Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini melakukan analisis terhadap beban pajak dengan mengukur corporate tax ratio dan Total Tax Contribution Ratio dari Wajib Pajak Badan antar provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan penerimaan pajak riil dari Surat Setoran Pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik beban pajak Wajib Pajak Badan berdasarkan besar kecilnya usaha untuk memperoleh pemungutan pajak yang adil.Dari hasil penelitian, sebagian besar provinsi memiliki beban pajak yang kurang ideal dan rendah. Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali yang memiliki karakteristik beban pajak yang baik dan cukup tinggi.

---

This thesis performed analysis for tax burden with measuring corporate tax ratio and total tax contribution ratio of interregional corporate tax payer. This quantitative research using data from data base of Directorate General of Taxation, especially annual tax return and tax payment data. This research designed to identify the characteristics of corporate tax burden according to the size of the corporate tax payer to obtain fair tax collection.

This research conclude that only province of North Sumatera, Lampung, Jambi, Central Java, DIY, East Java, Central Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi and Bali which are having tax burden agree with size hypothesis."

"Tesis ini membahas evaluasi kinerja penerimaan pajak pusat di setiap propinsi dengan mengukur tax ratio regional agar diketahui perbedaan jarak (gap) antara tax ratio regional yang dicapai dengan tax ratio regional yang seharusnya. Kemudian membandingkan tax ratio regional suatu propinsi dengan propinsi lainya. Tax ratio regional yang merupakan indikator besarnya tingkat pemungutan pajak (level of taxation) di suatu propinsi. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi varibel-variabel yang signifikan mempengaruhi tax ratio regional serta berhasil mengelompokkan propinsi menurut kesamaan karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhinya.

---

This study describes the performance evaluation of the central tax revenue in each province by measuring the regional tax ratio to be known the gap between the actual tax ratio and the potential tax ratio. Then compare the regional tax ratio of a province with other provinces. Regional tax ratio is an indicator of magnitude level of taxation in a province. The study also identified variables that significantly influence the regional tax ratio and formed cluster of province according to common characteristics of the variables that influence it."

"Tesis ini melakukan penghitungan dan analisis terhadap potensi dan tax coverage ratio dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada tahun 2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini memfokuskan pada penghitungan potensi penerimaan PPN dengan menggunakan data pada tabel input-output updating tahun 2008 yang kemudian akan dibandingkan dengan data realisasi penerimaan PPN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi PPN dari masing-masing sektor usaha dan apakah potensi tersebut sudah digali secara optimal. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang belum optimal dalam penggalian akan potensi PPN yang dimiliki adalah sektor industri lainnya, industri makanan, minuman dan tembakau, tanaman bahan makanan lainnya, peternakan, serta perikanan.

---

The thesis performed estimation and analysis of Value Added Tax potential revenue and coverage ratio in Inonesia at 2008. Analysis method that developed in this research is quantitative descriptive analysis, which is focused on VAT revenue estimation by using updating input-output table of 2008, and then compared the result with VAT revenue realization data from Directorate General of Taxes.

The research is designed to identify the amount of potential revenue from each economic sector and to evaluate whether that potential have been optimized collected. The results concluded sectors which VAT revenue collection still not reaching their potential are other industry, food, beverages and tobacco, other crops, livestock and fishery."

"Laporan Keuangan merupakan sarana utama untuk membuat laporan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, instansi pajak, dan sebagainya. Dari Iaporan keuangan tersebut juga dapat dihitung besarnya rasio keuangan perusahaan dari segi likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas serta dapat dihitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.Dalam penelitian ini mengkaji apakah terdapat hubungan rasio keuangan (current ratio, debt to total asset, total asset turn over dan profit margin) dengan pajak penghasilan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara rasio keuangan (current ratio, debt to total asset, total asset turn over, dan profit margin) dengan pajak penghasilan, dan untuk mengetahui rasio keuangan mana yang mempunyai hubungan kuat dengan pajak penghasilan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus, dimana pembahasannya didasarkan pada landasan teoritis dan kasusnya diambil dari PT. X. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis korelasi linear berganda menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial debt to total asset mempunyai hubungan yang kuat dan negatif dengan pajak penghasilan, dan profit margin mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan pajak penghasitan sedangkan current ratio mempunyai hubungan yang Iemah dan negatif dengan pajak penghasilan dan total asset turnover mempunyai hubungan yang Iemah dan positif dengan pajak penghasilan secara bersama-sama atau simultan current ratio, debt to fetal asset, total asset turnover dan profit margin mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan pajak penghasilan.

---

Financial report is the main instrument to make the financial information report for them who concern with the company, for example, share holder, management. employee, creditor, tax institution, etc.

