Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas itikad baik dalam perjanjian jual beli merupakan faktor yang sangat penting, sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan disini pun diperlukan ketika obyek jual beli tersebut dijadikan jaminan pelunasan kredit dengan dibebani hak tanggungan oleh pihak penjual kepada kreditor. Berdasarkan atas ciri-ciri hak tanggungan, maka diperlukan perlindungan yang seimbang, karena hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditor. Perlindungan juga diberikan kepada debitor dan pemberi hak tanggungan, bahkan juga kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa terpengaruh oleh cara penyelesaian utang-piutang kreditor dan debitor. Pihak ketiga itu khususnya para kreditor yang lain dan pihak yang membeli obyek hak tanggungan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Itikad baik dalam perjanjian jual beli merupakan asas yang sangat penting dan pihak-pihak yang beritikad baik harus dilindungi. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pembeli yang beritikad baik masih kurang mendapat perlindungan hukum.

---

The principle of good faith in the purchase agreement is a very important factor, so the buyer is acting in good faith, will receive equal legal protection in accordance with the legislation in force, the protection is needed here, even when the object is to serve as collateral for the purchase and sale of credit with a mortgage taxed by the seller to the creditors. Based on the characteristics of the mortgage, would require a balanced protection, because the law is not only the interests of creditors. Protection is also given to the debtor and of their mortgages, even to third parties whose interests may be affected by the method of payment of the debts of debtors and creditors. The third was particularly creditors and other interested parties who bought the rights of the dependent objects. This study descriptively analyzed analytically using a normative juridical approach. Good faith in the purchase agreement is a very important principle and parties acting in good faith should be protected. From the analysis of this research, it turns out good faith purchaser still receives less legal protection."

"Dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank memerlukan agunan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Bank selaku pemegang Hak Tanggungan atas fasilitas KPR seharusnya mempunyai hak preferen terhadap hak atas tanah tersebut, namun kepentingan Bank sering tidak terlindungi dengan adanya putusan pengadilan yang antara lain menyatakan hak atas tanah yang sedang diagunkan di Bank batal demi hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian KPR dalam hal peralihan hak atas tanah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1606 K/Pdt/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Melalui penelitian ini diketahui bahwa kepentingan Bank selaku kreditur sekaligus pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik belum sepenuhnya terlindungi secara hukum dan hakim juga belum menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk mempertimbangkan menerapkan yurisprudensi yang menyatakan bahwa terhadap jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan, guna memberikan perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian fasilitas KPR kepada debiturnya.

---

In the granting of House Ownership Credit (House Loan), the Bank requires land right as collateral which is bound by Encumbrance Right. Bank as the holder of Encumbrance Right should have preferential rights, but the interests of the Bank are often unprotected by any court ruling that among other states the right to land that is being pledged to the Bank is null and void. This study was conducted in normative, aims to determine how the legal protection for Bank as the holder of Encumbrance Right which has good faith in the case of transfer of land right is decided unlawful regarding to the laws and how the implementation of sentence of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1606 K/Pdt/2013 dated October 1, 2013. Through this research is known that the interests of creditors as well as the holder of Encumbrance Right are acting in good faith is not yet fully protected by the law and the judge also has not used its freedom to consider applying the jurisprudence which states that the guarantee of the debt can not be subject to sequestration, in order to provide legal protection for the Bank as holder of the Encumbrance Right which has a good faith in the provision of House Ownership Credit to debtors."

"Fokus dari penelitian ini adalah berkaitan dengan tanah yang berstatus bekas hak barat (dalam hal ini tanah eigendom) yang dimohonkan haknya melalui jual beli. Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa terhadap tanah- tanah yang harus diselesaikan terlebih dahulu status hukum menjadi barang milik negara atau daerah maka selanjutnya hak atas tanah dapat dipindahkan kepada pihak ketiga melalui jual beli yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Pembuatan akta jual beli yang telah dilangsungkan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, melekat kepada pihak pembeli. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa atas tanah tersebut maka pihak pembeli dapat dinyatakan sebagai beritikad baik karena tidak mengetahui adanya cacat terhadap objek yang dimilikinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah tentang mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh tanah yang masih berstatus aset bekas milik asing/tionghoa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang mengajukan permohonan hak melalui jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka (studi dokumen) dan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum seharusnya penerapan prinsip kehati- hatian oleh suatu anggota instansi pemerintahan sangat diperlukan. Di samping itu, dibutuhkan pula adanya kerjasama antar instansi pemerintahanyang satu dengan lainnya agar tidak menyebabkan kerugian bagi pembeli tanah yang sudahmelakukan jual beli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

