Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe profession of tax consultants is a profession that has ethical decision issues, because these professions are often confronted with conditions of ethical dilemmas, which always threaten the credibility of these professionals, especially the tax consultant profession. There are two views on factors that influence the unethical actions an individual makes. First, views that argue that unethical actions or decision-making are more influenced by the individual's moral character. Second, unethical actions are more influenced by the environment, such as the ethical culture of the organization in which the individual works. Individual characteristic factors that influence decision making include machiavellian behaviour. The research population is all tax consultant in Denpasar City. The study sample was the entire study population. The data used is the primary data obtained from the survey using the questionnaire instrument. Analyzer used is partial least square. The results of the study found that ethical culture produces ethical decisions when the consultant is confronted with an ethical dilemma. Conversely, the macheavellian behaviour of low levels can lead to ethical decisions."

"Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konsultan sekarang ini didasarkan suatu sistem pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif khusus yang bersifat final. Tesis ini menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dari sudut pandang azas-azas perpajakan yaitu keadilan, kepastian dan kecukupan penerimaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan perbandingan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif progresif atas tambahan kemampuan ekonomis neto. Undang-undang Pajak Penghasilan berserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan di bawahnya menjadi acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metoda pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Penentuan definisi penghasilan dalam undang-undang cenderung menggunakan konsep SHS yang telah disempurnakan yaitu menganut pengertian penghasilan atas realization accreation sehingga untuk mengukur konsep keadilan maka penghitungan pajak dihasilkan dari tambahan kemampuan ekonomis neto dengan penerapan tarif progresif agar prinsip equal treatment for the equals dapat tercapai. Disisi lain prinsip unequal treatment for the unequal juga harus dipenuhi agar Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis neto yang lebih besar harus memikul beban pajak yang lebih besar pula dan sebaliknya. Untuk itu perlu diperkenankan pengurangan beban pajak. Bila kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan bruto dengan penerapan tarif final tanpa diperbolehkan pengurangan, maka kebijakan ini lebih mengarah kepada pajak atas transaksi. Pemungutan Pajak Penghasilan dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga telah diakui merupakan salah satu kemudahan administrasi disamping terjaminnya keuangan negara. Namun demikian pemotongan tersebut akhirnya harus dihitung atas dasar penghasilan neto, sehingga keadilan tidak terabaikan. Kecenderungan pemerintah sekarang ini banyak mengintrodusir kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan dengan tarif khusus yang bersifat final, berarti mengarah kepada kebijakan dengan sistem schedular. Dan pada akhirnya menggeser prinsip global taxation dalam kebijakan perpajakan kita menjadi schedular taxation."

"Industri jasa konsultan manajemen adalah salah satu sektor industri primadona karena perannya dalam pembayaran pajak: dan sumbangan pemikiran dalam pembangunan secara makro dan mikro. Atas jasa yang dapat disediakan oleh konsultan manajemen terdapat duaJisme penerapan .fiibyek pajak penghasilan yaitu dapat diberlakukan pajak penghasilan non final atau final. Impetfect Information yang menggambarkan adanya kelemahan pada perpajakan konsultan manajemen akan mendorong tirnbulnya Opportunistic Behavior bagi wajlb pajak, konsultan pajak, dan oknum fiskus. Dalam melaksanakan kewajiban terhadap pengurangan komponen biaya transaksi bagi konsultan manajemen, (4) signifikansi biaya transaksi yang ditimbulkan pajak penghasilan final bagi konsultan manaJemen. Dalam rangka pengolahan data, pnulis akan menganalisis data primer hasil wawancara dengan responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi step-wise dengan menghitung variabel independen dan dependen secara rinci satu per satu untuk menentukan tingkat signifikansi hubungan korelasi antara variabel yang terseleksi. Hasil yang diperoleh dalam paneutian adalab: (1) Komponen biaya transaksi yaitu Actual Cash Outfay (biaya fonnulir pajak. biaya fotocopy, biaya transponasi. biaya konsultansl biaya pendidikan dan pelatihan .karyawan, biaya penyirnpanan dokuruen, biaya ucapan H!rima kasih dan commitment fee, dan biaya entertainment) dan Opportrmity Cost of Time. Penyebabnya adalah InstituJion Arrangement tidak memberikan batasan yang jelas, Biaya transaksi yang signifikan tinggi akibat Institution Arrangement tidak jelas akan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan konsultan manajemen; (2) Faktor biaya transaksi untuk perencanaan pajak yang baik adalah biaya komitmen dan terimakasih, biaya konsultan pajak, dan opportunity cost of time. (4) berlakunya pajak penghasilan final secara signifikan menimbulkan biaya transaksi bagi konsultan manajemen. Penulis merekomendasikan bahwa sebaiknya pihak pemerintah meninjau ulang atas peraturan pajak penghasilan bagi konsultan manajemen dengan memberikan batasan atas definisi dan tariff pajak yang jelas bagi obyek pajak atas jasa yang disediakan konsultas manajemen."