Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengalihan porsi kepemilikan yang dimiliki oleh nasabah dan mekanisme pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga. Lebih lanjut lagi di dalam skripsi ini membahas mengenai kesesusaian antara perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan akad MMQ di Bank Muamalat Indonesia dengan Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ sedang marak digunakan oleh masyarakat luas, dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ di bandingkan menggunakan akad pembiayaan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Pada prinsipnya baik mekanisme maupun ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan pemilikan rumah dengan akad MMQ yang tedapat di Bank Muamalat Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Untuk pengaturan pengalihan kepada pihak ketiga, nasabah diperbolehkan untuk melakukan pengalihan porsi kepemilikan maupun hak sewa kepada pihak ketiga asalkan telah mendapatkan izin tertulis dari pihak bank. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, sehingga segala tindakan nasabah yang berkaitan dengan aset bersama tersebut harus melalui persetujuan dari bank terlebih dahulu.Home financing using MMQ agreement widely use among the public, as it offers many advantages compared with other financing agreements.The focus of this study are about mechanism of transfer of ownership portion of the customer to a third party and the mechanism of the transfer of lease right of customer to a third party. Further more in this study discussed about the compatibility between home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. This study using a yuridis-normatif methode. The data used for this study are collected through documents and interviews. There has been a compability between the home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. The customer is allowed to perform the transfer of ownership or leasehold portions to third parties as long as they got permission from bank, as a partner in this MMQ agreement. This is a consequence of the relationship between bank and customer as a partner, so that any costumer action that related to the asset, should be through bank approval."

"BPPN memiliki kewenangan melakukan penjualan asset dalam restrukturisasi atas bank-bank yang berada dibawah pengawasannya berdasar ketentuan pasal 37A UU No .10/1998 Tentang Perbankan jo pasal 13 jo pasal 26 PP No .17 Tahun 1999. Oleh BPPN tagihan kredit kepemilikan rumah (KPR) dijual kepada Bank Arta Graha (BAG) dengan contract of sale No.3752/August /2000 tanggal 30 Agustus 2000. menurut pasal 1533 KUH Perdata penjualan atas piutang meliputi segala hak-hak yang melekat pada tagihan tersebut. Dalam hal ini termasuk Hak Tanggungan yang diletakan atas rumah tinggal yang menjadi jaminan KPR. Hak Tanggungan secara hukum beralih kepada Bank Artha Graha dalam kenyataannya tidak demikian halnya. Beberapa kanwil pertanahan tidak mau mendaftarkan peralihan tersebut dan minta dibuatkan akta PPAT baru. Untuk piutang KPR yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam kotrak jual-beli dapat dikembalikan ke BPPN dengan sistim clawback. Perjanjian jual beli bersifat obligatoir hanya menimbulkan Hak dan Kewajiban diantara para pihak. Agar kepemilikan tersebut beralih kepada pembeli, harus dilakukan penyerahan barang (levering). Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata penyerahan dan pengalihan piutang atas nama harus dilakukan dengan membuat cessie. Cessie telah dilakukan secara notariil pada tanggal 29 September 2000 dengan Akta No. 14. Agar cessie dapat berlaku pada pihak debitur, maka cessie tersebut telah diumumkan di beberapa Koran dan debitur diwajibkan untuk melakukan pendaftaran yang berfungsi sebagai pengakuan debitur atas hutangnya. Hal-hal khusus yang diatur dalam cessie adalah kesepakatan para pihak untuk mengesampingkan pasal-pasal mengenai berakhirnya kuasa seperti yang termuat dalam pasal 1813,1814, 1815,1816 KUH Perdata. Berakhirnya pemberian kuasa kepada salah satu pihak tidak berlaku terhadap piutang-piutang yang termuat dalam contract of sale dan telah dialihkan dengan cessie dari BPPN kepada Bank Arta Graha. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak."

