Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan World Bank untuk Indonesia, dalam rangka menekan angka kemiskinan pada periode 2000 hingga 2010. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektivitas-tidaknya bantuan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mayoritas data didapat dari literatur, hasil penelitian, laporan, dan dokumen. Terdapat pula data yang didapat melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan World Bank dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia tidak efektif. Melalui analisis lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa bantuan World Bank merupakan skema yang lebih besar untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze World Bank?s aid implementation in assisting Indonesia reducing the poverty rate from year 2000 to 2010.

This study utilizes the five principles and twelve indicators of Paris Declaration as tools to analyze the said aid effectiveness. The majority of data in the study is collected trough literatures, research

reports, and institutional documents. There are also data collected trough the means of indepth interviews.

The results of the study show that World Bank's aid is actually ineffective when it comes to terms with Paris Declaration and Indonesia?s poverty rate reduction. Further analysis indicates that World Bank?s aid is of a larger scheme to bringing Indonesia a status of dependency."

"Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa.

---

Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa.

Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa.

This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa. "

"Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia."

"ABSTRAKAnalisis Dinamik menggunakan Model VAR menunjukkan bahwa tingkat inflasi mempengaruhi kesejahteraan petani di Indonesia secara signifikan dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka pendek. Selanjutnya, berdasarkan analisis kuadran, terdapat peningkatan dari waktu ke waktu terhadap jumlah provinsi yang berbasis sektor pertanian di Indonesia. Namun demikian, kemiskinan pedesaan di Indonesia tetap stabil pada tahun 2011 dengan masih banyaknya provinsi yang terletak di kuadran normatif atau di kuadran transisi. Secara umum, dari hasil analisis disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap indeks NTP dalam jangka panjang dan indeks NTP tidak dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek, atau dengan kata lain ada faktor lain diluar faktor kesejahteraan petani yang memiliki peranan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.

---

ABSTRACTThe dynamic analysis using VAR model shows that inflation rate affects Indonesian farmers’ welfare significantly in the long run but not in the short run. Furthermore, based on the quadrant analysis, we can see that there is an increase over time of the number of agriculture based provinces in Indonesia. Nevertheless, the rural poverty in Indonesia remained stable in 2011 with many provinces located in the normative quadrant or in the transition provinces. Generally, we find in our analysis that inflation rate influences significantly and positively the NTP index in the long run and the NTP index cannot affect poverty rate in the short run, or that beyond other factors of the farmers’ welfare are at play to reduce rural poverty rate."

"ABSTRAKTesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakanekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untukmelakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkatinternasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintahIndonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulaimemperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalampenyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi diIndonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untukmendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yangmasih bertumpu pada negara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalamorientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapiBank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusatuntuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegarapinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalamkebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitasepistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesiaeconomic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out ananalysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the internationallevel, influencing government policy lending to the post-New Order. A period inwhich the World Bank began introducing governance policies and institutionsdevelopment in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia.This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in thestructure of the Indonesian economy which is still based on the state.These results indicate that although there is a change in the orientation ofthe World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bankcan not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use theseinstitutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries.Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is stronglyinfluenced by the presence of the political elite and liberal epistemic communitywithin the country."

"Ada beberapa alasan mengapa orang memilih untuk bermigrasi dari negara asalnya. Salah satu alasan terpenting adalah karena masalah ekonomi seperti pengangguran atau gaji yang tidak mencukupi di negara asal mereka. Dalam hal migrasi dan faktor ekonomi terkait dengan remitansi. Remitansi membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga yang menjadikannya kekuatan anti-kemiskinan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh remitansi terhadap kemiskinan di Indonesia. Studi ini mengamati dampak remitansi terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 1995 hingga 2019. Data diperoleh melalui beberapa laporan tahunan dari beberapa sumber resmi pemerintah. Untuk mengeksplorasi estimasi dan hasil ekonomi, digunakan data deret waktu dan analisis Ordinary Least Squared (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa tiga dari empat variabel ditemukan signifikan secara statistik. Variabel tersebut adalah remitansi, PDB per kapita atau pendapatan, dan inflasi. Remitansi memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, sedangkan Inflasi dan PDB per kapita memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. Artinya, remitansi mengurangi kemiskinan. Namun, dampak remitansi dalam pengentasan kemiskinan relatif rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan tren penurunan pekerja migran, latar belakang pendidikan rendah, remitansi yang tidak tercatat, dan lain-lain.

