"
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait bagaimana keterpilihan dan ketidakterpilihan caleg perempuan Tionghoa pada Pemilu DPRD Kota Semarang tahun 2014 yang dilihat proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem, dan strategi pemenangan pemilu masing-masing caleg perempuan Tionghoa. Penelitian ini sekaligus akan membuktikan apakah pemanfaatan modal finansial oleh caleg perempuan Tionghoa dapat mendukung keterpilihannya dalam pemilu. Argumen ini berangkat dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa modal finansial adalah modal yang lebih dominan mendukung keterpilihan seseorang pada sistem pemilu saat ini yang mana di sisi lain modal tersebut adalah hal yang dikuasai oleh Etnis Tionghoa di negeri ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe eksplanatif yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dengan masing-masing pengurus partai pengusung, caleg yang bersangkutan, dan dokumen primer lainnya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa partai mempertimbangkan tiga tataran analisis dalam proses rekrutmen politik seperti yang dikemukakan oleh Pippa Norris dan Lovenduski, yaitu sistem politik/fakta politik nasional, demokrasi internal partai, dan latar belakang sosial serta sumber daya finansial dan jaringan kandidat. Dengan proses rekrutmen yang demikian, dilihat dari kaca mata analisis rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Almond, maka rekrutmen politik terhadap caleg perempuan Tionghoa yang dilakukan oleh seluruh partai pengusung adalah rekrutmen terbuka yang dilatar belakangi oleh pertimbangan pragmatis untuk memenuhi persyaratan administrasi partai terkait kuota perempuan. Sementara itu, jika dilihat dengan menggunakan kaca mata analisis teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Geddes maka rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan digolongkan pada tipe Immediate Survival yang tidak mempertimbangkan kompetensi kandidat dan bertujuan untuk membina hubungan baik dengan kelompok Tionghoa Kota Semarang. Pada kasus rekrutmen Partai Demokrat kepada Ika Angajaya, rekrutmen yang dilakukan adalah tipologi Civil Service Reform yang mempertimbangkan kualitas kandidat dengan seleksi meritokrasi formal dan tipologi Partisan pada rekrutmen Anggraeni Angajaya yang kurang memperhatikan kualitas kandidat namun mendasarkan diri pada loyalitasnya pada partai. Terakhir, rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem dapat dikategorikan sebagai tipologi Compartmentalization yang mempertimbangkan kualitas kandidat namun dengan seleksi informal.Berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu yang dilakukan, spesifikasi isu yang diusung dan segmen target pemilih yang ditentukan oleh seorang kandidat terbukti tidak terlalu berpengaruh pada keterpilihannya. Keterpilihan caleg perempuan Tionghoa justeru dipengaruhi oleh pemanfaatan modal sosial berupa jaringan kandidat, kekerabatan dengan elit/patron, dan modal budaya yang berkaitan dengan identitas simbolik etnis, adat, atau suku bangsa tertentu. Sementara itu ketidakterpilihan caleg perempuan Tionghoa dipengaruhi oleh faktor inkonsistensi tim pemenangan pemilu karena konflik kepentingan antara individu kandidat, tim pribadi, dan partai serta tidakadanya upaya membangun kedekatan identitas sosial pada pemilih dengan identitas sosial yang sama.Implikasi teoritis menunjukan bahwa teori rekrutmen yang dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut dapat diaplikasikan dalam penelitian ini. Namun, dalam melihat strategi pemenangan pemilu, penulis perlu memodifikasi pengertian Modal Budaya yang dikemukakan Bourdieu karena modal budaya di sini bukan berkaitan dengan pengetahuan seseorang melainkan berkaitan dengan kesamaan identitas adat, etnis, atau suku bangsa. Penelitian ini juga membantah hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Darawijaya, Idil Akbar, Tirto Soeseno, Fitriyah dan Supratiwi yang menyatakan bahwa modal finansial mendukung keterpilihan baik perempuan maupun Etnis Tionghoa. Dalam penelitian ini modal finansial hanya dapat dimanfaatkan untuk meyakinkan partai politik ketika mengusung kandidat perempuan Tionghoa pada proses rekrutmen caleg. Sementara pada saat dimanfaatkan pada strategi pemenangan pemilu, tidak semua dari mereka dapat terpilih sekalipun telah memanfaatkan modal finansialnya
ABSTRACTThe aim of this study is to analyze how the Chinese Indonesian women 39 s electability and unelectability are perceived by the PDI Perjuangan, Democrat Party, and Nasdem Party 39 s political recruitment and election winning strategies by each of the CHinese Indonesian women candidates. This study will also prove whether the utilization of financial capital by Chinese Indonesian women candidates can support her election in the election. This argument starts from the results of some previous research which states that financial capital is a more dominant capital supporting one 39 s election in the current electoral system which on the other hand, the capital is controlled by ethnic Chinese in this country.The method used in this study is a qualitative method with explanative research type, which uses primary data source through in depth interviews with political party leaders, candidates, and other main documents. Field findings show that the party considers three levels of analysis in the process of political recruitment as proposed by Pippa Norris and Lovenduski national political facts politics, party internal democracy, social background and financial resources and network of candidates. With such recruitment process, seen from Almond 39 s political recruitment theory, the political recruitment of Chinese women 39 s candidates by all staging parties is open recruitment based on pragmatic considerations to meet party administration requirements related to women quota. Meanwhile, when viewed using political recruitment theory proposed by Geddes, the recruitment conducted by PDI Perjuangan is classified on Immediate Survival type which does not consider candidate competence and aims to foster good relationship with Chinese group of Semarang City. In the case of Democratic Party recruitment to Ika Angajaya, the recruitment is a Civil Service Reform typology that considers the qualities of candidates with formal meritocracy selection and Partisan typology on the recruitment of Anggraeni Angajaya who pay little attention to the quality of candidates but based their loyalty to the party. Finally, recruitment by the Nasdem Party can be categorized as a Compartmentalization typology that considers the quality of candidates but with informal selection.In relation to the winning strategy of the election, the specification of the issues raised and the segment of voter targets determined by a candidate proved to have little effect on her election. The elected of Chinese Indonesian women candidates is influenced by the utilization of social capital in the form of candidate networks, kinship with elites patrons, and cultural capital related to certain ethnic, custom, or ethnic symbolic identities. Meanwhile, the unelected of Chinese Indonesian women candidates is influenced by the inconsistency of election winning teams due to the conflict of interests between individual candidates, private teams, and parties and the absence of an attempt to build a social identity closer to voters with the same social identity.The theoretical implications show that the recruitment theory proposed by the three scholars mentioned above can be applied in this study. However, in viewing the winning strategy of the election, the writer needs to modify the definition of Cultural Capital proposed by Bourdieu because cultural capital here is not related to one 39 s knowledge but relates to the common identity, ethnicity, or ethnic identity. This study also denied the results of previous studies conducted by Darawijaya, Idil Akbar, Tirto Soeseno, Fitriyah and Supratiwi stating that financial capital supports the election of both women and ethnic Chinese. In this study, financial capital can only be used to convince political parties when carrying Chinese Indonesian women candidates in the candidate rsquo s recruitment process. While at the time used in the election winning strategy, not all of them can be elected even if they have utilized their financial capital"