"ABSTRAKBerangkat dari kondisi masyarakat yang semakin kompleks didalam memenuhi kebutuhannya di bidang perumahan pada umumnya dan praktek sewa menyewa pada khususnya, telah menyebabkan hadirnya orang-orang yang bertindak sebagai perantara, yang menjembatani antara pemilik rumahdan penyewa di dalam melakukan transaksinya. Kehadiranlembaga perantara dalam bidang perumahan, yakni brokerproperti. dirasa membawa banyak manfaat bagi para pihak, terutama dalam hal pemasaran, proses negosiasi, dan kemudahan memperoleh informasi secara lengkap dan tepat tentang properti. Menyadari keadaan ini, maka broker properti diharapkan bekerja secara profesional di dalam menjawab tuntutan jaman dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Untuk dapat meningkatkan citra profesi broker properti ini ke arah yang lebih baik sejak dini perlulah diantisipasi pengaturan terhadap kedudukan dan peran broker properti dalam suatu perjanjian yang terjadi, sehubungan dengan keter1ibatannya baik dalam membantu para pihak bernegosiasi maupun dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemakai jasanya. Diharapkan dengan adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang eksistensi broker properti, dapat diciptakan suatusistem kerjasama antar usaha property brokerage inisecara lebih terarah dan etis, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun broker/properti sendiri dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan didalam pelaksanaan transaksi properti."

"Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.Pihak Developer dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kredit macet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan.

---

Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a

collector and distributor society fund has a strategic role to support the

implementation of national development in order to improve the equitable

distribution of national development and its results, economic growth and

national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as

home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary

needs, can not be met if there is no financing and customer protection against

third parties, therefore, required a financial institution to provide financial

assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan

(mortgage).

Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the

authors attempted to approach which is a method in which the law is conceived

as a norm , rule, principle or dogma , the problems examined in accordance with

the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was

purposive sampling samplenya based on specific goals.

Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank

by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the

customer concerned, including the customer in question did not get his rights

under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5

(bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition

is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the

use of banking mediation forum for settlement of disputes in the Banking"

"Perkembangan dunia perdagangan sedemikian pesat telah menumbuhkembangkan toko dan kios-kios pada gedung bertingkat dan kemudian membutuhkan pranata hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya kemudian menjadi pilihan hukum dengan sebutan Rumah Susun Non Hunian. Jumiah kios yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga menyebabkan harga kios tersebut melonjak. Harga yang sangat tinggi telah menjadikan para pedagang tergantung pada kredit bank.Permasalah pokok yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi bank yang mendanai padahal jual beli baru dapat dilakukan melalui Pengikatan Perjanjian Jual Bell (PPJB). Kemudian, dipertanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitor wanprestasi. Dipergunakan pendekatan penelitian yuridis norrnatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU No. 10 Tabun 1998 tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.Hasil penelitian dituangkan dalam kesimpulan bahwa Bank pemberi kredit belum dapat melakukan pembebanan flak tanggungan atas tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang proses jual belinya barn sampai tahap PPJB. Pembebanan jaminan itu nantinya bisa dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Rumah Susun dengan mengklasifikasikan tokolkios tersebut sebagai Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam PP Rumah Susun. Untuk terjaminnya kepastian hukum bagi terjaminnya pengembalian kredit dari debitor pembeli toko/kios Bank dapat bertumpu pada asas kekuatan mengikat PPJB dan Perjanjian Kredit yang memuat janji-janji yang sejalan dengan ketentuan¬ketentuan Hak Tanggungan dan mengikat Pengelola Pusat Grosir Tanah Abang sebagai jaminan perseoranganlperusahaan. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dilakukan terhdap tokolkios yang baru sampai tahap PPJB secara yuridis telah memenuhi ketentuan pemberian kredit menurut Pasal 1 angka (12) UU Perbankan. Terhadap pengembalian kredit yang macet dari para debitor, Bank dapat mengalihkan tokolkios kepada debitor baru baik dari debitor yang lancar maupun debitor bare dan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit, Disarankan untuk melakukan pengikatan barang dagangan sebagai jaminan fidusia kepada debitor pembeli tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang menunjukkan gejala yang mengarah kepada kredit macet.

