Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang saya teliti dalam tesis ini adalah : Pola-pola tindak kejahatan yang terbentuk dari pola-pola kehidupan sosial sehari-hari yang terjadi pada penduduk daerah kumuh (slum area) Gang Kelinci - Bumiarjo yang merupakan zone transisi dari kota Surabaya, sebagai akibat perubahan sikap hidup yang dialami orang desa yang datang dan berhuni dikota. Pola-pola tersebut meliputi : kegiatan-kegiatan sosial, keteraturan sosial, aspek sosialisasi, pola patron-Wien, tingkat solidaritas, aspek aspek kriminal, sanksi, orientasi nilai, dan perasaan teritori. Corak kehidupan penduduk Gang Kelinci yang berada didaerah hunian liar, kumuh dan miskin ini cenderung menghasilkan produk sosialisasi yang lebih menonjolkan aspek frsik dalam ?kehebatan" melakukan kejahatan ditandai memudarnya rasa kemanusiaan, etika dan adab yang melahirkan pola-pola kejahatan yang dilakukan warganya, diantaranya membentuk pola patron klien secara berjenjang I bertingkat dalam arti : ada jalinan antara perolehan hak-hak klien untuk mendapat perlindungan dan pengamanan fisik dari patron , serta kewajiban klien kepada patronnya masing-masing berupa pemberian (setoran) sejumlah maters dan/atau uang sesuai jenis dan bentuk "lapangan operasi" yang digeluti. Pola-pola kejahatan juga tidak lepas dari ciri lingkungan sosial yang berada disekitar daerah kumuh tersebut, oleh sebab itu perilaku menyimpang bahkan tindak kejahatan yang dilakukan warga pemukiman ini, bukan merupakan pelanggaran atau deviant behavior, misalnya jenis jenis perbuatan kejahatan jalanan atau street crimes seperti penodongan, penjambretan, perampasan, pencopetan, pemerasan, pelacuran dan perjudian. Penentuan pilihan lokasi kejahatan / tempat kejadian yang radiusnya relatif dekat dengan daerah huniannya adalah salah satu implementasi dalam penerapan kiat pelaku kejahatan guna mengendalikan dan memonitor kegiatan mereka sesuai pola ruang - jarak - wilayah, yang sekaligus dapat disebut sebagai upaya pelarian, persembunyian dan pengamanan diri dari kejaran petugas Polisi."

"Bentuk perbuatan pidana yang sudah lama dikenal, seperti tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan lebih efisien (tanpa menggunakan kekuatan fisik) dengan menggunakan komputer. Konsep KUHP, terutama pengaturan tindak pidana harta benda, yang dilindungi adalah obyek yang berwujud yang dapat diraba. Selama ini, penerapan tindak pidana yang berkaitan dengan komputer adalah salah satu kejahatan modern yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual dan pelaku kejahatan dalam lingkup "White Collar Crime". (Term usually signifies law violations by corporations or individuals including theft or fraud and other violations of trust committed in the course of the offender's occupation). Tindak pidana ini dapat ditinjau dari kemungkinan timbulnya kerugian finansial yang pada umumnya dalam jumlah besar sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Ini sebagai ciri yang paling panting dari tindak pidana ini, misalnya dalam lalu lintas keuangan di bank. Di samping kerugian finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan, misalnya, data pribadi atau rahasia negara. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer menarik, karena :

1. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat secara otomatis;
2. Perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia dan dapat diulang-ulang secara tanpa batas;
3. Tidak kelihatan dan semua bekas dapat dihapus secara otomatis
4. Dapat dilakukan melapaui geografis karena penggunaan telekomunikasi dan informatika;
5. Perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan, organisasi, dan lembaga yang merupakan tonggak dari masyarakat modern;
6. Perbuatan tersebut dapat dilakukan di rumah pribadi dan locus delicti di tempat lain.

Semua perbuatan di atas harus ditanggulangi dengan sistem hukum yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam peraturan (nantinya), perlu dipertimbangkan mengenai permasalahan :

1. tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang nyata-nyata ditujukan kepada seseorang atau suatu barang, akan terjadi penafsiran lain jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap komputer, misalnya, penipuan yang ditujukan kepada komputer;
2. barang yang bernilai ekonomis, sekarang ini sudah banyak .yang berbentuk barang takberwujud (immaterial);
3. peran kertas sebagai penyimpan data, sekarang ini sudah terdesak oleh bahan elektronik penyimpan data, misainya, disket, hardisk, kaset, atau compact disk;
4. data dan komputer itu sendiri, dalam hal menggunakan komputer tanpa hak, tanpa izin memeriksa, memperoleh data atau informasi atau program dalam komputer, tanpa hak mengkopi data atau informasi atau program, tanpa hak menghapus atau mengubah data, dan tanpa hak mengganggu atau menggagalkan pengolahan dan lalu lintas data.

Dari masalah di atas, akan dicoba untuk mencari solusi dengan menuangkannya dalam suatu naskah akademis (hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah) sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan (UU pidana) merupakan suatu kebijakan tertentu di dalam menentukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam tahap ini adaiah tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang."

"Perkembangan teknologi terutama komputer membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Disamping membawa dampak posistif komputer juga membawa dampak negatif yaitu digunakannya komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (computer crime). Kejahatan komputer yang mengakibatkan adanya kerugian bagi keuangan negara dimasukkan dalam delik korupsi. Dalam kejahatan komputer mayoritas bukti berupa bukti elektronik yang dapat berupa rekaman data, informasi maupun rekaman jejak operasi komputer. Tesis ini berjudul Bukti elektronik dalam kejahatan komputer: kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan sebagai sarana cross-chek. Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi menggunakan sarana komputer. Pada bagian tersebut akan dipaparkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan sarana komputer, bagaimana penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian, penerimaan pengadilan atas bukti elektronik yang disajikan serta problem-problem berkenaan dengan penggunaan bukti elektronik di pengadilan. Sebagai bahan perbandingan dipaparkan pula tentang pengaturan bukti elektronik dibeberapa negara.Kajian kedua dalam tesis ini adalah mengenai. prospek pengaturan bukti elektronik dalam pembaharuai hukum pidana Indonesia. Fokus kajian pada bagian ini adalah pertama mengenai pengaturan bukti elektronik dalam Rancangan Hukum Acara Pidana Indonesia. Pada bagian tersebut penulis akan memaparkan serta memberikan analisis tentang pengaturan bukti elektronik dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua mengenai urgensi pengaturan bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Pada bagian kedua tersebut penulis akan memaparkan tentang pentingnya pengaturan bukti elektronik dalam hukum acara pidana serta dipaparkan pula hal-hal yang perlu diatur dalam dalam pengaturan bukti elektronik dalam suatu hukum acara."