The focus of this research is related to land with former western rights status (in this case eigendom land) whose rights are applied for through buying and selling. Provisions in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 2/PMK.06/2020 concerning Settlement of Foreign/Chinese-Owned Former Assets on land that must be resolved first with legal status becoming state property, then land rights can be transferred to third parties through a sale and purchase agreement. carried out before the official making the land deed. The making of the sale and purchase deed that has been carried out in accordance with the procedures based on the provisions of the law has perfect evidentiary power, in accordance with the buyer. If later there is a dispute over theland, the buyer can be declared as having good faith because he is not aware of any defects in the desired object. The problem raised in this research is about the mechanism that must be achieved to obtain land that is still a foreign-owned asset based on the legal provisions in force in Indonesia. In addition, there is also legal protection for buyers with good intentions who submit applications through the sale and purchase of land in the presence of land certificate officials. To answer these problems, a normative juridical research method was used in which data were collected through literature study and analyzed qualitatively. From this research, it can be stated that to ensure legal certainty, the application of the precautionary principle by a member of a government agency is very necessary. In addition, there is also a need for cooperation between government agencies with one another so as not to cause harm to land buyers who have made salesand purchases in accordance with the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia."

"Notaris sebagai pejabat publik berwenang membuat akta autentik yang menjadi alat bukti hukum. Notaris memiliki peran dan tanggungjawab yang besar untuk memberi nasihat hukum yang dilakukan sebelum pembuatan akta, terutama dalam konteks pemindahan hak atas tanah yang menggunakan akta kuasa menjual yang harus memenuhi unsur sebab yang halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan bahan hukum primer. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2020 mengenai peralihan hak yang dilakukan melalui Surat Kuasa Menjual. Dalam putusan, cenderung melindungi pembeli yang telah memenuhi prosedur yang sah meskipun ditemukan cacat hukum dalam objek jual beli yang diakibatkan perbuatan hukum para pihak. Dalam hal ini pembeli sebagai korban karena membeli tanah yang sebelumnya terjadi peralihan tanpa dasar hukum yang sah dengan Kuasa Menjual Mutlak. Asas itikad baik sebagai penilai suatu perbuatan hukum para pihak dalam jual beli tanah berantai melalui kuasa jual sebagai jaminan utang dan ketidakpatuhan terhadap itikad baik dapat mengakibatkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan. PPAT dalam melindungi pembeli, perlu diperkuat. Keabsahan dan tanggung jawab para pihak dalam jual beli tanah berantai melalui kuasa jual berdasarkan asas itikad baik dibebankan kepada: AY, yang melakukan penipuan dan penyalahgunaan surat kuasa. Notaris IK, yang pertama kali mengesahkan surat kuasa jual yang cacat.Notaris IS, yang tidak cermat dalam tugasnya. Pembeli terakhir, MD dan ER, dianggap beritikad baik karena tidak mengetahui cacat hukum dalam transaksi tersebut. Akta jual beli tetap sah menurut Permen ATR/KaBPN No. 21 Tahun 2020, dan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan.

---

A notary, as a public official, is authorized to create authentic deeds that serve as legal evidence. Notaries have a significant role and responsibility to provide legal advice prior to the creation of a deed, particularly in the context of land rights transfers using a power of attorney for sale, which must meet the requirement of a lawful cause. This research employs a doctrinal legal research method based on secondary data obtained from literature review and primary legal sources. The case in the Supreme Court Decision Number 680 K/Pdt/2020 concerns a transfer of rights carried out through a Power of Attorney for Sale. The decision tends to protect the buyer who has followed the correct procedures, even though there were legal defects in the object of the sale caused by the actions of the parties involved. In this case, the buyer is considered a victim because they purchased land that had previously undergone a transfer without a valid legal basis, using an Irrevocable Power of Attorney for Sale. The principle of good faith is used to evaluate the legal actions of the parties in the sale and purchase of land through a power of attorney as collateral for debt, and non-compliance with good faith can result in the contract being void or cancellable. The role of the Land Deed Official (PPAT) in protecting the buyer needs to be strengthened. The validity and responsibility of the parties in the sale and purchase of land through a power of attorney based on the principle of good faith are assigned to: AY, who committed fraud and misused the power of attorney; Notary IK, who first notarized the defective power of attorney; and Notary IS, who was negligent in performing their duties. The last buyer, MD and ER, are considered to have acted in good faith since they were unaware of the legal defect in the transaction. The sale and purchase deed remains valid according to the ATR/KaBPN Regulation No. 21 of 2020, and a final and binding court decision cannot be annulled."