---

Rapid development of trade world has increased the number of shops and kiosks at a number of high-rises which later needed a rule for control purpose. High-Rise Law and its implemental regulation then became legal option called Non-Residential High Rise. The number of available stall does not in accordance with demand so it. causes the stall prices is rising.Expensive price has made customers rely upon bank credit.

Main problem being studied is how a legal protection works for the bank which has financed the necessity, considering that the new sale and purchase can be made through Sale and Purchase Agreement (PPJB). Later, a question arose as to what effort the relevant bank can make in case the debtor is in default. A method used is normative juridical study in addition to some interviews to support the available data.

The result of the study is stated in such a conclusion that the Bank which provides credit has yet to impose a security right on shops/kiosks at Tanah Abang Wholesaler Center whose sales process just reached the stage of PPJB. Imposition of guarantee will be made based on Security Right Law and High-Rise Law by classifying shops/kiosks as Non-Residential High-Rise as provided in the Government Regulation on High Rise. For the purpose of legal certainty to make sure that the credit is repaid by the debtor who has bought shop/kiosk, Bank may rely upon the principle of binding force of the PPJB and Loan Agreement stating a number of promises in line with the provision on Security Right which binds the Management of Tanah Abang Wholesaler Center as individual/corporate guarantee.

Loan agreement and security agreement applied to the shop/kiosk which up to now just reached the stage of PPJB has juridicaly satisfied the provision on credit extending under Article I figure (12) Bank Law. For repayment of problem credit by some debtors, bank may transfer the shop/kiosk to other good debtor chosen from reliable debtors and new debtors in a bid to secure repayment of the credit. It is further suggested to bind the goods as fiduciary guarantee with the buyer of shop/kiosk at Tanah Abang Wholesaler Center which has shown a tendency of a problem credit."

"ABSTRAKPemerintah guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai negeri, berusaha menyediakan perumahan bagi para pegawai negeri. Rumah negara yang dapat dimiliki/dibeli oleh pegawai negeri dengan cara menyewa beli hanyalah Rumah negara golongan III. Setelah harga yang disepakati dalam perjanjian sewa beli tersebut telah dilunasi, maka beralihlah hak kebendaan atas Rumah tersebut dan pemegang Surat Izin Penempatan dapat pula memohonkan pendaftaran hakatas tanahnya kepada Kantor Pertanahan maupun mengalihkan hak prioritas atas tanahnya kepada pihak ketiga. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah, Bagaimanakah peranan notaris dalam proses peralihan Rumah Negara golongan III kepada pihak ketiga? Apakah akibatnya apabila dalam melakukan peranannya terhadap pengalihan Rumah Negara golongan III, ternyata notaris menyimpang dari ketentuan peraturan jabatan notaris? Apakah akibat dan perlindunganhukumnya bagi pihak ketiga apabila notaris dalam melakukan perannya tidak sesuai dengan peraturan jabatan notaris? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum sebagai penelitian hukum yang normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Kemudian setelah dilakukan analisa, kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa notaris sangatlah berperan dalam pengalihan Rumah negara golongan III kepada pihak ketiga. Karena akta yang dibuatnya adalah otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Namun dalam melaksanakan jabatannya itu, notaris haruslah melaksanakan jabatnnya itu sesuai dengan UUJN dan nilai moral jabatan notaris. Agar dapat menghindari kesalahanyang mungkin dilakukan notaris dalam melaksanakan peranannya dalampengalihan rumah negara golongan III, sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta untuk memberikan penyuluhan kepada notaris mengenai prosses pengalihan rumah negara golongan III. Disamping itu bagi para notaris sebaiknya memperkaya ilmu pengetahuannya mengenai proses pengalihan rumah negara golongan III serta selalu menerapkan UUJN dan Nilai moral jabatan notaris dalam prakteknya, agar dalam melaksanakan peranannya khususnya dalam proses pengalihan rumah negaragolongan III, notaris tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan berbagai pihak.

