruh tidak signifikan positif dan GDP memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing. Serta, BPRS memiliki kecenderungan lebih besar berpengaruh terhadap Non-Performing Financing dibandingkan BUS di Indonesia.

---

This study aimed to identify the effect of mudharabah and musyarakah contract revenue on Non-Performing Financing of Sharia Banks in Indonesia. This study used a balanced panel data type of 40 sharia banks in Indonesia, consisting of Sharia Commercial Bank (BUS) and Sharia Citizens Bank (BPRS) with a total of 800 observations in the period of 2016-2020. By applying a random effect model (REM) approach, the results of this study showed that mudharabah and musyarakah contracts had significant linear and non-linear influences on Non-Performing Financing. The significant non-linear influence on the mudharabah contract formed U shaped, while the musyarakah contract formed the inverted U shaped. Additionally, mudharabah contracts had greater risks than musyarakah contracts when the proportion of both financing increased at a certain optimal point. SIZE and ROA displayed a negative significant influence on Non-Performing Financing, as inflation also had a negative significant influence on Non-Performing Financing. FDR, Exchange Rate had a positive insignificant and GDP had a negative insignificant influence on Non-Performing Financing. Furthermore, BPRS was shown to have a tendency in influencing Non-Performing Financing compared to BUS in Indonesia."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak terhadap kinerja perbankan termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan pada 7 sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitan ini juga mencoba melihat apakah proporsi pembiayaan mudharabah-musyarakah juga mempengaruhi risiko kredit di bank syariah. Pengujian dilakukan melalui pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) estimator terhadap panel data 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan proporsi pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran akan meningkatkan risiko kredit di bank syariah. Sementara, hasil estimasi pada 6 sektor lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terkait pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah, hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah akan mengurangi risiko kredit di bank syariah.

---

The Covid-19 pandemic has affected economic activity both globally and nationally, which also has an impact to banking sector, and Islamic banking is no exception. This study aims to see how the effect of Islamic Bank financing in 7 sectors affected by the Covid-19 on the credit risk of Indonesia Islamic banks. In addition, this study also tries to see whether the proportion of mudharabah-musharaka financing to non-profit sharing financing also affects credit risk in Indonesia Islamic banks. This study employs Generalized Method of Moments (GMM) estimator on panel data of 14 Indonesia Islamic Banks and 20 Islamic Window Units over the period 2011–2020. The results of this study show that the increase in proportion of wholesale and retail trade financing will increase credit risk in Indonesia Islamic banks, while 6 other sectors show non-significant results. In terms of the proportion of mudharabah-musharaka financing, it shows that a larger share of mudharabah-musharaka financing will reduce credit risk in Islamic banks."

"Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya atas permintaan yang ada merupakan suatu pemacu sekaligus tantangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan berbagai bentuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengacu pada transaksi berbasiskan bunga, bank syariah membatasi transaksinya yang harus bebas dari sistem bunga, riba, gharar, dan maysir. Bank syariah di Indonesia memakai akad-akad tertentu dalam pembiayaan perumahan. Akad yang paling umum digunakan adalah Murabahah, yakni jual beli dengan pembayaran mengangsur. Sementara itu ada akad yang sedang umum dibicarakan dalam dunia perbankan syariah nasional dalam pembiayaan perumahan syariah yakni Musyarakah Mutanaqisah, yang berarti, kemitraan yang mengurangi bagian salah satu rekanan. Tulisan ini membandingkan kedua akad tersebut dalam hal penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia, serta memaparkan kekhasan antara akad Murabahah yang umum dipakai dalam pembiayaan perumahan dan Musyarakah Mutanaqisah yang minim dipraktikan. Tulisan ini juga meneliti literatur yang berkaitan dengan akad yang digunakan oleh bank syariah dan juga peraturan positip Nasional yang sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Musyarakah Mutanaqisah diatur fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sedangkan Murabahah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai tulisan perbandingan, digambarkan apa saja karakteristik yang khas, kelebihan dan kekurangan diantara akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah sebagai prinsip pembiayaan perumahan syariah.