---

There are several reasons why people choose to migrate from their home country. One of the most important reasons would be due to the economic problems like being unemployed or having insufficient salary in their home countries. In the case of migration and economic factors, it is related to remittances. Remittances help to increase the household income which makes them a powerful anti-poverty force. This study aims to examine the effects of remittances on poverty in Indonesia. This study observes the remittances impact on poverty in Indonesia from 1995 to 2019. The data is obtained through several annual reports of several official government sources. To explore the estimated and economic results, time-series data and Ordinary Least Squared (OLS) analysis were used. The results show that three out of four variables are found to be statistically significant. Those variables are remittances, GDP per capita or income, and inflation. Remittances have a negative relationship with poverty, while Inflation and GDP per capita have a positive relationship with poverty. This means that remittances reduce poverty. However, the impact of remittances in poverty reduction is relatively low. It can be explained by the decline trend of migrant workers, low education background, unrecorded remittances, and others."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola migrasi bersih berpengaruh terhadap konvergensi pertumbuhan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi antara provinsi di Indonesia. Analisa β-convergence menggunakan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi β-convergence menunjukan terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi anta provinsi di Indonesia periode 2000-2010 dengan laju konvergensi sebesar 2,21% dalam model absolute convergence. Sedangakan hasil conditional convergence dengan menggunakan teknik 2SLS menghasilkan laju konvergensi sebesar 2,36% saat variabel lain seperti net migrasi, rasio ekspor-impor dan share of industry disertakan dalam pengukuran.

---

This study aims to determine the effect on net migration patterns of growth convergence in Indonesia. This study found evidence that the convergence of economic growth among provinces in Indonesia. β -convergence analysis using a model of absolute convergence and conditional convergence. β-convergence estimation results show the convergence of economic growth in the Indonesian province 2000-2010 period with the convergence rate of 2.21% in the absolute convergence. While the results of conditional convergence by using 2SLS technique produces convergence rate of 2.36% while other variables such as net migration, the export-import ratio and the share of industry are included in the measurement."

"ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kemiskinan dan karakteristik sosio-demografi terhadap perilaku migrasi. Status kemiskinan dilihat dari indikator kemampuan ekonomi, yaitu pengeluaran per kapita, total nilai aset, kepemilikan lahan pertanian dan juga apakah individu menerima bantuan atau tidak. Perilaku migrasi dipisah menjadi individu yang bertempat tinggal di perkotaan dan perdesaan. Data panel yang digunakan adalah data SAKERTI. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa secara keseluruhan orang miskin cenderung tidak bermigrasi. Namun, ditemukan kecenderungan penduduk miskin perkotaan untuk bermigrasi ke perkotaan lainnya.

---

ABSTRACT

This paper aims to analyze the effect of poverty and socio-demography characteristics towards migration behavior. To decide whether someone is poor or not is judged by their economic ability, including per capita expenditure, total value of asset, the possession of land for farming and are they a recipient of supporting program or not. Migration pattern divided into two groups, a group of people living in urban area and rural area. By using logistic regression with IFLS data, it is found that in general the poor are more likely not to migrate. However, there is a positive correlation of urban poor to migrate to another urban area.

"

"Tujuan dari studi empiris ini ialah untuk menganalisis pengaruh kompetisi terhadap stabilitas bank di Indonesia. Sampel dari penelitian empiris ini ialah 102 bank di Indonesia dalam periode 2001-2015. Hasil dari penelitian ini yaitu 1 Lerner index mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi yang positif signifikan, 2 Herfindahl-Hirschman Index mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi negatif signifikan, 3 Size mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi positif signifikan, 4 Loan Loss Provision LLP mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi negatif tidak signifikan, 5 Net Income Margin mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi positif signifikan, 6 Growth Domestic Product mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi positif tidak signifikan.

---

The purpose of this empirical study was to analyze the effect of competition on the stability of banks in Indonesia. Samples of this empirical research are 102 banks in Indonesia in the period 2001 2015. The results of this study are 1 Lerner index affects the stability of the bank with the regression results were significantly positive, 2 Herfindahl Hirschman Index affects the stability of the bank with the regression results significantly negative, 3 Size affects the stability of the bank with the regression results significantly positive, 4 Loan Loss Provision LLP affect the stability of the bank with negative regression results are not significant, 5 Net Income Margin affect the stability of the bank with a significant positive regression results, 6 Growth Domestic Product affecting the stability of the bank with a positive regression results are not significant."