---

ABSTRACTThe government, in order to actualize prosperity for civil servant, it attempts to provide the housing for the civil servant. The state house which can be owned/purchased by the civil servant by way of hiring-buying only for the state house of class III. After the price is agreed in the buy-lease agreement is settled, then the property right for the house shall shift thereto and the Occupying Permit Holder may also apply a registration for the right to its land to the Land AffairsOffice or transfer the priority right for its land to the third party. The main problem in this thesis is on how the notary?s role in transfer process of the State House of class III to the third party? What is the consequence in his/her role when the notary deviates the provision of notarial regulation in transferring the state house of class III? What is the consequence and legal protection for the third party if the notary in his/her role does not correspond to the notarial regulation? In thisresearch is used a research method in the bibliography of legal research known as normative legal research that uses document study or bibliography study as a data collection tool, whereas the document study uses primary and secondary legal material. After an analysis is conducted, it is summarized that the notary plays role in transferring the state house of class III to the third party. Since the deed isdrawn up authentically in which its proving power is perfect so that it guarantees law certainty in his/her capacity. The notary must execute his/her position in accordance with UUJN [Law on Notarial Position] and moral value of the notary position. In order to avoid any mistake performed by the notary in carrying out his/her role in transferring the state house of class III, the government shouldcooperate with Indonesian Notary Association to give counseling to the notaries regarding transfer process for the state house of class III. In addition, the notaries should enrich their knowledge on the transfer process for the state house of class III and keep applying UUJN and moral value of the notary position in their practices so that in performing their roles particularly in the transfer process of thestate house of class III, the notary will not make any mistake which may harm to various parties."

"Penelitian ini bertujuan untnk mengetahui Pengaruh Karakteristik Nasabah Terhadap Preferensi Bauran Promosi Pada Penempatan Dana Pihak Ketiga dan Fasilitas Pembiayaan (Studi Kasus Nasahah Bank I)KI Syariah Cabang Wahid Hasyim). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode multinomial logit dan model logit. Analisis data menggunakan program SPSS.Hasil penelitian berdasarkan karakteristik nasabah berusia 31-40 tahun, berpendidikan tinggi, mempunyai tingkat pendapatan tinggi dan bekerja sehagai karyawan swasta, cenderung lebih terpengaruh oleh publisitas. Sedangkan nasabah berusia lebih dari 40 tahun, berpendidikan sedang, mempunyai tingkat pendapatan sedang dan mempunyai pekerjaan selain karyawan swasta dan PNS lebih cenderung dipengaruhi oleh iklan.Nasabah berusia 31-40 tahun. berpendidikan sedang, mempunyai tingkat pendapatan sedang dan mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta mempunyai peluang lebih besar untuk mempunyai tabungan, deposito atau giro setelah terpengaruh oleh kegiatan promosi yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah. Dan nasabah yang berusia 31-40 tahun. berpendidikan tinggi, mempunyai tingkat pendapatan sedang, dan bekerja sebagai karyawan swasta mempunyai peluang lebih besar untuk mengajukan pembiayaan pada Bank DKI Syariah.

---

This research aims to know the effect of customer characteristics for the preference of promotional mix at the fund placement of third party and financing (case study of customer in Bank DKI Syariah, branch Wahid Hasyim). The research is done with multinomial logit method and logit model. The data's analyzed with SPSS program.

The result of the research shows that publicity affects the customer characteristics. Those are 31-40 years old, high education, high income, and private officers. For those who are affected by advertisement arc above 40 years old, middle education, middle income, and other jobs or government officers.

The customers been 31-40 years old, middle education, middle income, and private officers have more chance to own saving, deposit, and clearing account. It happens after Bank DM Syariah promotes and has effect. For the customers between 31-40 years old, high education, middle income, and private officers have more chance to have financing from Bank DKI Syariah."

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."