"Tesis ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual. namun pada kasus, tanah tidak dikembalikan kepada masyarakat hukum adat selaku pemilik tanah namun tetap menjadi milik Tergugat 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan tanah ulayat di Kota Solok dapat dialihkan serta perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang beritikad baik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan analisis Kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat dijualbelikan, namun dapat di jual-gadai, dengan syarat yang ditetapkan adat terpenuhi. Lebih lanjut bahwa pembeli beritikad baik, harus dilindungi undang-undang. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat 2 beritikad tidak baik pada saat jual beli dilakukan, serta hakimberpendapat dalam putusan tersebut bahwa Tergugat 2 beritikad baik, sehingga kepentingannya dilindungi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014 menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa pengadilan tidak salah menerapkan aturan.

---

This thesis studying about the sale and purchase of land which turned out to be known later that the land was the status of communal land that occurred in the case of the Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, used to occupy a plot of land, which was the land of his Clan. Then he certifies the land in his name. After being certified in his name, he sold the land to Defendant 1 and then Defendant 1 sold the land to Defendant 2. The problem in this research is that collectively owned communal land should not be able to be sold. This research aims to find out what things can cause communal land in Solok City, West Sumatra to be transferred and legal protection of land buyers who have good faith both based on the Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014. This research uses the Normative Juridical research method with qualitative analysis and analytical descriptive research type with secondary data. The results of this research are that communal land in Minangkabau cannot be transferred to anyone, communal land can be pledged to people with the agreement of all members of the clan, and the terms determined custom is fulfilled. Furthermore, the buyer in good faith must be protected by law, so in this case of the landowners represented by their mamak kepala waris must prove that Defendant 2 has the bad Faith. The Plaintiff could not prove that Defendant 2 had a badintention at the time of the sale and purchase, and the judge argued in the decision that Defendant 2 had a good intention, so that his interests were protected. Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014 rejected the plaintiffs lawsuit and stated that the court did not mistakenly apply the rules."

"Penelitian ini membahas mengenai iktikad baik Pembeli dalam jual beli yang mengalihkan hak milik atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3325/K/PDT/2020. Ada 3 (tiga) permasalahan hukum yang muncul dari kasus ini, yaitu pertama, pemenuhan syarat materiil dan formil berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3325/K/PDT/2020. Kedua, iktikad Pembeli dalam jual beli tanah berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3325/K/PDT/2020. Ketiga, permasalahan hukum iktikad baik Pembeli berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3325/K/PDT/2020. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian doktrinal yang menggunakan data-data sekunder dengan mencakup bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan yang dan sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, dan hasil riset lain. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen literatur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat III dengan almarhumah istri Penggugat memenuhi syarat materiil penjual yang berhak, namun harus dengan persetujuan Penggugat karena tersebut merupakan harta bersama. Sementara dalam jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat V, memenuhi syarat materiil penjual yang berhak karena sistem publikasi di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif bertendensi positf yang mengharuskan agar data dalam sertifikat dianggap benar, selama belum dibuktikan sebaliknya. Kedua, Tergugat III dan Tergugat V dinyatakan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik karena telah mengetahui adanya cacat hukum dalam proses jual beli tanah tersebut. Ketiga, Tergugat III sebagai Penjual telah beritikad baik untuk menjelaskan kepada Tergugat V bahwa objek jual beli sudah tidak bermasalah, walaupun pada akhirnya pengalihan hak milik dalam objek jual beli tersebut digugat dan menyebabkan Tergugat V dinyatakan tidak beritikad baik.

