Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini pertama menjelaskan perkembangan dan pengaturan rezim Landas Kontinen Ekstensi ("LKE") yang mencakupi syarat-syaratnya, hak negara pantai diatasnya, peran CLCS, dan lain-lain. Skripsi ini kemudian menganalisa rezim LKE di Indonesia. Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerapkan rezim LKE dan tidak memiliki rencana utilisasi LKE. Rezim tersebut dapat diterapkan di barat laut Sumatera, selatan Nusa Tenggara, dan utara Papua. Indonesia telah membuat submisi untuk LKE di barat laut Sumatera dan telah diterima. Penulis menawarkan saran sebaiknya Indonesia memiliki dasar hukum lebih lanjut untuk penerapan rezim LKE dan melakukan studi manfaat untuk utilisasi LKE di Indonesia.

---

This research explains the development and regulation of the Extended Continental Shelf ("ECS") regime which include its requirements, sovereign rights over it, the role of CLCS, et cetera. This research then analyzes the ECS regime in Indonesia. Indonesia does not have a strong legal basis to apply the ECS regime nor a utilization plan for its ECS. This regime can be applied in north-west of Sumatera, south of Nusa Tenggara, and north of Papua. Indonesia has made a submission for the ECS in north-west Sumatera which has been accepted. The writer offers some advice: Indonesia should have further legal basis to apply the ECS regime and a utilization plan for its ECS."

"Skripsi ini membahas tentang perspektif Indonesia dalam mengatur instalasi tidak terpakai yang berada di laut, terutama di landas kontinen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur pembongkaran instalasi tidak terpakai setelah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berakhir. Sementara itu dalam kontrak bagi hasil antara sebelum 1994 dan sesudah 1994 terdapat perbedaan mengenai kewajiban kontraktor mengenai pembongkaran instalasi tidak terpakai setelah kontrak bagi hasil berakhir. Terhadap instalasi tidak terpakai kontrak bagi hasil sebelum 1994, sampai saat ini Indonesia belum pernah dilakukan pembongkaran. Sedangkan untuk PSC sesudah 1994, karena kontrak bagi hasil yang ada masih berlaku maka belum saatnya untuk dilakukan pembongkaran.

---

The focus of this thesis is about Indonesian perspective regulation of abandonment installation which is located at sea, especially at continental shelf. The research method is normative which showed that Indonesia had some regulations that order the removal of abandonment installations after exploration and exploitation activities ended. Therefore, there is a different between Product Sharing Contract/PSC before 1994 and after 1994 about contractor’s liability to removal abandonment installation after the PSC ended. For PSC before 1994, Indonesia never been done removal abandonment installation. Meanwhile, PSC after 1994, not yet removal can be done because the PSC still valid."

"Skripsi ini membahas mengenai sejauh apa negara pantai dapat menerapakan yurisdiksinya terhadap anjungan minyak lepas pantai yang terpancang di landas kontinennya. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yurisdiksi negara pantai terhadap anjungan minyak lepas pantai secara komprehensif baik dalam the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea, dan hukum nasional negara pantai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kasus Arctic Sunrise (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), negara pantai dalam menerapkan yurisdiksi pada anjungan minyak lepas pantai di landas kontinennya, tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena sudah berbatasan dengan rezim hukum laut lain yaitu rezim hukum laut lepas.

---

The focus of this study is about the extent to which a coastal state may exercise its jurisdiction to offshore oil platforms which fixed on its continental shelf. This normative juridical with analytical descriptive, is aim for the further understanding of the concept of jurisdiction of coastal states to offshore oil platforms comprehensively which regulated in the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea and the national law of the coastal State. Based on the analysis that has been done in the case of the Arctic Sunrise (the Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), a coastal state in the exercise of its jurisdiction to offshore oil platforms on the continental shelf, can not be fully enforced because it is bordered by the other legal regime of the sea, which is high sea."

"Untuk menggunakan hak-hak berdaulatnya atas landas kontinen ekstensi secara sah, negara pantai harus memperoleh rekomendasi dari Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) dengan cara mengajukan informasi mengenai batas-batas landas kontinen ekstensinya kepada CLCS. Dalam beberapa kasus, submission negara pantai tumpang tindih dengan submission negara pantai lainnya yang berujung pada ditangguhkannya submission. Skripsi ini akan membahas beberapa potensi tumpang tindih submission di Arktik, yang dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Dalam kesimpulannya, penulis menemukan bahwa negara-negara pantai Arktik dapat menyepakati suatu delimitasi sebelum submission atau membuat suatu joint submission untuk menghindari terjadinya tumpang tindih submission di Arktik.

---

To legally exercise its sovereign rights over extended continental shelf, coastal State has to obtain recommendation from Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) by submitting information on the limits of its extended continental shelf to the CLCS. In some cases, such submission overlaps with other submission leading to deferred submission. This thesis will address some potential overlapping submissions in the Arctic which is carried out through a normative legal study. In conclusion, researcher finds that Arctic coastal States may agree on delimitation before submission or establish a joint submission to avoid any overlapping submission in the Arctic."