Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The fiscal policy regarding Income Tax Article 21 born by the government is a tax facility given for certain employees which is expected to be able to stimulate the real sector, be applied and be enjoyed directly by the business party or society; and to regain the purchasing power of the society as well as to reduce the high cost of the economy.

Furnishing facility only for the employees that have fulfilled certain requirements can create inequality on the tax subject, the tax object and the tax burden itself. In addition, the certainty of the implementation of the regulation decreases since the policies regarding this matter have been changed frequently.

This thesis analyzes the government policies pertaining to Income Tax Article 21 on employee's earnings born by the government based on theories as well as equality and certainty principles that should be applied on good fiscal policy. The research is performed analytically by using data methods such as survey, interview, and literature study.

The incentive is the second-best choice that has to be taken by the government in order to satisfy the demand from employees. This condition indicates that the fiscal policy attempts to be in favor of the society but on the other hand overlooks the equality and certainty principles. It also renders the government loss by decreasing tax revenue from Income Tax Article 21.

The equality and certainty should have been acquired if there was a policy regarding the precise tax-deduction which is implemented on all taxpayers and based on assured law. This thesis suggests that the non-taxable income be adjusted since it is inappropriate with the current economic situation."

"[ABSTRAKSelain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan.Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat.Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal.Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to examine the effect of fiscal decentralization on inter-provincial of poverty and inequality in Indonesia. The analysis uses a panel data of 32 provinces in Indonesia for the period 2006 ? 2012. Different types of fiscal decentralization indicator are used to examine the potential effect of fiscal decentralization on poverty and inequality. The result from panel data estimation shows that fiscal decentralization has different effect on poverty and inequality. Fiscal decentralization with revenue approach as the indicator (FD1) seems to have negative significant relation, where increase on revenue lead to decrease poverty. It is similar to the effect of fiscal decentralization on comparison of expenditure and growth approach. In contrast, approaching on expenditure cannot explain its relationship due to insignificant result.Furthermore, the effect fiscal decentralization on inequality is also mixing. According to fiscal decentralization indicator 1 and 2, it shows positive effect but insignificant. It means that increasing on both revenue and expenditure cannot precisely effect on inequality. It is different with the effect on fiscal decentralization indicator 3 that its increasing tends to increase inequality. Moreover, the analysis using deficit rate notices that it cannot explain the effect on poverty and inequality.The case study of Nusa Tenggara Provinces shows that during fiscal decentralization poverty is decreasing, while the inequality is fluctuates and tend to increase.;Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan.

---

;Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan.Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan.Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat.Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal.Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan., Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan.Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan.Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat.Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal.Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan.]"