---

This research discusses the good faith of the Purchaser on Purchase and Sale in the terms of transferring the right of the land which is a joint property without spousal consent based on Supreme Court Decision Number 3325/K/PDT/2020. Three legal problems emerged from this case, first fulfillment of material and formal requirements in transferring land based on the case of Supreme Court Decision Number 3325/K/PDT/2020. Second, the implementation of good faith by the Purchaser in Purchase and Sale based on the case Supreme Court Decision Number 3325/K/PDT/2020. Third, the legal issue of the good faith of Purchaser based on Supreme Court Decision Number 3325/K/PDT/2020. The method of the research encompasses doctrinal research using secondary data which consists of two legal materials. There are primary legal materials which are current regulations and secondary legal materials in the form of books, journals, and other research results. Based on the research, it can be concluded that first, the sale and purchase of land conducted by The Third Defendant with Plaintiff's late wife would fulfill the material requirements of a seller who is entitled, if there was Plaintiff's approval because the object is a joint property. The sale and purchase between The Third Defendant and The Fifth Defendant can fulfill the material requirements of a seller who is entitled because the publication system in Indonesia is a negative publication system with a positive tendency which stipulates that the data in the certificate be considered correct, as long as it has not been proven otherwise. Second, The Third Defendant and The Fifith Defendant were declared as the purchasers who did not act in good faith because they were aware of the legal defects in the land sale and purchase process. Third, The Third Defendant as the Seller already explained to The Fifth Defendant that the object of the sale and purchase was not in dispute. However, in the end, the Plaintiff sued the process of transferring ownership of the land causing The Fifth Defendant to be declared not to have acted in good faith."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana seorang pembeli tanah selakupemegang hak atas tanah yang baru dapat dilindungi haknya dari adanya gugatanyang ditujukan kepadanya dengan mempertimbangkan adanya iktikad baikpembeli dalam jual beli tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dan tipe penelitian adalah deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwaiktikad baik dalam jual beli tanah dilihat dari telah sesuainya atau telahterpenuhinya ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai jual beli sertaterpenuhinya syarat sahnya jual beli. Jika semua telah terpenuhi maka hal tersebutmenjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan bahwa pembeli tersebutberiktikad baik sehingga harus dilindungi. Ada atau tidaknya iktikad baiktergantung dari bagaimana kasus itu sendiri, untuk kemudian hakimpertimbangkan dan putuskan apakah jual beli telah memenuhi ketentuan dansyarat sahnya jual beli ataukah tidak.

---

ABSTRACTThis thesis describes how the good faith purchaser will be protected from claimaddressed to her. Research method used in this thesis is a normative juridicalresearch and the type of this research is descriptive. The research concludes thatthe principle of good faith in land sales are considered by fulfillment of theapplicable regulations about sale and purchase of land and requirements of saleand purchase. If all regulations and requirements have been fulfilled, then thegood faith purchaser must be protected. Good faith depends on how the caseitself, whereupon the judge will consider and decide whether sale process hasfulfilled regulations and terms or not., This thesis describes how the good faith purchaser will be protected from claimaddressed to her. Research method used in this thesis is a normative juridicalresearch and the type of this research is descriptive. The research concludes thatthe principle of good faith in land sales are considered by fulfillment of theapplicable regulations about sale and purchase of land and requirements of saleand purchase. If all regulations and requirements have been fulfilled, then thegood faith purchaser must be protected. Good faith depends on how the caseitself, whereupon the judge will consider and decide whether sale process hasfulfilled regulations and terms or not.]"

"Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan kendala dalam Undang-Undang Yayasan khususnya terhadap pengaturan itikad baik dalam kewenangan organ yayasan dan perbandingan ketentuan hukum yang terdapat dalam kasus Yayasan Teungku Fakinah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kendala dalam Undang-Undang Yayasan yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran itikad baik oleh organ yayasan . Metode dari penelitian ini adalah Doktrinal (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Yayasan masih memiliki kendala khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai itikad baik dibuktikan dengan adanya kasus Yayasan Teungku Fakinah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara dikarekan tidak adanya pemahaman yang utuh mengenai makna itikad baik.

