Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak sipil dasar dari setiap manusia. Setiap individu memiliki kebebasan meyakini kepercayaan atau agama sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk terhindar tindakan represi dari pemerintah ataupun suatu kelompok masyarakat terkait dengan masalah beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat memunculkan konflik di dalam masyarakat, mengurangi perdamaian, bahkan menghambat aktivitas bisnis dan perekonomian serta menurunkan kesejahteraan. Penelitian ini mencoba mencari tahu pengaruh kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kesejahteraan menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda berbasis Two Stage Least Square 2SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Selain itu, variabel yang mewakili aspek pendidikan, aspek kesehatan dan lingkungan hidup, dan aspek peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD juga turut berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan.

---

Freedom of religion and belief are the basic civil rights of every human being. Every individual has the freedom to believe in a belief or religion according to his her conscience, as well as the right to free from repression undertaken by government or a group of community related to religious and belief issues. Violations of religious freedom and beliefs can lead to conflicts within society, reducing peace, even hampering business and economic activity and degrading wellbeing.

This research tries to find out the influence of freedom of religion and belief on wellbeing using panel data from 33 provinces in Indonesia from 2010 until 2016. The method used in this research is multiple linear regression based on Two Stage Least Square 2SLS.

The results showed that freedom of religion and belief has a positive and significant influence on wellbeing. In addition, the variables that represent aspects of education, health environmental aspects, and the role of Regional Peoples Representative Assembly also significantly influence the wellbeing. "

"Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa adanya jaminan yang diberikan kepada Negara terkait dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah nyatanya juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berlandaskan UUD 1945 dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah maka dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Religious Nation State dimana sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya pembedaan besarnya jumlah pemeluk masingmasing. Hal ini yang perlu untuk di buktikan terlebih dahulu, bahwa Negara memang telah memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dengan jalan mengimplementasikannya di dalam kehidupan beragama. Untuk itu penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian Deskriptif-normatif, dengan menyajikan pendekatan data berupa keadaan dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, dan dari beberapa kasus yang ada, di ambil salah satu sampel kasus untuk dapat diteliti penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia.Dari hasil penelitian ini nantinya diperoleh simpulan, bahwa negara lewat aparaturnya telah gagal menjalankan dan mengimplementasikan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Sehingga konstitusi dapat dikatakan hanya bagus diatas kertas. Keadaan ini dibuktikan dari beberapa kasus terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dimana salah satu kasus yang dianalisa adalah kasus yang dialami oleh Jemaat GKI Yasmin Bogor.

---

Indonesian Constitution of 1945 requires that the assurance given to the State concerned in terms of freedom of religion, belief, and worship in Indonesia. The assurance of freedom of religion, belief, and worship in fact also regulated in act no. 39 of 1999 on Human Rights, act no. 12 of 2005 on Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights. Based on the Constitution of 1945 and other laws relating to freedom of religion, belief, and worship it is said that Indonesia is a Religious Nation State in which a religious nation-state that protects and facilitates the development of all religions adopted by people without any distinction of the large number of religious. It is necessary to be proved first, that the State does have the protection and assurance of freedom of religion, belief, and worship by implementing it in the religious life. For the writing of this research is more directed to the descriptive-normative research, the present approach to data is a state of some of the cases that occur in society, and of some of the cases, in one grab sample of cases to be investigated the application of the law under the Act which related to freedom of religion, belief, and worship in Indonesia.

From these results will be obtained conclusion, that the state apparatus has failed to carry through and implement the freedom of religion, belief, and worship. So the constitution is applied only on paper and it is not applied in public life. This situation is evidenced in some cases related to freedom of religion, belief, and worship where one of the cases analyzed is the case that the Church of GKI Yasmin Bogor."

" ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai hak kebebasan beragama dan berkepercayaan pada masyarakat penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Melalui UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama negara telah melakukan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, karena hanya enam agama saja yang diakui oleh negara. Pada saat melakukan observasi di Cigugur, Jawa Barat, ditemukan dampak negatif atas pengaturan tersebut yang dialami oleh para penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka kesulitan mengakses hak-hak sipilnya, seperti hak untuk memeluk agama dan melaksanakannya, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas pelayanan publik akta perkawinan, akta anak serta identitas hukum berupa KTP , dan hak atas bantuan hukum. Akibatnya timbul konflik vertikal antara penghayat kepercayaan dengan pemerintah serta konflik horizontal antara sesama masyarakat. Penelitian ini juga melihat langkah penyelesaian sengketa yang dipilih oleh penghayat keperacayaan untuk menyelesaian konflik/sengketa yang dialaminya. Maka saran dari penelitian ini adalah, negara tidak perlu membedakan antara pemeluk agama resmi dan penghayat kepercayaan. Hal ini sebagai bentuk kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak warga negaranya. Tanpa pembedaan maka penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan dapat mengakses hak-hak sipilnya.

---

ABSTRACT This research aims to discuss the right to freedom in religion and belief in Sunda Wiwitan community. According to UU No.1 of 1965 about Prevention of Misuse and or Blasphemy, the country has undertaken a discrimination towards the instiller of faith, due to the fact that only six religions are recognized by the country. In the process of observing in Cigugur, West Java, it was founded several negative impacts toward that regulation which is experienced by Sunda Wiwitan community. They face some difficulties in accessing their civil rights as the freedom of religion, education, employment, public service marriage certificate, birth certificate and legal identity in the form of KTP , and the right to legal aids. As a result, several vertical conflicts between the instiller of faith and government and horizontal conflicts between the instiller of faith and the other communities arise. The study also observed the solutions taken by the instiller of faith to solve the conflicts dispute. Accordingly, the suggestion of this study is the country should distinguish between the official religion and the instiller of faith. It is a form of country rsquo s obligation to respect, fulfill and protect the rights of its community. Without any discrimination, the instiller of faith in Sunda Wiwitan will be able to access their civil rights. "