By using of financial report can also counted the number of company's financial ratio side of the liquidity, solvability, activity, and profitability and we can count the number of income tax that company should paid.

This examination studies about is there any relation financial ratio (current ratio, debt to total asset, total asset turn over and profit margin) with income tax.

This examination purpose is to know about how strong the ration between financial ratio (current ratio. debt to total asset, total asset turn over, and profit margin) with income tax, and which one that has strong relation with income tax.

The examination method uses the case study description method, that based on theory and the case of X's Company. Datas are analyzed by multiple linear correlation analyses method using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 13.0.

The result of the study show that partiaily, debt to total asset with income tax has a strong and negative correlation, and profit margin with income tax has a strong and positive correlation. But, current ratio with income tax has a weak and negative correlation, and total asset turn over with income tax has a weak and positive correlation. Simultaneously current ratio, debt to total asset ratio, total asset turn over, and profit margin has a strong and significant correlation with income tax."

"Tesis ini membahas estimasi kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini membahas penerapan metode incremental dalam perencanaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi per provinsi (Kantor Wilayah Ditjen Pajak) dan evaluasinya dengan menggunakan analisis regresi dalam mengukur kesesuaian dengan kapasitas pajak provinsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pajak seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2007 dipengaruhi oleh variabel PDRB per kapita, peran pertambangan pada PDRB, peran keuangan pada PDRB, rasio jumlah tenaga kerja seluruh lapangan usaha dengan jumlah penduduk dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21), dan variabel PDRB per kapita, peran perdagangan pada PDRB, peran jasa pada PDRB, dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi).Hasil Penelitian juga menunjukkan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi seluruh provinsi belum mencerminkan kapasitas pajak provinsi yang bersangkutan. Pembenahan administrasi administrasi perpajakan menjadi salah satu kunci untuk melakukan perencanaan penerimaan pajak sesuai kapasitas pajak.

---

The focus of this study is estimation of tax capacity of Income Tax Article 21 and Income Tax Article Tax Article 25 (Personal Income Tax) of Indonesia based on regional?s data. The purpose of this study is to analyse the planning of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue by incremental method and it's evaluation in regression analytic to match with the regional tax capacity.

The result of this study is significant effect for GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 21 Capacity, and GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) Capacity.

The other results is the target of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue is not suitable to regional tax capacity yet. The enhancement of tax administration is key to planning tax revenue based on tax capacity."

"Since economics crisis that occurred ten years ago has shown positive growth, the investment climate that has been going on in Indonesia is not yet stable consistently. In order to create conducive investment climate the government made the Law of Income Tax No. 17 in 2000 with reduced income tax. Even though the tax is not always being the concerning factor in making a funding decision in a company, however the tax is inevitable.Modigliani and Miller (1963) stated with the tax, a company which adding the debt in its capital structure will maximize its firm value. The advantage of the tax arises as a result of paying the interest. From dividend policy point, the reduced income tax increases the proportion to earnings after tax which is distributed to the shareholder.The purpose of the research is to find the changing affect of corporate income tax rate the company dividend policy and capital structure. This research uses methodology of panel data. The sample characteristic of the research is companies which are registered in Indonesia Stock Exchange and distributed the cash dividend from 1998 to 2005. The result was 23 companies had been chosen from 388 population as research sample.The result has indicated that reduced corporate income tax affects significantly positive to dividend policy but negative to capital structure. When the corporate income tax decreases the total dividend ratio on the earnings after tax increase but the usage level of debt based on the value of the company book equity decrease. The factors which affecting the debt usage level based on the book value equity are assets, non debt tax shield, profibility, and dividend payout ratio in two years. Moreover, the factors which affecting the dividend total ratio on the earnings after tax are non debt tax shield, dividend and dividend payout ratio in one year."

"ABSTRAKPajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling dominanbagi Pemerintah Daerah terutama di era otonoml daerah yang secaragaris besar Iebih berbasis pada Kabupaten/Kota. Disadari, KotaPadang selain sebagai salah satu daerah kota di Indonesia jugasebagai ibu kota Dropinsi Sumatera Barat, memerlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan, Tiamun hingga saat inipenerimaan pajak daerah Kota Padang, belum memberikan kontribusiyang signinkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahdaerah baik untuk pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaanpembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganallsls potensi penerimaan pajakdaerah Kota Padang khususnya pajak hotel, restoran, hiburan, parkirdan pajak penerangan jalan, dengan menggunakan data primer yangdiperoleh meiaiui metode survei dengan pengambilan sampel yangdiilhat dari sisi supply (pengelola unit bisnis) yakni data untukpengukuran potensi pajak yang ditentukan dari banyaknya barang danjasa yang ditawarkan kepada masyarakat dan dari sisi demand(rumah tangga) dengan melihat pola pengeluaran RT pada beberapasektor yang menjadi sumber penerimaan pajak.Dari hasil penefitan diperoleh estimasi potensi penerimaan masing~masing jenls pajak yang dlteliti jauh Iebih besar dari targetpenerimaan 2007. Disamping itu hasil penghitungan potensi yangdiperoleh dari hasil survey rumah tangga cenderung memberikan hasilyang under estimate hal ini disebabkan rumah tangga sampel tidakmemiliki pencacatan terhadap seiuruh pengeluaran anggota rumahtangganya yang terkait dengan penerimaan pajak daerah, sementaradari sisi unit bisnis hasll penghitungan potensi tersebut dapatmemberikan gambaran yang mendekati nilai sesungguhnya, dan masihmemiliki peluang untuk dapat ditingkatkan, karena ada beberapapelayanan yang diberlkan oieh wajib pajak dengan pembayaran belumdimasukkan dalam variabel peneiitian.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini : Diperlukannyakeakuratan data tentang potensl pajak yang sebenamya, sehinggadapat dilakukan berbagai upaya kebijakan oleh pemerintah daerahbaik secara intensifikasi maupun ekstensinkasi dalam rangkamengoptimalkan penerimaan pajak sesuai potensi yang ada tanpamenimbulkan distorsi bagi masyarakat dan dunia usaha.

---

"

"Latar belakang penelitian ini dimulai karena adanya sengketa pajak yang terjadi antara PT XYZ Indonesia dengan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembuktian kewajaran perolehan jasa intra-grup. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pembebanan biaya technical assistance fees dan commission fee dalam perhitungan Pajak Penghasilan PT XYZ Indonesia, di mana kedua biaya tersebut diberikan oleh pihak afiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendeketan kualitatif dengan data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kewajaran pemberian atau perolehan jasa intra-grup, yaitu terkait eksistensi, manfaat yang diterima, dan nilai wajar. Pada sengketa pajak terkait technical assistance fees, data yang dimiliki oleh PT XYZ Indonesia cukup untuk membuktikan eksistensi dan manfaat yang diterima serta jasa yang diterima bukan jasa duplikasi. Pada sengketa pajak kedua terkait commission fee, koreksi yang dilakukan Pemeriksa saat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berlaku. Metode transfer pricing yang cocok untuk digunakan untuk menganilisis nilai wajar transaksi commission fee PT XYZ Indonesia ada Transactional Net Margin Method.

---

The background of this research was started because of the tax dispute that occurred between PT XYZ Indonesia and the auditors from the Directorate General of Taxes regarding proving the fairness of the acquisition of intra-group services. The purpose of this research is to analyze the cost of technical assistance fees and commission fees in the calculation of PT XYZ Indonesia Income Tax, in which both fees are given by affiliates. The research method used was qualitative approach with data collected from the results of in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are three conditions that must be met to determine the fairness of the provision or acquisition of intra-group services, which are related to existence, benefits received, and fair value. In the tax dispute related to technical assistance fees, the data held by PT XYZ Indonesia is sufficient to prove the existence and benefits received and the services received are not duplicate services. In the second tax dispute related to commission fees, the corrections made by the examiner at that time were not in accordance with the prevailing laws and concepts. The transfer pricing method that is suitable for analyzing the fair value of PT XYZ Indonesia's commission fee transactions is the Transactional Net Margin Method.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"ABSTRAKPada tahun 2015, pemeriksa pajak melakukan koreksi atas tiga akun baya PT X, yakni biaya bunga atas leasing fee pada pihak afiliasi, biaya bunga atas pinjaman afiliasi, dan juga kerugian selisih kurs. Dasar hukum koreksi adalah Pasal 18 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dengan pendekatan benchmark debt to equity ratio (DER) PT X dengan DER wajar perusahaan pembanding, dimana DER PT X bernilai -34,8797, sedangkan rentang interkuartil DER perusahaan pembanding bernilai positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan DER PT X pada tahun pajak 2013 ditinjau dari asas certainty (kepastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa atas biaya usaha PT X memenuhi asas certainty dalam dimensi objek dan subjek yang diatur dan ruang lingkup materi yang diatur. Sementara itu dasar koreksi tersebut tidak memenuhi asas certainty dalam dimensi pendefinisian, perluasan materi yang diatur, dan juga istilah baku dalam ketentuan DER. Majelis Hakim membatalkan koreksi pemeriksa atas ketiga akun biaya tersebut dengan poin yang memberatkan pemeriksa karena adanya pengertian ganda dalam interpretasi pendekatan benchmark yang dilakukan oleh pemeriksa."