---

The discussion in this study is related to the obstacles in the Foundation Law; especially, regards to the regulation of good faith within the authority of foundation organs and a comparison of the legal provisions contained in the case of the Teungku Fakinah Foundation. Furthermore, the aim of this study is that to analyze the obstacles in the Foundation Law which can cause violations of good faith by foundation organs. The method of this study was doctrinal (juridical-normative) with a statute and case approach. The conclusion is that the Foundation Law still has obstacles; especially, those relating to provisions regarding good faith. It was proved by the Teungku Fakinah Foundation case which caused differences of opinion among judges in deciding cases due to the lack of a complete understanding of the meaning of good faith."

"Tesis ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, secara khusus menilai kriteria tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Tesis ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku;bertindak sesuai dengan norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi dan bertindak sesuai kompetensi Direksi; tidak ada konflik kepentingan. Adapun kriteria penuh tanggung jawab anggota Direksi jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar PT; sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku; tidak melampaui wewenang sebagai Direksi; memberikan informasi yang akuntabel kepada segenap stakeholder; terbuka dalam mengambil keputusan PT. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan apabila anggota Direksi dalam pengurusan PT tidak selaras dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007, maka dapat dikategorikan tidak melakukan tugasnya dengan iktikad baik, sehingga dapat dipandang dan dipersamakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Putusan No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, yang menyatakan Tn. HC, selaku anggota Direksi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak bertanggung jawab, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas.

---

This thesis analyzes how the criteria for members of the Board of Directors who have carried out the management of PT in good faith and full responsibility, specifically assess these criteria in the Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. This research is a normative juridical research with conceptual, case and comparison approaches. This thesis concludes, in accordance with the regulations and legal principles of PT in Indonesia, members of the Board of Directors have managed the PT in good faith if they meet at least 5 (five) criteria: honesty/sincerity of members of the Board of Directors; do not violate applicable laws; act in accordance with the norms and fairness in business; have competence and act in accordance with the competence of the Board of Directors; no conflict of interest. The criteria for full responsibility for members of the Board of Directors if they meet at least 5 (five) criteria: carry out their duties and authorities in accordance with the Articles of Association of PT; in accordance with applicable laws and norms; does not exceed the authority as the Board of Directors; provide accountable information to all stakeholders; open in making decisions PT. In Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, the consideration of the Panel of Judges stated that if a member of the Board of Directors in managing a PT is not in line with and contrary to their legal obligations as stipulated in Article 92 paragraph (2) of the Company Law No. 40 of 2007, it can be categorized as not performing their duties properly. good faith, so that it can be seen and equated with having committed an unlawful act. Therefore, Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, which states that Mr. HC, as a member of the Board of Directors does not have good faith and is not responsible, has complied with the provisions of the legislation and the legal principles of a limited liability company."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Penelitian merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku; bertindak sesuai norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi sebagai Direksi dan bertindak sesuai kompetensi tersebut; tidak ada konflik kepentingan. Adapun kriteria penuh tanggung jawab anggota Direksi jika memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: menjalankan tugas dan wewenang sesuai Anggaran Dasar PT dan hukum yang berlaku; tidak melampaui wewenang; memberikan informasi yang akuntabel kepada segenap stakeholder; terbuka dalam mengambil keputusan PT. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.94/PDT/2015/PT.BDG yang menyatakan Direksi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak bertanggung jawab, telah sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT. Hakim dalam pertimbangannya menilai Direksi tidak memenuhi kriteria menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

---

This study analyzes the criteria for members of the Board of Directors who have carried out the management of PT with good faith and full responsibility. The research is a normative juridical approach with a conceptual, case and comparison approach. This study concludes, in accordance with the regulations and legal principles of PT in Indonesia, members of the Board of Directors have managed the PT in good faith if they meet 5 (five) criteria, namely: honesty/sincerity of members of the Board of Directors; does not violate applicable laws; act according to the norms and fairness in business; have competence as a member of the Board of Directors and act according to that competence; no conflict of interest. The criteria for full responsibility for members of the Board of Directors if they meet 4 (four) criteria, namely: carrying out their duties and authorities in accordance with the Articles of Association of PT and applicable law; not exceed authority; provide accountable information to all stakeholders; open in making decisions PT. The decision of the Bandung High Court No.94/PDT/2015/PT.BDG which states that the Board of Directors does not have good faith and is not responsible, is in accordance with the regulations and legal principles of PT. The judge in his judgment considered that the Board of Directors did not meet the criteria for carrying out management in good faith and full of responsibility."