---

AbstractIslamic banks in accordance with its function as a collector and distributor of public funds, has a big hand in providing of home financing facility that required by the community. The highly existing demand is a spur and challenge to banking institutions in providing various forms of Sharia Home Ownership Financing (SHOP) facilities to the community. While conventional banks deal with interest in financing home, car or other appliances, the Islamic banks limit to transactions that are free from interest, usury, ambiguity, and gambling. Islamic banks in Indonesia implement some certain Aqd in house financing. The most popular one is Murabahah, which is a sale on a pay in installment. The emerging house financing are discussed in Indonesian sharia banking world is Musyarakah Mutanaqisah, which means, diminishing partnership. The paper would deal to compare both of these financing principes as it is implemented in Indonesia Islamic banking systems, while drawing a clear line of distinctions between well-known as home financing aqd Murabahah and less practiced Musyarakah Mutanaqisah. It would investigate the existing literature according with the using aqd on Islamic banks and also the Indonesian national positive regulation in according with the financing. The methodology of this research is a normative legal using literature research and analytical approach. Musyarakah Mutanaqisah is being ruled in Fatwa DSN No. 73/ DSNMUI/ XI/2008 meanwhile Murabahah in Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Other regulations are used Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia Banking and Indonesian Civil Code (KUH Perdata). As a comparison study, this paper expects to draw the distinguish characters, advantages and disadvantages between Musyarakah Mutanaqisah and Murabahah as an Islamic home financing principles."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengalihan porsi kepemilikan yang dimiliki oleh nasabah dan mekanisme pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga. Lebih lanjut lagi di dalam skripsi ini membahas mengenai kesesusaian antara perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan akad MMQ di Bank Muamalat Indonesia dengan Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ sedang marak digunakan oleh masyarakat luas, dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ di bandingkan menggunakan akad pembiayaan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Pada prinsipnya baik mekanisme maupun ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan pemilikan rumah dengan akad MMQ yang tedapat di Bank Muamalat Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Untuk pengaturan pengalihan kepada pihak ketiga, nasabah diperbolehkan untuk melakukan pengalihan porsi kepemilikan maupun hak sewa kepada pihak ketiga asalkan telah mendapatkan izin tertulis dari pihak bank. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, sehingga segala tindakan nasabah yang berkaitan dengan aset bersama tersebut harus melalui persetujuan dari bank terlebih dahulu.Home financing using MMQ agreement widely use among the public, as it offers many advantages compared with other financing agreements.The focus of this study are about mechanism of transfer of ownership portion of the customer to a third party and the mechanism of the transfer of lease right of customer to a third party. Further more in this study discussed about the compatibility between home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. This study using a yuridis-normatif methode. The data used for this study are collected through documents and interviews. There has been a compability between the home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. The customer is allowed to perform the transfer of ownership or leasehold portions to third parties as long as they got permission from bank, as a partner in this MMQ agreement. This is a consequence of the relationship between bank and customer as a partner, so that any costumer action that related to the asset, should be through bank approval."

"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

---

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."

"Skripsi ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia dalam produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK). Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam PHSK dengan perundang-undangan dan fatwa, bagaimana penerapan akad Ijarah didalamnya, serta bagaimana masalah kepemilikan sertifikat objek pembiayaan PHSK. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian ini adalah eksplanatoris analitis.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PHSK telah sesuai dengan perundang-undangan dan fatwa terkait. Penerapan ijarah pun telah sesuai karena ditemukan bahwa sewa yang dilakukan nasabah adalah terhadap barang hasil musyarakah dan bukan milik sendiri. Pencantuman nama nasabah dalam sertifikat juga dilakukan untuk memudahkan proses balik nama dan menghindari biaya ganda. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang lebih jelas dan memudahkan penerapan prinsip syariah, tidak hanya bagi prinsip konvensional saja.

---

This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in Bank Muamalat Indonesia in Partnership Sharia Residential Financing product (PHSK). In this study the authors examined the suitability of application of the Musharaka contract in PHSK Mutanaqisah with legislation and fatwa, how the application of Ijarah contract therein, as well as the issuing of certificates of PHSK object. The research was carried out legally normative, using qualitative methods, and the results are in analytical explanatory.

In this study it was found that PHSK complies with legislation and related fatwa. Application of Ijara have been appropriate because it was found that the lease is done to the goods bought by partnership contribution, not only customer?s. Inclusion of the customer's name in the certificate is also made to facilitate the take over process and to avoid a double charge. Regulations are expected in the future to be more clearly and to facilitate the application of Islamic principles, not only the conventional."

"Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda.

---

So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations."