Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada/tidaknya isu transfer pricing dalam suatu transaksi contract manufacturing, mengetahui praktik penggunaan bentuk kerjasama contract manufacturing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, baik di Indonesia maupun negara lainnya mengetahui bagaimana menerapkan analisis kesebandingan (comparability analysis) dalam penerapan prinsip harga wajar; menganalisis metode penentuan harga wajar apa yang sebaiknya digunakan untuk menentukan besarnya profit margin atas transaksi contract manufacturing ini; menganalisis praktik dan ketentuan perpajakan Indonesia yang terkait dengan ketentuan umum transfer pricing dan ketentuan khusus mengenai contract manufacturing yang kemudian dibandingkan dengan negara Amerika Australia. Canada, China dan Italia. Penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitis, metode survei dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan istimewa di antara para pihak dan tidak diberlaknkannya pembebenan harga wajar (arm's length) dalam transaksi contract manufacturing merupakan bukti bahwa telah timbul isu transfer pricing. Dalam penentuan besarnya profit margin yang wajar yang luirus dibebankan contract manufacturer kepada prinsipalnya,. diperlukan penetapan analisis kesebandingan (comparability analysis) dengan penekanan pada analisis fungsional. Berkaitan dengan pemilihan metode penentuan harga wajar yang harus digunakan untuk transaksi ini, haruslah dilihat kasus per kasus dan tergantung dari ketersediaan data pembanding. Meskipun demikian, metode berbasis transaksi lebih diutamakan untuk digunakan dihandlog metode berbasis profit. Dari penelitian terhadap ketentuan perpajakan pada keenam negara tersebut termasuk Indonesia, hampir semua negara tidak memiliki ketentuan perpajakan yang khusus terkait dengan contract manufacturing, kecuali Australia. Isu yang sering digunakan oleh otoritas pajak di negara-negara tersebut yang terkait dengan transaksi contract manufacturing ini adalah isu transfer pricing.

---

This thesis is aimed at identifying whether or not there is transfer pricing issue in the transaction of contract manufacturing arrangement; comprehending some types of contract manufacturing arrangement practices conducted by various multinational corporations, both in Indonesia or in many other countries; understanding how to implement comparability analysis in applying arm's length principle; analysing and fmally using the best method in finding arm's length price to determine profit margin on the contract manufacturing transaction; and as well as analysing the prevailing tax rules in Indonesia pertaining to transfer pricing transactions and special rules on contract manufacturing arrangement from which the outcome will be compared with USA, Australia, Canada, China and Italy. Research in this thesis will take furm of qualitative research with descriptive analyses, survey method and inquiry. The result turns out that there is a related party in the transactions between them and that the arm's length principle is not evident in the transaction of contract manufactnring arrangement. These circumstances become the proof that transfer pricing practice looms and exists. In detennining fair profit margin iliat should finally be charged into contract manufacturer and to its principal, it requires analyses of comparability, with the emphasis on functional analyses. Pertaining to the selection of methods used in determining arm's length price, ease by case should closely be elaborated and this step hinges on the availability of comparnble data. Even so, transaction·based method is preferable to use as compared with profit-based method. The result of researches in the said six countries. including Indonesia, is found that almost all the aforementioned cowttries do not have specific rules of tax concerning contract manufacturing arrangement, except Australia. The main issue concerning the contract manufacturing arrangement usually perceived by tax: authority of the said countries is nothing but the issue of transfer pricing."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh adanya potensi dilakukannya transfer pricing dan adanya insentif pajak di tax haven country terhadap kemungkinan perusahaan melakukan cross broder acquisition. Penelitin ini meneliti aktivitas akuisisi perusahaan di Asia pada tahun 2012-2014 dengan menggunakan sampel perusahaan non keuangan di Asia dengan total observasi 1.562 perusahaan selama periode 2012-2014. Metode pengumpulan sampel perusahaan dilakukan dengan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik Binary Logistic Regresion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi adanya transfer pricing memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan cross border acquisition. Serta, kemungkinan perusahaan melakukan cross border acquisition menunjukkan tingkat lebih kecil jika perusahaan target berada pada tax haven country.

---

This study aimed to investigate the effect of the potential does transfer pricing and tax incentives in the tax haven country to the possibility of cross broder company acquisition. This experiment examines the company's acquisition activities in Asia in the period of 2012 2014 in using a sample of non financial companies with a total of 1,562 observations during those period.

The company's method of sample collection is done by purposive sampling method. Analysis of the data in this study is using logistic regression analysis Binary Logistic Regresion.

The results showed that the potential transfer pricing affect the company's decision to carry out cross border acquisition. As well, the possibility of companies doing cross border acquisition shows a smaller level if the target company is located in a tax haven country."

"Transfer Pricing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penetapan harga transaksi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai negara dan merupakan bagian dari grup multinasional yang sama. Tentunya, transaksi yang melewati batas negara (cross-border) mempunyai dampak atas pajak internasional, terutama apabila perusahaan multinasional tersebut berhadapan dengan dua negara atau lebih yang memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda. Sehingga, untuk menghindari adanya pajak berganda/double taxation, maka dibentuknya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty). Tetapi, bervariasinya manfaat dari P3B antar negara justru mendorong investor atau perusahaan-perusahaan menyalahgunakan (abuse) perjanjian tersebut untuk mendapatkan manfaat ataupun insentif yang paling menguntungkan. Perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila semata-mata dilakukan untuk menghindari pajak/tax avoidance melalui manfaat-manfaat P3B yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya P3B itu sendiri. Dalam penelitian ini akan ditelusuri bagaimana pengaruh dan dampak cross-border transfer pricing terhadap penerimaan negara, bagaimana perpajakan internasional dan nasional terutama di Indonesia mengatur kegiatan transfer pricing, mengetahui bagaimana hal tersebut menjadi peluang bagi individu/perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance serta bagaimana penanganan dan kebijakan yang ideal dalam memaksimalkan pendapatan negara dari tindakan tax avoidance melalui cross-border transfer pricing tersebut dengan membandingkannya terhadap kebijakan Jepang. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengolahan, analisa dan pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil dari penelitian ini dituliskan secara deskriptif analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa kurang maksimalnya peraturan di Indonesia mengenai cross-border transfer pricing. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Maka diperlukannya peraturan perundang-undangan khusus mengenai transfer pricing dan tax havens di Indonesia untuk menunjukan kepastian hukum dan meminimalkan bahkan menghilangkan celah hukum yang dapat digunakan pihak-pihak/perusahaan untuk menghindari pajak di Indonesia seperti yang dilakukan negara Jepang yang mempunyai The Tax Haven Counter Measure Law (Undang-Undang Penghitung Pajak Haven) dimana mencegah abuse of transfer pricing dengan membatasi pengalokasian aset ke negara tax havens. Jepang juga mempunyai ketentuan utama bagi wajib pajak perusahaan multinasional meliputi earnings striping rules, transfer pricing, controlled foreign corporation (CFC) rules, dan research and development (R&D) tax credit. Diharapkan apabila permasalahan hukum tersebut segera diatasi, maka Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak

---

Transfer Pricing refers to pricing transaction within and between enterprises situated in different countries and belong to the same multinational group. Cross-border transaction inevitably affects international taxation, especially when multinational enterprises encounter two or more countries that apply different tax collection systems. Consequently, a Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) is made to resolve issues involving double taxation. However, since the Tax Treaty’s benefits vary by country, the investors or companies tend to abuse the agreement in order to gain the most profitable benefits or incentives. Abusing the benefits of Tax Treaty (P3B) could be categorized as an act against the law if solely done to avoid tax since it contradicts with the purpose of why the Tax Treaty (P3B) was made. This research examines the effects and impacts of cross-border transfer pricing on state revenue, how the international and national taxations rule the transfer pricing activities especially in Indonesia, understanding opportunities for individuals/companies to perform tax avoidance and the ideal policy and handling to optimize state revenue from tax avoidance through cross-border transfer pricing compared to Japan’s policy. This research uses normative legal method while the data processing, analysis and collection use qualitative approach and research result is composed using descriptive analysis. In accordance with this analysis, researcher found that Indonesia does not enact optimal rules regarding cross-border transfer pricing just yet. Based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) Article 23A, taxes and other levies of compelling character for purposes of the state shall be regulated by laws. Thus, another legislation should be made specifically in regard to the transfer pricing and tax havens issues in Indonesia to exhibit legal certainty as well as to minimize or even to eliminate legal loopholes that could benefit parties/companies to have tax avoidance in Indonesia. This has been successfully implemented by Japan on The Tax Haven Counter Measure Law. Japan also enacts Tax Reform and the key provisions relevant to multinational corporate taxpayers including earnings striping rules, transfer pricing, controlled foreign corporation (CFC) rules, and research and development (R&D) tax credit. It is hoped that Indonesia could resolve the legal issues promptly to result in an increase of its tax state revenues"

"ABSTRAKBusiness restructuring sebelumnya merupakan bidang dalam transfer pricing yang belum diatur, namun dengan diterbitkannnya OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG) yang baru, sejak tahun 2010, petunjuk terhadap hal tersebut telah disusun. Tujuan Tesis ini adalah menganalisis regulasi transfer pricing Indonesia atas transaksi cross-border business restructuring, membandingkannya dengan regulasi yang ada di Australia, Austria, China, Jerman, dan Meksiko, dan rekomendasi yang diberikan OECD TPG 2010 kepada perusahaan multinasional dan otoritas pajak terkait aspek transfer pricing atas transaksi cross-border business restructuring tersebut.Untuk memperoleh jawaban mengenai perumusan masalah dalam Tesis ini, aspek-aspek yang membedakan antara masing-masing regulasi akan dibandingkan secara terpisah. Aspek yang pertama membandingkan ketersediaan regulasi perpajakan (baik ketentuan umum, ketentuan khusus, transfer pricing ataupun intangible property) yang mengatur transaksi business restructuring. Aspek yang kedua membandingkan pembebanan berupa kompensasi atau exit charge atas konversi bisnis. Aspek yang ketiga membandingkan konsekuensi penentuan kembali (recharacterization) atas transaksi business restructuring. Aspek yang keempat membandingkan preferensi antara pengujian atas contractual terms dan pengujian substansi transaksinya yang dipertimbangkan otoritas pajak untuk mengevaluasi transaksi business restructuring. Aspek yang kelima membandingkan kewajiban khusus untuk mendokumentasikan transaksi luar biasa (extraordinary transactions) seperti business restructuring, termasuk latar belakang dilakukannya transaksi-transaksi tersebut.Tesis ini menyimpulkan bahwa tidak seperti Australia, Austria, dan Jerman, otoritas pajak Indonesia belum memberikan petunjuk mengenai perlakuan transfer pricing atas transaksi business restructuring. Walaupun demikian, pendekatan umum berdasarkan ketentuan transfer pricing yang sudah ada telah konsisten dengan prinsip yang dinyatakan dalam OECD TPG 2010 bahwa prinsip arm’s length seharusnya diterapkan untuk semua jenis transaksi afiliasi.

---

ABSTRACTBusiness restructuring was previously an unregulated transfer pricing area but with the new OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG), from 2010, guidelines have been formulated. The purpose of this thesis is to analyze Indonesian transfer pricing regulations on cross-border business restructuring transaction compare with regulations in Australia, Austria, China, Germany, and Mexico, and how OECD TPG 2010 suggests practical guidance for taxpayers and tax authorities on the issues surrounding transfer pricing relating to business restructuring.In order to answer the question set out in this thesis, some aspects of the regulations have been examined separately. The first part compared availability tax regulations on business restructurings (general, special, transfer pricing, or intangible property regulations). The second part compared imposition a compensation or exit charge upon business conversion. The third part compared the consequences of recharacterization of business restructuring. The Fourth part compared the preference of tax authorities between examination of contractual terms or actual behaviour/conduct of the parties. The fifth part compared special documentation requirements for extraordinary transactions e.g. business restructurings, including justifying the rationale for business restructuring.This thesis shows that unlike countries such as Australia, Austria, and Germany, Indonesian tax authorities have not yet provided any formal guidance on the treatment of business restructuring for transfer pricing purposes. Nonetheless, the approach to transfer pricing for all transfer pricing matters in Indonesia has generally been consistent with the principle enunciated in the OECD TPG 2010 that the arm’s length principle should apply in all transactions carried out among related parties."

"Skripsi ini membahas mengenai modus praktek Cross Border Transfer Pricing yang diterapkan oleh perusahaan multinasional dan potensi peraturan perundangundangan perpajakan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dalam mengantisipasi pelaksanaan praktek Cross Border Transfer Pricing yang dilakukan oleh Wajib Pajak Indonesia. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari data sekunder dan data studi wawancara ahli. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional menerapkan Cross Border Transfer Pricing dengan cara mengambil keuntungan dari celah peraturan perundang-undangan dari negara-negara yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang paling menguntungkan dan di Indonesia, penanganan kasus indikasi praktek Cross Border Transfer Pricing yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, lebih mudah ditangani apabila transaksi dilakukan pada tahun 2010 dan setelahnya, saat peraturan-peraturan baru terkait Transfer Pricing sudah berlaku. Pembuktian Transfer Pricing akan lebih mudah untuk dilakukan karena Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Transfer Pricing Documentation dan fiskus pun diarahkan oleh tahapan-tahapan penanganan kasus Transfer Pricing yang lebih detail. Fiskus juga lebih mudah untuk mendapatkan data pembanding terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan ketentuan di bawah UU Minerba yang dapat mengantisipasi praktek Transfer Pricing.

---

The focus of this study are the mode of Cross Border Transfer Pricing practice applied by multinational corporations and the potential of taxation legislation in Indonesia and legislation under the Act No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Mining Act), in anticipating the implementation regarding Cross Border Transfer Pricing practices conducted by Indonesian Taxpayers. This research is a normative juridical research derived from secondary data and interview with expert.

The result of this research proves that multinational companies apply Cross Border Transfer Pricing with a way to take advantage of the loopholes on the laws and regulations of different countries to get advantages from the most favorable conditions and in Indonesia, it would be easier to handle the case of an indication of Cross Border Transfer Pricing practice conducted by Mining Company if the transaction(s) was carried out in 2010 and thereafter, when new regulations related to the Transfer Pricing are already in force.

Substantiation of Transfer Pricing would be easier to be done because the Taxpayer is required to provide Transfer Pricing Documentation and tax authorities are also guided with a more detail steps in handling Transfer Pricing cases. It is also easier for tax authorities to get comparable data to the related transaction(s) in terms of the Arm's Length Principle and Ordinary Practice of Business Principle based on the regulations under Mineral and Coal Mining Act that can anticipate Transfer Pricing practices."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aspek perpajakan cross border turnkey project padaNegara Indonesia, India dan Jerman. Turnkey project merupakan suatu proyekkonstruksi atau peralatan atau mesin yang dijual, dimana penjual menyediakanseluruh fasilitas proyek supaya proyek tersebut siap untuk digunakan olehpembeli. Turnkey project terdiri dari kegiatan desain, pengadaan barang,konstruksi, perakitan, instalasi dan pengawasan serta pengujian konstruksi,peralatan, atau mesin yang dipasang. Pemajakan turnkey project menjadipermasalahan apabila turnkey project dibuat dengan hanya satu kontrak untukseluruh kegiatan yang dilakukan khususnya transaksi lintas negara. Permasalahanterutama ketika menentukan adanya BUT di Negara BUT berada, penentuanadanya atribusi laba kepada BUT, dan perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatankegiatan yang dilakukan antar Negara. Untuk memahami permasalahan yang ada, maka perlunya pemahaman UU Domestik di suatu Negara, P3B dan Protokol P3Byang berlaku serta pemahaman ketentuan interpretasi P3B berdasarkan konvensiWina.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the tax aspects of cross border turnkey project in stateof Indonesia, India, and Germany. Turnkey project is a project for sale ofconstruction or equipment or machinery, where the seller provides all facilities forthe project so that the project is ready to be used by the purchaser. Turnkeyproject activity consists of the design, goods supply, construction, assembly,installation, supervision, and commissioning construction, equipment, ormachinery is already assembled. Taxation turnkey project become a problem ifthe project is made with only one contract for all activities undertaken especiallyfor the cross border transaction. The problems, especially when determining theexistence of PE, the determination of the attribution profit of PE, and income taxtreatment from the activities carried out between Contracting States. Tounderstand the problems, We need understanding of domestic law in a State,applicable Tax Treaty and Tax Treaty Protocol, and understanding the rule of taxtrety interpretation by the Vienna Convention."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan lintas batas dari kegiatan keartisan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan aplikasi/penerapannya di lapangan serta pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai otoritas perpajakan di Indonesia) atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh para artiste tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang meliputi analisis teoritis, studi literatur dan studi lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan mengenai penghasilan lintas batas yang diterima oleh artiste belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya fokus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh Artiste Indonesia yang telah ?Go International? dan pemenuhan kewajiban perpajakan para promotor musik dan/atau agent di Indonesia yang membayarkan penghasilan (fee) kepada artiste luar negeri sehubungan dengan kegiatan pertunjukan konser musik yang dilakukannya di Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tax treatment of income from cross-border activities of artistry in tax regulations in Indonesia and application/ implementation in the field as well as the supervision carried out by the Directorate General of Taxation (as the taxation authority in Indonesia) on cross-border income received by the artistes. In conducting this research, the method used is qualitative method with descriptive analysis approach which includes theoretical analysis, literature studies and field studies. The results of this study indicate that the tax treatment of cross-border income received by the artiste has not specifically stipulated in the provisions of the taxation laws in Indonesia and supervision carried out by the Directorate General of Taxation has not fully focus on the fulfillment of the obligations of cross-border taxation of income received by the Indonesian Artiste have "Go International" and the fulfillment of tax obligations music promoters and/or agent in Indonesia who pay income (fees) to the foreign artistes in connection with activities that do music concert performances in Indonesia.;"