Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan peraturan teknis yang terkait. Sehingga disarankan bahwa pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah tentang kewenangannya tersebut, Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan koordinasi yang baik dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal/Konjen RI (KJRI) di luar negeri agar diperoleh kesamaan pemahaman yang benar mengenai kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri, pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dibentuk yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif baik dari pemerintah daerah itu sendiri, maupun kementerian atau instansi lain yang terkait.This thesis describes about the authority of local government in Indonesia on relations and cooperation with foreign. It has the method of the research, qualitative analytical data, and descriptive as well. The authority of local government in Indonesia to conduct relations and cooperation with foreign law relations of a cooperation, beside that normative-juridical form of empirical as in non-legal relations of public law or only on the cooperation that is private local governments still must comply with laws and regulations. In the implementation was not a little local governments that do not run the authority in accordance with legislation and relevant technical regulations. So it is recommended that the relevant parties such as the Ministry of Home Affairs needs to further intensify the socialization to all local government authorities, the Ministry of Foreign Affairs should have good coordination with the Embassy or Consulate General (Consul General) RI abroad in order to obtain a correct understanding of common authority local governments in Indonesia in conducting relations and cooperation with foreign countries, local governments should also optimize the regional work units that have been established relating to the relationship and cooperation with foreign governments, and conducted surveillance and more intensive evaluation of both local government itself, as well as ministries or other relevant agencies."

"Tesis ini membahas mengenai iklim komunikasi organisasi yang ada di dalamorganisasipemerintahdaerahdalamhaliniPemerintahProvinsi DKI Jakarta sertamengetahui apakah unsu runsur organisasi seperti budaya dan strategi komunikasi memiliki pengaruh terhadap pembentuka niklim dari sebuah organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif evaluative dimana peneliti ingin mengetahui iklim organisasi yang terbentuk di dalam Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri serta mengetahui apakah iklim yang terbentuk berimplikasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai salah satu tugas dan fungsi pokok Biro Kepala Daerah dan Kerja sama Luar Negeri. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam maka diketahui bahwa iklim komunikasi organisasi yang terbentuk di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri memiliki dampak yang negative bagi anggota organisasinya.Walaupun tidak dimungkiri iklim yang terbentuk pun akibat adanyabudaya yang dibawa oleh masing-masing anggota organisasi serta strategi komunikasi yang ditetapkan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama LuarNegeri itu sendiri. Selain itu iklim yang terbentuk ternyata berimplikasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri sehingga sampai saat ini hasil yang dicapai oleh Pemprov. DKI Jakarta tidak maksimal.

---

This thesis explains about the organization communication climate in the provincial government organization and to find out whether culture and communication strategic influence the form of organization climate. This thesis using evaluative qualitative methods which is tries to find out the organization climate in the Bureau for Gubernatorial Affairs and International Cooperation and also to find out whether the organization climate influence the international cooperation itself. The results expose that the organization climate has influence

the organization and the members itself and also influence the international cooperation as one of the purpose of the organization. Besides that, it is found that the communicationculture and communication strategic have also influence the form of organization climate."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "

"Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2006.Kewenangan dalam penunjukan pejabat struktural di sektor kependudukan di daerah berdasarkan revisi undang-undang administrasi kependudukan dimiliki secara mutlak oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri kemudian membuat mekanismenya lebih detail dengan dikeluarkannya Permendagri No. 76 Tahun 2015.Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan di daerah yang banyak mengepalai daerah melakukan proses pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan norma-norma tersebut menghasilkan pelayanan administrasi kematian terhalang. metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan materi literatur dan wawancara. Solusi terkait masalah pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 76 Tahun 2015 adalah memberikan surat peringatan kepada kepala daerah untuk membatalkan keputusan ini dan di beberapa area ditambahkandengan sanksi penghentian jaringan. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali mengenai peraturan tentang administrasi kependudukan, apakah kewenangan ini diperlukan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan secara dekonsentrasi melalui instansi vertikal atau kembalinya kewenangan daerah dalam mengangkat pejabat secara struktural

---

One of the most important things in implementing regional autonomy is the division of authority between the central and regional governments. In Indonesia, one of the governmental affairs that is simultaneously transferred to the interior areas in the framework of implementing regional autonomy is the field of population administration. The authority to handle population problems is regulated in Law No. 23/2014 as well as in Law No. 24 of 2003 Jo. UU no. 23 of 2006. The central government has absolute authority to appoint structural officials in the population sector in the regions based on the revision of the population administration law. The Minister of Home Affairs then made the mechanism more detailed with the issuance of Permendagri No. 76 of 2015. This raises various problems in the regions where many head the regions carry out the process of appointing structural officials who are not in accordance with these norms resulting in obstructed death administration services. The writing method used in this writing is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interview materials. Solutions related to the problem of appointing structural officials that are inconsistent with Permendagri No. 76 of 2015 is to provide a warning letter to the regional head to overturn this decision and in several areas it was added with network termination sanctions. Therefore it is necessary to revisit the regulations regarding population administration, whether this authority is required to be fully owned by the central government whose implementation in the regions is carried out in a deconcentrated manner through vertical agencies or the return of regional authority in appointing officials structurally."

"makalah disampaikan dalam seminar tentang penempatan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri tanggal 30-31 agustus 2005 di surabaya"