Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian penerapan skema klasifikasi HURIDOCS ini penulis meneliti mengenai penggunaan skema klasifikasi tersebut dan pengaruhnya terhadap proses temu kembali dokumen yang dilakukan oleh pemakai. Suatu sistem klasifikasi merupakan suatu kegiatan mengelola ilmu pengetahuan ke dalam susunan yang sistematis. Sistem klasifikasi terdiri dari dua jenis, yaitu sistim klasifikasi umum dan sistim klasifikasi khusus. Sistim klasifikasi umum banyak dipakai oleh perpustakaan maupun lembaga dokumentasi yang mempunyai koleksi berbagai subyek. Namun untuk perpustakaan yang mempunyai koleksi bidang khusus akan lebih tepat bila menggunakan sistim klasifikasi khusus. Biro kepustakaan dan dokumentasi Komnas HAM sebagai lembaga yang mempunyai koleksi dengan subyek hak asasi manusia (HAM) menerapkan Skema klasifikasi HURIDOCS. Suatu skema klasifikasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Terperinci dan komprehensif, artinya mampu menampung seluruh subyek yang sedan;, pernah atau mungkin akan menjadi terra i l mu pengetahuan, (2) Sistematis, artinya proses pembagian subyek-subyeknya hares sempurna. (3) Luwes (flexible) dan bersifat ekspansif, artinya dapat dikembangkan. (4) Terminologi yang digunakan tepat dan konsisten menurut pemahaman pembaca dan pustakawan. (5) Dari basil penelitian ditemukan bahwa penggunaan skema klasifikasi I-ILIRIDDCS diperpustakaan Komnas HAM mengakibatkan dua hal, yaitu: (a) Susunan koleksi yang bersubyek sama antara bahan pustaka yang menggunakan bahasa acing dan bahasa Indonesia letaknya terpisah. Kondisi ini tidak mendukung sistem pelayanan terbuka yang memungkinkan pemakai melihat langsung bahan pustaka di rak.(b) International classification yang digunakan untuk mengklasifikasikan bahan pustaka berbahasa asing mengutamakan aspek wilayah geografi sehingga bahan pustaka yang subyeknya sama bila cakupan wilayah geografinya berbeda akan mempunyai notasi kelas yang berbeda. Penerapan skema klasifikasi ini secara keseluruhan menyebabkan broken order yang menyulitkan browsing yang dilakukan pemakai, sehinggan peran OPAC (online public access catalogue) sebagai sarana bantu penelusuran amat penting."

"Mengawali tulisan ini perlu saya sampaikan, bahwa tulisan ini merupakan pandangan pribadi dari saya yang saat ini kebetulan menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, namun saya rasa dari segi hukum positif pandangan saya ini tidak jauh berbeda dari teman-teman Komisioner Komnas HAM, khususnya menilai pemberontakan sebagai tindakan melawan hukum yang memberikan hak kepada Negara untuk mengambil tindakan yang sah menurut hukum guna menyelesaikannya. ...."