"Kebijakan fiskal yang merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, yaitu stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi pengangguran. Di Indonesia operasi fiskal pemerintah dilakukan melalui APBN, sehingga untuk dapat menjalankan peranan dan fungsi sentral kebijakan fiskal secara balk, APBN, haruslah sehat, dapat dipercaya (credible), dan memiliki ketahanan yang berkelanjutan (sustainable).Untuk mencapai APBN yang sehat, credible, dan sustainable tersebut harus dipenuhi dua kondisi yaitu necessary condition - defisit fiskal yang terkendali, dan sufficient condition - strategi pembiayaan anggaran yang mampu menjamin ketahanan utang yang berkelanjutan. Dengan demikian, ada dua aspek penting yang selalu menjadi pusat perhatian dari para stakeholders dalam perencanaan dan pengelolaan APBN tahunan, yaitu: (i) penetapan sasaran surplus/defisit fiskal, dan (ii) perencanaan strategi pembiayaan anggaran yang tepat. Hal ini untuk menghindari terjadinya penggunaan sumber-sumber pembiayaan secara berlebihan sehingga tidak menimbulkan beban fiskal yang sangat berat di masa-masa datang.Sebagai indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable umumnya digunakan rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran bungs utang terhadap total pengeluaran, keseimbangan umum (overall balance), dan keseimbangan anggaran primer (primary budget balance).Dengan basis fiskal yang cukup mantap, maka sejak tahun 1994/1995 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada strategi kebijakan fiskal, dari anggaran defisit pada masa sebelumnya menjadi anggaran berimbang, bahkan anggaran surplus (dengan masing-masing sekitar 2,0 % dari PDB pada tahun 1995/1996 dan sekitar 1,9 % dari PDB pada tahun 1996/1997). Namun demikian, sangat disayangkan, perubahan strategi kebijakan fiskal ini tidak dapat berlangsung lama, karena badai krisis yang menerpa perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memporakporandakan sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional. Sebagai akibatnya, dalam enam tahun terakhir sejak krisis ekonomi, APBN Indonesia kembali mengalami anggaran defisit.Selama masa pemerintahan Orde Baru, defisit anggaran yang terjadi pada periode sebelum krisis, sepenuhnya ditutup dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Karena itu, pada sebagian besar periode fiskal selama PJP I, instrumen pembiayaan luar negeri menjadi sumber utama pembiayaan defisit anggaran. ]umlah pembiayaan loan negeri (bersih) yang berhasil dihimpun setiap tahun selama PJP I hampir selalu melebihi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk menutup defisit yang terjadi. Dengan demikian, hampir setiap tahun terdapat sisa Iebih pembiayaan anggaran, yang berarti menambah saldo rekening simpanan pemerintah di sektor perbankan sebagaimana tercermin pada pembiayaan perbankan dalam negeri (yang bertanda negatif).Seperti halnya yang terjadi pada defisit anggaran, ada perbedaan yang sangat signifikan dalam perkembangan pembiayaan anggaran selama krisis, seining dengan besarnya beban kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN, memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri, melunasi obligasi dan surat utang negara yang jatuh tempo, serta membiayai pembelian kembali (buy back) obligasi dan surat utang negara yang belum jatuh waktu untuk membantu menurunkan stock utang, maka terjadi diversifikasi dalam penggunaan instrumen pembiayaan anggaran, sehingga menjadi semakin beragam. Karena itu, di samping pembiayaan anggaran dari sumber-sumber luar negeri masih tetap diperlukan, kebijakan pembiayaan anggaran selama krisis juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Pengembangan dan optimalisasi penggunaan instrumen pembiayaan dalam negeri ini terutama didasarkan atas pertimbangan adanya risiko kerawanan terhadap ketergantungan yang terlalu berlebihan atas penggunaan pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan APBN.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan berbagai pilihan sumber-sumber pembiayaan dapat disimpulkan bahwa fiscal sustainability masih bisa dipertahankan dalam jangka menengah maupun panjang. Hal ini terlihat dari stok utang total baik nominal maupun rasio terhadap PDB yang mempunyai kecenderungan menurun."

"Krisis ekonomi telah membuat Pemerintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan masa lalu dengan krisis ekonomi, bukan karena pengeluaran baru.Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) akan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru (baik luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari fiscal stimulus menjadi fiscal sustainability.Indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable adalah rasio utang terhadap PDB dan rasio keseimbangan primer (primary balance) terhadap PDB. Jika pertambahan utang diiringi dengan kenaikan PDB yang sama ataupun Iebih besar bukanlah merupakan ancaman bagi sustainabilitas fiskal.Primary Balance juga merupakan indikator utama bagi sustainabilitas fiskal dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa Primary Balance dipengaruhi oleh overall balance. Dengan kata lain, sustainabilitas fiskal dicapai me;alui peningkatan penerimaan dalam negeri dan pengoptimalisasian pengeluaran negara.Indikator lainnya yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. Dalam model yang dibangun dalam penelitian ini terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besaran PDB, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi, suku bunga, inflasi, PMA, ekspor, impor dan kurs. Sedangkan suku bunga dipengaruhi oleh uang beredar, tingkat pertumbuhan dan lag kurs.Perkembangan fiscal sustainabilitiy dalam rentang waktu penelitian dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah sangat berhati-hati dalam menjaga tingkat sustainabilitas fiskalnya (terlihat dari nilai aktual primary balance yang berada antara 0,82 sampai dengan 3,84). Sedangkan dari hasil simulasi ex-post terlihat bahwa kondisi fiskal yang unsustainable terjadi pada tahun 1998-2003, hal ini lebih disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga dari pada tingkat pertumbuhan ekonominya.Sedangkan dari hasil simulasi ex-ante terlihat bahwa instrumen yang paling efektif untuk mencapai keadaan fiskal yang sustainable adalah kebijakan moneter yang ekspansif. ]umlah uang yang beredar secara langsung akan mempengaruhi variabel suku bunga yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga akibat banyaknya uang yang beredar akan merangsang kegiatan investasi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga akan menurunkan stok utang sehingga tercapai keadaan sustainabilitas fiskal."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta.Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah.Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri."

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."

"The purpose of this research was to analyze fiscal and proverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in North Sumatra Province was built with the dynamic simultaneous equation system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we also used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illiteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatra than other simulation. Finalally it was that Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."